Prabowo Mau Izinkan Kewarganegaraan Ganda, Ini Syaratnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembukaan kebangsaan dobel secara terbatas bagi talenta tertentu nan dinilai dibutuhkan Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk menarik kembali diaspora berprestasi agar tetap dapat berkarya dan memberikan kontribusi bagi Tanah Air.

Dalam pidatonya saat menyampaikan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di hadapan DPR, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pemerintah bakal mengusulkan perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan. "Kami izinkan dwi kebangsaan bagi talenta tertentu nan dibutuhkan bangsa," kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia mempunyai jutaan diaspora nan diantaranya merupakan ilmuwan, dokter, insinyur, mahir kepintaran buatan, peneliti, seniman hingga atlet. Sebagian dari mereka telah mengambil kebangsaan negara lain demi mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier.

Prabowo menilai Indonesia tidak semestinya memaksa talenta terbaik memilih antara kesempatan berkarya di bumi dan ikatan mereka dengan Tanah Air. Karena itu, pemerintah mau membuka opsi kebangsaan dobel secara terbatas bagi perseorangan dengan talenta spesial nan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan nasional.

"Akan kita rancang selektif, terukur, uji integritas, tanggungjawab penuh, keamanan, dan kepentingan negara," ujar Prabowo.

Ia menegaskan skema tersebut tidak bakal bertindak secara umum bagi seluruh penduduk negara. Pemerintah bakal menentukan kriteria dan sistem secara selektif dengan mempertimbangkan integritas calon penerima, aspek keamanan, tanggungjawab kepada negara, serta kepentingan nasional.

Usulan ini terutama menyasar diaspora dengan skill strategis nan dibutuhkan Indonesia, termasuk ahli di bagian teknologi dan kepintaran buatan, kesehatan, sains, olahraga, hingga bagian kreatif. Prabowo juga secara unik menyinggung pemain sepak bola ahli kelas bumi sebagai salah satu golongan talenta nan berpotensi masuk dalam skema tersebut.

Dengan demikian, langkah pemerintah saat ini tetap berupa pengajuan perubahan undang-undang, bukan pengesahan dwi kebangsaan secara langsung. Jika nantinya disetujui melalui proses legislasi, kebangsaan dobel bakal diberlakukan secara terbatas dan berasas kriteria nan ditetapkan pemerintah.

(tfa/sef) [Gambas:Video CNBC]