Pengamanan Demo 27 Agustus, Polisi Imbau Massa Jaga Fasilitas Publik

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

POLISI mengimbau seluruh komponen masyarakat nan menggelar tindakan unjuk rasa di DKI Jakarta untuk tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak akomodasi publik selama aktivitas penyampaian pendapat berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan abdi negara pengamanan campuran siap memberikan ruang seluasnya untuk penduduk nan mau menyampaikan aspirasi di muka umum sesuai patokan hukum, namun kudu dilaksanakan secara santun dan bertanggung jawab.

"Kami mengimbau masyarakat nan menyampaikan aspirasi agar tidak merusak akomodasi umum, tidak mengabaikan aktivitas masyarakat lainnya, serta tetap berpikir untuk menjaga Indonesia agar aman, damai, dan kondusif," kata Budi saat ditemui di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (26/8).

Ia menjelaskan penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 nan mengakomodasi tindakan unjuk rasa, musyawarah, rapat umum, hingga pawai. Kendall demikian, penyelenggaraan kewenangan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan publik maupun merusak sarana dan prasarana kota.

Budi juga meminta masyarakat pandai dan bijak menyeleksi info di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh rumor provokatif, fitnah, maupun disinformasi seputar situasi keamanan di Jakarta.

"Nah, kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bijak bermain media sosial. Karena semakin hari ini kita lihat makin banyak disinformasi, fitnah, provokasi, isu-isu nan menyesatkan, kami berambisi masyarakat juga bijak menyeleksi informasi-informasi tersebut," ucap Budi.

Guna menjaga keamanan dan ketertiban kota, petugas menyiagakan personel di sejumlah titik konsentrasi massa, terutama di area Gedung DPR/MPR RI serta jalur strategis dari Bundaran HI menuju Istana Negara.

Polda Metro Jaya menyiapkan personel di beragam titik di Jakarta untuk mengawal unjuk rasa nan dijadwalkan berjalan pada Kamis (27/8).

Kepolisian berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam (pamdal) di beragam titik strategis, termasuk kompleks parlemen dan lembaga di sepanjang koridor Bundaran HI hingga Istana Kepresidenan Jakarta.

"Beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat," kata Budi. 

(Ant/P-4)