RI dkk Waspada! Ancaman Selat Malaka Muncul Bak Selat Hormuz

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran penanammodal daya mulai bergeser dari Timur Tengah ke Asia Tenggara setelah muncul wacana pengenaan pungutan di jalur pelayaran strategis. Setelah Iran mengusulkan skema pengelolaan Selat Hormuz berbareng Oman, pelaku pasar sekarang mencermati kemungkinan skenario serupa terjadi di Selat Malaka, nan menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia.

Wakil Presiden Pasar Komoditas Rystad Energy, Janiv Shah, mengatakan sebagian penanammodal mulai resah lantaran pungutan di Selat Hormuz berpotensi menjadi preseden bagi jalur pelayaran strategis lainnya.

"Jika kita memandang potensi pungutan di Selat Hormuz, sesuatu nan serupa dapat diterapkan di tempat lain. Dari sisi volume perdagangan, Selat Malaka menjadi letak nan paling penting," ujarnya, seperti dikutip CNBC International, Rabu (8/7/2026).

Kekhawatiran tersebut muncul setelah Iran dan Oman, nan mengapit Selat Hormuz, dilaporkan mengusulkan proposal kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengelola berbareng koridor maritim tersebut, termasuk memungut biaya manajemen bagi kapal nan melintas.

Dalam nota kesepahaman nan disepakati bulan lalu, kapal-kapal dijamin dapat berlayar dengan kondusif selama 60 hari, sementara skema pengelolaan jangka panjang bakal dibahas lebih lanjut berbareng negara-negara Teluk Persia sesuai norma internasional.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital nan dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Wacana pengenaan biaya di area tersebut langsung memicu kekhawatiran bahwa model serupa dapat diterapkan di titik-titik pelayaran strategis lain, terutama Selat Malaka.

Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), Selat Malaka menyumbang sekitar 29% dari total arus perdagangan minyak melalui jalur laut pada paruh pertama 2025. Lebih dari 70% volume nan melintas merupakan minyak mentah, sementara sisanya berupa produk olahan minyak.

Membentang sekitar 900 kilometer, Selat Malaka menjadi jalur laut terpendek nan menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Jalur ini berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand sehingga mempunyai peran krusial bagi perdagangan global.

Meski demikian, Shah menilai penerapan pungutan di Selat Malaka tidak bakal mudah dilakukan.

"Bagaimana mekanismenya tentu tetap susah dijelaskan, tetapi jika betul diterapkan, prosesnya kemungkinan bakal menyantap waktu lama mengingat besarnya volume perdagangan nan melewati jalur tersebut," katanya.

Sejumlah master maritim juga menilai kesempatan penerapan tarif di Selat Malaka sangat kecil. Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute, Hunter Marston, mengatakan Selat Malaka memang merupakan titik penyempitan (chokepoint) nan strategis, tetapi bukan area konflik.

"Institusi menjadi aspek penting," ujarnya, merujuk pada kerja sama Malacca Strait Patrol (MSP) nan dijalankan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut. Menurutnya, sistem itu menguntungkan seluruh negara sekaligus menjaga kelancaran perdagangan global.

Pandangan serupa disampaikan analis Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington. Dalam kajian nan diterbitkan 1 Juli, mereka menyebut langkah Iran di Selat Hormuz menunjukkan bahwa penguasaan titik-titik maritim strategis dapat meningkatkan daya tawar suatu negara. Mereka memperingatkan bahwa kekhawatiran sekarang meluas ke Selat Malaka dan Selat Taiwan, dua jalur pelayaran paling krusial di Asia.

"Upaya Iran mengendalikan dan memungut biaya di Selat Hormuz telah menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa negara lain dapat mencoba melakukan perihal nan sama terhadap Selat Malaka. Jika salah satu dari dua selat utama tersebut terganggu, memang tersedia rute alternatif, tetapi biayanya bakal jauh lebih mahal," tulis para analis CSIS.

(tfa/tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]