© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakstabilan politik dan keamanan nan berkepanjangan di Afghanistan sekarang menjadi perhatian serius dan prioritas tinggi bagi Pakistan. Isu ini dinilai sebagai peledak waktu regional nan dampaknya dapat merembet ke sektor sosial dan ekonomi domestik Islamabad. Masalah utamanya adalah potensi lonjakan tak terkendali dari pengungsi lintas batas.

Sebagai negara nan bertetangga langsung, setiap dinamika internal dan kekosongan keamanan di Afghanistan bakal langsung berakibat pada stabilitas Pakistan. Konflik internal di sana memaksa penduduk sipil melarikan diri mencari perlindungan. Pakistan mencatat, akibat limpahan dari instabilitas ini telah membebani anggaran kesejahteraan sosial mereka selama bertahun-tahun.

Saat ini, Pakistan tercatat telah menampung sekitar 4 juta pengungsi asal Afghanistan nan menetap selama beberapa dekade. Kehadiran jutaan pengungsi tersebut memerlukan alokasi sumber daya nan besar dari pemerintah. Pengungsi tersebut diberikan akses terhadap akomodasi kesehatan mendasar, pendidikan, hingga subsidi kebutuhan harian.

"Setelah rakyat Afghanistan, negara nan paling menderita akibat ketidakstabilan di Afghanistan adalah Pakistan. Setiap kekosongan keamanan di sana mempunyai implikasi langsung bagi situasi keamanan dan sosial di Pakistan," ungkap Duta Besar Pakistan, Zahid Hafeez Chaudhri, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pakistan mendesak agar proses pemulangan para pengungsi ke Afghanistan segera dirumuskan secara internasional. Pemulangan kudu dilakukan dengan langkah nan terikat waktu, aman, serta menghormati hak-hak kemanusiaan mereka. Namun, syarat absolut dari skenario ini adalah terciptanya perdamaian sejati di internal Afghanistan sendiri.

Kekhawatiran terbesar Pakistan adalah andaikan situasi keamanan di Afghanistan memburuk, gelombang pengungsi baru bakal kembali membanjiri perbatasan. Hal ini dipastikan bakal memicu krisis kemanusiaan baru dan memberikan tekanan berat pada perekonomian Pakistan nan sedang dalam fase pemulihan.

Selain rumor sosial-ekonomi, tanah Afghanistan nan tidak stabil kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris internasional. Banyak kejadian keamanan dan serangan teror di wilayah Pakistan nan terbukti direncanakan alias didanai dari jaringan nan beraksi di wilayah Afghanistan.

"Kekhawatiran utama kami adalah tanah Afghanistan tidak boleh dibiarkan digunakan untuk merugikan negara lain, khususnya Pakistan. Kami memandang sebagian besar kejadian teroris di Pakistan berasal alias direncanakan dari sana," jelas Dubes Zahid.

Pemerintah Pakistan menegaskan tidak bakal menoleransi segala corak ancaman keamanan nan merembet dari perbatasan utamanya. Langkah-langkah preventif militer dan diplomatik bakal dikerahkan secara penuh demi melindungi kedaulatan negara dan keselamatan penduduk sipil Pakistan.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali berselisih, kali ini mengenai rencana Teheran memungut biaya bagi kapal nan melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.

Washington menegaskan tidak ada negara nan berkuasa mengenakan tarif di jalur perairan internasional, sementara Iran bersikeras mempunyai kewenangan untuk menarik biaya atas jasa nan diberikan di area tersebut.

"Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara nan diizinkan untuk memungut tol alias biaya di jalur air internasional. Itu adalah norma internasional nan berlaku," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dikutip Jumat (26/6/2026), menambahkan seluruh negara di area Teluk bakal mendukung posisi Washington nan menolak pungutan transit tersebut.

Rubio menyampaikan pernyataan itu setelah tiba di Uni Emirat Arab untuk berjumpa para pemimpin negara-negara Teluk. Menurutnya, kesepakatan akhir antara Washington dan Teheran nantinya kudu memastikan Iran tidak dapat mengenakan biaya kepada kapal nan melintasi Selat Hormuz.

Pernyataan AS muncul sehari setelah kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa "semua orang kudu tahu bahwa pengelolaan Selat Hormuz tidak bakal pernah kembali seperti sebelum perang." Pernyataan itu memperlihatkan sikap Teheran nan mau memperkuat kendalinya atas jalur pelayaran tersebut.

Iran sebelumnya menunda penerapan biaya transit selama 60 hari sebagai bagian dari proses negosiasi dengan AS di Swiss. Masa tenggang itu diberikan setelah kedua negara menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final, termasuk pembahasan teknis lanjutan dan pembentukan komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses negosiasi.

Namun, Teheran memberi sinyal biaya tersebut tetap dapat diberlakukan andaikan perundingan kandas mencapai hasil.

Di saat nan sama, Iran dan Oman juga sepakat menjajaki skema baru pengelolaan navigasi di Selat Hormuz. Kedua negara bakal membentuk golongan kerja berbareng untuk membahas jasa maritim, tata kelola pelayaran, hingga kemungkinan penerapan biaya nan berangkaian dengan aktivitas di jalur tersebut.

Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman nan ditandatangani pekan lalu. Dokumen tersebut mendorong Iran, Oman, dan negara-negara pesisir Teluk lainnya menyusun sistem baru pengelolaan navigasi di Selat Hormuz, jalur nan menjadi lintasan sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Secara norma internasional, pelayaran di Selat Hormuz diatur melalui rezim transit berasas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 nan melarang negara pantai menghalang alias menangguhkan kewenangan lintas kapal internasional.

Namun, Iran belum meratifikasi UNCLOS dan tetap berpegang pada norma domestiknya. Perbedaan dasar norma inilah nan membikin status pengelolaan navigasi di Selat Hormuz tetap menjadi perdebatan.

Ketidakpastian tersebut membikin pelaku industri pelayaran berada dalam posisi sulit. Iran mengarahkan kapal asing untuk memperoleh izin terlebih dulu dan melintas lebih dekat ke wilayah perairannya.

Sebaliknya, AS berbareng sejumlah perusahaan asuransi Barat menyarankan kapal menggunakan jalur di sisi Oman nan berada di bawah perlindungan udara AS. Panduan nan saling bertentangan ini membikin banyak pemilik kapal kebingungan menentukan rute, meski Selat Hormuz hingga sekarang tetap terbuka bagi lampau lintas perdagangan internasional.

(tfa/tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pembangunan sky train menuju area Cibubur tetap belum menunjukkan perkembangan berarti. Meski sejumlah penanammodal telah menyampaikan ketertarikan, proyek tersebut hingga sekarang belum memasuki tahap penyusunan kajian bisnis.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah sejauh ini baru melakukan market sounding kepada calon investor. Tahapan tersebut belum bersambung menjadi penyampaian proposal upaya secara resmi.

"Kita sudah market sounding. Mereka sudah menyampaikan minat mereka, tapi proposal bisnisnya belum disampaikan ke kita," kata Dudy kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pemerintah belum dapat melangkah lebih jauh lantaran keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pihak swasta. Seluruh calon penanammodal tetap menghitung prospek proyek sebelum mengambil keputusan.

Menurut Dudi, belum adanya proposal membikin pemerintah juga belum bisa memulai kajian secara lebih rinci. Seluruh proses tetap berada pada tahap penjajakan awal.

"Kajian belum, baru minat. Tapi kembali lagi mereka menghitung secara bisnis, masuk alias nggak," ujarnya.

Pemerintah berambisi jasa pikulan massal ke wilayah timur Jakarta itu dapat segera terealisasi. Namun, skema pembiayaan nan mengandalkan investasi swasta membikin realisasinya sangat berjuntai pada kalkulasi upaya para pelaku usaha.

"Sementara ini kita hanya bisa creative financing, artinya menawarkan kepada pihak swasta. Kalau pemerintah perhitungannya bukan bisnis, tetapi gimana melayani masyarakat sebanyak-banyaknya. Harapan kita tentu berbeda dengan angan pelaku upaya lantaran mereka pasti menghitung," ujar Dudy.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Apa nan awalnya hanya berupa meme di media sosial sekarang berubah menjadi aktivitas politik anak muda nan mengguncang India. Ribuan anak muda dari Generasi Z (Gen Z) turun ke jalan membawa nama Cockroach Janta Party (CJP) alias "Partai Kecoa" untuk memprotes pemerintah dan menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan India.

Mengutip CNN International, tindakan tersebut dipimpin oleh pendiri CJP, Abhijeet Dipke, nan menggelar tindakan duduk di area Jantar Mantar, New Delhi. Ia menegaskan para demonstran tidak bakal membubarkan diri hingga Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri.

Gerakan ini dipicu kemarahan generasi muda terhadap serangkaian kebocoran soal ujian nasional, tingginya pengangguran usia muda, serta meningkatnya biaya hidup. Banyak mahasiswa dan lulusan baru menilai pemerintah kandas memberikan sistem pendidikan nan setara sekaligus kesempatan kerja nan memadai.

Nama Cockroach Janta Party merupakan sindiran terhadap partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), nan dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Istilah "kecoa" dipilih setelah komentar seorang pengadil agung India nan mengibaratkan banyaknya pengangguran muda seperti kecoa.

Alih-alih tersinggung, para aktivis justru menjadikan simbol tersebut sebagai identitas aktivitas mereka. Dalam waktu singkat, aktivitas ini berkembang pesat di media sosial.

Akun-akun CJP menggabungkan meme, video satire, musik rap, hingga komedi untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Kini aktivitas itu akhirnya beralih bentuk menjadi tindakan demonstrasi di bumi nyata.

Pendiri gerakan, Abhijeet Dipke, apalagi kembali dari Boston University untuk memimpin langsung demonstrasi di New Delhi. Ia mengatakan tindakan bakal terus berjalan sampai pemerintah memenuhi tuntutan mereka.

Fenomena ini menjadi salah satu contoh gimana aktivitas digital nan digerakkan Gen Z dapat berkembang menjadi kekuatan politik di bumi nyata. Berawal dari unggahan satir di media sosial, CJP sekarang menjadi simbol kekecewaan generasi muda India terhadap persoalan pendidikan, lapangan kerja, dan tata kelola pemerintahan.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi meminta para pengguna Commuter Line alias KRL Green Line, rute Tanah Abang-Rangkasbitung, untuk bersabar menunggu proses peningkatan kapabilitas jalur tersebut. Pemerintah menargetkan elektrifikasi dan peningkatan kapabilitas lintas itu dapat rampung pada 2027, meski proses pekerjaan baru bakal dimulai tahun ini.

Dudy mengatakan, Green Line menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah saat ini, lantaran lonjakan jumlah penumpang nan terus terjadi, sementara jarak antar perjalanan (headway) tetap cukup panjang.

"Green Line, nan ke Rangkasbitung dari Tanah Abang. Harapannya kelak hari apa ya kita mau mulai (proyek penambahan elektrifikasi). Jadi progres nan paling sigap (dikebut) itu adalah nan Green Line nan dari Tanah Abang ke Rangkas elektrifikasinya ya," kata Dudy dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, peningkatan jasa dibutuhkan agar masyarakat nan menggunakan jalur tersebut dapat memperoleh gelombang perjalanan nan lebih baik.

"Jadi harapannya, nan ke arah Rangkasbitung itu bisa segera terlayani, lantaran memang headway-nya agak terlalu jauh ya. Kemudian jumlah penumpang itu sudah semakin banyak di jalur Green Line, sehingga kita PT KAI barangkali memprioritaskan nan Green Line ya untuk segera dilakukan elektrifikasi peningkatan kapasitasnya," ujarnya.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapabilitas rangkaian kereta. Salah satunya dengan penggunaan kereta nan lebih besar, serta penambahan jumlah gerbong menjadi 12 rangkaian (SF12).

"Mungkin juga malah mengganti gerbongnya, lebih panjang, lebih lebar, seperti nan ke arah Bekasi ya, sudah lebar kan. Nah itu kelak kita bakal gunakan kurang lebih untuk kereta nan sejenis itu ke arah Rangkasbitung," ucap dia.

"Meningkatkan elektrifikasinya, kemudian kita bisa menambah kapabilitas angkut menjadi 12 gerbong, mungkin juga mengganti kereta menjadi nan lebih besar lagi sehingga bisa menambah kapasitas," sambungnya.

Ia menjelaskan, proyek tersebut memerlukan pembangunan prasarana kelistrikan baru, termasuk penggantian gardu listrik di sepanjang jalur menuju Rangkasbitung.

"Itu nan pengerjaannya kita.. kudu mengganti gardu, pemasangan gardu baru," tutur Dudy.

Saat ditanya sasaran penyelesaian proyek tersebut, Dudy berambisi pekerjaan dapat diselesaikan pada 2027.

"Harapannya sih bisa cepat. Makanya saya kemarin ke Pak Dirjen Perkeretaapian, 'kapan mulai dikerjakan?' lantaran mereka kudu mengganti gardu listriknya dengan nan baru, dan itu kan lumayan panjang tuh sampai ke Rangkasbitung ya," ucapnya.

"Saya sih berambisi itu bisa sigap dan bisa selesai di tahun 2027 sih mudah-mudahan," lanjut dia.

Namun ketika ditanya apakah proyek itu bisa selesai lebih sigap pada tahun ini, Dudy menegaskan, masyarakat perlu bersabar lantaran proses pembangunan prasarana memerlukan waktu.

"Sabar. Jadi tahun ini mulai. Kalau bangun rumah saja tiga tahun. Jadi minta bersabar, lantaran kan ada prosesnya. Dengan segala dinamikanya, kita berupaya untuk sesegera mungkin merealisasikan peningkatan elektrifikasi ke seluruh jalur," kata Dudy.

Ia memastikan, pemerintah memahami angan masyarakat dan bakal berupaya mempercepat realisasi proyek tersebut.

"Kita memahami,kita juga mengerti angan dan tuntutan masyarakat, dan kita bakal berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa nan menjadi angan daripada masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono menambahkan, proses pembangunan gardu baru bakal dimulai bulan depan.

"Bulan depan dimulai (proyek penambahan gardu untuk elektrifikasi), harapannya tahun depan selesai, paling lambat selesai di tahun 2028," kata Allan.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menghadapi tekanan politik di dalam negeri. Kali ini, dia diteriaki agar mengundurkan diri saat menyampaikan pidato dalam upacara kelulusan perwira militer di Israel selatan.

Mengutip Middle East Monitor Jumat (26/6/2026), kejadian itu terjadi di pangkalan militer Bahad 1, sekolah pendidikan perwira Angkatan Bersenjata Israel. Saat Netanyahu berpidato, sejumlah peserta meneriakkan semboyan anti-pemerintah dan menyerukan agar sang perdana menteri segera mundur dari jabatannya.

Laporan harian Israel Yedioth Ahronoth menyebut teriakan tersebut terdengar jelas ketika Netanyahu sedang menyampaikan pidato mengenai situasi keamanan nasional. Di tengah interupsi itu, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya dan menegaskan bahwa Israel tetap berada di tengah bentrok regional nan terus berlangsung.

Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan Israel sekarang berada "di puncak perang regional nan tetap berlangsung". Pernyataan itu disampaikan di tengah operasi militer Israel nan tetap bersambung di beberapa area serta meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintahannya.

Seruan agar Netanyahu mundur muncul ketika kritik terhadap pemerintah semakin menguat. Dalam beberapa bulan terakhir, dia menghadapi tekanan dari oposisi maupun sebagian masyarakat nan menilai pemerintah kandas menangani beragam krisis, termasuk perang di Gaza dan dinamika keamanan di kawasan.

Gelombang kritik terhadap Netanyahu juga datang dari sejumlah tokoh politik Israel. Pemimpin oposisi, Avigdor Liberman, apalagi menuduh Netanyahu menyeret Israel menuju "perang saudara" demi mempertahankan kekuasaannya.

Insiden di upacara militer tersebut menjadi salah satu gambaran meningkatnya polarisasi politik di Israel. Sorakan agar seorang perdana menteri mundur dalam aktivitas resmi militer tergolong tidak biasa dan mencerminkan besarnya tekanan nan sekarang dihadapi pemerintahan Netanyahu.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi mengungkapkan area Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Sudirman alias nan sementara dijuluki "donat" ditargetkan rampung pada 2028. Kawasan tersebut akan menjadi simpul nan menghubungkan enam moda transportasi massal di Jakarta, ialah Commuter Line alias KRL, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, MRT, TransJakarta, dan Kereta Bandara.

Menurut Dudy, proyek itu bakal dikerjakan sepenuhnya oleh PT MRT Jakarta berbareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"TOD Stasiun Sudirman ya, TOD nan 'donat' itu diharapkan bisa selesai di 2028. Dan itu sepenuhnya bakal dikerjakan oleh MRT Jakarta dan Pemda (DKI Jakarta). Nah kelak di TOD tersebut kita bakal memandang konektivitas transportasi Jakarta enam moda," kata Dudy dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan hub tersebut bakal memperkuat konektivitas antarmoda sehingga masyarakat dapat beranjak transportasi dengan lebih mudah dalam satu area terintegrasi.

"Jadi ada enam moda, diharapkan Jakarta bakal terkoneksi secara lebih luas lagi," ujarnya.

Dudy mengatakan, hingga sekarang pemerintah belum menetapkan nama resmi untuk area transit tersebut. Untuk sementara, proyek itu tetap disebut sebagai "donat" lantaran corak konsepnya.

"Kita belum kasih nama ya itu, sementara kita bilang donat. Ya, mungkin di sini kelak TOD donat alias hub donat, nan bakal menghubungkan semua wilayah, semua kereta api kita (dan TransJakarta) di wilayah Jakarta ini. Sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan mudah," jelas dia.

Ia berambisi kehadiran hub transportasi tersebut dapat menjadi pusat integrasi jasa pikulan umum di Ibu Kota, sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat ke beragam wilayah Jakarta, melalui jaringan transportasi massal nan saling terhubung.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Bandara Husein Sastranegara di Bandung diproyeksikan kembali melayani penerbangan pesawat jet pada September 2026. Namun, sebelum jasa tersebut dibuka, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pengelola airport menuntaskan sejumlah perbaikan fasilitas, demi menjamin aspek keselamatan dan pelayanan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan Bandara Husein sebenarnya tidak pernah ditutup. Selama ini airport tersebut tetap melayani penerbangan pesawat baling-baling (propeller). nan sedang dipersiapkan adalah pengoperasian kembali untuk pesawat jet.

"Sebenarnya airport Husein tidak pernah kami tutup, lantaran tetap beraksi pesawat-pesawat propeller. Namun demikian, ketika ada kemauan untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein sebagai airport nan melayani pesawat jet, dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mensyaratkan beberapa hal, untuk dilakukan perbaikan akomodasi Bandara Husein nan sudah lama tidak digunakan oleh pesawat jet," kata Dudy dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut dia, salah satu pekerjaan nan kudu dilakukan adalah memperbaiki landasan pacu (runway) nan sudah lama tidak digunakan untuk melayani pesawat jet.

"Di antaranya, runway nan sudah lama tidak digunakan. Kita minta untuk diperbaiki sehingga bisa melayani pesawat-pesawat besar," ujarnya.

Selain itu, kapabilitas terminal penumpang juga kudu ditingkatkan, agar bisa menampung lonjakan penumpang saat penerbangan jet kembali beroperasi.

"Kemudian nan kedua, terminal, nan selama ini hanya digunakan untuk kapabilitas penumpang nan sedikit. Itu kita minta untuk diperbaiki," ucap dia.

Dudy menegaskan, pemerintah tidak mau terburu-buru membuka kembali jasa pesawat jet sebelum seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.

"Jadi, kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum pengoperasian kembali Bandara Husein melayani pesawat besar. nan paling krusial alias utama buat kami adalah keselamatan dan juga pelayanan," katanya.

Karena itu, menurut Dudy, pemerintah bakal memastikan seluruh akomodasi betul-betul siap, mulai dari landasan pacu hingga terminal penumpang.

"Jadi, kudu dipastikan betul bahwa Bandara Husein itu sudah siap untuk melayani pesawat-pesawat jet, kemudian juga kapabilitas terminal dan sebagainya sudah siap menampung peningkatan daripada jumlah penumpang," jelas Dudy.

Meski demikian, dia menilai sasaran operasional pada September tetap cukup realistis mengingat saat ini tetap ada waktu bagi pengelola airport untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

"Jadi, ini kita mau pastikan betul. Mungkin jika September (mulai beroperasi) saya rasa tidak terlalu jauh, sekarang Juni. Jadi kita berikan waktu kepada Pengelola Bandara Husein untuk mempersiapkan segala sesuatunya," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan, berasas info dari Angkasa Pura, pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara, untuk melayani pesawat jet ditargetkan dimulai pada 17 September 2026.

"Informasi dari Angkasa Pura, untuk Bandung (Bandara Husein Sastranegara) itu mereka sudah siapkan untuk tanggal 17 September (2026)," pungkasnya.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- bank bjb kembali menorehkan prestasi dengan meraih sejumlah penghargaan di arena 23rd INFOBANK-MRI Banking Service Excellence Appreciation 2026 nan diselenggarakan pada Jumat (26/6) di Jakarta.

Pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen bank bjb dalam menghadirkan jasa perbankan nan unggul, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna di beragam kanal layanan. Penghargaan nan diraih menunjukkan keberhasilan transformasi jasa nan dijalankan secara konsisten oleh bank bjb.

Di tengah dinamika industri jasa finansial nan terus berkembang, bank bjb terus memperkuat kualitas pelayanan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam mengintegrasikan penemuan digital dengan jasa tatap muka nan tetap mengedepankan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah.

Pada arena tahun ini, bank bjb berhasil meraih penghargaan The Best Conventional Bank in Service Excellence for 5 Consecutive Years (2021-2025) dengan predikat Golden. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas jasa bank bjb mampu dipertahankan secara berkepanjangan selama lima tahun berturut-turut.

Selain itu bank bjb juga meraih penghargaan The Best Conventional Bank in Excellence Walk-In Channel for 5 Consecutive Years (2021-2025) dengan predikat Golden Walk-In Channel nan mencerminkan keberhasilan bank bjb dalam menghadirkan pengalaman jasa terbaik bagi pengguna nan datang langsung ke instansi cabang.

Penghargaan lainnya nan diterima bank bjb ialah The Best Conventional Bank in Excellence Priority Banking Service for 5 Consecutive Years (2022-2026) dengan predikat Golden Priority Banking Service. Pengakuan tersebut menegaskan kualitas jasa eksklusif nan diberikan kepada pengguna prioritas melalui beragam akomodasi dan solusi finansial nan relevan.

Dalam kategori jasa sumber daya manusia, bank bjb berhasil meraih ranking pertama The Best Conventional Bank in Excellence Security Guard. Pencapaian tersebut menunjukkan pentingnya peran Security sebagai garda terdepan dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan ahli bagi setiap pengguna nan berkunjung.

bank bjb juga meraih ranking pertama The Best Conventional Bank in Excellence Convenient Branch Experience. Penghargaan ini menjadi refleksi keberhasilan perusahaan dalam menghadirkan pengalaman bertransaksi nan nyaman melalui lingkungan instansi bagian nan modern dan ramah nasabah.

Pada kategori jasa digital dan transaksi mandiri, bank bjb meraih ranking pertama The Best Conventional Bank in Excellence ATM. Penghargaan tersebut menunjukkan keahlian bank bjb dalam menjaga kualitas jasa ATM nan andal, mudah diakses, dan mendukung kebutuhan transaksi masyarakat.

bank bjb turut memperoleh ranking pertama The Best Conventional Bank in Excellence Convenient Priority Branch. Keberhasilan ini memperlihatkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan standar jasa terbaik bagi segmen pengguna prioritas. Tidak hanya itu, bank bjb juga sukses meraih ranking kedua The 2nd Best Conventional Bank in Excellence Opening Account via Website.

Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan transformasi digital bank bjb dalam menghadirkan proses pembukaan rekening nan semakin mudah, cepat, dan praktis melalui kanal digital. Seluruh penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan.

Rangkaian penghargaan nan diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan bank bjb dalam menjaga standar pelayanan nan tinggi di setiap titik hubungan dengan nasabah. Pencapaian ini juga mencerminkan kepercayaan pengguna nan terus tumbuh terhadap beragam produk, layanan, dan solusi finansial nan disediakan bank bjb.

bagi bank bjb, kualitas pelayanan tidak hanya menjadi bagian dari operasional bisnis, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pengguna dan seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat inovasi, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna menghadirkan pengalaman jasa nan semakin unggul.

bank bjb meyakini bahwa pelayanan prima nan konsisten menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, dan mendukung pertumbuhan upaya nan berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, bank bjb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas jasa terbaik bagi nasabah, menghadirkan solusi finansial nan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan faedah nan lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026. Foto: BPMI Setpres

Kemhan kembali menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Foto/istimewa

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati. Foto: Istimewa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa biro jasa mengenai kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal penduduk negara asing (WNA) pada Jumat (26/6/2026). Foto: Dok SindoNews

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Istimewa

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan dan berjumpa penduduk hari ini, Jumat (26/6/2026). Foto: Istimewa

Partai Perindo menegaskan komitmennya mendorong lahirnya kader wanita nan berbobot dan bisa berkedudukan dalam pengambilan keputusan politik. Foto/SindoNews

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan ekspansi skema tarif integrasi transportasi umum di Jabodetabek. Dengan skema tarif baru, masyarakat cukup bayar satu tarif untuk berpindah-pindah moda transportasi selama tiga jam, baik pada jam sibuk maupun di luar jam sibuk.

Saat ini, tarif integrasi maksimal Rp10.000 sudah bertindak untuk moda transportasi nan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke depan, skema tersebut direncanakan diperluas dengan mengintegrasikan jasa KRL Commuter Line sehingga cakupannya semakin luas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi menjelaskan tarif integrasi Rp10.000 merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta nan bertindak untuk beragam moda transportasi di bawah BUMD DKI.

"Jadi untuk integrasi tarif Rp10 ribu adalah memang kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta, di mana semua jasa operator nan memang berada di bawah BUMD DKI Jakarta, itu diintegrasikan tarifnya Rp10 ribu, dengan moda-moda nan memang ada. Mulai dari Metrotrans, Transjakarta. Kemudian juga LRT Jakarta, MRT Jakarta. Dan itu bertindak selama 3 jam," kata Dedy dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dengan skema tersebut, masyarakat dapat berganti moda transportasi acapkali dalam kurun waktu tiga jam tanpa dikenakan tarif terpisah, sehingga biaya perjalanan menjadi lebih murah.

"Apabila ada seseorang nan mau berangkat dan kerja di wilayah DKI Jakarta dalam periode waktu 3 jam, mereka bisa menggunakan beragam macam moda. Baik menggunakan MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta alias feeder, termasuk Mikrotrans. Dan itu dihitung hanya Rp10 ribu, ini lebih murah, lebih efisien dibanding menggunakan parsial satu moda dengan moda nan lainnya," jelasnya.

Menurut Dedy, kebijakan ini sudah diterapkan sejak 2022, dan diterapkan pada hari kerja alias weekdays Senin hingga Jumat.

"Coba bandingkan dari Bogor alias Bekasi ke Jakarta, itu sudah Rp20 ribu kan ya. Tapi dengan moda integrasi dalam periode waktu tentu Itu lebih murah. nan diharapkannya kelak masyarakat Itu bisa menggunakan public transport alias pikulan umum dari wilayah rumahnya ke tempat bekerja di wilayah DKI Jakarta. (Skema) itu sudah jalan sejak tahun 2022," tutur dia.

Dedy menjelaskan sistem pembayaran juga tetap menggunakan kartu duit elektronik seperti biasa. Sistem JakLingko bakal membaca perpindahan moda nan dilakukan penumpang sehingga tarif integrasi dapat diterapkan secara otomatis.

"Jadi bapak/ibu jika mau merasakan sekarang menggunakan kartu elektronik, kartu apa saja, mau e-money, BNI Tapcash, terus BRI. Misalnya, berangkat jam 6, tapi pindah moda ya. Misalkan, saya dari Bekasi naik LRT, terus turun di Dukuh Atas mau ke Kota, tinggal tap Transjakarta pindah halte. Itu selama 3 jam maksimal Rp10 ribu. Seperti itu, sudah berlaku," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga sedang membahas integrasi tarif dengan KRL Jabodetabek. Saat ini, implementasinya tetap memerlukan kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, mengingat subsidi KRL berasal dari APBN.

"Nah Rencananya saat ini memang lantaran ini subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka hanya bertindak untuk moda-moda nan dikelola oleh Pemda DKI Jakarta. Rencananya kami Akan mengintegrasikan dengan KCI, kira-kira KRL nan ada di wilayah Jabodetabek," kata Dedy.

"Insya Allah, mudah-mudahan kelak jika memang sudah ada kesepakatan, lantaran ini memang perlu ada kesepakatan bersama, kita bisa integrasi antara KRL dengan moda transportasi nan ada di wilayah DKI Jakarta," sambungnya.

Mengenai sistem pembayaran, Dedy memastikan masyarakat tidak perlu mengubah kebiasaan saat menggunakan transportasi umum. Penumpang tetap melakukan tap in dan tap out di setiap moda, sementara sistem JakLingko bakal menghitung perpindahan perjalanan secara otomatis.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan jalur MRT menuju Tangerang Selatan kembali menjadi perbincangan setelah beredar beragam spekulasi mengenai lintasan proyek tersebut di media sosial. Ada nan menyebut jalur bakal melewati Pondok Aren, sementara info lain menyebut Pondok Cabe.

Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memastikan pemerintah belum bakal membuka rute pasti proyek tersebut kepada publik. Menurutnya, keputusan itu dilakukan untuk menghindari spekulasi nilai tanah nan justru dapat mengganggu kepantasan investasi.

"Biasanya kita nggak bakal buka. Kenapa? Nanti makelar tanahnya. Mereka kelak beredar di mana-mana. Karena jika ini bocor ke luar, itu bakal mempengaruhi biaya perolehan tanahnya. Nanti tanah nan tadinya Rp1 juta jadi Rp30 juta. Akhirnya nan dikorbankan masyarakat, nan diuntungkan hanya para makelar saja," kata Dudi kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Penentuan trase sepenuhnya menjadi bagian dari kajian penanammodal nan bakal membangun proyek tersebut. Pemerintah belum menetapkan apakah jalur bakal melewati Pondok Cabe maupun Pondok Aren lantaran seluruh opsi tetap dihitung berasas kepantasan bisnis.

Menurut Dudi, penanammodal bakal mempertimbangkan potensi jumlah penumpang hingga efisiensi investasi sebelum memutuskan rute terbaik. Karena itulah info mengenai trase belum dapat diumumkan.

"Mereka bakal lihat dari perspektif ekonomisnya mana nan menguntungkan rutenya. Mau lewat Pondok Cabe, demand-nya tetap banyak alias lewat Pondok Aren, kita belum tahu. Kalau pun keluar, biasanya mereka simpan sendiri agar biaya investasinya tidak naik," ujarnya.

Tujuan utama pemerintah bukan sekadar menentukan jalur tertentu, melainkan memastikan jasa transportasi massal semakin luas dan terhubung dengan area penyangga Jakarta.

Ia juga menegaskan pembangunan menuju BSD sepenuhnya berjuntai pada strategi investor. Tidak tertutup kemungkinan jalur dibuat langsung menuju Serpong andaikan dinilai lebih menguntungkan secara bisnis.

"Kan tujuan akhirnya BSD. Terserah mereka mau lewat mana. Kalau saya nan krusial jangkauannya semakin jauh dan konektivitasnya lebih baik," pungkas Dudi.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal kembali dipangkas hingga di bawah anggaran saat ini Rp268 triliun.

"Nanti bakal di bawah itu (Rp268 triliun). Tapi untuk perincian kelak biar kepala BGN nan melaporkan," ucap Purbaya saat konvensi pers di Gedung Juanda, Jumat (26/6/2026).

Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah sepakat untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di instansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (25/6/2026) kemarin sore.

"Kemarin saya ketemu dengan Kepala BGN di sini (Kemenkeu), Dia melaporkan bahwa bakal ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan penghematannya, tapi kelak biar Kepala BGN nan mengumumkan," kata Purbaya.

Purbaya melanjutkan, anggaran MBG setelah pemangkasan lebih lanjut bisa lebih rendah dari Rp268 triliun pada 2026. Nilai itu pun merupakan hasil pemangkasan dari sebelumnya anggaran MBG mencapai Rp335 triliun tahun ini.

"Cukup signifikan pengurangannya nan jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Nanti bakal signifikan lah pemotongannya, tapi bukan saya nan usul ya, Kepala BGN-nya sendiri. Jadi bisa ditanyakan ke Kepala BGN," terangnya.

Purbaya menambahkan, pertimbangan dan pemangkasan anggaran MBG ini tidak turut mengurangi porsi menu makan dan gizinya.

"Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Tapi itu nan lebih tahu ranahnya Kepala BGN," jelasnya.

Adapun, sesuai dengan pengarahan Presiden, efisiensi MBG telah dilakukan dan sementara ini mencapai Rp 268 triliun. Anggaran ini dipangkas dari semula Rp 335 triliun nan semua ditetapkan tahun ini.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah, terus menuai kritik tajam dari beragam kalangan lantaran anggarannya nan jumbo dan rawan diselewengkan.  

Di tengah banjir kritik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan anggaran MBG bakal dipotong hingga sekitar Rp 40 triliun. Saat ditanya awak media soal pemangkasan sebesar Rp40 triliun sesuai nan diungkapkan wakil kepala BGN Agustina Arumsari beberapa waktu lalu, Purbaya menjawab ada kemungkinan.

"Mungkin. Tanya dia saja (Agustina Arumsari), dia lebih mengerti daripada saya," kata Purbaya saat Media Briefing di Gedung Juanda, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya sendiri mengaku setuju jika anggaran MBG dilakukan efisiensi hingga Rp40 triliun alias apalagi lebih besar.

"Saya setuju apalagi jika dipotong lebih banyak lagi. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi nan lebih bagus. Walaupun tetap bisa dikurangi sedikit lagi," katanya.

Purbaya sendiri mengatakan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal kembali dipangkas hingga di bawah anggaran saat ini nan sebesar Rp268 triliun.

Menkeu juga menegaskan bahwa pemotongan anggaran MBG adalah inisiatif dari Badan Gizi Nasional (BGN). 

Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah sepakat untuk memangkas anggaran MBG setelah pertemuan dengan Kepala BGN Nanik S. Deyang di instansi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Kamis (25/6/2026) sore. Meski anggaran bakal dipangkas, dia memastikan perihal tersebut tidak akan mengurangi porsi menu makan dan gizi penerima manfaat.

Sesuai dengan pengarahan Presiden, efisiensi MBG telah dilakukan dengan memangkas anggaran dari semula Rp 335 triliun menjadi sekitar Rp228,38 triliun. Adapun total efisiensi dari anggaran MBG 2026 sebesar Rp39,62 triliun.

Menurut dia, nomor tersebut tetap berpotensi berubah seiring proses efisiensi dan refocusing penerima faedah nan tetap terus dilakukan BGN.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

CNN Indonesia dan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) membuka Kejuaraan Pencak Silat Piala Presiden 2026, di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (25/6).

Kejuaraan nan merebutkan Piala Presiden ini dibuka oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan (Dankodiklatad) TNI AD, Letjen TNI Mohamad Hasan, dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gunawan Suswantoro.

Kejuaraan nan diikuti 2.000 peserta SD, SMP, dan SMA sederajat ini berasal dari 12 provinsi berbeda. Rencananya, Kemenpora bakal membawa pencak silat menjadi bagian olahraga Olimpiade 2032.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal rumor nan tengah menjadi sorotan kalangan buruh, ialah pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%.

Purbaya mengatakan, dirinya bakal melakukan pengecekan ulang terlebih dulu ketentuannya dengan Direktur Jenderal Pajak sebelum berbincang lebih jauh.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya bakal cek lagi seperti apa," ucap Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Permasalahan ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat.

Ia mengatakan, pemerintah menerapkan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT nan melampaui Rp50 juta, serta tarif progresif tertentu untuk pencairan lanjutan sesuai ketentuan perpajakan nan berlaku.

Oleh karena itu, Mirah menegaskan, kalangan serikat pekerja seluruh Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan pemotongan pajak atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja dia tegaskan menganggap kebijakan tersebut tidak berpihak kepada pekerja, khususnya pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja nan sedang mengalami tekanan ekonomi. Demikian

"JHT adalah kewenangan pekerja. Itu duit hasil keringat pekerja nan dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak setara ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, alias mau menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru tetap dipotong pajak," kata Mirah Sumirat melalui siaran pers pada 25 Juni 2026.

Sementara itu, berasas postingan akun IG @ditjenpajakri, pengenaan pajak penghasilan pada faedah JHT nan dicairkan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan nan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," mengutip unggahan akun IG tersebut, Kamis 25/6/2026).

Unggahan tersebut menekankan bahwa pajak JHT tidak dibayarkan setiap bulannya pada saat gajian alias tunjangan dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja, namun hanya saat dicairkan saja.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," ucapnya.

Adapun tarif pajak penghasilan JHT tersebut ada dua kategori, yakni:

1. Pencairan dengan jangka waktu maksimal dua tahun dikenakan tarih PPh Pasal 21 final dengan tarif:

a. 0% untuk nominal pencairan Rp50 juta

b. 5% untuk nominal pencairan di atas Rp50 juta

2. Jika melewati jangka waktu dua tahun, maka penerapan PPh Pasal 21 tidak berkarakter final, melainkan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) Tarif pajak nan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp50 juta

b. 15% untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta

c. 25% unutk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta

d. 30% untuk lapisan PKP di atas 500 juta

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kenaikan nilai gas nan belakangan dikeluhkan sejumlah pelaku industri bukan berasal dari gas pipa nan disalurkan melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), melainkan dari liquefied natural gas (LNG) nan harganya mengikuti pergerakan minyak mentah dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan formula nilai LNG dikaitkan dengan nilai minyak mentah global. Karena itu, ketika nilai crude meningkat nilai LNG juga ikut mengalami kenaikan.

"Kan nilai ini juga dipengaruhi oleh kenaikan crude, situasi dinamika global. Jadi, ya formulanya link dengan kenaikan crude global. Harga gas itu pun juga naik, nan LNG ya maksud saya. Seperti itu," kata Laode di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Meski demikian, dia mengatakan terdapat potensi penurunan nilai LNG ke depannya. Menurutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengarahkan agar pihaknya berkoordinasi dengan PT PGN untuk mengkaji komponen-komponen biaya nan tetap dapat disesuaikan.

"Jadi, saat ini pun Kepmen HGBT-nya itu bakal kita revisi sesuai pengarahan Pak Menteri. Itu kira-kira," katanya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbareng pemerintah dan serikat pekerja nan menjadi bagian Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi salah satu perihal nan dibahas adalah persoalan suplai gas industri.

"Ada beberapa masalah berangkaian dengan masalah suplai gas ke industri kita nan sudah kami koordinasikan, dan sesuai dengan petunjuk dari bapak presiden untuk segera mencari jalan keluar, nan mungkin dalam satu - dua hari ini kita bakal ambil keputusan untuk memastikan aktivitas - aktivitas di sektor nan memerlukan gas," katanya.

"Terutama di sektor industri dapat melangkah sebagaimana seharusnya," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wa mengungkapkan dari info asosiasinya ada 55.000 pekerja pabrik nan terancam di PHK. Bahkan satu perusahaan sudah ditutup adalah PT Granito.

"Tiga hari nan lampau perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah bakal segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi nan sangat kritis nan dapat saya katakan sangat kritis," kata Andi Gani.

Lebih lanjut, menurutnya ada persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nan dibahas, menurutnya perihal ini juga menyimpan potensi PHK nan bekerja.

"Lalu nan kedua masalah RKAB nan juga menyimpan potensi sangat besar PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya percaya pemerintah sangat sigap mengambil keputusan, sangat cermat," tuturnya.

"Saya pastikan pemerintah berada di pihak pekerja dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB," tambahnya.

Seperti diketahui, industri keramik disebut menghadapi tekanan berat akibat menipisnya pasokan gas industri. Berdasarkan info nan dihimpun asosiasi, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) Januari hingga Mei 2026 hanya mencapai sekitar 47,5% dari kebutuhan nan telah ditetapkan.

Kekurangan pasokan tersebut membikin industri kudu mencari pengganti melalui LNG regasifikasi nan harganya jauh lebih mahal dibandingkan gas bumi tertentu (HGBT). Saat ini nilai LNG regasifikasi disebut telah mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Akibatnya, biaya gas nan ditanggung industri keramik melonjak hingga rata-rata US$15-16 per MMBTU, jauh di atas nilai HGBT nan dipatok sebesar US$7 per MMBTU.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperketat pengelolaan akibat dalam penyelenggaraan beragam proyek strategis nasional, terutama di sektor pangan, energi, dan air. Langkah ini ditempuh agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak berujung kandas meski didukung anggaran besar.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah sekarang mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) nan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pemerintah menilai besarnya anggaran tidak menjadi agunan keberhasilan, andaikan tata kelola dan pengendalian akibat tidak dijalankan secara konsisten," kata Hanif dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/6/2026).

Hanif menjelaskan, penerapan MRPN LS merupakan petunjuk dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023. Dalam skema tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerja mengoordinasikan sekaligus mengendalikan sejumlah program prioritas nasional.

Program-program itu mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), hingga beragam proyek strategis di bagian pangan, energi, dan air.

"Semua memiliki, memerlukan konsolidasi semua sektor," ujarnya.

Ia mengakui, sejumlah proyek besar pemerintah selama ini, termasuk di sektor pangan, energi, dan air, belum sepenuhnya mencapai hasil nan diharapkan. Karena itu, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat langkah mitigasi akibat agar penyelenggaraan proyek-proyek tersebut lebih terukur dan terhindar dari kegagalan.

Menurut Hanif, perhatian pemerintah sekarang difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan program nan melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

"Karena keberhasilan program itu dan proyek tidak kemudian dijamin dengan biaya nan besar bakal berhasil. Tidak," tutur dia.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong agar matrikulasi MRPN LS dijadikan arsip referensi berbareng dalam penyelenggaraan program prioritas pemerintah. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar mitigasi akibat sekaligus diterjemahkan ke dalam kebijakan nan berkarakter mengikat.

Dengan begitu, penyelenggaraan setiap program dapat diawasi secara lebih objektif dan terukur.

"Semua orang bisa mengontrol dengan tepat, dengan terukur tingkat keberhasilan dan kesempatan ketidakberhasilan pada saat itu ada," pungkas Hanif.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan praktik kongkalingkong petugas pajak nan mempermainkan restitusi namalain pengembalian lebih bayar pajak.

Ia mengatakan, persoalan ini terlihat dari makin tingginya nomor restitusi pajak dalam empat bulan pertama pada tahun ini, ialah Januari-April 2026. Nilanya mencapai Rp 160 triliun, setara dengan nilai restitusi sembilan bulan pada periode 2025.

"Kalau dikalikan sama dengan 4 bulan nan lain itu Rp 500 triliun. Tahun lampau keluarnya Rp 360 triliun, dengan nomor itu enggak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri nan main," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menduga, rumor soal restitusi nan diperketat pada periode awal tahun sebetulnya juga dipermainkan oleh oknum petugas pajak dengan kalangan pengusaha, agar pemerintah tidak mengganggu urusan pengembalian lebih bayar pajak itu.

"Mungkin ada sebagian nan main dengan pejabat pajak meributkan agar restitusinya nan cepat, agar orang pajak dapat lagi, kira-kira itu. Terus ke saya bilang restitusi itu baik, gini..gini.. lantaran dengan begini maka macet," ungkapnya.

"Berarti orang pajak sendiri nan main," tegas Purbaya. Jadi ditakut-takutin tuh, lantaran nomor riilnya lebih tinggi signifikan lagi."

Menurut Purbaya, dia juga menemukan praktik pengusaha nan tidak mempunyai entitas upaya tapi tetap mendapatkan restitusi dari Ditjen Pajak. "Enggak punya upaya minta restitusi banyak loh, saya juga heran ada nan bilang enggak bayar PPN nya tapi bisa dapat restitusi duluan, itu namanya restitusi dipercepat lantaran kongkalikong," paparnya.

Purbaya juga beranggapan ada praktik restitusi nan dilakukan terhadap eksportir, padahal peralatan ekspornya belum keluar dari wilayah pabean.

"Dia belum nyetor, saya bayar, saya rugi loh, saya subsidi dia. Ada nan seperti itu, jadi orang-orang pajak jangan main-main, jangan bikin ribut di luar. Kalau ribut lagi saya periksa betulan loh," ungkap Purbaya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pemerintah mempertimbangkan akibat ekonomi secara menyeluruh dalam penyusunan patokan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang pengamanan produk tembakau. Selain menjadi salah satu penyumbang devisa, industri hasil tembakau (IHT) juga tetap berkedudukan besar terhadap penerimaan negara melalui cukai.

Di tengah pembahasan izin tersebut, Kemenperin menilai kebijakan nan diterapkan perlu menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlangsungan industri. Pasalnya, sektor hasil tembakau mempunyai rantai upaya nan panjang mulai dari petani, industri pengolahan, hingga pasar ekspor nan menopang aktivitas ekonomi nasional.

"Posisi Indonesia saat ini merupakan eksportir produk tembakau terbesar keenam di dunia. Jadi produk hasil tembakau kita tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu produk nan menghasilkan devisa," ujar Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria dalam obrolan Industri Hasil Tembakau, Jumat (26/6/2026).

Kemenperin mencatat saat ini terdapat sekitar 1.700 industri hasil tembakau di Indonesia dan sekitar 87% di antaranya merupakan industri mini dan menengah (IKM). Sektor ini juga menyerap nyaris 550 ribu tenaga kerja langsung, menjadi pasar bagi lebih dari 500 ribu petani tembakau, sekaligus bisa memenuhi seluruh kebutuhan cengkeh industri dari produksi dalam negeri.

"Ekosistem pertembakauan di Indonesia tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan negara lain. Ada negara nan punya industrinya tetapi tidak punya lahan tembakau, ada nan punya lahannya tetapi tidak punya industrinya. Indonesia mempunyai semuanya, dari hulu sampai hilir," ujar Merri.

Selain berkontribusi terhadap ekspor, Kemenperin mengingatkan industri hasil tembakau tetap menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Karena itu, kementerian berambisi setiap kebijakan baru juga memperhitungkan implikasinya terhadap sasaran cukai nan telah ditetapkan pemerintah.

"Tahun ini cukai hasil tembakau ditargetkan Rp226 triliun. Apakah sasaran itu bisa dicapai alias tidak, tergantung kebijakan nan diambil. Apakah kebijakan kita memberikan ruang mobilitas bagi industri untuk berkembang alias justru semakin menekan industri, ujarnya.

Merrijantij menambahkan industri hasil tembakau pada dasarnya berproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Menurutnya, selama permintaan tetap tinggi, keberadaan industri nasional perlu dijaga agar pasar domestik tidak semakin diisi oleh produk impor sekaligus tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Kalau demand-nya tidak ada, industri ini pasti dengan sendirinya tutup. Selama permintaan tetap tinggi, lebih baik kebutuhan itu dipenuhi oleh industri dalam negeri daripada disuplai produk impor," tutup Merri.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Hyundai Motor menarik kembali (recall) sebanyak 96.300 kendaraan di Amerika Serikat (AS) setelah ditemukan kesalahan perangkat lunak (software) nan berpotensi menyebabkan panel instrumen tidak berfungsi.

Mengutip Reuters, Jumat (26/6/2026), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) alias otoritas keselamatan lampau lintas jalan raya AS menyatakan gangguan tersebut dapat membikin panel instrumen kandas menampilkan info krusial bagi pengemudi.

Akibatnya, sejumlah info keselamatan seperti speedometer, lampu peringatan (warning lights), hingga parameter krusial lainnya berisiko tidak muncul saat kendaraan digunakan.

Menurut NHTSA, kondisi tersebut dapat meningkatkan akibat kecelakaan lantaran pengemudi tidak dapat memantau kecepatan kendaraan maupun menerima peringatan jika terjadi gangguan pada sistem mobil.

Recall ini mencakup beberapa model Hyundai Tucson tahun produksi 2025-2026, ialah Hyundai Tucson, Hyundai Tucson Hybrid san Hyundai Tucson Plug-in Hybrid Electric (PHEV).

Sebagai langkah perbaikan, Hyundai mengaku bakal memperbarui perangkat lunak panel instrumen melalui pembaruan over-the-air (OTA) alias pembaruan nan dapat dilakukan secara nirkabel. Bagi kendaraan nan tidak menerima pembaruan OTA, perbaikan bakal dilakukan di dealer resmi tanpa dipungut biaya.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kecelakaan maupun korban nan dikaitkan dengan masalah perangkat lunak tersebut. Hyundai mengimbau pemilik kendaraan nan terdampak untuk segera mengikuti proses pembaruan setelah menerima pemberitahuan recall.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan insentif tiket kapal alias pelayaran mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Hingga tiga pekan penyelenggaraan program, ratusan ribu penumpang telah memanfaatkan potongan tarif nan bertindak di sejumlah lintasan utama.

Hingga 25 Juni 2026, sebanyak 418.600 pengguna jasa telah menikmati program potongan nilai tarif penyeberangan. Angka tersebut setara dengan 34,69% dari sasaran 1,2 juta penerima faedah nan disiapkan pemerintah selama program berjalan hingga 5 Juli 2026. Alhasil, realisasi penyerapan anggaran subsidi juga telah mencapai sekitar Rp7 miliar dari total alokasi Rp26 miliar.

"Memasuki tiga pekan penyelenggaraan program, realisasinya telah mencapai 34,69 persen. Artinya, kesempatan untuk memperoleh faedah program ini tetap terbuka lebar lantaran kuota tetap tersedia. Kami membujuk masyarakat nan bakal melakukan perjalanan antarpulau untuk segera membeli tiket agar memperoleh agenda keberangkatan nan diinginkan sekaligus menikmati tarif penyeberangan nan lebih terjangkau," ujar Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Program stimulus ini memberikan potongan nilai 100% untuk tarif jasa kepelabuhanan nan secara rata-rata setara dengan potongan sekitar 21,9% dari total nilai tiket penyeberangan. Potongan tarif bertindak untuk perjalanan dengan agenda keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket telah dibuka sejak 6 Juni lalu.

Insentif tersebut diterapkan di 14 pelabuhan nan melayani tujuh lintasan strategis nasional, ialah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Lembar-Padangbai, Kayangan-Poto Tano, Tanjung Uban-Telaga Punggur, Ajibata-Ambarita, serta Sape-Labuan Bajo. Program bertindak bagi penumpang pejalan kaki maupun kendaraan Golongan II dan Golongan IVA.

Di lintasan Merak-Bakauheni, nan menjadi jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, potongan nilai diberikan baik untuk jasa reguler maupun express. Tarif penumpang pejalan kaki di jasa reguler menjadi sekitar Rp18.100, kendaraan Golongan II sebesar Rp46.400, dan kendaraan Golongan IVA sekitar Rp431.200.

Sementara pada jasa express, tarif penumpang menjadi sekitar Rp44.000, kendaraan Golongan II Rp83.616, dan kendaraan Golongan IVA sekitar Rp550.937 dari nilai normal Rp749.128, artinya ada potongan nilai hingga Rp200.000.

"Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi trip.ferizy.com. Pemesanan sejak jauh hari membantu pengguna jasa memperoleh agenda perjalanan sesuai kebutuhan sekaligus mendukung kelancaran operasional pelabuhan melalui sistem jasa nan lebih tertib dan efisien," ujar Corporate Secretary ASDP, Windy Andale.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) "menghajar" sekutunya sendiri ialah Uni Eropa (UE). AS menakut-nakuti bakal memutus pasokan gas ke negara-negara biru nan berfaedah "kiamat energi" dan kenaikan inflasi bagi kawasan.

Mengutip RT nan melansir Bloomberg, Menteri Energi Chris Wright mengatakan ekspor gas alam cair (LNG) Amerika dapat dialihkan ke tempat lain selain Brussel melonggarkan peraturan emisi metana nan rencananya bertindak 2027.

"Tanpa reformasi nan berfaedah terhadap patokan tersebut, perihal itu bakal menyebabkan penderitaan serius bagi Eropa dan itu tidak perlu," katanya berbincang Kamis, dikutip Jumat (26/6/2026).

Perlu diketahui, UE mengganti sebagian besar gas pipa Rusia dengan LNG Amerika. Ini setelah eskalasi bentrok Ukraina pada tahun 2022 dan pemberlakuan hukuman terhadap Moskow.

Pergeseran tersebut menjadikan AS sebagai pemasok gas eksternal terbesar blok tersebut. Krisis daya Eropa telah memburuk sejak saat itu, dengan nilai gas dan listrik melonjak ke rekor tertinggi.

Di bawah peraturan baru, gas impor kudu memenuhi standar pemantauan, pelaporan, dan verifikasi metana nan ketat nan sebanding dengan nan diberlakukan pada produsen UE. Brussel beranggapan bahwa langkah-langkah tersebut krusial untuk mengurangi emisi salah satu gas rumah kaca paling efektif di dunia.

AS telah berasosiasi dengan Qatar, Aljazair, dan Nigeria dalam mendesak UE untuk mengubah alias menunda undang-undang tersebut. Eksportir beranggapan bahwa tidak ada langkah praktis untuk mematuhinya lantaran jaringan ladang gas, pipa, dan akomodasi pengolahan Amerika nan luas menyulitkan pengukuran emisi metana untuk setiap kargo LNG.

Mereka juga mengatakan bahwa ketidakpastian mengenai potensi hukuman telah menghalang perjanjian jangka panjang dengan pembeli Eropa.

Komisaris Energi UE, Dan Jorgensen, menolak seruan untuk melemahkan undang-undang tersebut, dengan menegaskan bahwa blok tersebut tidak bakal mengkompromikan standar lingkungannya meskipun ada tekanan dari pemasok. Menteri daya blok tersebut dijadwalkan untuk membahas masalah ini dalam pertemuan di Luksemburg pada hari Jumat.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan perkembangan mutakhir dan sangat signifikan mengenai eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Pakistan mengonfirmasi telah sukses memediasi Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk duduk di meja negosiasi hingga menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) tenteram nan resmi ditandatangani. Langkah ini diproyeksikan bakal meredakan ketegangan dunia dan memberikan sentimen positif pada pasar daya dunia.

Langkah mediasi ini diambil setelah melalui proses diplomasi nan panjang, rahasia, dan rumit di tengah tingginya ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Keberhasilan kesepakatan ini dinilai sangat historis mengingat Washington dan Teheran sudah tidak mempunyai komunikasi diplomatik langsung selama beberapa dasawarsa terakhir. Dalam arsip krusial tersebut, Pakistan juga membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi sekaligus mediator resmi.

"Kami melihatnya sebagai langkah nan sangat positif dan mendorong. Kita berbincang tentang dua negara nan sebelumnya mempunyai ketidakpercayaan absolut dan tidak berkomunikasi langsung dalam waktu lama. Sekarang, kita mempunyai MoU nan jelas di mana kedua negara telah menyetujui dan menandatanganinya," ujar Dubes Zahid dalam aktivitas Meet the Press over Hi-Tea di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Sebelum mencapai kesepakatan ini, Pakistan terlebih dulu berfokus pada pengamanan gencatan senjata sementara di wilayah-wilayah konflik. Upaya tersebut terbukti efektif meredam ketegangan taktis sehingga memuluskan jalan untuk membawa kedua kekuatan besar tersebut ke meja perundingan. Pakistan dan Qatar bertindak bersama-sama untuk memfasilitasi komunikasi intensif ini.

Islamabad juga menegaskan bahwa mereka tidak bergerak sendirian, melainkan merangkul seluruh kekuatan utama di area Timur Tengah untuk menyamakan persepsi. Pendekatan multilateral ini melibatkan koordinasi erat dengan negara-negara kunci seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, hingga Oman guna memastikan stabilitas jangka panjang. Keamanan daya dan kelancaran jalur logistik dunia menjadi taruhan utama dalam keberhasilan proses ini.

"Saya senang untuk menyampaikan bahwa pembicaraan ini mengalami kemajuan nan baik, dan kami berambisi gencatan senjata permanen serta solusi permanen untuk bentrok di area tersebut juga bakal tercapai," ungkap Dubes Zahid dengan optimis.

Ancaman 'Spoilers' Israel dan Eskalasi di Lebanon

Kendati demikian, Pakistan memperingatkan bahwa jalannya perdamaian ini dipastikan tidak bakal mudah lantaran adanya aspek pengacau (spoilers) regional. Islamabad menyoroti agresi militer Israel ke Lebanon sebagai halangan utama saat ini nan dapat merusak komitmen tenteram ini secara sepihak. Isu eskalasi ini memicu kekhawatiran baru lantaran posisi Lebanon nan erat dengan poros pertahanan Iran.

Tindakan Israel di Lebanon dinilai berpotensi memicu kembali bentrok terbuka dan merusak seluruh proses mediasi nan sedang berjalan. Akibat tindakan militer tersebut, Israel sekarang dinilai semakin terisolasi dari pergaulan internasional dan kehilangan support dari negara-negara sekutunya. Komunitas internasional memandang tindakan sepihak ini sebagai pelanggaran serius terhadap norma humaniter global.

"Israel adalah pengacau di area tersebut, rintangan utama dalam jalan menuju perdamaian. Hari ini mereka terisolasi dan kehilangan teman-teman di bumi lantaran kejahatan perang serta pelanggaran kewenangan asasi manusia nan begitu terlihat," tegas Dubes Zahid mengkritik keras Tel Aviv.

Pakistan mendesak Dewan Keamanan PBB dan negara-negara berpengaruh untuk segera mengambil tindakan nyata guna menghentikan agresi Israel. Jika perang di Lebanon terus meluas, dampaknya bakal langsung memukul perekonomian dunia melalui lonjakan nilai komoditas dan krisis daya jilid baru. Oleh lantaran itu, kepatuhan terhadap norma internasional menjadi satu-satunya solusi logis saat ini.

Menurut Pakistan, eskalasi di Lebanon membuktikan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak bakal pernah tercapai selama norma internasional diabaikan oleh satu pihak. Pakistan berkomitmen untuk terus mengawal MoU AS-Iran ini agar tidak goyah oleh provokasi militer di lapangan. Penguatan koordinasi regional bakal terus ditingkatkan demi membendung akibat destruktif dari bentrok Lebanon.

"Tidak ada negara nan boleh dibiarkan secara sepihak merusak perdamaian regional. Kami bakal terus bekerja dengan AS maupun Iran untuk memastikan bahwa nota kesepahaman ini diimplementasikan baik dalam teks maupun semangatnya demi perdamaian kawasan," tutup Dubes Zahid.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jumat, 26 Jun 2026 19:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Turki mengalagkan Amerika Serikat (AS) dalam pertandingan terakhir Grup D di Stadion Los Angeles, Inglewood, California, Kamis (25/6) alias Jumat (26/6) WIB.

Add as a preferred
source on Google

---

Presiden Prabowo Subianto kembali berbincang tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres). Foto: YouTube Setpres

Polisi menangkap buronan paling dicari alias most wanted asal China, Zheng Rongjing mengenai kasus online scam.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjumpa Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan. Foto/istimewa

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji tak masalah dengan langkah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), nan memulai blusukan dan berjumpa warga, Jumat (26/6/2026). Foto: Istimewa

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun bakal mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah. FOTO/IST