Pengumuman! Netanyahu Klaim Tepi Barat Wilayah Israel

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berjanji bakal terus melanjutkan pembangunan permukiman terlarangan di Tepi Barat. Langkah provokatif ini dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut gelombang besar imigrasi penduduk Yahudi, sebuah manuver nan langsung memicu kecaman keras dari negara-negara tetangga Arab dan mitra Barat.

Mengutip Russia Today, Jumat (27/08/2026), janji kontroversial tersebut disampaikan oleh Netanyahu dalam sebuah aktivitas di Yerusalem pada hari Selasa lalu. Acara itu diselenggarakan oleh Dewan Regional Binyamin, lembaga nan mengatur 47 permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Hari ini, banyak kerabat dan saudari kita di seluruh bumi mengerti: Ini adalah tanah kita dan bakal tetap menjadi milik kita," tegasnya menyatakan Tepi Barat.

"Dan ketika saya mengatakan tanah kita, setiap laki-laki Yahudi dan setiap wanita Yahudi, pintunya terbuka. Kami menunggu Anda. Kami sedang mempersiapkan pintu untuk Aliyah (imigrasi Yahudi ke Israel) besar-besaran," ucapnya.

Fakta di lapangan justru menunjukkan narasi nan kontras mengenai datangnya gelombang "Aliyah besar-besaran" nan diprediksi oleh sang perdana menteri tersebut. Sebuah laporan dari majalah 972 mengungkap bahwa lebih dari 150.000 penduduk Israel justru telah meninggalkan negara itu sejak tahun 2024 hingga 2025, menyusul tingginya eskalasi akibat serangan mematikan Hamas pada 2023 dan perang di Gaza nan menguras ekonomi.

Sebagai informasi, seluruh permukiman nan berada di luar perbatasan Israel tahun 1967 tersebut sejatinya berstatus terlarangan di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah menetapkan tindakan pemindahan populasi oleh Israel ke wilayah tersebut sebagai pelanggaran absolut terhadap Konvensi Jenewa. Meskipun sebagian besar bermulai secara sepihak sebagai pos terdepan di atas tanah Palestina, pemerintah Israel secara berjenjang melegalkannya secara retroaktif.

Selama pidatonya, Netanyahu dengan bangga menyombongkan bahwa pemerintahannya telah mendirikan dan melegalkan 104 permukiman serta 160 peternakan dan bakal terus melakukan lebih banyak lagi.

"Itu tidak mudah, tidak pernah mudah. Tanah Israel diperoleh melalui penderitaan. Kadang-kadang juga melalui senyuman, kadang-kadang juga melalui perdebatan, tetapi itu sedang diperoleh oleh kami. Kami tidak menyerah, kami mempunyai visi, ini adalah tanah kami, dan bakal tetap menjadi milik kami," paparnya.

Sikap arogansi ini sejalan dengan manuver Israel pada pekan lampau nan secara garang telah membuka penawaran tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 rumah dalam proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek nan telah disetujui pemerintah Israel sejak tahun lampau ini pada akhirnya bakal mencakup lebih dari 3.400 rumah. Rencana E1 ini sangat mematikan bagi Palestina lantaran bakal membentuk koridor darat antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma'ale Adumim, nan secara otomatis memutus hubungan jalan raya vital antara kota Ramallah dan Betlehem.

Ekspansi ini ditolak secara kategoris oleh delapan negara Arab dan Muslim personil Pakta Mekkah, termasuk Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, nan menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya. Selain itu, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Komisi Eropa, dan 15 negara Eropa lainnya juga merilis kecaman keras terhadap proyek tersebut pada hari Kamis lalu.

"Permukiman E1 bakal merusak prospek solusi dua negara dengan menancapkan baji melalui Tepi Barat," ungkap perwakilan negara-negara Barat tersebut.

"Pada saat ketidakstabilan nan parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan nan belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap penduduk sipil, dan pembatasan serius pada ekonomi Palestina, keputusan ini apalagi lebih mengkhawatirkan," tuturnya.

Niat Netanyahu untuk mencaplok seluruh Tepi Barat sejatinya telah diisyaratkan selama bertahun-tahun. Ia apalagi menyebut opsi tersebut terus "tersedia di atas meja" saat menandatangani kesepakatan tenteram dengan negara Arab pada tahun 2020. Desakan pencaplokan ini kian menguat setelah Menteri Keuangan garis keras Bezalel Smotrich pada bulan Juni lampau secara definitif mendesak sang perdana menteri untuk menerapkan kedaulatan penuh di Tepi Barat sebelum pemilihan umum nan dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]