Pemkab Barito Utara Bentuk Satgas Terpadu Pengawasan BBM dan Karhutla

Petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan di Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (11/8/2026).(ANTARA/AULIYA RAHMAN)

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, resmi membentuk satuan tugas (satgas) unik secara terpadu. Langkah strategis ini diambil untuk memberantas praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, sekaligus memperkuat mitigasi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menegaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan respons sigap dalam menghadapi musim kemarau. Menurutnya, diperlukan kesiapsiagaan penuh dari seluruh jejeran untuk menjaga stabilitas daerah.

"Menghadapi musim tandus diperlukan kesiapsiagaan seluruh jajaran, baik dalam pencegahan dan penanganan karhutla maupun pengawasan pengedaran energi," ujar Shalahuddin di Muara Teweh, Rabu (19/8).

Penguatan Patroli dan Pengawasan Distribusi

Dalam arahannya, Bupati meminta lembaga mengenai untuk segera memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran dan meningkatkan intensitas patroli, terutama di wilayah-wilayah nan tergolong rawan titik api.

Selain konsentrasi pada musibah alam, Shalahuddin juga memberikan petunjuk tegas mengenai pengamanan energi. Ia meminta jajarannya segera berkoordinasi dengan abdi negara penegak norma jika ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, alias pelanggaran dalam pengedaran BBM dan elpiji agar dapat ditindaklanjuti sesuai patokan nan berlaku.

"Ketersediaan daya dan keamanan masyarakat merupakan bagian krusial nan kudu dijaga bersama, terutama menghadapi kondisi musim tandus nan berpotensi meningkatkan akibat karhutla," tambahnya.

Sinergi Lintas Sektoral

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, menekankan bahwa tantangan karhutla dan krisis daya tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Ia mendorong adanya sinergi lintas sektoral nan kuat.

“Penanganan karhutla dan pengamanan pengedaran BBM ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kami meminta seluruh elemen, baik pemerintah daerah, abdi negara penegak norma hingga masyarakat luas, untuk terus bahu-membahu dan bersinergi,” kata Felix.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berambisi langkah pencegahan dan pengawasan dapat melangkah lebih efektif. Selain menekan potensi musibah asap, pengawasan ketat terhadap pengedaran BBM diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, Mochamad Ikhsan, memaparkan kondisi terkini serta sistem penemuan awal karhutla. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi, Mastur, menyampaikan laporan komprehensif mengenai kesiapan stok serta perkembangan nilai BBM di tingkat lokal.