Presiden Prabowo Puji Capaian Legislasi DPR dan Penghimpunan Aspirasi DPD

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang berbareng DPR dan DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

PRESIDEN RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian keahlian lembaga-lembaga legislatif dalam memperkokoh kegunaan izin dan penyerapan aspirasi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membacakan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bukan merupakan kerja tunggal lembaga kepresidenan, melainkan hasil kerjasama selaras seluruh komponen ketatanegaraan.

"DPR RI berbareng pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang sampai bulan Juli 2026," kata Presiden.

Prabowo menggarisbawahi bahwa pembangunan bangsa adalah hasil kerja berbareng antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh lembaga negara, serta komponen masyarakat. Dalam kerangka tersebut, MPR RI dinilai konsisten menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan melalui penguatan literasi konstitusi dan pengawalan empat pilar berbangsa.

"Demokrasi tidak boleh berakhir pada prosedur pemilihan. Demokrasi kudu memenuhi kewenangan dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita," katanya.

Soroti UU PPRT dan Pengawalan RUU Daerah Kepulauan

Secara khusus, Presiden memberikan perhatian pada salah satu produk legislasi monumental nan sukses disahkan DPR RI berbareng pemerintah, ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Regulasi ini dipandang sebagai tonggak sejarah pengakuan hak-hak pekerja domestik.

Menurut Prabowo, undang-undang tersebut menjadi corak pengakuan mendasar bahwa setiap corak pekerjaan mempunyai martabat serta setiap pekerja berkuasa memperoleh perlindungan norma nan setara.

Di sisi lain, Kepala Negara menyoroti efektivitas DPD RI nan sukses menghimpun hingga 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi di Indonesia. Seluruh masukan tersebut telah dibawa dalam ruang perbincangan berbareng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai substansi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

"DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan nan sekarang sudah masuk pembahasan tripartit berbareng DPR dan pemerintah. Insyaallah bakal selesai," kata Prabowo.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 menjadi panggung utama penyampaian laporan keahlian lembaga-lembaga negara menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nan mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". (Ant/P-4)