Resmi! Hamas Siap Serahkan Kekuasaan Gaza ke Lembaga Dukungan AS

1 jam yang lalu 3

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok militan Hamas secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk menyerahkan otoritas pemerintahan di Jalur Gaza setelah dua dasawarsa berkuasa. Hamas secara resmi mengundang pemerintahan interim nan didukung Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih pengelolaan wilayah Palestina tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Selasa (7/7/2026), penyerahan kekuasaan ini ditujukan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Kendati menyatakan siap menyerahkan kendali keamanan sebagai bagian dari masa transisi, pernyataan resmi Hamas sama sekali tidak memuat janji untuk melucuti senjata mereka secara sepihak sebagaimana nan selama ini dituntut oleh Israel dan AS.

Kepala pemerintahan Hamas di Gaza, Mohammed al-Farra, langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari kedudukan ketua komite tindak lanjut kerja pemerintah dan ketua komite darurat. Langkah ini menandai berakhirnya arah politik Hamas dalam tata kelola Gaza nan telah mereka kuasai sepenuhnya sejak tahun 2007 silam.

"Setelah saya memastikan bahwa semua persiapan nan diperlukan telah selesai untuk penyerahan sistem pemerintahan di Jalur Gaza, dengan ini saya mengusulkan pengunduran diri dari posisi saya," tulis al-Farra dalam surat resminya.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menghilangkan segala dalih bagi pihak Israel nan terus melakukan agresi di wilayah tersebut. Pihak Hamas mau menunjukkan komitmen mereka untuk memecah kebuntuan politik demi keselamatan penduduk sipil.

"Hamas telah mengambil langkah baru di mana kami tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, guna menghilangkan segala dalih bagi pihak pendudukan nan terus melanjutkan agresi dan perang pemusnahan mereka," ungkap Qassem.

Sejumlah analis menilai pengumuman ini merupakan langkah simbolis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian nan mandek, sekaligus melawan proposal Israel nan mau membatasi support rekonstruksi. Di sisi lain, ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan lewat media sosial bahwa komitenya sudah sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional tersebut.

Pihak Dewan Perdamaian nan diawasi oleh pemerintahan Donald Trump bersikap hati-hati dalam menanggapi deklarasi sepihak dari Hamas ini. Mereka menegaskan bahwa penilaian akhir bakal tetap didasarkan pada tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar janji politik.

"Prinsip utamanya tetap satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata. Ini berfaedah konsolidasi semua senjata di bawah kendali NCAG," tegas Dewan Perdamaian dalam pernyataan resmi di akun media sosial mereka.

Direktur proyek Israel-Palestina di International Crisis Group, Max Rodenbeck, menilai Hamas sedang berupaya keras mencari jalan keluar di tengah penderitaan Gaza nan tak berujung. Menyerahkan kekuasaan politik dipandang sebagai opsi paling realistis untuk menekan kembali elastisitas AS dan Dewan Perdamaian.

"Absennya 'cakrawala politik' bagi penduduk Palestina membikin golongan ini tidak bisa begitu saja meletakkan senjata, tetapi setidaknya mereka dapat memberi sinyal kesediaan untuk melepaskan kekuasaan politik," jelas Rodenbeck.

Pengamat dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada, menambahkan bahwa Hamas sadar bakal skenario politik nan sedang dimainkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas sengaja mengambil inisiatif ini untuk menghindari jebakan lokalisasi support di wilayah nan dikontrol militer Israel.

"Hamas mencoba merebut kembali inisiatif dan menghindari halangan nan diciptakan oleh rencana pembangunan kamp baru," ungkap Shehada. "Bahkan jika mereka setuju melucuti senjata secara sepihak dan melakukan semua nan diminta, Hamas tahu Netanyahu tidak bakal mengizinkan rekonstruksi di mana pun di Gaza sebelum pemilu."

(tps/luc)

Add