Prabowo Wanti-Wanti Proyek dengan Nilai Anggaran Jumbo

Presiden Prabowo.(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah tidak boleh menjalankan proyek dengan anggaran besar tetapi memberikan faedah nan minim bagi masyarakat.

"Tidak boleh ada proyek nan hanya besar pada anggaran, tetapi mini manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah kudu mempunyai tujuan. Setiap kebijakan kudu mempunyai ukuran. Setiap pejabat kudu mempunyai pertanggungjawaban," kata Prabowo saat menyampaikan pengantar alias keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan arsip pendukungnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo membujuk seluruh jejeran pemerintah terus melakukan pertimbangan dan menjaga disiplin dalam penggunaan anggaran negara. "Pemerintah kudu mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah nan paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman, ancaman bahaya, ancaman kemiskinan, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan beragam ancaman lainnya," katanya.

Presiden juga menyoroti praktik penggelembungan anggaran alias mark-up serta korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. "Pemerintah di semua tingkatan kudu hilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, dan mark-up. Penggelembungan lebih dari 3 persen, menurut saya, sudah masuk penipuan," ujar Prabowo.

Ia meminta pemerintah pusat dan wilayah meningkatkan efisiensi dalam membelanjakan anggaran negara dengan mengurangi pengeluaran nan dinilai tidak memberikan faedah optimal.

"Kita kudu kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya ceria sekarang tidak ada lagi anggaran ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup pangkas tumpeng saja," katanya.

Prabowo juga meminta pemerintah wilayah tidak mengalokasikan anggaran untuk seremoni ulang tahun secara besar-besaran dan mengalihkannya untuk kebutuhan pelayanan publik.

"Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan penghasilan pembimbing daripada upacara-upacara. Tetapi, jika upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib," ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintahannya berupaya membangun perekonomian nan tidak hanya besar secara statistik, tetapi juga mewujudkan negara nan berdaulat, kuat, adil, dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

"Saya membujuk DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, bumi usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda ini bersama-sama," kata Prabowo. (Ant/P-3)