Pemerintah Naikkan TKD 2027 Menjadi Rp735 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya(MI/Usman Iskandar)

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan menetapkan anggaran transfer ke wilayah (TKD) pada 2027 sebesar Rp735 triliun. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan outlook TKD 2026 nan mencapai Rp696,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan TKD tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan keahlian fiskal wilayah tetap terjaga. Besaran itu juga belum termasuk biaya rekonstruksi nan dialokasikan secara terpisah.

"Untuk 2027, TKD direncanakan sebesar Rp735 triliun alias meningkat dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Ini di luar biaya rekonstruksi," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).

Purbaya menambahkan, pemerintah bakal terus memantau kondisi finansial wilayah secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memandang kebutuhan masing-masing wilayah dan menentukan apakah diperlukan tambahan anggaran.

"Kalau perlu kita tambah, kita tambah seperti kemarin. Pendekatan kita seperti itu," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan total anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD) wilayah pada 2026 mencapai Rp1.153,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari beragam sumber pendapatan, termasuk TKD dan pendapatan original wilayah (PAD).

Tito mengatakan, pada awalnya TKD 2026 tercatat sekitar Rp693 triliun. Pemerintah kemudian memberikan sejumlah tambahan anggaran, termasuk Rp10,6 triliun untuk penanganan musibah di Sumatera dan Rp2,7 triliun berupa biaya otonomi khusus.

Selain itu, pemerintah kembali memberikan tambahan anggaran kepada seluruh wilayah pada 5 Agustus 2026 sebesar Rp18,9 triliun. Dengan beragam tambahan tersebut, total TKD 2026 mencapai sekitar Rp725,2 triliun.

"Tambahan terakhir Rp18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu wilayah nan shopping pegawainya kesulitan, terutama untuk bayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Tito.

Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut juga diarahkan untuk membantu wilayah dengan kapabilitas fiskal rendah. Pemerintah menemukan tetap terdapat sejumlah wilayah nan memerlukan support dalam memenuhi kebutuhan shopping pegawai.

Mendagri menyebut, sebagian besar persoalan pembayaran shopping pegawai telah dapat diatasi. Namun, tetap terdapat 26 wilayah nan perlu dievaluasi lebih lanjut mengenai keahlian fiskalnya.

Di sisi lain, realisasi pendapatan wilayah hingga 31 Juli 2026 tercatat Rp606,8 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode nan sama pada 2025 nan mencapai Rp691,8 triliun.

Meski pendapatan lebih rendah, realisasi shopping wilayah hingga 31 Juli 2026 justru lebih tinggi. Belanja wilayah tercatat Rp538,6 triliun alias 42,5 persen, dibandingkan 41,7 persen pada periode nan sama tahun sebelumnya.

Untuk 2027, Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri tetap bakal menunggu kalkulasi Kementerian Keuangan mengenai alokasi TKD untuk masing-masing daerah. Setelah itu, Kemendagri bakal memberikan masukan berasas kondisi setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kemendagri bakal mengusulkan untuk membantu daerah-daerah nan fiskalnya rendah lantaran PAD-nya rendah. Itu prioritasnya," pungkas Tito. (Z-2)