Pemerintah Otak-Atik Batasi Konsumsi BBM Pertalite, Apa Urgensinya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Salah satu opsi nan dikaji adalah mengatur jenis kendaraan nan nantinya tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

Lantas, seberapa krusial kebijakan pembatasan BBM Pertalite ini untuk dilaksanakan? Seperti apa urgensinya?

Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai rencana pembatasan konsumsi Pertalite itu krusial untuk segera diterapkan. Hal ini terutama untuk mengendalikan beban subsidi energi, sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi.

Menurut dia, dari sejumlah aspek nan memengaruhi besaran subsidi energi, konsumsi domestik merupakan salah satu aspek nan tetap dapat dikendalikan pemerintah. Hal tersebut menjadi argumen pentingnya pembatasan konsumsi Pertalite.

"Memang akhirnya nan kita bisa kendalikan hanyalah konsumsi domestik. Makanya saya pikir ada rencana untuk pembatasan penggunaan, apa namanya, konsumsi Pertalite ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini masalah berikutnya dari subsidi kita," kata Imaduddin dalam aktivitas Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Jumat (28/8/2026).

Ia menjelaskan, persoalan utama subsidi BBM saat ini adalah ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan info nan dimilikinya, masyarakat pada golongan desil 9 dan desil 10 alias golongan masyarakat bisa tetap menyumbang porsi besar dalam konsumsi BBM.

"Karena datanya menunjukkan bahwa desil 9 dan desil 10, nan kita kategorikan sebagai golongan masyarakat mampu, konsumsi BBM-nya itu mencapai sekitar 42% gitu ya. Jadi nyaris separuh dari konsumsi BBM itu dikonsumsi oleh kelas menengah atas gitu ya," ujarnya.

Imad menilai, pemerintah saat ini perlu segera mengendalikan subsidi. Pasalnya, subsidi daya terus meningkat setiap tahun dan sumber daya nan disubsidi pun kebanyakan berjuntai pada impor. Akibatnya, jika kondisi geopolitik bumi terus bergolak dan ini kembali memengaruhi nilai komoditas, ini tentunya bakal berakibat pada lonjakan subsídi energi.

"Jadi memang kita untuk subsidi daya ini kan, kita sangat berjuntai kepada sumber daya nan dari impor. Jadi ada tiga variable nan akhirnya menentukan. nan pertama adalah tentu nilai di level global, nan kedua adalah nilai tukar, nan ketiga adalah konsumsi di domestik itu sendiri," jelasnya.

Pada tahun 2026 ini misalnya, lanjutnya, subsidi dan kompensasi daya diperkirakan bakal melonjak Rp 200 triliun menjadi sekitar Rp 526 triliun, dari anggaran awal Rp 338 triliun.

"Nah Rp 200 triliun ini kan sebenarnya nomor nan besar gitu ya, dan ini duit semua gitu ya. Uang semua dan satu perihal nan saya sampaikan tadi, bahwa subsidi ini sangat berjuntai oleh tiga aspek tadi, nan mana dua aspek nan pertama tadi ya, mengenai dengan nilai daya global, dan rupiah ini adalah dua aspek nan tidak bisa dikendalikan gitu ya. Risikonya ada di eksternal," jelasnya.

Anggaran Subsidi

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan anggaran subsidi BBM dalam RAPBN 2027 lebih tinggi dibanding perkiraan realisasi APBN 2026.

Di dalam arsip Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, nilai anggaran subsidi BBM jenis tertentu, seperti Pertalite hingga Solar sebesar Rp28,7 triliun, naik sekitar 8,71% dibanding outlook 2026 Rp26,4 triliun.

"Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi shopping subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunanya," sebagaimana dikutip dari arsip Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, Minggu (16/8/2026).

Naiknya anggaran subsidi BBM ini beriringan dengan kenaikan subsidi daya secara total. Di dalamnya termasuk anggaran subsidi untuk LPG tabung 3 kilogram serta subsidi listrik.

Rancangan anggaran subsidi daya untuk 2027 sendiri mencapai Rp272,94 triliun alias meningkat sebesar 20,1% andaikan dibandingkan dengan outlook 2026 sebesar Rp227,25 triliun.

Adapun anggaran subsidi LPG 3 kg juga ikut naik menjadi Rp114,1 triliun dari outlook 2026 nan senilai Rp90,4 triliun, dan untuk subsidi listrik naik menjadi Rp130,1 triliun, dari perkiraan realisasi 2026 Rp110,4 triliun.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg pada RAPBN tahun anggaran 2027 menggunakan dugaan dan parameter, antara lain:

(1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP;

(2) subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter;

(3) volume Jenis BBM Tertentu minyak solar sebesar 19.558,5 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 539,0 ribu kiloliter; dan

(4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8.945,0 juta kg.

Sementara itu, peningkatan alokasi subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lain oleh:

(1) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS;

(2) perubahan nilai minyak mentah (ICP) akibat bentrok geopolitik global; dan

(3) peningkatan produksi pada pembangkit gas.

(wia) [Gambas:Video CNBC]