RI Darurat Reformasi Subsidi Energi, Ekonom Beberkan Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian geopolitik dunia dan lonjakan nilai daya berpotensi semakin membebani anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN). Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap skema subsidi dan kompensasi energi.

Adapun, hingga akhir Juni 2026, realisasi subsidi dan kompensasi daya tercatat telah mencapai sekitar Rp233 triliun. Angka tersebut diperkirakan tetap bakal meningkat hingga akhir tahun dan berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap fiskal pada 2027.

Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah mengatakan besarnya akibat subsidi daya Indonesia tidak terlepas dari ketergantungan terhadap sejumlah aspek eksternal, terutama nilai daya dunia dan nilai tukar rupiah.

Menurut dia, terdapat tiga variabel utama nan menentukan besaran subsidi energi. Misalnya seperti nilai daya di pasar global, nilai tukar rupiah, serta tingkat konsumsi daya domestik.

"Nah kita sama-sama ketahui bahwa nilai daya dunia ini kan mengalami peningkatan, terutama setelah krisis di Selat Hormuz seperti itu ya," kata dia dalam aktivitas Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Jumat (28/8/2026).

Pada saat nan sama, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga membikin biaya pengadaan daya menjadi lebih mahal. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.

"Kalau hitung-hitungan dari pemerintah sendiri, sampai akhir tahun subsidi dan kompensasi ini bakal meningkat hingga Rp526 triliun," kata dia.

Dengan demikian, terdapat potensi kenaikan nyaris Rp200 triliun dibandingkan alokasi awal dalam APBN nan berada di kisaran Rp338 triliun. Di tempat nan sama, Principal Energy Shift Institute Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menilai bumi telah mengalami perubahan, termasuk pada pasar daya global.

Menurutnya, nilai batu bara nan sebelumnya berada di kisaran US$60-70 per ton sekarang telah memperkuat di atas US$100 per ton selama sekitar tiga hingga empat tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola nilai daya tidak lagi sama seperti sebelumnya.

Ia menambahkan selama ini nilai BBM kerap dipandang berangkaian dengan pergerakan nilai minyak nan berkarakter siklikal. Namun, perubahan nan terus berulang menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai siklus semata, melainkan telah menjadi persoalan struktural nan semestinya dapat diprediksi Indonesia dengan lebih baik.

"Yang jadi masalah adalah, kita memandang sistem subsidi dan kompensasi di Indonesia ini attach-nya bukan ke orang, bukan ke masyarakatnya, tapi attach-nya ke commodities. Sehingga ketika ada gejolak dari commodities itu sendiri, pada akhirnya kan, ruang fiskal nan tadinya sudah diperkirakan melalui APBN dan segala macam, itu menjadi lebih volatile dan segala macam, pada akhirnya, tidak bisa ditutupi oleh subsidi, larinya ke kompensasi," katanya.

Di sisi lain, dalam praktiknya kompensasi energi, khususnya di sektor kelistrikan kerap dinikmati oleh golongan masyarakat nan sebenarnya tidak menjadi sasaran penerima subsidi.

"Dan ketika orang-orang nan tidak berkuasa menerima subsidi ini mendapatkan subsidi, maka bakal jadi pertanyaan di mana letak keadilan dan segala macam," tambahnya.

Subsidi dalam RAPBN 2027

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 lebih tinggi dibandingkan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Berdasarkan arsip Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, nilai anggaran subsidi BBM jenis tertentu - seperti Pertalite hingga Solar mencapai Rp28,7 triliun. Angka ini naik sekitar 8,71% dibandingkan perkiraan realisasi tahun 2026 nan sebesar Rp26,4 triliun.

"Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi shopping subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunanya," sebagaimana dikutip dari arsip Nota Keuangan beserta RAPBN 2027.

Kenaikan anggaran subsidi BBM ini beriringan dengan kenaikan subsidi daya secara keseluruhan, nan mencakup pula subsidi LPG tabung 3 kilogram serta subsidi listrik.

Rancangan anggaran subsidi daya untuk tahun 2027 mencapai Rp272,94 triliun, alias meningkat sebesar 20,1% dibandingkan perkiraan realisasi tahun 2026 nan sebesar Rp227,25 triliun.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]