Kondisi gedung rusak akibat gempa di NTT.(Dok SAR Maumere )
PEMERINTAH pusat melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) melangkah optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara pararel telah bergerak menuju letak bencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi pada Sabtu siang (15/8) secara daring. Pertemuan ini menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Dalam pertemuan koordinasi tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga telah mengirimkan sumber dayanya, baik personel, perlengkapan dan peralatan nan mendukung fase awal tanggap darurat.
Penanganan diprioritaskan pada pemindahan dan pengamanan korban nan tetap berada direruntuhan gedung dan mereka nan mengalami luka-luka. Selain itu, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Pratikno menyampaikan arahan, tindakan sigap kudu dilakukan sehingga penduduk dapat segera pulih.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan prasarana dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” kata Pratikno, Sabtu (15/8).
Di samping itu, dia juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons sigap dapat dilakukan dengan perencanaan nan baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan support lebih efektif,” ungkapnya.
Eks Mensesneg tersebut mengatakan, dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut bakal mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola support pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana. Pada kesempatan itu, Pratikno mengungkapkan musibah gempa bumi telah menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Negara memastikan support pemerintah pusat nan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat melangkah efektif,” pungkasnya. (E-4)









English (US) ·
Indonesian (ID) ·