Purbaya Beberkan Strategi RI Tekan Utang, Tanpa Naikkan Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan upaya menjaga keberlanjutan utang negara tidak cukup hanya dengan mengelola rasio utang dan defisit anggaran.

Menurutnya, pemerintah sekarang mengarahkan konsentrasi pada peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya menilai tanpa perbaikan penerimaan negara, kebutuhan pembiayaan pemerintah bakal terus bertambah sehingga utang berpotensi meningkat dari waktu ke waktu.

"Nanti ke depannya, pengelolaan utang kan jika pendapatannya enggak naik-naik juga tetap aja utangnya nambah. Jadi, kita bakal perbaiki Pajak dan Bea Cukai sehingga tax collection-nya bisa naik," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Namun, Purbaya memastikan strategi peningkatan penerimaan negara tidak dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Pemerintah, kata dia, bakal konsentrasi menutup celah kebocoran dan memberantas beragam praktik kecurangan nan selama ini menggerus potensi penerimaan.

"Bukan meningkatkan tarif ya, tapi menghilangkan kecurangan-kecurangan nan ada sehingga pajak kita bagus, pendapatannya bisa lebih bagus," ujarnya.

Purbaya menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci untuk memperbaiki tax ratio Indonesia nan tetap relatif rendah. Tanpa perbaikan kepatuhan, pemerintah hanya bakal berkutat pada pengelolaan utang tanpa menyentuh akar persoalan fiskal.

Karena itu, konsentrasi utama reformasi nan bakal dilakukan bukan semata-mata mengejar rasio utang tertentu, melainkan memperkuat integritas dan keahlian abdi negara perpajakan maupun kepabeanan.

"Bukan. Fokusnya adalah perbaikan keahlian personel Pajak dan Bea Cukai ke depan sehingga enggak ada kebocoran, itu utamanya," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pembahasan RAPBN 2027 nan tetap dirancang ekspansif namun terukur. Pemerintah menetapkan sasaran defisit anggaran sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) alias sekitar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan outlook defisit tahun 2026.

Meski demikian, beban pembayaran kembang utang diperkirakan terus meningkat. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran kembang utang sebesar Rp650,3 triliun, naik 11,7% dibandingkan outlook 2026 nan sebesar Rp582,2 triliun.

Untuk menopang kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.426 triliun pada 2027 alias tumbuh 6,8% dibandingkan outlook 2026. Rasio pendapatan negara terhadap PDB diproyeksikan mencapai 12,23%.

Sementara itu, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.908 triliun alias tumbuh 10,5% secara tahunan. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp316,6 triliun.

Dengan sasaran tersebut, pemerintah membidik tax ratio meningkat menjadi 10,38% terhadap PDB pada 2027, seiring upaya memperkuat kepatuhan wajib pajak dan menutup kebocoran penerimaan negara.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]