Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengeklaim bahwa Teheran telah menyetujui beragam konsesi besar dalam negosiasi nan sedang berjalan pasca-perilisan nota kesepahaman (MOU) pekan lalu. Namun, seluruh klaim sepihak Washington tersebut tidak tercantum dalam arsip resmi dan secara konsisten terus dibantah oleh pihak Iran.

Mengutip kajian CNN, Rabu (24/06/2026), situasi ini memicu ketidakpastian dunia mengenai arah perdamaian kedua negara. Isu utama nan menjadi perdebatan sengit meliputi izin inspeksi nuklir, kendali atas pencairan aset berbobot miliaran dolar, hingga status bebas biaya di jalur jual beli strategis Selat Hormuz.

Inspeksi Nuklir

Sengkarut klaim ini memuncak pada Selasa pagi ketika Presiden Donald Trump membikin pernyataan masif melalui akun media sosial Truth Social miliknya. Ia menyatakan bahwa Iran telah berkomitmen penuh untuk membuka akses bagi pengawasan ketat program nuklir mereka tanpa pemisah waktu.

"... Iran telah sepenuhnya dan secara total menyetujui inspeksi Nuklir tingkat tertinggi jauh ke masa depan (Tak Terbatas!!!)," tulis Trump. "Ini bakal memastikan 'Kejujuran Nuklir.' Jika mereka tidak menyetujui perihal ini, tidak bakal ada negosiasi lebih lanjut!"

Senada dengan sang presiden, Wakil Presiden JD Vance dalam konvensi pers pada hari Senin di Swiss menyebut kesepakatan masuknya tim pengawas Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai sebuah pencapaian besar. Namun, narasi tersebut langsung dimentahkan oleh ahli bicara kementerian luar negeri Iran, Esmail Baghaei, nan menegaskan kerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB itu hanya bakal melangkah sesuai dengan prosedur lama nan sudah ada.

"Kerja sama dengan IAEA bakal bersambung di bawah prosedur saat ini," tegas Baghaei sembari menambahkan bahwa negaranya tidak membikin komitmen baru alias mengizinkan pemeriksaan pada situs nuklir nan rusak akibat perang.

Di sisi lain, Trump menolak melunak dan tetap bersikeras dengan klaimnya saat berada di Pennsylvania pada Selasa sore. Ia apalagi menakut-nakuti bakal membubarkan agenda diplomasi jika pihak Iran terbukti berbohong.

"Mereka salah, mereka salah," cetus Trump di hadapan para jurnalis. "Kita sudah mencatatnya: 100% inspeksi. Dan jika mereka nan benar, saya bakal membatalkan pertemuan-pertemuan ini sekarang juga."

Penggunaan Aset nan Dicairkan untuk Produk Amerika Serikat

Pemerintahan Trump pekan ini juga menyatakan bahwa biaya miliaran dolar milik Iran nan dicairkan dalam draf perdamaian wajib dibelanjakan untuk produk-produk pertanian asal Amerika. Langkah ini diklaim sebagai strategi tim negosiasi ketua Jared Kushner agar biaya tersebut tidak disalahgunakan untuk membangun kembali kekuatan militer Teheran.

"Uang tersebut sebenarnya bakal digunakan untuk membeli kedelai Amerika, jagung Amerika, dan gandum Amerika untuk kepentingan rakyat Iran," kata Vance pada hari Senin. "Jika aset Iran dicairkan, mereka bakal membikin petani Amerika lebih kaya dan membantu memberi makan rakyat Iran."

Meskipun Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz ikut mempromosikan klaim ini, dia mengakui bahwa sistem pengawasan biaya tersebut sebenarnya belum berkarakter final.

"Bagaimana langkah kita mengontrol duit tersebut sedang dinegosiasikan saat ini saat kita berbicara," saya Waltz saat ditekan mengenai kekuatan norma kesepakatan tersebut.

Bantahan keras pun langsung dilayangkan oleh Duta Besar Iran untuk PBB, Ali Bahreini, pada hari Selasa nan menegaskan kedaulatan penuh negaranya atas aset finansial tersebut.

"Iran adalah satu-satunya negara nan memutuskan apa nan kudu dilakukan dengan asetnya," tegas Bahreini. "Saya menolak klaim apa pun mengenai adanya peran negara lain untuk memengaruhi keputusan alias proses tersebut."

Selat Hormuz Bebas Biaya Tol

Terkait rute logistik global, arsip resmi MOU sebenarnya hanya menyatakan bahwa kapal-kapal komersial diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa biaya untuk jangka waktu nan sangat terbatas.

"Kapal bakal diizinkan transit di Selat Hormuz tanpa biaya, hanya untuk 60 hari," demikian bunyi quote dalam arsip kerja sama tersebut.

Namun, Trump menyatakan di hadapan para pemimpin G7 di Prancis bahwa jalur daya vital tersebut bakal digratiskan secara permanen setelah masa tenggang 60 hari berakhir.

"Seseorang berkata, oh, ini bebas biaya tol untuk - tidak, tidak, ini bebas biaya tol, titik," kata Trump. "Ketika jalur ini dibuka secara permanen, jalurnya bakal bebas biaya tol. Kita sempat berdebat sedikit tentang perihal itu; tapi itu bebas biaya tol."

Sebaliknya, pihak Iran menolak klaim cuma-cuma permanen tersebut dan dilaporkan mulai bergerak untuk menerapkan skema penarikan tarif jasa maritim bagi kapal nan melintas. Perselisihan nan tetap buntu ini apalagi membikin Trump mengeluarkan ancaman sepihak pada akhir pekan lampau untuk mengerahkan militer demi mengambil alih kendali Selat Hormuz.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mesir buka bunyi mengenai kebijakan ekspor satu pintu minyak sawit Indonesia melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kairo menyatakan menghormati langkah pemerintah Indonesia tersebut, sembari menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran arus perdagangan sawit ke Negeri Piramida.

Duta Besar Republik Arab Mesir untuk Indonesia, Yasser Hassan Farag Elshemy, mengatakan minyak sawit merupakan salah satu komponen utama perdagangan bilateral Indonesia-Mesir dengan nilai mencapai US$1,2 miliar per tahun alias setara sekitar Rp21,48 triliun (kurs Rp17.900/US$).

"Kami mengikuti dengan penuh perhatian perkembangan terbaru mengenai Danantara Indonesia dan sistem ekspor satu pintu," kata Elshemy dalam aktivitas peringatan Hari Nasional Republik Arab Mesir ke-74 di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, Mesir memahami pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam strategis. Langkah itu juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi, menyederhanakan sistem penagihan, serta memperkuat penerimaan negara.

"Kami sepenuhnya menghormati dan mendukung beragam inisiatif nan bermaksud melayani kepentingan rakyat dan perekonomian Indonesia. Mesir menghormati dan mempercayai tujuan pemerintah Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi nasionalnya," ujar Elshemy.

Meski demikian, Elshemy menekankan bahwa konsentrasi utama Mesir sebagai salah satu importir sawit Indonesia adalah memastikan pasokan tetap lancar. Ia optimistis komunikasi nan erat antara kedua negara bakal menjaga perdagangan tetap melangkah tanpa hambatan.

"Dari sisi kami, nan paling krusial adalah stabilitas arus perdagangan. Kami percaya melalui komunikasi nan erat dengan mitra Indonesia, kedua belah pihak dapat memastikan perdagangan minyak sawit dan komoditas lainnya tetap melangkah lancar dan saling menguntungkan," katanya.

Di luar rumor sawit, Elshemy menilai hubungan Indonesia dan Mesir saat ini memasuki babak baru setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis pada April 2025. Kesepakatan tersebut mencakup beragam sektor, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran masyarakat, pertahanan hingga kebudayaan.

Ia juga menyampaikan bahwa Mesir dan Indonesia tengah membahas sejumlah upaya untuk memperdalam kerja sama ekonomi, termasuk pembahasan perdagangan bebas melalui jalur bilateral maupun dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas D-8.

Selain ekonomi, Mesir juga berambisi hubungan dengan Indonesia semakin erat melalui sektor pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 20.000 mahasiswa Indonesia nan menempuh pendidikan di Mesir.

Pemerintah Mesir juga membuka kesempatan lebih luas bagi mahasiswa Indonesia untuk menempuh studi kedokteran, teknik, kedokteran gigi, dan farmasi, tidak hanya pendidikan keagamaan di Al-Azhar University.

(tfa/tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Agenda hilirisasi rupanya tak hanya bertindak untuk sektor pertambangan. Sektor lain pun menawarkan beragam potensi dalam proses hilirisasi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Todotua Pasaribu menyebut hilirisasi diterapkan untuk mendapatkan nilai tambah dari beragam komoditas di dalam negeri. Agenda hilirisasi juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga transfer knowledge.

"Kita sama-sama memahami sumber daya alam kita di sektor mineral, batu bara, oil, dan gas, ini suatu saat bakal habis. Tetapi, sumber-sumber daya alam kita juga dengan potensi kita nan sangat besar berbincang di sektor agrikultur, perkebunan, kehutanan,"jelas Todotua dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Untuk sektor agrikultur Indonesia mempunyai potensi kelapa sawit. Menurut dia, komoditas ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya terbarukan.

"Kita masuk kepada konsep B40, apalagi sekarang kita mau masuk ke konsep B50. Karena kenapa? Kita punya kekuatan terhadap CPO-nya, pemanfaatannya," terang Todotua.

Tak hanya dari sawit, daya terbarukan seperti biofuel alias etanol sebagai pengganti bensin dan gas juga bisa diperoleh dari beragam jenis produk agrikultur nan mengandung glukosa.

"Tebu, jagung, cassava, singkong, apalagi aren kita di sini, sorgum, ya kan," tambah dia.

Lebih lanjut, pemerintah tengah menetapkan mandatory jenis bahan bakar E20 alias bioetanol. Bahan bakar jenis bensin dengan campuran bioetanol sebesar 20% ini bakal diimplementasikan pada 2028 nanti.

"Apabila kita bakal menuju ke sana, kurang lebih sekitar konsolidasi 5 juta etanol. Konsolidasi plan nan ada di Indonesia itu kurang lebih sekitar 120 ribuan," ungkap dia.

Menurut dia, pemerintah bakal melakukan groundbreaking untuk pabrik etanol di Provinsi Lampung pada Agustus mendatang. Pabrik ini mempunyai total 240 ribu konsolidasi.

"Kenapa di Lampung? Karena di Lampung punya semuanya. Di Lampung itu punya semuanya sumber. Di sana penghasil singkong terbesar, jagung, ya kan?" ujar dia.

Dia juga menyampaikan mengenai agenda hilirisasi perikanan. Menurut dia pemerintah bakal mendorong industri galangan kapal untuk memaksimalkan potensi ikan di perairan Indonesia.

Pemerintah pun telah memberikan support berupa 1.500 kapal tangkap melalui program Kampung Nelayan.

"Kampung nelayan. Ini kan program-program kita untuk meng-upscale. Ya kan? nan apa namanya terhadap potensi-potensi. Kita sudah kudu memandang itu," tegas dia.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena "tsunami" duren namalain durian tengah melanda Malaysia. Panen raya nan terjadi serentak di sejumlah wilayah penghasil membikin pasokan durian membanjiri pasar dan menekan nilai hingga ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Presiden Asosiasi Produsen Durian Malaysia, Eric Chan, mengatakan anjloknya nilai dipicu oleh melimpahnya pasokan dari negara bagian Perak, Penang, dan Johor nan masuk ke pasar dalam waktu bersamaan. Menurut Chan, kondisi ini merupakan koreksi alami setelah industri durian menikmati lonjakan nilai selama satu dasawarsa terakhir.

"Penurunan nilai disebabkan oleh banyak buah nan tidak memenuhi persyaratan ekspor, khususnya untuk China," ujarnya, seperti dikutip The Star, Rabu (24/6/2026).

"Selama 10 tahun terakhir, nilai terus meningkat. Pada akhirnya bakal ada periode restrukturisasi dan konsolidasi seiring dengan kematangan rantai pasokan," katanya.

Dampak paling terasa terjadi pada durian Musang King kualitas rendah hingga menengah. Harga varietas premium tersebut dilaporkan sempat turun hingga 9 ringgit per kilogram alias sekitar Rp39.000 per kg. Angka itu jauh lebih murah dibandingkan nilai normal pada musim-musim sebelumnya.

Kondisi ini disambut ceria para pencinta durian. Lim Mei Ling, seorang penduduk Kuala Lumpur, mengaku sekarang bisa menikmati Musang King tanpa kudu menguras kantong.

"Biasanya saya berpikir dua kali sebelum membeli Musang King. Tapi sekarang saya bisa menikmati durian premium ini dan apalagi menyimpannya untuk nanti," ujarnya, seperti dikutip The South China Morning Post (SCMP).

Hal senada disampaikan Kelvin Tan nan rela berjalan dari Kuala Lumpur ke Raub berbareng teman-temannya untuk berburu durian murah. Rasanya, ujar dia, seperti kesempatan langka untuk menikmati Musang King tanpa kudu bayar selangit.

Meski demikian, pelaku industri menegaskan tidak semua durian terkena akibat besar. Pemilik kebun durian Stephen Chow mengatakan buah berbobot ekspor tetap bisa mempertahankan nilai premium. Durian kelas A dan AB nan memenuhi standar ekspor ke luar negeri tetap dijual sekitar 30-40 ringgit per kg alias setara Rp130.000-Rp173.000 per kg.

Di tengah banjir pasokan, para petani mulai mencari langkah baru untuk menghabiskan stok. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari siaran langsung di TikTok, penjualan langsung dari kebun, hingga paket wisata dan prasmanan durian nan menarik visitor dari beragam daerah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Buah Johor, Melvin Long, menjelaskan lonjakan produksi terjadi lantaran banyak pohon durian nan ditanam pada periode 2015-2020 sekarang memasuki masa produksi penuh. Cuaca nan mendukung serta musim panen nan berjalan berbarengan di sejumlah negara bagian semakin memperbesar volume buah nan masuk ke pasar.

Pelaku industri memperkirakan tekanan nilai tetap bakal berjalan hingga akhir musim panen pada Agustus mendatang. Namun, durian Musang King berbobot tinggi nan mempunyai standar ekspor dan merek kuat diyakini tetap bakal memperkuat di segmen premium meski diterpa "tsunami durian".

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Bank Kalteng Jadi Sponsor Utama Adhyaksa FC di Super League Musim Depan. Foto: SINDOnews

Ambon, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kajian tata kelola wilayah pertambangan Blok Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Hal itu dilakukan dengan menggandeng sektor akademisi khususnya Universitas Pattimura untuk merumuskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam nan lebih baik.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menjelaskan bahwa keterlibatan akademisi itu bermaksud untuk menghasilkan landasan ilmiah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, kerjasama tersebut bisa mendorong masyarakat Maluku mendapatkan faedah dari sektor pertambangan.

"Harapannya agar pengharmonisan peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola upaya pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan akibat negatif," ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Upaya penataan tersebut dilatarbelakangi oleh tantangan tata kelola di Gunung Botak nan saat ini dinilai cukup kompleks. Selama ini, operasional tambang di wilayah pertambangan dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) nan tetap berjuntai pada pihak pemilik modal dan penguasaan teknologi dari luar.

"Di samping itu, penguatan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap aktivitas pertambangan rakyat menjadi krusial untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan faedah optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan akibat terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan," imbuhnya.

Melalui pendekatan kajian ilmiah dengan perguruan tinggi, pihaknya berupaya memetakan seluruh potensi akibat dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, hingga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dinilai menjadi komitmen pemerintah pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan nan baik alias Good Mining Practice.

"Masukan, pendapat dan telaah kritis nan disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura bakal diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan arsip Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak," tandasnya.

Tambang Ilegal Gunung Botak

Sebelumnya, pada bulan Mei 2026 Ditjen Gakkum Kementerian ESDM berbareng dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sukses membongkar praktik pertambangan emas terlarangan di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Penyidik PNS Ditjen Gakkum telah menemukan sedikitnya dua perangkat bukti nan mengarah pada dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di area Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Gunung Botak.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa berasas pengumpulan bahan keterangan dan perangkat bukti lainnya serta hasil Gelar Perkara nan dilaksanakan pada 22 Mei 2026, diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Atas dasar tersebut, status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses norma bakal terus dilanjutkan dan tentunya sampai pada tahap penetapan tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nan berlaku," jelas Jeffri dalam web resmi Kementerian ESDM, dikutip Senin (8/6/2026).

Hasil proses penyelidikan atas temuan aktivitas tambang terlarangan dalam operasi penertiban oleh Pangdam XV Pattimura di Pulau Buru nan dikoordinasikan dengan Ditjen Gakkum ESDM, ditemukan kebenaran aktivitas penambangan terlarangan oleh PT X berupa pembukaan akses jalan tambang, pembangunan kolam perendaman untuk akomodasi pengolahan emas, serta pembangunan mess pegawai.

Di sisi lain, APH dalam perihal ini TNI berbareng dengan Pemerintah Provinsi Maluku juga melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas terlarangan di area tersebut. Operasi pengosongan lahan tersebut melibatkan tim terpadu untuk menghentikan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

Tugas utama tim terpadu tersebut ialah pengosongan lahan dari para penambang ilegal. Selain mengosongkan letak tambang, penyisiran juga dilakukan di area sekitar nan digunakan sebagai tempat tinggal sementara alias basecamp serta letak pengolahan emas.

"Tidak ada tempat di Bumi Maluku bagi penambang liar," ujar Mayjen TNI Dody Triwinarto, Pangdam XV/Pattimura, dalam unggahan akun resmi @kodam_pattimura, dikutip Senin (4/5/2026).

Dalam penyisiran tersebut, tim menemukan 16 penduduk negara asing asal Cina nan sedang melakukan penambangan ilegal. Petugas juga menemukan sebuah gedung gubuk nan dijadikan kafe untuk tempat penjualan minuman keras dan praktik prostitusi di sekitar area tambang.

Ke-16 penduduk negara asing tersebut saat ini telah diamankan dan diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses sesuai patokan nan berlaku. Temuan tersebut juga menjadi bahan pertimbangan pengawasan terhadap orang asing nan dinilai tetap lemah di wilayah Pulau Buru dan Maluku.

Pembentukan tim terpadu tersebut menjadi upaya APH dan pemerintah wilayah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan masalah sosial. Selain itu, penertiban tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan serta melindungi negara dari aktivitas penambangan ilegal.

(fab/fab)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Tuntutan dihentikannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh segelintir kalangan dinilai tak mempunyai visi terhadap bangsa. Termasuk visi Indonesia Emas 2045. Foto/Dok.SindoNews

Bareskrim Polri melimpahkan laporan aliansi Ormas Islam terdiri dari 40 organisasi nan melaporkan Grace Natalie, Ade Armando dan Permadi Arya namalain Abu Janda ke Polda Metro Jaya. Foto/Dok.SindoNews

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto/Nur Khabibi

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan majelis pengadil nan bakal mengadili Roy Suryo dan Dokter Tifa di perkara dugaan tudingan piagam tiruan mantan Presiden Jokowi. Foto/Dok.SindoNews

Eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji. Foto/Nur Khabibi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto buka bunyi soal posisi Indonesia di IMD World Competitiveness nan turun ke-48, dari sebelumnya berada di posisi ke-40.

Airlangga mengatakan pihaknya bakal mencermati lebih lanjut dari turunnya posisi Indonesia.

"Nanti kita teliti lagi masalahnya di mana. Kan kita ada persiapan untuk tim di-bottlenecking. Jadi kita bakal lihat saja dari sana," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (24/6/2026).

Namun, menurutnya, daya saing Indonesia tetap cukup menarik, terutama di sektor energi.

"Sebetulnya daya saing per hari ini kan nan menjadi concern para penanammodal itu energi. Nah, mengenai energi, stabilisasi daripada suplai listrik, tentu negara kita dianggap iklimnya baik jika daya sebagai prasarana utama untuk apapun, apakah itu untuk manufaktur, apakah itu untuk sektor transportasi, jasa," lanjut Airlangga.

Apalagi, daya baru terbarukan (EBT) Indonesia sedang diminati, sehingga daya saing tetap cukup baik.

"Kebetulan Indonesia sedang diminati lantaran kita punya renewable energy. Nah, tentu kita bakal pick and choose saja jika nan masalah ini. Toh, ini juga kemarin dalam review, termasuk juga dengan sektoral di OECD maupun dengan beragam negara lain, kita mendapatkan beberapa rumor nan muncul. Nah, isunya enggak terlalu beda sebetulnya," tegasnya.

Sebelumnya, Institute for Management Development (IMD) melaporkan posisi Indonesia dalam ranking World Competitiveness turun menjadi ke posisi 48, dari sebelumnya di posisi ke-40 pada 2025.

Padahal dua tahun sebelumnya Indonesia sempat mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaannya dalam pemeringkatan tersebut dengan menduduki posisi ke-27 pada 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menghadapi lima tantangan utama pada tahun ini, antara lain meningkatnya konfrontasi ekonomi dunia nan menakut-nakuti ketahanan daya nasional.

"Konfrontasi ekonomi dunia menakut-nakuti ketahanan daya nasional," ungkap riset IMD, dikutip Rabu (24/6/2026).

Selain itu, IMD juga menilai pertumbuhan ekonomi nan relatif stagnan, penyesuaian alokasi anggaran pemerintah, keterbatasan prasarana dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta terbatasnya sumber pembiayaan juga menjadi tantangan pada 2026.

Data IMD menunjukkan perjalanan daya saing Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak cukup fluktuatif.

Indonesia berada di posisi ke-44 pada 2022, kemudian naik menjadi ranking ke-34 pada 2023, lampau mencapai posisi tertinggi di ranking ke-27 pada 2024. Namun, setelah itu Indonesia turun ke posisi ke-40 pada 2025 dan kembali keturunan ke ranking ke-48 pada 2026.

(fab/fab)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Mesir menyatakan kesempatan terwujudnya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement alias FTA) dengan Indonesia semakin terbuka. Saat ini, kedua negara mempercepat pembahasan FTA melalui jalur D-8 nan diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret dalam waktu dekat.

Duta Besar Republik Arab Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan Farag Elshemy mengatakan pembahasan mengenai kerja sama perdagangan bebas antara Jakarta dan Kairo sebenarnya telah berjalan cukup lama.

"Indonesia dan Mesir telah mengerjakan perihal ini sejak lama. Jakarta menjadi tuan rumah konsultasi perdagangan bilateral pada 2024, dan saat ini kami bekerja melalui jalur paralel dalam Free Trade Agreement D-8, di mana Indonesia dan Mesir sama-sama menjadi anggota," ujar Elshemy saat seremoni Hari Nasional Republik Arab Mesir ke-74 di Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

"Saya percaya kami dapat mencapai kesepakatan nan sangat konkret dalam waktu dekat," lanjutnya.

Menurut Elshemy, penguatan hubungan ekonomi menjadi salah satu konsentrasi utama kemitraan strategis Indonesia-Mesir nan disepakati saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir pada April 2025.

Kesepakatan tersebut meningkatkan hubungan kedua negara ke level Strategic Partnership nan mencakup kerja sama perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran masyarakat, budaya, hingga pertahanan.

"Kami menantikan peningkatan hubungan Indonesia dan Mesir nan lebih kuat lagi dalam waktu dekat," kata dia.

Elshemy menuturkan Mesir memandang Indonesia sebagai mitra krusial di area Asia Tenggara. Selain menjadi negara terbesar di ASEAN, Indonesia juga diharapkan dapat mendukung upaya Mesir untuk meningkatkan status hubungan dengan ASEAN menjadi Sectoral Dialogue Partner.

Di sektor perdagangan, minyak sawit tetap menjadi komoditas utama dalam hubungan jual beli kedua negara. Nilai perdagangan minyak sawit Indonesia ke Mesir mencapai sekitar US$1,2 miliar per tahun alias setara Rp21,48 triliun. Mesir juga terus memantau perkembangan kebijakan ekspor satu pintu nan dijalankan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Kami memahami pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam strategis, menyederhanakan sistem penagihan, dan memperkuat penerimaan negara," ujar Yasser.

Mesir, lanjut dia, menghormati kebijakan ekonomi nasional Indonesia dan percaya tujuan utama kebijakan tersebut adalah memberikan faedah bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia. nan terpenting bagi Mesir adalah menjaga stabilitas arus perdagangan agar pasokan minyak sawit dan komoditas lainnya tetap melangkah lancar.

Selain perdagangan, hubungan kedua negara juga terus diperkuat melalui sektor pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 20.000 mahasiswa Indonesia nan menempuh pendidikan di Mesir. Tidak hanya di bagian studi keislaman, Universitas Al-Azhar sekarang membuka kesempatan lebih luas bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar kedokteran, teknik, farmasi, dan kedokteran gigi.

"Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia agar para lulusan dapat memperoleh izin dan menjalankan profesinya dengan lebih mudah ketika kembali ke Indonesia," jelasnya.

Elshemy juga optimistis kombinasi kerja sama ekonomi, pendidikan, dan diplomasi bakal membawa hubungan Indonesia-Mesir ke level nan lebih tinggi. Dengan momentum kemitraan strategis nan telah disepakati serta pembahasan FTA melalui jalur D-8, kedua negara dinilai semakin dekat menuju babak baru kerja sama ekonomi nan lebih luas.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Todotua Pasaribu menyebut terdapat beragam tantangan dalam berinvestasi di Indonesia. Tantangan terbesar ini berangkaian dengan suasana investasi nan baik dengan kepastian regulasi.

"Tantangan terbesar daripada negara kita ini memang Indonesia tetap mempunyai nomor ICOR nan tetap signifikan tinggi. ICOR kita sekarang di range 6,3 sampai 6,5," ungkap dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

ICOR alias Incremental Capital Output Ratio mengukur gimana investasi nan ada bisa mendorong terciptanya output sebesar-besarnya. Jika nilai ICOR tinggi, jumlah modal alias capital nan digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan output nan dihasilkan.

Sebaliknya, jika ICOR rendah misalnya di nomor 5, 4, alias apalagi 3 maka investasi nan dibutuhkan lebih sedikit untuk menghasilkan pertumbuhan nan sama.

"Artinya ini berbincang terhadap efisiensi. Artinya jika orang berinvestasi di Indonesia, seberapa besar efisiensinya dengan orang berinvestasi di negara-negara lain," jelas Todotua.

Untuk itu, kata dia pihaknya berupaya menekan nomor ICOR agar lebih rendah di samping mengejar sasaran realisasi investasi.

"Kita me-manage terus gimana kita bisa turun kepada level 6 dan sampai mungkin kudu di bawah level 5, 4, sekian," ujar dia.

Berbagai strategi nan dilakukan untuk menekan nomor tersebut adalah dengan melakukan promosi. Kemudian adanya BPI Danantara sebagai sovereign wealth fund untuk mempercepat eksekusi terhadap rencana-rencana proyek investasi dan hilirisasi.

"Beberapa perihal juga kita sorong dan kita juga mempersiapkan beberapa proyek-proyek nan namanya bentuknya seperti investment project ready to offer," ungkap dia.

"Kita punya roadmap hilirisasi dan kita punya sasaran besar bahwa konsolidasi ini bakal bisa terserap sekitar US$ 618 billion. Kalau bisa kita konsolidasikan dari semua sektor ada sekitar 28 commodity dan intinya adalah kita mau mendorong percepatan, penetrasi," pungkas dia.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara makin memperjelas arah kebijakan pertahanannya dengan menempatkan senjata nuklir sebagai pilar utama keamanan nasional. Dalam rapat Partai Buruh nan berkuasa nan berhujung pekan ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan bahwa ekspansi kekuatan nuklir negaranya secara berkepanjangan merupakan langkah terbaik untuk menghadapi bumi nan menurutnya semakin tidak stabil dan berbahaya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pesan keras nan belakangan terus disampaikan Pyongyang. Dalam beberapa bulan terakhir, Kim berjanji bakal melengkapi kapal perang dengan rudal nuklir, menggandakan produksi material senjata strategis, serta memperluas arsenal nuklir Korut dengan laju nan disebutnya sebagai pertumbuhan "secara eksponensial".

Meski Korut kerap dituduh melebih-lebihkan keahlian militernya, para analis menilai konsentrasi utama sekarang bukan lagi apakah negara itu mempunyai senjata nuklir, melainkan kenapa Pyongyang merasa memerlukan jumlah nan jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

Menurut para pengamat, strategi tersebut menunjukkan bahwa Korut sedang membangun kekuatan nuklir nan cukup besar dan tersebar luas sehingga tidak mudah dihancurkan melalui serangan militer maupun negosiasi diplomatik.

"Itu adalah kekuatan nan sangat besar dan sangat tersebar sehingga tidak ada satu serangan pun nan dapat menghilangkannya, dan tampaknya semakin susah untuk dibongkar melalui diplomasi," kata Peter Ward, peneliti di Sejong Institute nan berbasis di Seoul, dilansir The Guardian, Rabu (24/6/2026).

Ward menilai Korea Utara memanfaatkan penyebaran arsenal nuklirnya untuk melindungi diri dari kemungkinan intervensi asing seperti nan terjadi terhadap Iran.

"Kita tidak tahu di mana semuanya berada. Kita tidak tahu apa nan mungkin mereka lakukan. Dan ancaman mereka sengaja dibuat samar," ujarnya.

Pelajaran dari Iran

Serangan nan dipimpin Amerika Serikat terhadap Iran baru-baru ini disebut semakin memperkuat kepercayaan nan telah lama dianut Pyongyang, ialah negara nan berakhir hanya pada tahap periode kepemilikan senjata nuklir justru mengundang serangan, bukan menciptakan pengaruh pencegahan.

"Sebuah negara nan tetap berada di tingkat periode sedang menempatkan sasaran besar di punggungnya sendiri," kata Ward.

Pandangan tersebut diyakini menjadi salah satu argumen kenapa Kim Jong Un terus mendorong pembangunan keahlian nuklir nan lebih besar dan lebih kompleks.

Dirancang untuk bisa memperkuat dari serangan pertama musuh, arsenal Korea Utara sekarang mencakup peluncur bergerak berbasis rel dan jalan raya, akomodasi bawah tanah nan diperkuat, serta armada kapal selam nan terus berkembang.

Tahun ini Korea Utara mulai menguji coba rudal jelajah berkekuatan nuklir dari kapal perusak baru berbobot 5.000 ton. Pada Rabu lalu, Kim juga berjanji bahwa negaranya bakal membangun dua kapal perang tambahan setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Para analis mengatakan Pyongyang meyakini bahwa mereka memerlukan persenjataan nan jauh lebih besar untuk menandingi kekuatan militer nan dianggap mengelilingi Korea Utara.

"Ia menghadapi payung nuklir Amerika Serikat, pasukan campuran Amerika Serikat-Korea Selatan, dan kerja sama trilateral dengan Jepang," kata Hong Min, peneliti senior di Korea Institute for National Unification.

"Itu sudah melampaui pencegahan minimum."

Nuklir Masuk Konstitusi

Peran senjata nuklir di Korea Utara sekarang apalagi telah diabadikan dalam konstitusi negara tersebut.

Revisi konstitusi nan dilakukan awal tahun ini memberikan Kim Jong Un komando konstitusional atas pasukan nuklir serta kewenangan untuk mendelegasikan otoritas peluncuran kepada komando lain.

Langkah tersebut dipandang para analis sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan serangan nan menargetkan kepemimpinan tertinggi negara.

Menurut Lee Ho Ryung, peneliti senior di Korea Institute for Defense Analyses, Pyongyang sedang berupaya mengukuhkan pendapat bahwa denuklirisasi bukan lagi opsi nan bertindak bagi Korea Utara.

"Maksud mereka adalah bahwa ini bukan sesuatu nan bisa dikurangi melalui negosiasi saat ini," katanya.

Sementara itu, posisi Korea Utara juga dinilai makin kuat lantaran hubungan militernya nan makin erat dengan Rusia dan membaiknya hubungan strategis dengan China. Kedua hubungan tersebut memberikan perlindungan diplomatik tambahan bagi Pyongyang dari tekanan internasional nan sebelumnya menjadi aspek krusial dalam mendorong perundingan.

Meskipun mempunyai kepentingan masing-masing, Rusia, China, dan Korea Utara sama-sama mempunyai kepentingan untuk membatasi pengaruh AS.Dalam situasi saat ini, para analis memperkirakan Washington dan Seoul bakal tetap mempertahankan denuklirisasi sebagai tujuan resmi.

Namun dalam praktiknya, konsentrasi kebijakan kemungkinan bakal bergeser menuju pengendalian senjata, ialah membatasi dan secara berjenjang mengurangi jumlah arsenal nuklir Korea Utara, bukan menghilangkannya sepenuhnya.

Lee Ho Ryung menilai pendekatan tersebut mungkin menjadi satu-satunya opsi realistis nan tersisa.

"Pada akhirnya, mungkin tidak ada jalan lain," katanya.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung kembali menyoroti perkara korupsi tata niaga timah, nan disebut sebagai salah satu kasus terbesar dalam sejarah Indonesia. Nilai kerugian nan ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis alias MBG nan menjadi salah satu program prioritas pemerintah, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi nan menyeret sejumlah pihak. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Program Strategis Nasional.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang 2025. Perseroan mencatat untung bersih sepanjang 2025 sebesar US$ 3,35 miliar alias setara Rp 55,20 triliun.

Hal ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 Pertamina di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, di tengah dinamika industri daya dunia dan tantangan ekonomi, perseroan terus menjaga ketahanan daya nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan keahlian finansial nan sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 nan disampaikan dalam RUPS, Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$ 70,89 miliar alias setara Rp 1.167,99 triliun, dengan EBITDA sebesar US$ 11,43 miliar alias setara Rp 188,33 triliun, serta untung bersih sebesar US$ 3,35 miliar alias setara Rp 55,20 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan esensial upaya nan tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga keahlian di seluruh lini upaya energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar US$ 5,9 miliar alias setara Rp 97,20 triliun, serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 531,5 triliun nan turut memberikan akibat berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan keahlian kilang dalam mengoptimalkan produksi produk berbobot tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, upaya gas menunjukkan keahlian positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF alias tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bagian logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional nan diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi daya melalui pengembangan daya baru dan terbarukan. Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh alias meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan beragam program dekarbonisasi di seluruh lini upaya nan sukses menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari support Pertamina terhadap sasaran Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun kitab 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan daya nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju daya nan lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga esensial finansial nan sehat dan berkelanjutan," tutur Simon, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan nan berfokus pada kesiapan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan nilai (affordability), dan keberterimaan (acceptability) daya bagi masyarakat.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan keahlian korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab nan semakin besar untuk memastikan daya tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta beragam sektor strategis nan menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas support nan diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jejeran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga keahlian dan keberlanjutan perusahaan.

"Keputusan nan telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah krusial bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih keahlian dan prestasi nan semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bagian transisi energi, berkomitmen dalam mendukung sasaran Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program nan berakibat langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina nan berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan upaya dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini upaya dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan Danantara.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memerlukan sejumlah penyempurnaan. Salah satu pertimbangan nan muncul adalah penyelenggaraan program nan dinilai melangkah terlalu sigap sehingga memunculkan beragam persoalan di lapangan.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kasus pencemaran nama baik dan tuduhan piagam tiruan Joko Widodo (Jokowi) segera menuju persidangan. Perkara nan menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Foto/Isra Triansyah

Tersangka kasus tudingan piagam tiruan Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma namalain Dokter Tifa, memutuskan untuk membatalkan gugatan praperadilan nan sebelumnya sempat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Foto/Isra Triansyah

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menyoroti pengakuan perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) nan menerima duit Rp20 juta. Foto/Achmad Al Fiqri

KPK merampas aset milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terpidana kasus korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Foto/Aldhi Chandra

Mantan Ketua PN Kudus berinisial SW menerima hukuman pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat. Hal itu usai Komisi Yudisial (KY) dan MA kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Foto: Ist

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan saat ini penemuan menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal nan dihadapi pemerintah wilayah (Pemda). Foto/Ist

PT TASPEN (Persero) menerima pengembalian biaya hasil rampasan negara sejumlah Rp153,6 Miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengapresiasi rencana penyesuaian potongan tarif aplikasi sebesar 8 persen oleh platform Ojol per 1 Juli 2026. Foto/Ist

Jelang Muktamar ke-35 NU pada awal Agustus 2026, kondisi internal ormas Islam terbesar di Indonesia semakin dinamis. Hal itu terlihat dalam Konbes dan Munas NU. Foto/Dok.SindoNews

KPK menjebloskan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) terpidana 4,5 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kemnaker ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Foto/Dok.SindoNews

Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu (24/6/2026). Foto/Istimewa

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran pasar dunia terhadap potensi gangguan produksi beras akibat ancaman El Nino belum membikin pedagang beras di Indonesia cemas. Pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) justru menilai Indonesia berada dalam posisi nan relatif aman, lantaran mempunyai persediaan beras pemerintah (CBP) nan melimpah.

Sebagai informasi, nilai beras bumi kembali menguat pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Kontrak beras referensi tercatat mencapai US$12,48 per hundredweight (cwt), naik 2,21% dibandingkan hari sebelumnya dan menjadi level tertinggi dalam lebih dari sepekan.

Pasar merespons meningkatnya akibat cuaca di Asia Tenggara. Sejumlah negara produsen beras mulai menghadapi ancaman El Nino nan diperkirakan memicu cuaca lebih panas dan kering dalam beberapa bulan ke depan. Filipina apalagi telah memperingatkan potensi penurunan produksi gabah hingga 700 ribu ton.

Namun, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KOPIC) Dedy menilai pemerintah sudah mengantisipasi akibat tersebut, dengan menyiapkan stok beras dalam jumlah besar.

"Kalau nan dampaknya memang betul-betul bakal terjadi El Nino, nan sudah-sudah sih iya berakibat juga," kata Dedy kepada CNBC Indonesia, saat ditemui di PIBC, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah nan saat ini mempunyai persediaan beras dalam jumlah besar.

"Tapi, saya mengapresiasi betul terhadap pemerintah, tujuannya memang luar biasa bagus, kenapa pemerintah itu punya stok gabah alias beras dengan sangat banyak gitu kan. Pasti kan mereka, pemerintah, itu kan punya pandangan ke depan nan jauh lebih bagus betul. Jadi mempersiapkan jangan sampai kita tuh kekurangan pangan, kekurangan pasokan," ujarnya.

Menurut Dedy, keberadaan stok beras pemerintah bakal menjadi alas krusial andaikan El Nino betul-betul mengganggu produksi di daerah.

"Nah, pada saat kelak (El Nino), pasar induk ini hanya mengandalkan pasokan dari beberapa wilayah ya kan. Kadang kala jika kelak ancamannya El Nino, wilayah pun bakal mengalami kekeringan, produsen beras juga pasti susah untuk mendapatkan gabahnya untuk memproduksi. Ya mau nggak mau, angan kita pasti pemerintah nan mempunyai stoknya di Buloh itu (bantu suplai) untuk pedagang. Kalau berambisi ke mitra produsen kita agak susah pasti," jelas dia.

Pandangan tersebut sejalan dengan kondisi stok beras nasional saat ini nan berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton.

Dengan stok sebesar itu, Dedy optimistis Indonesia tidak bakal mengalami kekurangan beras dalam setidaknya satu tahun ke depan meskipun El Nino terjadi.

"Saya rasa jika pemerintah punya stok lebih dari 5 juta ton, Insyaallah ya untuk satu tahun ke depan kondusif ya, yakin," tutur dia.

Apalagi, menurutnya, sejumlah wilayah tetap bakal memasuki masa panen dalam beberapa bulan mendatang.

"Apalagi sejenak lagi kan panen gadu. Sekarang ini posisi musim tanam, ada beberapa wilayah juga nan saya lihat, di Juli juga nyambung lagi ada panen. Nanti akhir Juli alias Agustus mulai panen. Memang saya rasa pemerintah sudah bagus lah antisipasinya," katanya.

Karena itu, dia menilai pasokan maupun nilai beras secara umum tetap bakal relatif terjaga dalam beberapa waktu ke depan.

Menurut Dedy, rumor utama nan saat ini dihadapi pedagang justru bukan ancaman kelangkaan beras, melainkan melemahnya daya beli masyarakat nan membikin perdagangan beras lesu.

"Yang terpenting gini, kita sama-sama memahami pemerintah punya tujuan untuk agar pangan ini aman, masyarakat juga harganya terjangkau tetap aman. Tapi di sisi lain kita kan berbeda, nan namanya tujuan pemerintah dengan pedagang itu berbeda. Kalau pedagang murni lah pasti mereka cari keuntungan, cari keuntungan gitu kan," ucap Dedy.

Meski begitu, dia berambisi kondisi ekonomi masyarakat dapat membaik sehingga aktivitas perdagangan kembali bergairah.

"Cuman masalah sekarang adalah daya beli masyarakat. Masalah kondisi pasar penjualan menurun. Mungkin mengenai dengan kondisi saat ini adalah berbarengan dengan tahun aliran baru. Jadi orang mungkin mengalokasikan anggaran untuk anak-anak sekolah. Saya berambisi pasar induk ini tetap kondusif, kita sebagai pedagang juga roda ekonominya tetap berjalan," ujarnya.

Menurut dia, tekanan biaya hidup nan meningkat juga ikut memengaruhi kondisi pasar.

"Apalagi dengan BBM-nya naik kan, pengaruh juga, walaupun itu non-subsidi itu juga berdampak. Terus kemudian untuk pengemasan pedagang juga agak mengeluh kan, plastik-plastik naik nan seperti itu. Ya harapannya, semoga kelak ke depan kita tuh tetap melangkah kembali, pasarnya bergairah, masyarakatnya juga tetap daya belinya juga bagus," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Todotua Pasaribu menyebut investasi hilirisasi mencapai Rp 147 triliun pada kuartal 1-2026. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,2% secara year-on-year.

Todotua mengungkapkan mineral menjadi kontributor utama dari jumlah itu. Antara lain batu bara, gas dan minyak, sedangkan perkebunan dan kehutanan menjadi kontributor kedua.

"Juga jangan kita lupa dengan negara maritim nan besar begini. Kita juga mendorong konsep hilirisasi ini di sektor perikanan dan kelautan," jelas dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dia menegaskan program hilirisasi membawa pertumbuhan signifikan baik secara kuartal maupun tahunan bagi realisasi investasi.

"Hilirisasi ini juga nyaris menyumbang sekitar 30% sekarang daripada nomor realisasi investasi," tutur dia.

Menurut Todotua hilirisasi tak hanya diterapkan untuk komoditas pertambangan. Agenda ini diterapkan untuk mendapatkan nilai tambah dari beragam komoditas di dalam negeri.

Agenda hilirisasi juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga transfer knowledge.

"Sebagai negara nan besar nan nyaris menuju kepada 300 jumlah penduduk, kita juga punya kepentingan alias negara ini juga punya kepentingan kita untuk memanage demand consume cost kita. Maka dengan Hilirisasi kita punya kemandirian dan kita juga bisa menekan dan memanage cost konsumsi nasional kita," jelas Todotua.

Lebih lanjut, agenda hilirisasi juga bakal dilakukan dalam mengembangkan sektor daya hijau dan daya terbarukan. Adapun saat ini pemerintah tetap menyusun roadmap hilirisasi tersebut.

"Dan konteks green energy alias daya baru terbarukan ini juga kita butuh untuk memitigasi gimana kita juga bisa me-manage daripada masuk ke dalam konteks ini agar kita bisa lebih kompetitif dan juga bisnisnya lebih sustain," tambah dia.

"Sehingga kita perlu juga untuk mengembangkan Hilirisasi sehingga semua produksi, semua pengolahan, semua kapabilitas daripada line up bisnisnya ini bisa kita lakukan di negara kita," pungkas Todotua.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyebut bahwa investasi menyumbang sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal I-2026.

Sebagai pengingat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk menuju pertumbuhan 8%, terdapat nomor konsolidatif sekitar Rp 13.000 triliun nan dirancang dalam 5 tahun mendatang dalam corak realisasi investasi.

"Di mana di situ ada nomor konsumsi nasional sebesar 55%, nomor realisasi investasi ini sekarang 29% sekian menuju 30%, dan kemudian ada nomor serapan ekspor kurang lebih sekitar 20-22%, dan nan terakhir adalah government spend. Jadi, ini nan memang kami, kebetulan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, salah satu KPI kami adalah gimana kami bisa memanage daripada nomor pertumbuhan realisasi investasi," ujar dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dari sisi capaian, realisasi investasi pada 2025 lampau sukses mencapai di atas sasaran sekitar Rp 1.931 triliun. Selanjutnya, realisasi investasi pada kuartal I-2026 juga sudah mencapai sasaran nan ditentukan pemerintah.

Sejauh ini, Todotua bilang, pihaknya optimistis terhadap tren positif investasi nasional bakal terus berlanjut. Hal ini didorong oleh upaya perbaikan suasana investasi nan baik, penyederhanaan perizinan, hingga penguatan sistem Online Single Submission (OSS).

"Hilirisasi ini kan, ini adalah konteks nan masuk dalam Asta Cita. Asta Cita adalah skema besar daripada konsep nan dipersiapkan oleh pemerintahan sekarang dalam satu masa periode pemerintahannya, di mana Hilirisasi adalah konteks di situ, dan juga dalam sektor hilirisasi ini, memang kontribusi terhadap realisasi investasinya cukup signifikan," jelasnya.

Dirinya bilang, sektor mineral tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar realisasi investasi, khususnya untuk komoditas nikel, tembaga, dan bauksit seiring adanya program hilirisasi. Akan tetapi, pemerintah menegaskan bahwa investasi nan masuk ke Indonesia tidak hanya berfokus pada mineral, melainkan juga mencakup sektor perkebunan, kehutanan, minyak dan gas, hingga perikanan dan kelautan.

"Ada nomor kurang lebih sekitar Rp 147 triliunan berbincang terhadap realisasi di Q1 dan ini growth-nya, year-on-year-nya ini tumbuh 8,2%. Nah, Hilirisasi ini kan sebenarnya konteksnya beberapa hal," ungkap dia.

Lebih jauh, Todotua mengungkapkan bahwa hilirisasi memberikan sejumlah faedah strategis. Misalnya, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pembuatan lapangan kerja, hingga transfer teknologi. Kebijakan hilirisasi tentu juga diharapkan bisa memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Tak hanya itu, hilirisasi dinilai menjadi fondasi krusial dalam pengembangan daya baru dan terbarukan (EBT). Dengan memperkuat rantai pasok industri di dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan suasana upaya nan lebih berkepanjangan di masa depan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo (kiri) dan CEO WOSPAC Indonesia Benhard Sitorus. Foto: SINDOnews/HO/Tangkapan Layar

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang tahun kitab 2025. Di tengah dinamika industri daya dunia dan tantangan ekonomi, Perseroan terus menjaga ketahanan daya nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan keahlian finansial nan sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 nan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Selasa (23/6), Pertamina membukukan pendapatan sebesar USD70,89 miliar alias setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA sebesar USD11,43 miliar alias setara Rp188,33 triliun serta untung bersih sebesar USD3,35 miliar alias setara Rp55,20 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan esensial upaya nan tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga keahlian di seluruh lini upaya energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD5,9 miliar alias setara Rp97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun nan turut memberikan akibat berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan keahlian kilang dalam mengoptimalkan produksi produk berbobot tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, upaya gas menunjukkan keahlian positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF alias tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bagian logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional nan diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi daya melalui pengembangan daya baru dan terbarukan.

Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh alias meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan beragam program dekarbonisasi di seluruh lini upaya nan sukses menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari support Pertamina terhadap sasaran Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun kitab 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan daya nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju daya nan lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga esensial finansial nan sehat dan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan nan berfokus pada kesiapan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan nilai (affordability), dan keberterimaan (acceptability) daya bagi masyarakat.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan keahlian korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab nan semakin besar untuk memastikan daya tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta beragam sektor strategis nan menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas support nan diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jejeran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga keahlian dan keberlanjutan perusahaan.

"Keputusan nan telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah krusial bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih keahlian dan prestasi nan semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan hasil rapat Komite Tapera nan digelar berbareng Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dan Kepala BP Tapera Heru Pudyo Nugroho siang hingga sore ini.

Salah satu hasil rapat Komite Tapera ialah menyetujui mengenai pemberlakuan tenor angsuran pemilikan rumah (KPR) bisa dilakukan sampai dengan 40 tahun, di mana perihal ini menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengambil rumah subsidi.

"Dalam rapat Komite Tapera tadi, kami menyetujui bahwa tenor KPR FLPP untuk rumah subsidi bisa dilakukan selama 40 tahun, dijalankan sesuai pengarahan presiden dan kami mendukung penuh pengarahan presiden," kata Ara saat ditemui wartawan di Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (24/6/2026).

Selain tenor KPR bisa dilakukan selama 40 tahun, hasil rapat tersebut juga menyetujui besaran kembang KPR FLPP untuk rumah tapak subsidi sebesar 5%.

"Kemudian nan kedua, banyak pertanyaan gimana BI Rate naik, kita putuskan kembang untuk rumah tapak subsidi tetap 5%. Jadi kita konsisten gimana program pengarahan Presiden Prabowo rumah tapak subsidi tetap bunganya 5%," ujar Ara.

Tak hanya rumah tapak subsidi nan bunganya tetap 5%, kembang rumah susun (rusun) subsidi juga ditetapkan sebesar 6%.

"Yang ketiga, rusun subsidi, bunganya tetap 6%, rusun subsidi ya," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, para menteri juga meminta Tapera untuk bisa bekerja keras agar dapat mencapai sasaran dari kuota nan ditetapkan sebanyak 350.000 unit.

"Tadi juga diminta Tapera bisa bekerja lebih keras agar bisa mencapai target. Ya sudah disiapkan kuota 350.000 agar bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan developer ya, dan Bapak Presiden sudah memberikan BPHTB cuma-cuma serta PBG gratis," jelasnya.

Selain itu, Ara juga mengungkapkan, keberhasilan pemerintah dalam menaikkan plafon angsuran upaya rakyat (KUR) Perumahan pada 2026 menjadi Rp50 triliun, dari sebelumnya Rp36 triliun.

"Saya juga sudah laporkan dalam rapat Tapera tadi, kemarin dengan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartanto), dan kita terima kasih, lantaran kita kemarin enggak minta, tapi tetap dinaikin tuh sama Pak Menko, dari Rp36 triliun jadi Rp50 triliun. Karena penyerapannya KUR Perumahan besar sekali,. Artinya kebijakan ini sangat didukung oleh rakyat, ya ingat lho, Presiden Prabowo adalah Presiden pertama nan membikin KUR Perumahan," ujarnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]