Pengurus NU Bali dan NTT Dukung Gagasan Gus Rozin tentang Poros Tengah

Ilustrasi(Dok Istimewa )

CALON Ketua Umum PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin alias Gus Rozin menawarkan pendapat poros tengah sebagai jalan untuk meredakan polarisasi dan menjaga persatuan Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35. Gagasan tersebut mengemuka dalam perbincangan Gus Rozin berbareng pengurus NU dari Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (10/8).

Dalam forum itu, perwakilan Rois Syuriah dari Sumba menyampaikan kepercayaan bahwa support dari wilayah NTT dan Bali semakin solid terhadap Gus Rozin. Ia juga meminta penjelasan mengenai sikap nan bakal diambil Gus Rozin andaikan mendapat amanah memimpin PBNU di tengah dinamika dan perbedaan pandangan nan berkembang di internal organisasi.

Menanggapi perihal tersebut, Gus Rozin menegaskan bahwa dirinya tidak mau pencalonan Ketua Umum PBNU menjadi bagian dari pertarungan antarkelompok. Menurut putra almarhum KH MA Sahal Mahfudh, Rais 'Aam PBNU periode 1999-2014, perbedaan pandangan merupakan sesuatu nan wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun, perbedaan kudu dikelola agar tidak berkembang menjadi polarisasi nan menakut-nakuti ukhuwah Nahdliyah.

“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan beragam pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan nan lebih besar, ialah ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam'iyyah,” ujar Gus Rozin dikutip Selasa (11/8).

Gus Rozin menegaskan, poros tengah nan dia tawarkan bukan dimaksudkan untuk membentuk golongan baru dalam kontestasi kepemimpinan PBNU. Sebaliknya, pendapat tersebut diarahkan untuk mencari titik jumpa dari beragam kekuatan nan ada di lingkungan NU.

“Yang paling krusial bukan siapa nan menang alias siapa nan kalah. nan paling krusial adalah gimana NU tetap utuh, persaudaraan tetap terjaga, dan jam'iyyah bisa melanjutkan khidmah,” kata Gus Rozin nan pernah menjadi Ketua RMI PBNU periode 2015-2021.

Menurut Gus Rozin, kepemimpinan NU ke depan memerlukan keahlian untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok. Ia juga mengingatkan bahwa NU mempunyai sejarah panjang sebagai organisasi masyarakat sipil keagamaan nan tumbuh dari masyarakat. 

“Karena itu, NU kudu tetap mempunyai posisi independen dalam menjalankan kegunaan sosialnya,” tegas Gus Rozin.

Dalam konteks hubungan dengan negara, Gus Rozin menawarkan posisi NU sebagai sahabat pemerintah. Menurutnya, menjadi sahabat pemerintah tidak berfaedah kehilangan daya kritis. NU dapat bekerja sama dengan pemerintah sekaligus memberikan koreksi ketika kebijakan publik tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

“NU kudu menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga kudu berani mengingatkan,” ujarnya.

Dalam posisi tersebut, NU tetap dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional tanpa kehilangan kegunaan kontrol sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan.Gus Rozin menilai posisi tersebut semakin krusial memasuki abad kedua NU. Menurutnya, NU kudu menjadi rumah besar nan bisa mempertemukan ulama, jamaah, komunitas, pemerintah, dan beragam komponen masyarakat dalam semangat persaudaraan dan kemaslahatan. 

“NU kudu menjadi rumah besar masyarakat sipil keagamaan nan menjaga persatuan bangsa sekaligus memperjuangkan kemaslahatan umat dan kemanusiaan,” pungkasnya. (E-4)