Pendapatan Negara 12,4% PDB, Ini Strategi Kejar Pajak di RAPBN 2027

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Panitia Kerja (Panja) penyusunan rancangan awal postur RAPBN 2027 antara DPR dan pemerintah di Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati postur sementara fiskal pemerintah untuk tahun depan.

Berdasarkan arsip laporan kesepakatan panja, sasaran pendapatan negara ditetapkan di kisaran 12,01-12,40% PDB, dengan shopping negara 13,81-14,80% PDB. Dengan demikian defisit APBN 2026 dirancang sebesar 1,80-2,40% PDB, dan keseimbangan primer surplus 0,45% PDB sampai dengan defisit 0,14% PDB,

Untuk mengejar sasaran pendapatan negara, setoran perpajakan didesain untuk bisa terkumpul 10,16-10,50% PDB, penerimaan bukan pajak namalain PNBP 1,85%-1,89% PDB, dan hibah di kisaran 0,002-,0,003% PDB.

"Kebijakan pendapatan negara tahun 2027 diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara secara berjenjang dan berkepanjangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi," dikutip dari arsip laporan kesepakatan panja, Selasa (30/6/2026)

Peningkatan rasio pendapatan negara dilakukan melalui optimasi sumber-sumber pendapatan negara nan ditempuh antara lain melalui:

(1) peningkatan pendapatan negara nan mengedepankan efektivitas manajemen perpajakan dan peningkatan kualitas jasa nan inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta ekspansi pedoman perpajakan dan optimasi pendapatan negara nan berasal dari SDA, dengan tetap menjaga suasana investasi;

(2) penguatan penegakan norma dan pemberian insentif fiskal nan lebih terukur; dan

(3) penyelarasan dengan dinamika ekonomi digital, perkembangan sistem perpajakan global, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, optimasi pendapatan negara diharapkan bisa mendukung APBN nan kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara lebih tinggi, serta menjaga APBN nan berkepanjangan Pemerintah bakal melakukan kebijakan pendapatan melalui:

Kebijakan umum perpajakan 2027 diarahkan untuk:

(i) penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan pengharmonisan kebijakan perpajakan nan mendukung pertumbuhan sektor berbobot tambah tinggi, meningkatkan penerimaan dan rasio perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;

(ii) peningkatan kepatuhan perpajakan melalui pengawasan aktivitas dan peralatan terlarangan berbasis teknologi info dan pemanfaatan big info dan Al, sinergi dan joint program, serta kepastian penegakan norma termasuk percepatan debottlenecking tantangan berupaya dan investasi;

(iii) penguatan sistem perpajakan ekonomi digital nan kondusif dan berkeadilan untuk memastikan sistem perpajakan nasional adaptif terhadap perkembangan model upaya baru seiring pertumbuhan ekonomi nan semakin inklusif dan berkelanjutan; dan

(iv) pemberian insentif perpajakan nan semakin terarah, terukur, dan berjangka waktu untuk mengakselerasi investasi, hilirisasi industri, dan revitalisasi sektor resilien nan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, untuk kebijakan teknis pajak tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan pedoman pajak melalui pemanfaatan info dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya;

2. Penguatan manajemen pajak dalam pengumpulan info untuk mendukung optimasi Coretax dan penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) guna peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak;

3. Peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Grup, Wajib Pajak dengan transaksiyang dipengaruhi hubungan istimewa, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Prominen;

4. Penguatan kegunaan penegakan norma dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui multi-door approach untuk memberikan pengaruh jera; dan

5. Optimalisasi insentif pajak melalui pertimbangan pemanfaatan insentif pajak guna mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan suasana usaha.

Kebijakan teknis di bagian kepabeanan dan cukai tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran kepabeanan dan cukai untuk mendukung pengelolaan fiskal nan sehat dan berkepanjangan nan dilakukan melalui:
a. peningkatan akomodasi kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi;
b. optimasi akomodasi Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
c. peningkatan ekspor produk UMKM melalui optimasi klinik ekspor dan kerjasama dengan beragam entitas; dan
d. peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.

2. Penguatan kebijakan untuk mendukung perlindungan masyarakat dan support perekonomian nan efektif dan kontributif melalui:
a. penguatan kapabilitas dan revitalisasi pengawasan laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan dan airport utama;
b. pencegahan dan pemberantasan perdagangan peralatan ilegal, Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP), dan kejahatan lintas negara; dan
c. peningkatan efektivitas penegakan norma dan audit kepabeanan dan cukai

3. Optimalisasi penerimaan negara dilakukan melalui:
a. intensifikasi kebijakan tarif CHT dan tarif bea masuk komoditas tertentu;
b. ekstensifikasi BKC dan ekspansi pedoman penerimaan bea keluar komoditas tertentu sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini dan daya beli masyarakat;
c. penguatan nilai pabean dan pengembangan pengelompokkan peralatan nan adaptif; dan
d. penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (joint program).

4. Peningkatan kualitas jasa dan tata kelola melalui support manajemen organisasi, SDM, dan IT dengan melakukan:
a. penguatan organisasi nan lebih bergerak dan adaptif;
b. penyempurnaan manajemen proses upaya kepabeanan dan cukai;
c. penguatan SDM nan berintegritas, berkompeten, dan berbudaya sesuai kebutuhan dan nilai organisasi;
d. penyempurnaan Core System dan Smart Customs; dan peningkatan kualitas komunikasi, publikasi, dan pengarahan pengguna jasa, serta kerja sama antarlembaga.

Adapun kebijakan di bagian PNBP sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, dilakukan melalui strategi perbaikan kebijakan dan tata kelola SDA, termasuk penguatan sistem pengawasan seperti SIMBARA, serta mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

2. Peningkatan kualitas jasa PNBP, nan dilakukan melalui penerapan standardisasi, inovasi, digitalisasi, dan simplifikasi jasa untuk mewujudkan pelayanan nan lebih inklusif, mudah diakses, dan berkualitas.

3. Peningkatan kepatuhan, dilakukan melalui penguatan sinergi pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum, serta optimasi penagihan piutang PNBP, antara lain melalui ekspansi penerapan Automatic Blocking System guna mendukung pengelolaan PNBP nan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

(arj/arj)

Add