Raksasa Eropa Makin Sakit, Angka Kebangkrutan Meledak-Tembus 188 Ribu

12 jam yang lalu 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Jerman kini tengah dihantam krisis mematikan nan menyebabkan ratusan ribu perusahaan terpaksa menghentikan operasinya. Badai kebangkrutan ini telah menembus level tertinggi dalam nyaris 20 tahun terakhir dan menjadi ancaman nyata bagi fondasi perekonomian salah satu negara terkuat di Eropa tersebut.

Mengutip Anadolu Agency, Rabu (26/08/2026), tercatat ada sekitar 188.000 perusahaan nan secara resmi telah menghentikan operasinya pada tahun 2025. Angka ini melonjak 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Data terbaru dari Kantor Statistik Federal (Destatis) menunjukkan bahwa pengadilan lokal Jerman telah mendaftarkan 2.276 pengajuan kebangkrutan perusahaan pada April 2026. Angka tersebut mewakili peningkatan sebesar 7,1% secara tahunan, dan melengkapi rentetan kenaikan sebesar 6,5% di sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan lantaran tidak lagi hanya menyasar upaya nan sedang kesulitan, tetapi juga mulai menumbangkan perusahaan dengan rekam jejak kepantasan angsuran nan baik alias rata-rata. Juru bicara pemasok pelaporan angsuran Creditreform, Patrick-Ludwig Hantzsch, melontarkan peringatan kerasnya mengenai kejadian ini.

"Krisis ini sekarang menggerogoti seluruh ekonomi," tegasnya.

"Tsunami" Penutupan UMKM dan Industri Tradisional

Di saat kebangkrutan perusahaan berskala raksasa secara rutin menjadi buletin utama, ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru menghilang dari pasar nyaris tanpa disadari oleh publik. Beban biaya operasional, tekanan persaingan, dan kekurangan tenaga kerja telah menjadi halangan nan terlalu berat bagi banyak pengusaha.

Kehancuran ini menghantam keras sektor ekonomi tradisional, terutama manufaktur dengan 11.000 penutupan (naik 10%), bangunan sebanyak 24.000 penutupan (naik 12%), dan perhotelan dengan 15.000 penutupan (naik 15%). Menariknya, dari total perusahaan nan tutup pada tahun 2025, hanya sebagian mini ialah sekitar 13% nan betul-betul mengusulkan kebangkrutan secara hukum, sementara sebagian besar sisanya memilih untuk menutup upaya secara sukarela. 

"Hampir sepertiga dari seluruh penutupan sukarela sekarang disebabkan oleh masa pensiun," kata peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi Eropa Leibniz (ZEW), Sandra Gottschalk, membeberkan argumen utamanya.merujuk pada banyaknya pelaksana perusahaan nan pensiun namun tidak dapat menemukan penerus.

Krisis Kumulatif dan Ancaman Disrupsi AI

Sementara itu, master kepailitan, Hans Joachim-Berner, menyoroti krisis luar biasa ini dan memandangnya sebagai sebuah kehancuran nan mencakup segalanya. Semua pihak saat ini dinilai sedang menderita akibat lingkungan pasar nan mencekik, nilai daya nan melambung, inflasi nan menekan niat shopping konsumen, hingga tren suku kembang tinggi.

Ia menyebut rentetan peristiwa ini sebagai sebuah krisis kumulatif. Krisis kumulatif adalah krisis nan terbentuk secara berjenjang akibat penumpukan beragam masalah, sehingga dampaknya semakin besar dan susah ditangani.

"Pertama Covid-19, kemudian kesulitan rantai pasokan, pemulihan dari pandemi. Ukraina, krisis energi, sekarang Iran, dan ditambah lagi masalah bea cukai, nan mana semua ini telah sangat membebani, alias apalagi menguras habis, sumber daya finansial banyak perusahaan," ungkapnya.

"Model upaya berubah secara mendasar dan dengan kecepatan nan dramatis, didorong oleh AI," tuturnya menyebut perusahaan-perusahaan juga kudu menghadapi tantangan transformasi besar akibat pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (AI).

Pajak Mencekik dan Ketatnya Pinjaman Bank

Dari sisi organisasi bisnis, tingginya pungutan pajak, biaya tenaga kerja, dan birokrasi nan berbelitan dituding sebagai biang kerok utama. Promotor konser asal Berlin, Karsten Schmidt, menjadi salah satu pengusaha nan secara terbuka menceritakan penderitaannya.

"Pajak nan tinggi di Jerman betul-betul mematikan upaya mini saya. Saya betul-betul berpikir untuk mengusulkan kebangkrutan. Tidak peduli seberapa banyak saya bekerja, saya secara harfiah dibanjiri dengan surat pajak setiap hari dan saya tidak tahu kudu melakukan apa," keluhnya.

"Saya serius merenungkan untuk memindahkan upaya saya ke negara Eropa lain dengan pajak dan biaya tenaga kerja nan lebih rendah lantaran saya pada dasarnya bekerja untuk instansi pajak," ucapnya sembari mendesak pemerintah untuk menciptakan ekosistem upaya nan ramah seperti di AS.

Di sisi lain, gelombang kebangkrutan ini pada akhirnya memukul pasokan angsuran bagi sektor ekonomi riil. Bank-bank mulai ngeri dan merespons akibat sistemik ini dengan memperketat standar pinjaman, menuntut lebih banyak agunan, memberikan persyaratan nan lebih keras, dan pengawasan nan super ketat.

Tindakan perbankan ini justru menghancurkan ruang mobilitas manuver para pelaku UMKM, terutama di dua sektor kunci seperti pemasok otomotif dan perusahaan energi, nan secara tradisional sangat berjuntai pada pinjaman bank tepat di saat mereka sangat memerlukan investasi untuk merestrukturisasi model bisnisnya.

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya