Prabowo Minta Pemetaan Nyata Karhutla di Kalimantan Barat

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. YoUTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jejeran mengenai untuk memaparkan kondisi nyata kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat guna menentukan langkah penanganan nan tepat. Hal tersebut ditegaskan Presiden saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8).

“Saya datang untuk memandang keadaan setempat nan nyata. Sekarang saya minta siapa nan bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo setelah menerima laporan kehadiran jejeran kementerian dan ketua wilayah dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menanggapi petunjuk tersebut, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan info pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Tercatat terdapat 198 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot tingkat menengah, dan 406 hotspot tingkat rendah di wilayah Kalimantan Barat.

Bulo menjelaskan bahwa sebaran titik panas didominasi oleh wilayah sektor selatan, meliputi Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara. Selain itu, titik panas juga terdeteksi di wilayah timur seperti Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.

Selain info hotspot, rapat tersebut juga membahas prakiraan cuaca sebagai pertimbangan teknis. Hujan intensitas ringan diprediksi berpotensi terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Terkait upaya mitigasi, BNPB melaporkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sempat dilaksanakan pada 11-18 Agustus lalu, namun dihentikan sementara lantaran minimnya potensi awan. Pemerintah berencana melanjutkan kembali operasi tersebut pada 23-27 Agustus mendatang sesuai koordinasi dengan BMKG.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh delapan ketua kementerian/lembaga pusat serta 10 ketua pemerintah daerah, termasuk Gubernur, Kapolda, Pangdam, serta unsur Basarnas dan BMKG. Laporan komprehensif ini diharapkan menjadi pedoman kebijakan Presiden dalam memperkuat sinergi penanganan karhutla di tingkat pusat maupun daerah. (Ant/Z-10)