MPR Ungkap Potensi Pengembangan Transisi Energi di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan transisi energi. Selain itu, dengan rimba tropis dan mangrove nan melimpah, pemerintah juga dapat membentuk ekosistem perdagangan karbon sebagai modal utama untuk menarik investasi nan berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menuturkan, Indonesia memerlukan investasi sekitar US$ 230 miliar untuk melangsungkan transisi energi, termasuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Bila dirinci, Indonesia memerlukan biaya sekitar US$ 130 miliar untuk pengembangan 70 gigawatt (GW) pembangkit baru, di mana 52 GW tersebut berasal dari daya terbarukan.

"Tetapi lantaran Indonesia baru saja mengumumkan kemauan untuk membangun 100 gigawatt PLT Surya kita butuhkan lagi tambahan US$ 100 miliar. Karena PLT Surya itu dibarengi juga dengan backup baterai. Nah ini US$ 230 miliar nan kita butuhkan investasi maupun pembiayaannya," ungkap dia dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun beberapa waktu lalu.

Dirinya bilang, pendanaan sebesar itu tidak mungkin hanya mengandalkan negara, PLN, ataupun BUMN. Maka dari itu, diperlukan support investasi dari pihak swasta, baik dari domestik maupun luar negeri.

Di samping itu, Eddy menceritakan bahwa dirinya baru saja kembali dari London Climate Action Week dan berjumpa sejumlah perwakilan lembaga finansial internasional, di mana mereka menunjukkan ketertarikannya membiayai proyek daya terbarukan di Tanah Air. Mengingat, terdapat proyek daya terbarukan berkapasitas 1 GW nan telah siap didanai jika izin dan skema kerja samanya rampung.

"Tetapi teman-teman dari lembaga finansial juga mengatakan Pak Eddy, kita ada beragam masalah nan kudu kita tangani. Apa saja masalahnya, saya tanya. Satu, legal certainty itu jadi masalah. Dua, policy consistency itu jadi masalah. Tiga, proses perizinan nan panjang, berlapis-lapis itu juga jadi masalah. nan terakhir adalah masalah incentive nan diberikan," jelasnya.

Eddy melanjutkan, pada dasarnya investasi jumbo di sektor daya bersih kudu memberikan faedah langsung bagi industri nasional maupun tenaga kerja di Indonesia. Dalam konteks ini, konsep green jobs dan green industries tidak boleh hanya dijadikan sebagai slogan, tetapi sebagai bentuk nyata dari transisi energi.

"Dengan kata lain, pesta transisi daya kudu menjadi milik anak bangsa. Kurang lebih seperti itu. Transisi daya itu melahirkan faedah nan kita tidak duga sebelumnya. Apa itu namanya? Ekonomi karbon, kita baru saja menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 110 Tahun 2025. Di mana patokan mengenai perdagangan karbon dikuatkan di sana," terang dia.

Lebih lanjut, dengan kekayaan rimba tropis dan mangrove nan melimpah, Indonesia diyakini bisa menghasilkan angsuran karbon berintegritas tinggi. Nantinya, angsuran karbon tersebut dapat diperdagangkan di pasar dunia seiring dengan diluncurkannya Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).

"Jadi ada kesempatan dan potensi nan besar dan saya mau menyiarkannya ke kalangan penanammodal internasional bahwa Indonesia is ready for business and we have the ecosystem in place," ungkap dia.

Tak hanya itu, Eddy juga menjelaskan, terdapat tiga prioritas transisi daya nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu meningkatkan elektrifikasi, terutama pada sektor transportasi publik, industri, dan rumah tangga, termasuk mendorong penggantian LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik untuk mengurangi impor dan subsidi energi.

Selanjutnya dalam jangka menengah, Indonesia didorong untuk memperkuat pengembangan bioenergi melalui peningkatan bauran biodiesel dan bioetanol dengan memanfaatkan lahan terdegradasi nan tidak produktif.

Sementara dalam jangka panjang, Eddy menilai Indonesia perlu untuk memulai pengembangan daya baru seperti hidrogen dan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber listrik bersih berkapasitas besar nan bisa menopang kebutuhan daya nasional.

"Mungkin transisi daya merupakan suatu keniscayaan. Kita tidak bisa kemudian menafikan transisi energi. Tadi ada buletin buruknya, ini sekarang buletin baiknya daya transisi merupakan dunia movement, sudah merupakan aktivitas nan mendunia saat ini. Biaya investasi di sektor daya jauh lebih murah sekarang dibandingkan 5-10 tahun nan lampau dan komitmen Indonesia untuk melaksanakan transisi daya itu sangat kuat," tandas dia.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]