Netanyahu Tolak Rencana Damai AS, Tegaskan tidak Ada Negara Palestina

Donald Trump dan Benjamin Netanyahu.(Al Jazeera)

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan penolakannya terhadap rencana perdamaian terbaru untuk Jalur Gaza, Palestina, yang didukung oleh Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan bahwa Israel menuntut pelucutan senjata secara penuh oleh Hamas sebelum ada penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Pernyataan itu muncul lebih dari sepekan setelah Donald Trump mengumumkan terobosan dalam negosiasi melalui Board of Peace (BoP) miliknya, nan mengeluarkan 15 poin rencana untuk mengamankan perdamaian kekal di wilayah tersebut.

"Saya mau presisi di sini: Israel menolak arsip 15 poin tersebut," ujar Netanyahu dalam komentar pertamanya nan secara langsung menanggapi rencana tersebut. Ia menambahkan bahwa militer Israel tidak bakal menarik diri sama sekali sampai Hamas betul-betul dilucuti senjatanya dan bakal terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta penduduk Israel.

Sikap Keras terhadap Negara Palestina

Netanyahu juga mempertegas posisinya mengenai kedaulatan Palestina. “Selama saya menjadi perdana menteri, tidak ada negara Palestina nan bakal didirikan, tidak di Gaza dan tidak di Tepi Barat," tegasnya.

Saat ini, Netanyahu sedang mendiskusikan rencana tersebut dengan pihak Amerika Serikat. Ia mengakui ada beberapa buahpikiran nan dapat diterima, tetapi banyak pula nan tidak. Ia menekankan keahlian Israel untuk mempertahankan posisinya apalagi di hadapan sekutu terdekatnya sekalipun demi keamanan nasional.

Koalisi sayap kanan Netanyahu saat ini menghadapi tekanan politik menjelang pemilihan umum pada akhir Oktober. Posisi mereka tertinggal dalam jajak pendapat. Sang perdana menteri kudu menyeimbangkan tekanan dari AS dengan tuntutan menteri-menteri garis keras di kabinetnya, seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich nan menyatakan bahwa IDF tidak boleh mundur satu milimeter pun dari Jalur Gaza.

Respons Hamas dan Tekanan Internasional

Di sisi lain, Hamas menyatakan tetap berkomitmen pada peta jalan nan disusun oleh Dewan Perdamaian Trump. Bassem Naim, personil biro politik Hamas, mendesak para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu agar mematuhi kesepakatan tersebut.

Hamas menegaskan hanya bakal menjalankan kesepakatan jika Israel menghentikan serangan di Gaza dan menarik pasukannya kembali ke garis kuning sesuai perjanjian gencatan senjata Oktober lalu.

Penolakan Netanyahu terhadap inisiatif Trump itu diprediksi bakal memperkeruh hubungan keduanya. Meskipun Trump sebelumnya dikenal sebagai pendukung kuat Netanyahu, gesekan mulai muncul mengenai serangan Israel di Libanon dan penerimaan enggan pemerintah Israel terhadap gencatan senjata dengan Iran pada April lalu. (CNN/I-2)