PBB belum Terima Notifikasi AS Soal Penolakan Visa Presiden Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas(Dok. Xinhua/Li Rui)

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan belum menerima notifikasi resmi dari Amerika Serikat mengenai laporan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemungkinan bakal kembali dilarang menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tahun ini. Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan bahwa pengurusan visa bagi kepala negara merupakan tanggungjawab AS sebagai tuan rumah Markas PBB.

"Kami tetap belum menerima notifikasi resmi apa pun dari AS," ujar Dujarric pada Jumat (21/8), menanggapi laporan media lokal mengenai rencana pemerintahan Donald Trump untuk melarang kunjungan Abbas selama dua tahun berturut-turut ke New York.

Dujarric mengingatkan bahwa berasas kesepakatan negara tuan rumah, AS wajib memfasilitasi masuknya diplomat dan pejabat pemerintahan nan mengikuti agenda PBB. Ia menyebut masalah serupa pernah terjadi sebelumnya, termasuk pada delegasi Rusia, dan PBB terus mengingatkan AS untuk memenuhi tanggungjawab internasionalnya guna menjaga independensi organisasi tersebut.

Di tengah ketidakpastian diplomatik di New York, faksi politik Palestina, Fatah dan Hamas, dijadwalkan berjumpa di Kairo, Mesir, pada Senin (24/8). Pertemuan ini bermaksud melanjutkan perbincangan nasional dan membahas tantangan kemerdekaan Palestina di tengah agresi Israel nan tetap berjalan di Gaza sejak Oktober 2023.

Delegasi Hamas nan dipimpin Khalil Al-Hayya dilaporkan telah berada di Kairo untuk berbincang dengan pejabat Mesir. Dialog ini menjadi krusial mengingat Presiden Mahmoud Abbas telah menetapkan 28 November 2026 sebagai hari penyelenggaraan pemilihan legislatif pertama dalam 20 tahun terakhir di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Upaya rekonsiliasi ini merupakan kelanjutan dari Deklarasi Beijing pada Juli 2024 nan bermaksud mengakhiri perpecahan politik sejak 2007. Sumber internal menyebut pertemuan di Kairo pekan depan bakal menguji kemungkinan mengubah tekanan akibat krisis di Gaza menjadi momentum persatuan internal baru menjelang pemilu mendatang. (Anadolu/Ant/I-1)