Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung kembali menyoroti perkara korupsi tata niaga timah, nan disebut sebagai salah satu kasus terbesar dalam sejarah Indonesia. Nilai kerugian nan ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis alias MBG nan menjadi salah satu program prioritas pemerintah, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi nan menyeret sejumlah pihak. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Program Strategis Nasional.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang 2025. Perseroan mencatat untung bersih sepanjang 2025 sebesar US$ 3,35 miliar alias setara Rp 55,20 triliun.

Hal ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 Pertamina di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, di tengah dinamika industri daya dunia dan tantangan ekonomi, perseroan terus menjaga ketahanan daya nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan keahlian finansial nan sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 nan disampaikan dalam RUPS, Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$ 70,89 miliar alias setara Rp 1.167,99 triliun, dengan EBITDA sebesar US$ 11,43 miliar alias setara Rp 188,33 triliun, serta untung bersih sebesar US$ 3,35 miliar alias setara Rp 55,20 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan esensial upaya nan tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga keahlian di seluruh lini upaya energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar US$ 5,9 miliar alias setara Rp 97,20 triliun, serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 531,5 triliun nan turut memberikan akibat berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan keahlian kilang dalam mengoptimalkan produksi produk berbobot tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, upaya gas menunjukkan keahlian positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF alias tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bagian logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional nan diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi daya melalui pengembangan daya baru dan terbarukan. Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh alias meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan beragam program dekarbonisasi di seluruh lini upaya nan sukses menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari support Pertamina terhadap sasaran Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun kitab 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan daya nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju daya nan lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga esensial finansial nan sehat dan berkelanjutan," tutur Simon, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan nan berfokus pada kesiapan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan nilai (affordability), dan keberterimaan (acceptability) daya bagi masyarakat.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan keahlian korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab nan semakin besar untuk memastikan daya tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta beragam sektor strategis nan menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas support nan diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jejeran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga keahlian dan keberlanjutan perusahaan.

"Keputusan nan telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah krusial bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih keahlian dan prestasi nan semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bagian transisi energi, berkomitmen dalam mendukung sasaran Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program nan berakibat langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina nan berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan upaya dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini upaya dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan Danantara.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memerlukan sejumlah penyempurnaan. Salah satu pertimbangan nan muncul adalah penyelenggaraan program nan dinilai melangkah terlalu sigap sehingga memunculkan beragam persoalan di lapangan.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kasus pencemaran nama baik dan tuduhan piagam tiruan Joko Widodo (Jokowi) segera menuju persidangan. Perkara nan menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Foto/Isra Triansyah

Tersangka kasus tudingan piagam tiruan Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma namalain Dokter Tifa, memutuskan untuk membatalkan gugatan praperadilan nan sebelumnya sempat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Foto/Isra Triansyah

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menyoroti pengakuan perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) nan menerima duit Rp20 juta. Foto/Achmad Al Fiqri

KPK merampas aset milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terpidana kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Foto/Aldhi Chandra

Mantan Ketua PN Kudus berinisial SW menerima hukuman pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan MA kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Foto: Ist

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan saat ini penemuan menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal nan dihadapi pemerintah wilayah (Pemda). Foto/Ist

PT TASPEN (Persero) menerima pengembalian biaya hasil rampasan negara sejumlah Rp153,6 Miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengapresiasi rencana penyesuaian potongan tarif aplikasi sebesar 8 persen oleh platform Ojol per 1 Juli 2026. Foto/Ist

Jelang Muktamar ke-35 NU pada awal Agustus 2026, kondisi internal ormas Islam terbesar di Indonesia semakin dinamis. Hal itu terlihat dalam Konbes dan Munas NU. Foto/Dok.SindoNews

KPK menjebloskan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) terpidana 4,5 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kemnaker ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Foto/Dok.SindoNews

Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu (24/6/2026). Foto/Istimewa

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran pasar dunia terhadap potensi gangguan produksi beras akibat ancaman El Nino belum membikin pedagang beras di Indonesia cemas. Pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) justru menilai Indonesia berada dalam posisi nan relatif aman, lantaran mempunyai persediaan beras pemerintah (CBP) nan melimpah.

Sebagai informasi, nilai beras bumi kembali menguat pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Kontrak beras referensi tercatat mencapai US$12,48 per hundredweight (cwt), naik 2,21% dibandingkan hari sebelumnya dan menjadi level tertinggi dalam lebih dari sepekan.

Pasar merespons meningkatnya akibat cuaca di Asia Tenggara. Sejumlah negara produsen beras mulai menghadapi ancaman El Nino nan diperkirakan memicu cuaca lebih panas dan kering dalam beberapa bulan ke depan. Filipina apalagi telah memperingatkan potensi penurunan produksi gabah hingga 700 ribu ton.

Namun, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KOPIC) Dedy menilai pemerintah sudah mengantisipasi akibat tersebut, dengan menyiapkan stok beras dalam jumlah besar.

"Kalau nan dampaknya memang betul-betul bakal terjadi El Nino, nan sudah-sudah sih iya berakibat juga," kata Dedy kepada CNBC Indonesia, saat ditemui di PIBC, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah nan saat ini mempunyai persediaan beras dalam jumlah besar.

"Tapi, saya mengapresiasi betul terhadap pemerintah, tujuannya memang luar biasa bagus, kenapa pemerintah itu punya stok gabah alias beras dengan sangat banyak gitu kan. Pasti kan mereka, pemerintah, itu kan punya pandangan ke depan nan jauh lebih bagus betul. Jadi mempersiapkan jangan sampai kita tuh kekurangan pangan, kekurangan pasokan," ujarnya.

Menurut Dedy, keberadaan stok beras pemerintah bakal menjadi alas krusial andaikan El Nino betul-betul mengganggu produksi di daerah.

"Nah, pada saat kelak (El Nino), pasar induk ini hanya mengandalkan pasokan dari beberapa wilayah ya kan. Kadang kala jika kelak ancamannya El Nino, wilayah pun bakal mengalami kekeringan, produsen beras juga pasti susah untuk mendapatkan gabahnya untuk memproduksi. Ya mau nggak mau, angan kita pasti pemerintah nan mempunyai stoknya di Buloh itu (bantu suplai) untuk pedagang. Kalau berambisi ke mitra produsen kita agak susah pasti," jelas dia.

Pandangan tersebut sejalan dengan kondisi stok beras nasional saat ini nan berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton.

Dengan stok sebesar itu, Dedy optimistis Indonesia tidak bakal mengalami kekurangan beras dalam setidaknya satu tahun ke depan meskipun El Nino terjadi.

"Saya rasa jika pemerintah punya stok lebih dari 5 juta ton, Insyaallah ya untuk satu tahun ke depan kondusif ya, yakin," tutur dia.

Apalagi, menurutnya, sejumlah wilayah tetap bakal memasuki masa panen dalam beberapa bulan mendatang.

"Apalagi sejenak lagi kan panen gadu. Sekarang ini posisi musim tanam, ada beberapa wilayah juga nan saya lihat, di Juli juga nyambung lagi ada panen. Nanti akhir Juli alias Agustus mulai panen. Memang saya rasa pemerintah sudah bagus lah antisipasinya," katanya.

Karena itu, dia menilai pasokan maupun nilai beras secara umum tetap bakal relatif terjaga dalam beberapa waktu ke depan.

Menurut Dedy, rumor utama nan saat ini dihadapi pedagang justru bukan ancaman kelangkaan beras, melainkan melemahnya daya beli masyarakat nan membikin perdagangan beras lesu.

"Yang terpenting gini, kita sama-sama memahami pemerintah punya tujuan untuk agar pangan ini aman, masyarakat juga harganya terjangkau tetap aman. Tapi di sisi lain kita kan berbeda, nan namanya tujuan pemerintah dengan pedagang itu berbeda. Kalau pedagang murni lah pasti mereka cari keuntungan, cari keuntungan gitu kan," ucap Dedy.

Meski begitu, dia berambisi kondisi ekonomi masyarakat dapat membaik sehingga aktivitas perdagangan kembali bergairah.

"Cuman masalah sekarang adalah daya beli masyarakat. Masalah kondisi pasar penjualan menurun. Mungkin mengenai dengan kondisi saat ini adalah berbarengan dengan tahun aliran baru. Jadi orang mungkin mengalokasikan anggaran untuk anak-anak sekolah. Saya berambisi pasar induk ini tetap kondusif, kita sebagai pedagang juga roda ekonominya tetap berjalan," ujarnya.

Menurut dia, tekanan biaya hidup nan meningkat juga ikut memengaruhi kondisi pasar.

"Apalagi dengan BBM-nya naik kan, pengaruh juga, walaupun itu non-subsidi itu juga berdampak. Terus kemudian untuk pengemasan pedagang juga agak mengeluh kan, plastik-plastik naik nan seperti itu. Ya harapannya, semoga kelak ke depan kita tuh tetap melangkah kembali, pasarnya bergairah, masyarakatnya juga tetap daya belinya juga bagus," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Todotua Pasaribu menyebut investasi hilirisasi mencapai Rp 147 triliun pada kuartal 1-2026. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,2% secara year-on-year.

Todotua mengungkapkan mineral menjadi kontributor utama dari jumlah itu. Antara lain batu bara, gas dan minyak, sedangkan perkebunan dan kehutanan menjadi kontributor kedua.

"Juga jangan kita lupa dengan negara maritim nan besar begini. Kita juga mendorong konsep hilirisasi ini di sektor perikanan dan kelautan," jelas dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dia menegaskan program hilirisasi membawa pertumbuhan signifikan baik secara kuartal maupun tahunan bagi realisasi investasi.

"Hilirisasi ini juga nyaris menyumbang sekitar 30% sekarang daripada nomor realisasi investasi," tutur dia.

Menurut Todotua hilirisasi tak hanya diterapkan untuk komoditas pertambangan. Agenda ini diterapkan untuk mendapatkan nilai tambah dari beragam komoditas di dalam negeri.

Agenda hilirisasi juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga transfer knowledge.

"Sebagai negara nan besar nan nyaris menuju kepada 300 jumlah penduduk, kita juga punya kepentingan alias negara ini juga punya kepentingan kita untuk memanage demand consume cost kita. Maka dengan Hilirisasi kita punya kemandirian dan kita juga bisa menekan dan memanage cost konsumsi nasional kita," jelas Todotua.

Lebih lanjut, agenda hilirisasi juga bakal dilakukan dalam mengembangkan sektor daya hijau dan daya terbarukan. Adapun saat ini pemerintah tetap menyusun roadmap hilirisasi tersebut.

"Dan konteks green energy alias daya baru terbarukan ini juga kita butuh untuk memitigasi gimana kita juga bisa me-manage daripada masuk ke dalam konteks ini agar kita bisa lebih kompetitif dan juga bisnisnya lebih sustain," tambah dia.

"Sehingga kita perlu juga untuk mengembangkan Hilirisasi sehingga semua produksi, semua pengolahan, semua kapabilitas daripada line up bisnisnya ini bisa kita lakukan di negara kita," pungkas Todotua.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyebut bahwa investasi menyumbang sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal I-2026.

Sebagai pengingat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk menuju pertumbuhan 8%, terdapat nomor konsolidatif sekitar Rp 13.000 triliun nan dirancang dalam 5 tahun mendatang dalam corak realisasi investasi.

"Di mana di situ ada nomor konsumsi nasional sebesar 55%, nomor realisasi investasi ini sekarang 29% sekian menuju 30%, dan kemudian ada nomor serapan ekspor kurang lebih sekitar 20-22%, dan nan terakhir adalah government spend. Jadi, ini nan memang kami, kebetulan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, salah satu KPI kami adalah gimana kami bisa memanage daripada nomor pertumbuhan realisasi investasi," ujar dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dari sisi capaian, realisasi investasi pada 2025 lampau sukses mencapai di atas sasaran sekitar Rp 1.931 triliun. Selanjutnya, realisasi investasi pada kuartal I-2026 juga sudah mencapai sasaran nan ditentukan pemerintah.

Sejauh ini, Todotua bilang, pihaknya optimistis terhadap tren positif investasi nasional bakal terus berlanjut. Hal ini didorong oleh upaya perbaikan suasana investasi nan baik, penyederhanaan perizinan, hingga penguatan sistem Online Single Submission (OSS).

"Hilirisasi ini kan, ini adalah konteks nan masuk dalam Asta Cita. Asta Cita adalah skema besar daripada konsep nan dipersiapkan oleh pemerintahan sekarang dalam satu masa periode pemerintahannya, di mana Hilirisasi adalah konteks di situ, dan juga dalam sektor hilirisasi ini, memang kontribusi terhadap realisasi investasinya cukup signifikan," jelasnya.

Dirinya bilang, sektor mineral tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar realisasi investasi, khususnya untuk komoditas nikel, tembaga, dan bauksit seiring adanya program hilirisasi. Akan tetapi, pemerintah menegaskan bahwa investasi nan masuk ke Indonesia tidak hanya berfokus pada mineral, melainkan juga mencakup sektor perkebunan, kehutanan, minyak dan gas, hingga perikanan dan kelautan.

"Ada nomor kurang lebih sekitar Rp 147 triliunan berbincang terhadap realisasi di Q1 dan ini growth-nya, year-on-year-nya ini tumbuh 8,2%. Nah, Hilirisasi ini kan sebenarnya konteksnya beberapa hal," ungkap dia.

Lebih jauh, Todotua mengungkapkan bahwa hilirisasi memberikan sejumlah faedah strategis. Misalnya, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pembuatan lapangan kerja, hingga transfer teknologi. Kebijakan hilirisasi tentu juga diharapkan bisa memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Tak hanya itu, hilirisasi dinilai menjadi fondasi krusial dalam pengembangan daya baru dan terbarukan (EBT). Dengan memperkuat rantai pasok industri di dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan suasana upaya nan lebih berkepanjangan di masa depan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo (kiri) dan CEO WOSPAC Indonesia Benhard Sitorus. Foto: SINDOnews/HO/Tangkapan Layar

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang tahun kitab 2025. Di tengah dinamika industri daya dunia dan tantangan ekonomi, Perseroan terus menjaga ketahanan daya nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan keahlian finansial nan sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 nan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Selasa (23/6), Pertamina membukukan pendapatan sebesar USD70,89 miliar alias setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA sebesar USD11,43 miliar alias setara Rp188,33 triliun serta untung bersih sebesar USD3,35 miliar alias setara Rp55,20 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan esensial upaya nan tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga keahlian di seluruh lini upaya energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD5,9 miliar alias setara Rp97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun nan turut memberikan akibat berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan keahlian kilang dalam mengoptimalkan produksi produk berbobot tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, upaya gas menunjukkan keahlian positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF alias tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bagian logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional nan diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi daya melalui pengembangan daya baru dan terbarukan.

Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh alias meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan beragam program dekarbonisasi di seluruh lini upaya nan sukses menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari support Pertamina terhadap sasaran Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun kitab 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan daya nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju daya nan lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga esensial finansial nan sehat dan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan nan berfokus pada kesiapan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan nilai (affordability), dan keberterimaan (acceptability) daya bagi masyarakat.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan keahlian korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab nan semakin besar untuk memastikan daya tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta beragam sektor strategis nan menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas support nan diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jejeran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga keahlian dan keberlanjutan perusahaan.

"Keputusan nan telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah krusial bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih keahlian dan prestasi nan semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan hasil rapat Komite Tapera nan digelar berbareng Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dan Kepala BP Tapera Heru Pudyo Nugroho siang hingga sore ini.

Salah satu hasil rapat Komite Tapera ialah menyetujui mengenai pemberlakuan tenor angsuran pemilikan rumah (KPR) bisa dilakukan sampai dengan 40 tahun, di mana perihal ini menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengambil rumah subsidi.

"Dalam rapat Komite Tapera tadi, kami menyetujui bahwa tenor KPR FLPP untuk rumah subsidi bisa dilakukan selama 40 tahun, dijalankan sesuai pengarahan presiden dan kami mendukung penuh pengarahan presiden," kata Ara saat ditemui wartawan di Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (24/6/2026).

Selain tenor KPR bisa dilakukan selama 40 tahun, hasil rapat tersebut juga menyetujui besaran kembang KPR FLPP untuk rumah tapak subsidi sebesar 5%.

"Kemudian nan kedua, banyak pertanyaan gimana BI Rate naik, kita putuskan kembang untuk rumah tapak subsidi tetap 5%. Jadi kita konsisten gimana program pengarahan Presiden Prabowo rumah tapak subsidi tetap bunganya 5%," ujar Ara.

Tak hanya rumah tapak subsidi nan bunganya tetap 5%, kembang rumah susun (rusun) subsidi juga ditetapkan sebesar 6%.

"Yang ketiga, rusun subsidi, bunganya tetap 6%, rusun subsidi ya," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, para menteri juga meminta Tapera untuk bisa bekerja keras agar dapat mencapai sasaran dari kuota nan ditetapkan sebanyak 350.000 unit.

"Tadi juga diminta Tapera bisa bekerja lebih keras agar bisa mencapai target. Ya sudah disiapkan kuota 350.000 agar bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan developer ya, dan Bapak Presiden sudah memberikan BPHTB cuma-cuma serta PBG gratis," jelasnya.

Selain itu, Ara juga mengungkapkan, keberhasilan pemerintah dalam menaikkan plafon angsuran upaya rakyat (KUR) Perumahan pada 2026 menjadi Rp50 triliun, dari sebelumnya Rp36 triliun.

"Saya juga sudah laporkan dalam rapat Tapera tadi, kemarin dengan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartanto), dan kita terima kasih, lantaran kita kemarin enggak minta, tapi tetap dinaikin tuh sama Pak Menko, dari Rp36 triliun jadi Rp50 triliun. Karena penyerapannya KUR Perumahan besar sekali,. Artinya kebijakan ini sangat didukung oleh rakyat, ya ingat lho, Presiden Prabowo adalah Presiden pertama nan membikin KUR Perumahan," ujarnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar strategis untuk pengembangan daya bersih dan solusi rendah karbon di area regional. Sebagai ekonomi terbesar dan salah satu pasar daya nan terus bertumbuh di Asia Tenggara, Indonesia mempunyai kebutuhan nan tinggi secara jangka panjang terhadap solusi daya nan lebih bersih, efisien, andal, dan terjangkau, terutama seiring meningkatnya permintaan daya dan kebutuhan dekarbonisasi.

Untuk mendukung pertumbuhan solusi tersebut, Schneider Electric melalui Schneider Electric Energy Access Asia Fund II (SEEAA II) berupaya menjawab salah satu tantangan utama di pasar negara berkembang, ialah kesenjangan pendanaan tahap awal bagi perusahaan rintisan (startup) nan hendak mengembangkan solusi daya bersih dan solusi iklim.

Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia telah muncul beragam penemuan berupa clean cooking, distributed solar, hingga solusi ekonomi sirkular. Kendati begitu, banyak perusahaan nan tetap menghadapi tantangan untuk bergerak dari tahap uji coba menuju skala komersial.

"Fase ini kerap disebut sebagai valley of death, ketika perusahaan tetap terlalu awal untuk menarik penanammodal institusional, terlalu padat modal untuk model venture capital tradisional, dan belum mempunyai akses memadai terhadap skill teknis. Akibatnya, banyak solusi berakibat tinggi belum dapat menjangkau masyarakat nan paling membutuhkannya," ujar Gilles Vermot Desroches, SVP Corporate Citizenship & Institutional Affairs Schneider Electric dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/6/2026).

Di samping itu, Gilles menjelaskan, tantangan ini tidak hanya berangkaian dengan modal, tetapi juga terbatasnya support operasional dan teknis nan dibutuhkan perusahaan untuk tumbuh secara berkepanjangan serta menghasilkan akibat lingkungan dan sosial nan terukur. Untuk itulah, SEEAA II datang dengan tiga pendekatan utama.

Pertama, menyediakan patient capital alias modal jangka panjang nan disesuaikan dengan karakter upaya daya bersih dan solusi iklim. Kedua, mendukung perusahaan tidak hanya melalui modal, tetapi juga melalui skill teknis, operasional, dan strategis. Ketiga, menggunakan struktur blended finance untuk memobilisasi lebih banyak modal ke sektor-sektor nan mempunyai potensi akibat besar, tetapi tetap dipersepsikan berisiko tinggi oleh investor.

Model ini juga dinilai krusial lantaran transisi daya bukan hanya memerlukan teknologi, melainkan juga struktur pembiayaan nan bisa menjembatani kebutuhan pasar dengan profil akibat investor. Dalam konteks ini, blended finance memainkan peran katalitik dengan menggabungkan modal konsesional dan modal komersial untuk memperbaiki profil akibat dan imbal hasil investasi.

"Blended finance berkedudukan krusial dalam menarik modal swasta ke pasar seperti Indonesia, di mana banyak kesempatan mempunyai akibat besar, tetapi juga dipersepsikan berisiko tinggi. Struktur ini membantu menciptakan ruang bagi modal publik alias konsesional untuk memainkan peran katalitik, sehingga modal swasta dapat berperan-serta dengan lebih percaya diri," terang Gilles.

Lebih jauh, Indonesia juga dipandang menjadi salah satu pasar strategis dalam portofolio regional SEEAA. Dari sisi komersial, Indonesia mempunyai permintaan daya nan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Dari sisi geografis, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menciptakan kebutuhan struktural terhadap solusi daya terdesentralisasi, seperti mini-grid, off-grid solar, dan sistem daya terdesentralisasi.

Meskipun akses listrik nasional telah meningkat signifikan, tetap terdapat tantangan mengenai keandalan, keterjangkauan, dan akses terhadap daya bersih, terutama di wilayah terpencil. Di saat nan sama, sekitar 80% listrik Indonesia tetap berasal dari bahan bakar fosil, sehingga ruang untuk dekarbonisasi tetap sangat besar.

Pemerintah Indonesia juga menargetkan peningkatan kapabilitas daya terbarukan secara signifikan, termasuk sasaran mencapai 23 GW kapabilitas daya terbarukan pada 2030, dengan 8 GW di antaranya berasal dari tenaga surya. Upaya ini sejalan dengan sasaran peningkatan bauran daya terbarukan menjadi 34,3% pada 2034^.

Berdasarkan kondisi tersebut, solusi daya bersih di Indonesia tidak hanya relevan untuk menurunkan emisi, tetapi juga untuk meningkatkan keterjangkauan energi. Termasuk, untuk memperkuat ketahanan sistem energi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah nan belum sepenuhnya terlayani.

Dari sisi kesiapan pasar, terdapat beberapa model upaya daya bersih dan solusi suasana berbasis teknologi nan mulai mendekati skala komersial di Indonesia. Salah satunya adalah distributed solar dan rooftop solar, nan semakin diminati oleh sektor komersial dan industri lantaran dapat membantu stabilitas biaya daya sekaligus mendukung sasaran penurunan emisi.

Selain itu, mobilitas listrik, khususnya kendaraan roda dua, juga mempunyai potensi besar. Dengan lebih dari 120 juta sepeda motor beraksi di Indonesia, elektrifikasi kendaraan roda dua dapat menjadi salah satu kesempatan solusi suasana berbasis teknologi terbesar, didorong oleh efisiensi biaya, insentif kebijakan, serta pertumbuhan jasa logistik dan ride-hailing.

Sektor daya terbarukan lain seperti surya, panas bumi, dan biogas juga mempunyai kesempatan besar, mengingat potensi sumber daya daya terbarukan di Indonesia nan tetap belum tergarap secara optimal.

Namun, agar sektor-sektor tersebut bisa menarik pendanaan lanjutan dalam skala nan lebih besar, sejumlah aspek pendukung tetap diperlukan. Investor memerlukan kepastian regulasi, kerangka kebijakan nan konsisten, struktur proyek nan bankable, tata kelola perusahaan nan kuat, serta prasarana pendukung seperti jaringan pengisian kendaraan listrik dan kapabilitas jaringan listrik nan memadai.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, SEEAA II menempatkan support pendanaan tahap awal, pendampingan teknis, dan penguatan tata kelola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan investasi perusahaan rintisan (startup). Dukungan seperti perbaikan pelaporan keuangan, proses operasional, pengukuran dampak, serta struktur pengambilan keputusan nan lebih kuat dapat membantu mengurangi persepsi akibat di mata penanammodal lanjutan.

"Kesiapan investasi bukan hanya soal ide, tetapi juga esensial bisnis, mulai dari unit economics nan jelas, pelaporan finansial nan andal, hingga tata kelola dan struktur pengambilan keputusan nan kuat," ujar Gilles.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan nan sebelumnya dianggap berisiko tinggi dapat berkembang menjadi upaya nan lebih terstruktur dan layak investasi. Alhasil, model pembiayaan seperti SEEAA II tidak hanya berfaedah untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, melainkan untuk membuka lebih banyak investasi ke sektor-sektor nan krusial bagi transisi energi.

"Dengan potensi pasar nan besar, kebutuhan daya nan terus meningkat, dan support kebijakan nan semakin kuat, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan solusi suasana dalam skala nan lebih besar serta menarik lebih banyak modal institusional ke sektor transisi energi," pungkasnya.

Untuk info lebih lanjut klik di sini.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI menyoroti keluhan pengusaha pertambangan batu bara dalam negeri mengenai nilai patokan batu bara untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Sebagai informasi, nilai patokan batu bara untuk DMO sebesar US$ 70 per ton sejak 2018 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mengatakan bahwa para pengusaha mempertanyakan kebijakan nilai nan disama-ratakan tanpa memandang ragam kualitas komoditas nan dihasilkan.

"Memang kadang-kadang ini saya juga pada beberapa pertemuan para pengusaha sudah mengeluh katanya misalkan low range kalori, kemudian medium range kalori, high kalori kemudian juga cooking coal ini kok patok US$ 70 (per ton) sama rata semuanya iya," beber Bambang kepada CNBC Indonesia dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026).

Keluhan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi operasional pengusaha nan merasa skema nilai batu bara DMO saat ini kurang relevan dengan biaya produksi tiap jenis kalori batu bara nan dihasilkan.

Meskipun mencatat keluhan tersebut, Bambang menegaskan bahwa kebijakan pemenuhan alokasi batu bara DMO tetap diperlukan untuk mencegah larinya seluruh produksi ke pasar internasional saat nilai dunia sedang melambung tinggi.

"DMO ini kan dibuat kebijakan ini lantaran memang antara kebutuhan dalam negeri dengan nilai ekspor itu kadang-kadang lebih menarik nan ekspor. Nah jadi DPO ini sebetulnya kan lebih kepada dan DMO ini lebih kepada gimana untuk menjaga itu keseimbangan tersebut," kata Bambang.

Kebijakan DMO nan saat ini berlaku, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang mengalokasikan 25% hasil produksinya untuk pasar domestik, termasuk penugasan unik untuk PT PLN (Persero).

"Menurut saya ke depan kami persilakan kepada Dirjen Minerba (Kementerian ESDM) untuk ya apapun kita bisa pertimbangan lah ya tetapi nan paling krusial adalah kita bakal mencapai satu keseimbangan ya antara gimana keterjaminan daya kita kemudian juga ya bumi upaya juga apa namanya kita perhatikan," paparnya.

Dia menegaskan bahwa prioritas utama negara adalah menjamin pasokan daya primer bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah diminta untuk tetap tegas dalam menerapkan patokan pemenuhan pasar domestik sembari tetap membuka komunikasi bagi para pelaku industri untuk menyampaikan hambatan keekonomian nan dihadapi di lapangan.

"Yang paling krusial itu adalah agunan terhadap keberlangsungan daripada daya kita tetapi ya sekali lagi dengan kita juga memperhatikan aspirasi bumi usaha," tutupnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut keahlian sektor perikanan nasional tetap tergolong solid di tengah kondisi ekonomi dunia nan menantang. Terbukti, Indonesia bisa mencatatkan rata-rata produksi perikanan nan besar dalam setahun.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan rata-rata produksi perikanan tangkap nasional tercatat sebesar 7,5 juta ton dalam satu tahun. Dalam waktu nan sama, rata-rata produksi perikanan budidaya sekitar 5,5 juta ton produksi rumput laut nasional mencapai 10 juta ton. Indonesia juga selalu surplus nan menandakan ekspor perikanan nasional lebih tinggi dibandingkan impor produk nan sama.

"Jadi ekspor kita rata-rata di US$ 6,5 miloar. Sementara impor kita tuh gak sampai US$ 1 miliar, kira-kira sekitar US$ 600 juta lah kurang lebih," ungkap Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan daya saing produk perikanan Indonesia nan tetap terjaga di pasar internasional. Selain itu, pasokan protein dari perikanan untuk kebutuhan domestik juga dipastikan tetap aman.

Dalam rangka memperkuat produksi perikanan di masa mendatang, KKP juga mengembangkan program budidaya tematik di setiap desa. Didukung teknologi mini RAS (Resirkulasi Aquaculture System), program ini dibentuk untuk menjangkau 40.000 desa di seluruh Indonesia.

"Artinya setiap tahun itu jika satu titik 30 ton. Itu kan jika misalnya seribu desa saja gitu. Itu sudah berapa? Kalau 40.000 desa berapa itu? Itu kita butuh bibitnya aja sudah. Butuh bibitnya saja udah 15 miliar. Bibit kurang lebih setiap tahun," jelasnya.

Dalam praktiknya, komoditas budidaya setiap wilayah bakal disesuaikan dengan selera konsumsi masyarakat setempat. Di Pulau Jawa misalnya, budidaya lele dan nila menjadi konsentrasi utama, sementara di wilayah lain dikembangkan komoditas seperti ikan mas dan gurame.

"Nanti kita sesuaikan dengan kondisi demand nya sendiri seperti apa gitu dan sekaligus juga sebetulnya untuk kepentingan ekspor juga. Seperti kayak paten misalnya gitu kita bisa kembangkan," tutur dia.

Trenggono melanjutkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pihaknya optimistis permintaan terhadap produk perikanan bakal tetap terjaga. Menurutnya, komoditas pangan, khususnya sumber protein, mempunyai karakter nan relatif tahan terhadap perlambatan ekonomi lantaran komoditas tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal ini kemudian tercermin dari tren ekspor perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir nan terus menunjukkan peningkatan, walaupun secara nilai dan volume tetap tertinggal dibandingkan sejumlah negara eksportir besar seperti China dan Vietnam.

Meski begitu, KKP menyadari tetap ada sejumlah tantangan nan kudu diatasi agar produk perikanan Indonesia semakin diterima di pasar global. Di antaranya adalah memastikan kesiapan pasokan nan berkelanjutan, kualitas produk nan seragam, serta ketepatan waktu pengiriman.

Untuk itu, pemerintah sedang mengembangkan tambak udang modern berskala besar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tambak modern ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas budidaya udang nasional melalui penerapan teknologi dan standar budidaya nan lebih modern.

"Kita bikin dulu skala model nan bagus, nan modern, nan sesuai dengan standar budidaya nan benar. Lalu kemudian tahapan berikutnya tentu kita bakal koreksi dan kita pilih tambak-tambak masyarakat," terang dia.

Tak hanya itu, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan internasional juga menjadi kunci penerimaan produk perikanan Indonesia di pasar global. Kasus kontaminasi Cesium-137 pada produk udang nan hendak diekspor ke Amerika Serikat beberapa waktu lampau pun menjadi pelajaran berbobot bagi seluruh stakeholder terkait.

Pada akhirnya, KKP berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola produksi dan agunan mutu agar produk perikanan Indonesia dipercaya di pasar global.

"Kita yakinkan kita jelaskan sampai kemudian USFDA (United States Food & Drug Administration) meyakini Kementerian Kelautan Perikanan nan ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga nan bisa memberikan sertifikasi khususnya di sektor perikanan ya," tandas Trenggono.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran penerimaan negara nan diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun menjadi salah satu penyebab kekurangan anggaran negara. Akibatnya, beragam program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan penghasilan pembimbing dan pegawai negeri jadi susah dilakukan pemerintah.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Airbus dilaporkan bakal melakukan inspeksi terhadap 16 pesawat A380. Langkah ini diambil setelah ditemukan retakan pada komponen utama sayap pesawat nan dioperasikan sejumlah maskapai, terutama Emirates dan Qantas.

"Retakan pada pesawat nan dapat mengurangi integritas struktural sayap ditemukan selama inspeksi," kata Airbus merujuk pada pemeriksaan nan dilakukan berasas pengarahan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA), dikutip Rabu (24/6/2026).

Temuan tersebut muncul pada balok struktural nan membentang di sepanjang sayap pesawat dan berfaedah menahan sebagian besar beban aerodinamis selama penerbangan. EASA kemudian mengeluarkan perintah inspeksi mendesak terhadap armada nan terdampak setelah retakan ditemukan dalam pemeriksaan perawatan rutin.

Dari total 16 pesawat nan masuk daftar inspeksi, sebanyak 15 unit dioperasikan oleh Emirates dan satu unit milik Qantas. Airbus menyebut lima pesawat Emirates bakal menjalani pemeriksaan lebih dulu, paling sigap mulai Rabu.

Produsen pesawat asal Toulouse, Prancis, itu mengatakan seluruh A380 dengan riwayat produksi serupa telah sukses diidentifikasi. Airbus juga bakal berbincang dengan EASA untuk menentukan apakah perbaikan tambahan diperlukan setelah hasil inspeksi diperoleh.

Sementara itu, 11 pesawat lainnya dapat diperiksa pada tahap berikutnya, namun wajib menjalani inspeksi sebelum menyelesaikan 25 siklus penerbangan. Dalam industri penerbangan, satu siklus dihitung sebagai satu kali lepas landas dan pendaratan.

A380 merupakan pesawat penumpang terbesar di bumi nan tetap beroperasi. Sejumlah maskapai besar pengguna pesawat ini antara lain Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, All Nippon Airways (ANA), dan Asiana Airlines.

Emirates sendiri menjadi operator A380 terbesar di bumi dengan mengoperasikan lebih dari separuh armada superjumbo aktif secara global. Sementara Singapore Airlines, maskapai pertama nan menerbangkan A380-800, tercatat mempunyai 12 unit pesawat tersebut hingga akhir Maret lalu.

Ini bukan kali pertama A380 menghadapi masalah pada struktur sayap. Pada 2012, EASA juga pernah memerintahkan inspeksi terhadap seluruh armada A380 dunia setelah ditemukan retakan pada braket nan menghubungkan kulit sayap dengan struktur internal. Mengutip Reuters, masalah tersebut memicu program perbaikan besar-besaran nan kemudian diatasi Airbus melalui perubahan kreasi pada pesawat produksi berikutnya.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pelni mencatat jumlah penumpang dan kargo melampaui sasaran perusahaan. Dari sisi penumpang, kami sudah mengangkut 5.153.846 orang alias 8,45% di atas target. Untuk kargo juga naik signifikan dan dibanding RKAP mencapai 36,99%, sedangkan kontainer mencapai 23.838 TEUs.

Dengan nomor tersebut, sepanjang tahun lampau pertumbuhan pikulan penumpang, kargo, dan peti kemas melampaui sasaran nan telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perusahaan pun mengungkapkan argumen kenaikan tersebut.

"Mobilitas penumpang dan peralatan di Indonesia itu meningkat cukup besar ya. Jadi kita memandang potensinya semakin membesar juga. Dan kecenderungannya tidak hanya musiman alias seasonal sekarang, nyaris merata," kata Direktur Utama Pelni Budi Setyawan Wijaya kepada CNBC Indonesia usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Kenaikan mobilitas masyarakat dan pengedaran logistik tersebut turut membikin permintaan transportasi laut semakin meningkat. Pelni memandang tren pertumbuhan ini terjadi di beragam wilayah, terutama pada rute-rute nan menghubungkan area timur Indonesia dengan pusat-pusat ekonomi nasional.

Di tengah meningkatnya permintaan layanan, Pelni menilai peningkatan kapabilitas menjadi aspek krusial untuk menjaga operasional. Perusahaan lantaran itu mulai memprioritaskan program peremajaan kapal.

"Nah sehingga penguatan armada menjadi salah satu konsentrasi utama kami, di mana kami bisa mengganti armada nan tua dan juga menambah armada baru, sehingga pelayanan kepada para penumpang moda laut ini bisa diakomodasi. Jadi ya memang murni lantaran memang mobilitas nan semakin tinggi," kata Budi.

Kebutuhan regenerasi armada dinilai semakin mendesak mengingat sebagian kapal nan saat ini beraksi telah berumur lebih dari empat dekade. Meski tetap memenuhi standar kepantasan pelayaran, aspek usia dinilai mulai memengaruhi efisiensi operasi.

"Kapal-kapal kami banyak nan sudah berumur di atas 40 tahun. Secara teknis tetap layak beroperasi, tetapi lantaran aspek umur pasti bakal muncul kendala-kendala operasional sehingga menjadi tidak efisien," kata Budi.

Selain pengadaan armada baru, perusahaan juga menyusun rencana hingga 2029. Pelni menargetkan seluruh armada penumpang dapat memperoleh pembaruan akomodasi secara bertahap. Perusahaan juga terus memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di atas kapal melalui penambahan perangkat teknologi.

"Kami berambisi seluruh kapal penumpang dapat terevitalisasi sampai 2029. CCTV juga terus kami tambah, saat ini rata-rata satu kapal mempunyai sekitar 80 CCTV nan dapat dimonitor dari instansi pusat," ujarnya.

Perusahaan optimistis tren pertumbuhan tersebut tetap bakal berlanjut, terutama dengan support program revitalisasi armada dan penguatan jasa nan tengah dijalankan.

"Kami laporkan bahwa pencapaian baik dari sisi operasional maupun finansial Pelni cukup bagus, di atas target. Pada 2025 kami mengoperasikan 84 unit kapal, terdiri dari 32 kapal penumpang dan 52 kapal milik Kementerian Perhubungan nan kami operasikan dalam skema subsidi," ujar Budi.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung bakal terus memburu aset-aset milik aset milik buron Eddy Tansil guna menutup tanggungjawab duit pengganti kerugian negara Rp 500 miliar.

Eddy Tansil merupakan tersangka kasus pembobolan angsuran Bank Bapindo nan melarikan diri dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada 1998. 

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntandi menjelaskan bahwa Eddy Tansil dijatuhi balasan untuk membuat uang pengganti sebesar Rp 500 miliar, namun aset nan baru dikuasai senilai Rp 50 miliar dengan aset tiga aset properti berupa tanah - bangunan, 16 kavling tanah kosong.

"Tentunya kami bakal terus mengejar aset-aset terpidana ini sampai dengan kewajibannya lunas," kata Kuntandi, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Kamis (24/6/2026).

Jaksa disebut sudah mengetahui bahwa Eddy Tansil tetap mempunyai beberapa aset lagi, sehingga pendalaman tetap terus dilakukan.

"Eddy Tansil tetap mempunyai beberapa aset nan saat ini sedang kami dalami dan andaikan sudah pasti bakal kami segera lakukan pengambilalihan dan penguasaan," kata Kuntandi.

Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah melakukan penyerahan secara simbolis penerimaan negara bukan pajak alias PNBP hasil pemulihan aset negara ini dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Purbaya. Nilai aset nan sukses dipulihkan untuk masuk ke kas negara sebesar Rp 1,02 triliun.

Adapun PNBP nan diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan gedung senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Eddy Tansil berupa duit sebesar Rp51,6 miliar. Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

(emy/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI meminta para pelaku upaya pertambangan batu bara untuk tetap memprioritaskan pemenuhan pasokan energi, khususnya batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri. Hal itu dinilai krusial agar pembangkit listrik, tidak terganggu oleh tingginya permintaan ekspor.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mengungkapkan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi jagoan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan upaya dan pemenuhan daya primer domestik. Bambang menekankan pentingnya kontribusi pelaku upaya terhadap penugasan nan telah ditetapkan untuk pasar dalam negeri.

"Jadi jika ditanya seperti apa memang ini tujuan daripada DMO ini awalnya adalah untuk menjamin keberlangsungan pasokan daya dalam negeri. Jangan sampai kemudian para pelaku upaya itu dikarenakan apa lebih mengutamakan aktivitas bisnisnya kemudian itu mereka ekspor-ekspor aja ke luar gitu," ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026).

Regulasi DMO batu bara nan bertindak saat ini mewajibkan pengusaha tambang untuk mengalokasikan minimal 25% dari hasil produksi perusahaan untuk pasar domestik.

"Karena sebetulnya nan namanya DMO itu, itu nan krusial dalam negeri. Dia boleh jual kepada perusahaan manapun sepanjang itu dalam negeri," kata Bambang.

Meski mempunyai tujuan nan baik, Bambang mencatat adanya keluhan dari pelaku upaya tambang batu bara soal nilai jual domestik (Domestic Price Obligation/DPO) nan berlaku. DPO batu bara untuk PT PLN (Persero) sebesar US$ 70 per ton dinilai kurang setara lantaran nilai itu bertindak untuk beragam tingkatan kalori batu bara nan dihasilkan.

"Memang kadang-kadang ini saya juga pada beberapa pertemuan para pengusaha sudah mengeluh katanya misalkan low range kalori, kemudian medium range kalori, high kalori kemudian juga cooking coal ini kok patok US$ 70 (per ton) sama rata semuanya iya," tuturnya.

Dengan begitu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan DPO batu bara untuk tetap sesuai dengan tujuan DMO ialah menjamin kesiapan batu bara domestik dan keberlangsungan pelaku upaya dalam negeri.

"Yang paling krusial itu adalah agunan terhadap keberlangsungan daripada daya kita tetapi ya sekali lagi dengan kita juga memperhatikan aspirasi bumi usaha," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Foto: Binti Mufarida

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima. Foto/Achmad Al Fiqri

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti wacana Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) nan mengusulkan penderita TBC dimasukkan menjadi penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok Sindonews

Mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto, bersiap PK ke Mahkamah Agung. Foto: Dok SindoNews

Penyelenggaraan ke-4 SNA nan mengusung semangat Nutrition for Healthier Future tahun 2026 ini menghadirkan 500 partisipan. Foto: Ist

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Foto/BPMI Setpres

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq (tengah) mendorong BPKH agar semakin independen dan berdikari dalam menjalankan tugas pengelolaan biaya haji sehingga optimal. Foto/Ist

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas berbareng Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan menandatagani Kerja Sama Hukum di Gedung Kejaksaan Agung Rusia di St. Petersburg, Rabu (24/6/2026). Foto/Istimewa

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak nan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), nan merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Foto/Istimewa

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah membeberkan keahlian pengamanan kerugian negara nan sukses dilakukan melalui jalur pidana unik dalam kurun waktu 2020-2026.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam rangka mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Tanah Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat rantai pasok hasil perikanan sekaligus membantu kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bakal diintegrasikan dengan KDMP. Lewat kerja sama ini, hasil produksi dari nelayan bisa ditampung dan diambil oleh koperasi desa tersebut.

"Kalau dia (KDMP) nan dekat dengan Desa Pesisir, itu salah satu unitnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih ini. Jadi hasil produksinya ini bisa ditampung alias bisa diambil oleh Koperasi Desa Merah Putih," ungkap Trenggono, dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dirinya bilang, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem sektor perikanan dari hulu ke hilir. Pada akhirnya, pengedaran hasil perikanan nasional menjadi lebih efektif dan memberikan faedah nan lebih besar bagi para nelayan, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas ikan nan dihasilkan.

Bukan hanya itu, pemerintah juga menggencarkan modernisasi armada perikanan nasional. Dalam perihal ini, KKP menargetkan pembangunan 1.582 kapal perikanan modern hingga 2028, termasuk 1.000 unit kapal berkapasitas 30 gross ton (GT).

"Nah, kita dengan melakukan modernisasi ini harapannya sebetulnya di situ ada fasilitas, ada face findernya, terus kemudian udah ada freezernya, dan seterusnya lah processing, jika nan 30 GT seperti itu. Nah harapannya sebetulnya kelak penangkapan juga penangkapan nan ramah lingkungan," terang dia.

Menurut dia, saat ini sebagian besar kapal perikanan nasional tetap menggunakan kapal kayu dengan teknologi nan belum mutakhir. Biasanya, para nelayan tetap menggunakan kapal di bawah 5 GT, sehingga penangkapan ikan maksimal hanya bisa dilakukan untuk waktu satu alias dua hari saja.

Lantas, modernisasi perlu dilakukan agar para nelayan mempunyai kapal nan lebih bersih dan memenuhi standar operasional nan ditentukan, sehingga hasil tangkapan ikan dapat meningkat dengan kualitas nan lebih baik. Dari situ, Trenggono berambisi sebanyak 1.000 unit kapal berkapasitas 30 GT bisa ditempatkan di 1.000 kampung nelayan.

Guna mempercepat realisasi program tersebut, KKP bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Badan Logistik Pertahanan. Pemerintah menargetkan 50 unit kapal modern dapat rampung pada akhir tahun 2026 sebagai tahap awal sebelum seluruh sasaran pembangunan armada diselesaikan pada 2027-2028.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemacetan nan berulang di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kembali menjadi sorotan. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menilai persoalan tersebut berpotensi semakin berat seiring bertambahnya volume kendaraan dan rencana jalan tol menuju Banyuwangi.

Perusahaan menyatakan persoalan antrean panjang bukan hanya berangkaian dengan operasional kapal, namun juga menyangkut keterbatasan kapabilitas pelabuhan dan area penyangga kendaraan.

"Dua pelabuhan strategis ialah Ketapang dan Gilimanuk nyaris setiap tahun selalu ada rumor kemacetan nan luar biasa, baik saat Natal dan Tahun Baru, Lebaran maupun musim liburan sekolah," kata Heru Widodo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/6/2026).

ASDP mengungkapkan lonjakan kendaraan pada periode puncak membikin kapabilitas eksisting mendekati pemisah maksimum. Situasi itu diperparah oleh keterbatasan lahan parkir dan ruang pengembangan pelabuhan.

"Yang kami khawatirkan adalah ketika kelak jalan tol sudah langsung tersambung ke Banyuwangi. Tol belum tersambung saja kemacetannya sudah luar biasa, apalagi jika kelak sudah tersambung penuh," ujarnya.

Di saat bersamaan, operator penyeberangan juga menghadapi akibat kebijakan pelarangan kapal Landing Craft Tank (LCT) untuk mengangkut penumpang pasca kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu lalu.

"Kalau kapal LCT dilarang beraksi maka kapabilitas angkut bakal semakin berkurang. Sementara kapal terbesar nan beraksi di Ketapang-Gilimanuk saat ini kapasitasnya hanya sekitar 2.000 GT dan selebihnya di bawah 1.000 GT," kata Heru.

Pulau Jawa bakal terhubung jaringan tol dari ujung barat tepatnya di bibir Selat Sunda hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sebab, pemerintah bakal mempercepat pembangunan 2 proyek tol di masing-masing di ujung barat Jawa ialah Tol Serang-Panimbang dan ujung timur Jawa ialah Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Jawa terhubung dengan proyek besar Tol Trans Jawa, membentang dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi. Hingga saat ini, total baru ada sekitar 20 ruas jalan tol nan telah beroperasi, nan menghubungkan Merak-Pasuruan dengan panjang mencapai 1.056,38 Km. Sedangkan dalam rencana besarnya, jaringan jalan tol nan terbentang dari ujung barat hingga timur Jawa ini bakal mempunyai panjang hingga 1.232,78 Km.

Kini, Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi salah satu warisan pemerintahan era Jokowi ke era Prabowo. Adapun saat ini, penyelesaian pembangunannya difokuskan untuk bangunan tahap 1 ruas Gending-Besuki sepanjang 49,7 Km nan ditargetkan bisa rampung pada 2026 mendatang.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]