© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian ekonomi dunia hingga tensi perang jual beli dinilai belum bakal mengganggu keahlian ekspor produk perikanan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, optimistis permintaan pasar bumi terhadap produk perikanan Indonesia bakal tetap kuat, lantaran termasuk kebutuhan pangan nan tidak bisa ditinggalkan.

"Saya, sebenarnya tren dunia dalam situasi apapun itu, jika nan namanya protein, makanan, saya nggak cemas tuh. Karena semua kan pasti butuh ya, pasti butuh makan itu. Jadi condong menurut saya untuk produk perikanan tidak bakal lesu lah. Saya meyakini seperti itu," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Optimisme tersebut muncul setelah nilai ekspor perikanan Indonesia mencatatkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, Trenggono mengakui daya saing Indonesia tetap perlu ditingkatkan agar bisa bersaing dengan negara-negara eksportir utama di kawasan.

"Jadi sebetulnya jika pencapaian kita dalam lima tahun terakhir lah katakan misalnya, kita trennya terus naik, ekspor kita gitu. Tapi sebetulnya jika kita bandingkan dengan negara-negara seperti kayak China, Vietnam, nan sama dengan kita Vietnam lah katakan ya. Apalagi jika misalnya kayak Jepang ya, udahlah kita kalah di situ," ujarnya.

"Namun di ASEAN mungkin kita lumayan bagus ya. Nah harapannya, kita kudu bisa jauh lebih tinggi. Tapi untuk mencapai nan lebih tinggi itu kan kudu diperkuat juga dengan sumber daya nan adanya tuh kudu memadai, kudu bisa diterima oleh pasar kan gitu ya," lanjut dia.

Ia mengungkapkan, saat ini ekspor hasil perikanan Indonesia tetap terkonsentrasi ke sejumlah negara tujuan utama, terutama Amerika Serikat dan China. Sementara penetrasi ke pasar Eropa maupun area ASEAN tetap relatif terbatas.

Karena itu, pemerintah terus melakukan beragam pembenahan di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Menurut Trenggono, industri perikanan kudu bisa memenuhi tiga kebutuhan utama pasar internasional, ialah kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman.

"Nah tapi kita meyakini ke depan sebetulnya, lantaran kita sudah tahu persis di mana sebetulnya letak kelemahan kita nan kudu kita improve. Nah itulah salah satunya kemudian kita ngebangun beberapa pekerjaan besar nan ditugaskan oleh Bapak Presiden, lantaran Bapak Presiden ini inginnya adalah sesuatu nan sekaligus dalam skala-skala nan besar," ucap Trenggono.

"Karena industri kan butuhnya tiga hal. Kuantitas kudu terjaga, kualitasnya juga kudu standar sama gitu, lampau delivery time," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan pembangunan tambak udang modern berskala besar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu strategi menjaga daya saing ekspor perikanan Indonesia. Proyek nan menjadi penugasan Presiden Prabowo Subianto itu bukan sekadar mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memastikan pasokan udang nasional tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan tambak modern tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kelemahan mendasar sektor budidaya udang nasional.

"Sebetulnya lantaran kita sudah tahu persis di mana letak kelemahan kita nan kudu kita improve. Nah itulah salah satunya kemudian kita ngebangun beberapa pekerjaan besar nan ditugaskan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), lantaran Bapak Presiden ini inginnya adalah sesuatu nan sekaligus dalam skala-skala nan besar," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

"Seperti pembangunan tambak udang besar di wilayah Waingapu di Indonesia Timur ya. Itu tujuannya untuk menjaga agar kita tetap stabil dalam suplai, suplai kepada pasar global," sambungnya.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya mempunyai potensi besar sebagai produsen udang dunia. Saat ini produksi udang nasional mencapai sekitar 400 ribu ton per tahun dengan luas tambak sekitar 247.800 hektare. Namun produktivitas tambak tetap tergolong rendah lantaran kebanyakan tetap dikelola secara tradisional.

"Karena udang itu kita produksinya kurang lebih sekitar 400.000 ton setahun. Nah itu kita punya lahan 247.800-an hektar. Produktivitas kita tuh tetap 0,6. Jadi tetap sangat tradisional. Cara treatment budidayanya tuh tetap tradisional," jelas dia.

Kondisi tersebut, lanjut Trenggono, menjadi penyebab produksi udang nasional belum stabil. Pemerintah pun mulai membangun model tambak modern nan nantinya bakal menjadi referensi untuk meningkatkan produktivitas tambak milik masyarakat.

"Dan ini nan kita improve, kita bikin dulu skala model nan bagus, nan modern, nan sesuai dengan standar budidaya nan benar. Lalu kemudian tahapan berikutnya tentu kita bakal koreksi dan kita pilih tambak-tambak masyarakat untuk kemudian kita siapkan satu model kita improve juga, agar dia produktivitasnya bisa lebih stabil," ujarnya.

Ia menilai, kestabilan produksi menjadi syarat krusial agar produk udang Indonesia bisa memenuhi kebutuhan industri dunia secara berkelanjutan.

"Karena industri kan butuhnya tiga hal. Kuantitas kudu terjaga, kualitasnya juga kudu standar sama gitu, lampau delivery time," sebut Trenggono.

"Nah jika di dalam budidaya ini jika kita tidak... jika di industri kenapa menurut saya sekarang ini belum begitu stabil? Karena bisa naik turun gitu ya kan, kadang-kadang lantaran penanganan alias langkah berbudidaya nya tidak stabil juga, efeknya adalah kena penyakit lah dan seterusnya gitu. Itu kan menyebabkan tidak stabil. Nah ini nan kudu kita koreksi dulu," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan buka-bukaan soal potensi pengembangan program daya baru terbarukan (EBT) nan terus dijalankan oleh pemerintah. Hal ini tersebut menjadi salah satu langkah krusial nan wajib dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan energi, mengurangi daya karbon, hingga ketergantungan pada bahan bakar fosil nan semakin menipis.

Terlebih dengan adanya ketegangan politik nan terjadi di negara timur tengah. Hal itu dianggapnya sebagai pembelajaran bahwa Indonesia perlu mendorong percepatan EBT.

"Yang kita kudu lakukan gimana melakukan diversifikasi sumber-sumber daya energi. Kita analis geoplotik dari AS satu perihal nan positif dari adanya perang di timur tengah semua negara mempercepat daya baru terbarukan, dan menjadi momentum mempercepat program ebt," terangnya saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Presiden Prabowo Subianto pun ujarnya telah menyatakan tengah mengejar proyek ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Proyek nan diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp1.800 triliun ini bermaksud untuk swasembada energi, mengurangi ketergantungan pada diesel (PLTD) di wilayah timur, dan mendorong transisi energi

Selain itu ada juga program konversi 120 juta motor menjadi motor listrik, dan ada Biodiesel B50 nan bakal bertindak mulai 1 juli 2026.

Ia pun berambisi pengembangan tersebut bisa terus dijalankan, meski kondisi geopolitik ke depan mereda. Hal ini dianggapnya sangat penting, agar proses transisi bisa betul-betul melangkah sesuai harapan.

"Saya kira kita tidak berpuas diri dengan kondisi sekarang ini, tantangannya adalah kalo situasi mereda tenteram gitu ya. nan dituntut adalah konsistensi. Kita mendorong semua pihak agar konsisten melaksanakan program transisi daya ini meski keadaan kembali normal dan ketidakpastian tetap tinggi ke depan," jelasnya.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan Indonesia tetap dalam posisi kondusif dalam ketahanan dan pasokan energi, meski di tengah tantangan global. Bahkan belum lama ini, JPMorgan juga menobatkan Indonesia menjadi negara dengan ketahanan terbaik kedua dari 52 negara.

"Dari Maret hingga saat ini, Indonesia (terkait ketahanan energi) masih baik-baik saja. Walaupun ada tantangan, ada cerita tapi semua persoalan bisa diatasi lantaran ini dalam tekanan," ungkap Bambang saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

"Yang pasti untuk kebutuhan BBM subsidi itu dipastikan kondusif hingga akhir tahun ini," lanjutnya.

Demi memastikan pasokan daya tetap aman, menurutnya sudah ada izin nan mendukung kelincahan pengadaan daya melalui Lemigas. Nantinya, Lemigas akan menjalankan mandat sebagai perpanjangan tangan negara, sehingga mempermudah menjalin kesepakatan dengan negara mitra.

"Jadi kelebihan Lemigas diberikan mandat untuk dapat pengadaan langsung dengan beragam kriteria, dan seluruh agregasi nan diambil pemerintah bisa menjamin kesiapan pasokan," kata Bambang.

Selain kepastian kesiapan BBM subsidi, dia juga menyoroti soal BBM non-subsidi nan semestinya mengikuti sistem pasar. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan intervensi dan menetapkan di bawah nilai keekonomiannya.

"Kita kudu terbuka RON 92 itu modalnya sekitar US$ 1,1 per liter alias 19 ribu, tetapi pemerintah mematok hanya boleh menjual Rp 16.220/liter. Artinya masyarakat kudu tahu untuk peralatan non-subsidi pemerintah intervensi," ungkapnya.

Untuk itu, Bambang pun mengapresiasi langkah pemerintah sehingga kesiapan pasokan bisa tetap terjamin. Sementara untuk LPG, posisi Indonesia saat ini pun tetap cukup kondusif dibandingkan sebelumnya.

"Kalau ada masalah, semua bisa recovery. Jadi dari rantai pasok dunia, diversifikasi pun sudah banyak. Maret-Apri sempat mengkhawatirkan, tapi intervensi pemerintah luar biasa, Pertamina tidak dibiarkan sendiri," kata Bambang.

"Sehingga jika JPMorgan mengeluarkan rilis bahwa Indonesia mempunyai ketahanan daya terbaik nomor 2, wajar. Ini menggambarkan gimana effort Indonesia dalam mengatasi semuanya," tambahnya.

Upaya Transisi Energi

Selain mengamankan kesiapan pasokan, pemerintah menurutnya juga gencar mendukung transisi daya dengan optimasi penggunaan biodiesel B40 menjadi B50. Menurutnya, belum ada negara lain nan berani mengambil langkah mandatory biodiesel sebesar Indonesia. Rata-rata negara lain, tetap di kisaran 10-20%.

"Yang bisa mendekati Indonesia itu Malaysia, itu baru B10-B20. Tapi kita 1 Juli sudah B50, ini tidak gampang," tegas Bambang.

Dalam kesempatan nan sama, Anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030 Mohammad Fadhil Hasan mengatakan Indonesia kudu terus melakukan diversifikasi sumber daya energi, terutama dengan memanasnya tensi geopolitik dan perang Timur Tengah. Hal ini pun membikin banyak negara berupaya mempercepat daya baru terbarukan.

"Langkah-langkah nan diambil ke depan ini dipenuhi ketidakpastian, saya kira kita tidak boleh berpuas diri dengan kondisi saat ini. Jika kondisi mereda, nan dituntut adalah konsistensi kita mendorong semua pihak agar konsisten melaksanakan program transisi energi," kata dia.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempercepat penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti pengganti LPG. Saat ini pihaknya menyiapkan CNG dengan ukuran 3 kilogram.

Semula, Bahlil menyebut bahwa program konversi minyak tanah ke LPG nan dimulai pada 2006 merupakan kebijakan nan baik. Namun demikian, program tersebut tidak diiringi dengan pembangunan industri LPG dalam negeri sehingga Indonesia tetap berjuntai pada impor.

"Bapak Ibu semua ini baru kita menuju konsep apa nan disebut dengan kedaulatan dan kemandirian energi. LPG dulu tahun 2006 dikonversi dari minyak tanah itu buahpikiran mulia bagus. Tapi kita tidak barengi dengan industri LPG, maka kita sebenarnya ya impor lagi," kata Bahlil berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia lantas menjelaskan bahwa pemerintah sekarang tengah memasuki tahap ketiga uji coba penggunaan CNG dalam tabung 3 kilogram. Sementara, tabung CNG berkapasitas 12 kilogram dan 50 kilogram telah lebih dulu digunakan di sektor komersial, seperti dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), hotel, restoran.

Karena itu, dia menegaskan penggunaan CNG bukanlah teknologi baru lantaran sudah lama diterapkan di beragam sektor. Hanya saja, pemerintah tengah mengembangkan pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga.

"Ini bukan peralatan baru, muncul tiba-tiba dari Fakfak datang, tidak. Ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah nan dikenakan subsidi itu adalah kudu pakai tabung nan 3 kilo. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah ini nan kita sekarang lagi uji coba," ujarnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perjanjian impor minyak dari Rusia telah dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas di bawah Kementerian ESDM.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan mengenai perkembangan realisasi impor minyak Rusia, termasuk waktu kehadiran dan jumlah volumenya.

"Saya coba cek secara teknis ya, tapi nan saya tahu adalah perjanjian sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM. Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan. Tapi kontraknya kelak saya coba cek," ujar Bahlil usai berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Meski begitu, Bahlil belum dapat memerinci secara perincian mengenai besaran volume maupun agenda kehadiran minyak tersebut ke dalam negeri.

Sementara mengenai berita adanya rencana Rusia membatasi ekspor solar nan berpotensi mempengaruhi kerja sama dengan Indonesia, Bahlil memastikan perihal tersebut tidak menjadi kendala.

"Enggak ada. Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan menteri ESDM Rusia dan jangan juga kalian tanya tentang apa aja Pak detailnya, waduh," ungkap Bahlil.

(ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, Indonesia bakal menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada tahun ini. Hal ini seiring dengan beroperasinya mandatori biodiesel 50% alias B50 pada Juli 2026 ini.

"Besok Juli bakal kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Dan mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar," terang Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Dengan hadirnya B50, kata Bahlil, Indonesia bisa mengcover sebanyak 300 ribu barel per hari. Artinya, impor minyak mentah alias crude sebanyak 1 juta barel per hari bisa berkurang menjadi 700 ribu barel.

"karena 300.000 barelnya itu dikonversi dengan apa namanya B50, FAME itu. Nah ini kan jika tidak dapat minyak di laut, tidak dapat minyak di darat, ya dapat minyak tumbuhan saja,; ungkap Bahlil.

Atas keberhasilan B50, Bahlil apalagi mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa membikin B70 hingga B80.
"Tinggal kita tambah lahan," urai Bahlil

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pemain gambling online terbanyak di Indonesia.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempercepat penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti pengganti LPG. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap daya impor.

Semula, Bahlil menyebut bahwa program konversi minyak tanah ke LPG nan dimulai pada 2006 merupakan kebijakan nan baik. Namun demikian, program tersebut tidak diiringi dengan pembangunan industri LPG dalam negeri sehingga Indonesia tetap berjuntai pada impor.

"Bapak Ibu semua ini baru kita menuju konsep apa nan disebut dengan kedaulatan dan kemandirian energi. LPG dulu tahun 2006 dikonversi dari minyak tanah itu buahpikiran mulia bagus. Tapi kita tidak barengi dengan industri LPG, maka kita sebenarnya ya impor lagi," kata Bahlil berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia lantas menjelaskan bahwa pemerintah sekarang tengah memasuki tahap ketiga uji coba penggunaan CNG dalam tabung 3 kilogram. Sementara, tabung CNG berkapasitas 12 kilogram dan 50 kilogram telah lebih dulu digunakan di sektor komersial, seperti dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), hotel, restoran.

Karena itu, dia menegaskan penggunaan CNG bukanlah teknologi baru lantaran sudah lama diterapkan di beragam sektor. Hanya saja, pemerintah tengah mengembangkan pemanfaatannya untuk kebutuhan rumah tangga.

"Ini bukan peralatan baru, muncul tiba-tiba dari Fakfak datang, tidak. Ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah nan dikenakan subsidi itu adalah kudu pakai tabung nan 3 kilo. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah ini nan kita sekarang lagi uji coba," ujarnya.

(ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian UMKM menargetkan potongan nilai 50% biaya jasa e-commerce bagi penjual produk dalam negeri mulai bertindak pada Agustus mendatang. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing UMKM lokal di tengah gempuran produk impor.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak enam mahasiswa mengusulkan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ke Mahkamah Konstitusi (MK), imbas tidak adanya standar minimum duit saku peserta magang.

Uji materiil ini telah terdaftar dalam perkara nomor 214/PUU-XXIV/2026, dan para pengadil MK juga sudah menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan nan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo pada Rabu (24/6/2026).

Dalam sidang perdana itu, para Pemohon menyebut Pasal 22 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para pemohon itu adalah mahasiswa atas nama Aisya Nayla Bihesthi Zewar (Pemohon I), Leres Shafa Azzahra Anshori (Pemohon II), Lourensya Varaniko (Pemohon III), Aulia Mirza Nabilla (Pemohon IV), Brillian Fairuz (Pemohon V), dan Pascal Ibnu Kusuma (Pemohon VI).

"Izin menyampaikan Pokok Permohonan kami, ialah menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 5 Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)," kata Pemohon II dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, dikutip Kamis, (25/6/2026).

Adapun Pasal 22 UU Ketenagakerjaan nan digugat itu berbunyi: (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha nan dibuat secara tertulis. (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan kewenangan dan tanggungjawab peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. (3) Pemagangan nan diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan nan bersangkutan".

Dalam permohonan pengetesan materiil Pasal 22 UU 13/2003, para pemohon menyebut kewenangan konstitusional mereka nan diberikan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lantaran sebagai mahasiswa Para Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk pekerjaan dan penghidupan nan layak.

Para Pemohon menyebut dalam berkas permohonannya bahwa sebagai mahasiswa aktif nan mengikuti pemagangan tidak memperoleh kewenangan peserta pemagang nan layak, lantaran ketiadaan standar minimum duit saku selama proses pemagangan nan secara langsung melegitimasi praktik pemberian kompensasi nan tidak manusiawi. Pada akhirnya menyebabkan Para Pemohon kehilangan kewenangan atas penghidupan nan layak.

"Bahwa ketiadaan standar bayaran alias duit saku minimum dalam UU Ketenagakerjaan menyebabkan Pemohon tidak mempunyai perlindungan norma terhadap potensi pemanfaatan oleh penyelenggara magang nan memberikan kompensasi jauh di bawah biaya hidup minimum," kata para pemohonan dikutip dari arsip permohonannya.

Dalam permohonannya, mereka juga menyebut perusahaan condong memanfaatkan peserta magang untuk mengerjakan beban kerja operasional secara penuh namun dengan kompensasi nan nihil alias jauh di bawah pemisah kewajaran. Hal ini menciptakan kejadian "pekerja bayangan" nan mempunyai tanggungjawab serupa dengan pekerja umum namun tanpa kewenangan ekonomi nan dijamin oleh negara.

Karenanya, ketiadaan batas minimum duit saku dalam Undang-Undang a quo mereka anggap menyebabkan "kesepakatan" dalam perjanjian magang hanya menjadi formalitas belaka (kontrak adhesi).

Peserta magang secara sosiologis mereka sebut terpaksa menerima kondisi kerja nan tidak layak lantaran tidak mempunyai pilihan lain untuk melanjutkan jenjang pekerjaan alias pendidikannya, sehingga negara dianggap melakukan pembiaran terhadap praktik pemanfaatan atas kerentanan penduduk negaranya.

Apalagi mahasiswa nan telah menyelesaikan minimal empat semester berasas kurikulum, wajib melaksanakan program magang (internship) di perusahaan/kantor hukum/instansi pemerintah sebagai syarat kelulusan.

Ketentuan ini mereka dasari dari Pasal 3 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Jo Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.

"Bahwa ketiadaan standar bayaran minimum memaksa peserta magang terutama di kota besar dengan biaya hidup tinggi untuk menanggung biaya operasional magang (transportasi, konsumsi, dan akomodasi) secara mandiri. Hal ini menciptakan paradoks dimana rakyat (melalui subsidi keluarga/orang tua) justru membiayai operasional entitas bisnis," papar mereka dalam berkas permohonan.

Menurut Para Pemohon, berasas Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sebetulnya telah ditegaskan, "Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, duit makan, dan insentif peserta Pemagangan".

Atas dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1) dan ayat (2), secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan norma mengikat.

Terutama sepanjang tidak dimaknai, "Setiap penyelenggaraan pemagangan, termasuk nan melibatkan mahasiswa, wajib menjamin adanya kepastian norma mengenai kewenangan peserta magang, termasuk pemberian hadiah nan layak sekurang-kurangnya memperhatikan standar duit saku minimum nan setara dan proporsional sesuai dengan beban kerja, waktu kerja, dan kontribusi nan diberikan oleh peserta magang".

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam nasihatnya mengatakan perlu bagi para Pemohon untuk memperhatikan legal standing dengan norma nan diujikan.

"Jika pernah magang cantumkan, dan jelaskan kaitan norma nan diuji betul-betul merugikan, lantaran tentang duit saku itu diatur dalam Permen. Anda mau norma itu bisa dijadikan norma dalam undang-undang, sementara di normanya tidak ada, gimana Saudara mengatakan itu dirugikan, itu kudu jelaskan agar permohonan ini memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon," tutur Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa para Pemohon diberikan waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang hari ini untuk menyempurnakan permohonannya.

Naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Selasa, 7 Juli 2026 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Kemudian Mahkamah bakal mengagendakan sidang berikutnya untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah strategi dalam upaya mendorong proyek PSEL (Pengolahan Sampah Energi Listrik) untuk mengubah sampah menjadi sumber listrik hijau. Salah satunya dilakukan dengan pemangkasan halangan izin nan sudah mengganjal selama 11 tahun sehingga pada 2027-2028 PSEL bisa melangkah di 72 lokasi.

Senada dengan Menko Pangan, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Nani Hendiarti juga menyebut hambatan izin ini mengenai 3 perihal ialah proses perizinan nan panjang dan daya Tarik investasi nan tetap kurang serta ketergantungan pelaksanaannya pada pemerintah daerah.

Guna mengatasi persoalan ini pemerintah melakukan beragam terobosan melalui Perpres 109 Tahun 2025 dilakukan terobosan mengenai penanganan kedaruratan sampah dengan teknologi ramah lingkungan, keterlibatan Dananatra dalam pemilihan mitra dan investasi, kemudahan alur proses manajemen di tingkat Pemda tanpa tipping fee serta memberikan Harga jual tenaga listrik nan kompetitif ialah USD 0,20 per kWh untuk seluruh kapabilitas PSEL selama 30 tahun.

Pengembangan PSEL ini bukan satu-satunya teknologi dalam mengatasi persoalan sampah lantaran baru bisa mengatasi sekitar 22% total sampah sehingga memerlukan pengembangan teknologi lain

Saat ini pemerintah tengah mengejar pembangunan PSEL di 3 letak ialah di Denpasar Raya, Kota Bekasi dan Bogor Raya 1. Dimana pembangunan PSEL ini tengah berprogres dalam pematangan lahan nan sudah di atas 70% sehingga bersiap untuk dilakukan konstruksi.

Selain itu pemerintah pusat telah menjadikan 3 proyek PSEL ini masuk Program Strategis Nasional (PSN) sehingga proses pembangunan bisa dipercepat.

Selengkapnya simak ulasan Serliana Salsabila dengan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Nani Hendiarti dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Selasa, 24/06/2026)

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang 2025. Perseroan mencatat untung bersih sepanjang 2025 sebesar 3,35 miliar dolar Amerika Serikat alias setara Rp55,2 triliun.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai pemadaman listrik bergilir nan terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu nan lalu. Hal ini disampaikan Bahlil dalam aktivitas Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Atas terjadinya pemadaman itu, Bahlil melakukan rapat berbareng Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Sekretais Kabinet Tedy Indrajaya dan juga PLN.

"Kita bedah, apa masalah nan sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" terang Bahlil.

Ia menguraikan, bahwa sejatinya kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dan juga swasta sebanyak 154 juta ton. Di mana dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 suplai batu bara untuk dalam negeri sebanyak 180 juta ton.

"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160 - 170 juta ton, dan nan sudah perjanjian 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara lenyap di bulan 6, ini pengetahuan abuleke apalagi, kayanya kita jujur-jujur aja, berati ada sesuatu," terang Bahlil.

Lalu, kata Bahlil, setelah pihaknya mengecek masalahnya adalah pembangkit listrik memerlukan batu bara dengan jenis kalori nan medium ialah di atas 5.000-an.

"Ini lah nan dibutuhkan, jika pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya Anda perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, lantaran seperti itu maka atas pengarahan bapak Presiden tidak mau kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang," tegas Bahlil.

Saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer nan melibatkan BPKP, Irjen ESDM, PLN dan Dirjen Minerba.

"Pengadaannya kudu transparan dan saya minta abdi negara penegak norma awasi agar jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pupuk Indonesia mulai memperluas pasar dunia dengan mengekspor 47 ribu 250 ton urea ke Australia. Pengiriman ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di area Indo-Pasifik.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivitas pengiriman minyak melalui Selat Hormuz mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Persaingan menuju babak gugur Piala Dunia 2026 semakin memanas seiring hampir berakhirnya fase grup / Foto: Flashscore

Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga gempa berkekuatan besar menghantam 3 negara dalam waktu tak sampai 24 jam. Di California Utara-Amerika Serikat (AS), Venezuela, dan Jepang.

Ketiga letak itu diguncang gempa dengan waktu berurutan sejak hari Rabu sore Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga Kamis pagi WIB.

Gempa bumi dengan magnitudo (M) 7,1 mengguncang wilayah utara-tengah Venezuela pada Rabu (24/6/2026) sore waktu setempat. Berdasarkan info dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa M 7,1 itu berpusat di Montalban, Venezuela, dengan kedalaman sekitar 13 kilometer.

Lalu, melansir Reuters, California Utara, AS, diguncang gempa M5,6 nan berpusat di kedalaman sangat dangkal, ialah 8,1 km pada hari Rabu (24/6/2026) pukul 22.10 waktu setempat. Berbagai media di AS menyebut gempa ini terkuat sejak tahun 1990.

Dan, gempa kuat M7,2 juga mengguncang wilayah Jepang, tepatnya di timur laut Jepang pada hari Kamis (25/6/2026) pukul 07.30 waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang melaporkan gempa terjadi di lepas pantai Pasifik Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 50 km. Guncangan terkuat tercatat mencapai level 6 atas pada skala intensitas seismik Jepang nan mempunyai rentang hingga 7.

Disebutkan, rentang waktu antara gempa Venezuela dan Jepang hanya berkisar 25 menit.

Lantas, benarkah ketiga gempa tersebut saling berkaitan?

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menjelaskan, ketiga gempa beruntun ini dipicu gempa dengan sistem sumber nan bervariasi, mulai dari pergeseran sesar lokal (California Utara dan Venezuela) hingga aktivitas subduksi lempeng (Jepang).

"Aktivitas tektonik planet bumi meningkat tajam dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Sejak Rabu sore hingga Kamis pagi WIB, tiga wilayah di bagian bumi berbeda-California Utara, Venezuela, dan Jepang-berurutan diguncang gempa dengan magnitudo kuat," kata Daryono dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Daryono menegaskan, ketiga gempa tersebut tidak saling berkaitan. Karena dipicu sumber nan berbeda dan lokasinya nan sangat berjauhan.

"Ketiga gempa mempunyai sumber gempa sendiri-sendiri. California Utara dan Venesuela itu sesar/ patahan, sementara Jepang itu sumber gempanya megathrust. Sumber-sumber gempa tersebut mempunyai keahlian mengakumulasi tegangan, jadi tidak saling berkaitan," jelas Daryono.

"Kalau waktu gempa berdekatan itu hanya kebetulan saja. Sumber gempa di muka bumi itu berjuta-juta. Jadi jika berdekatan waktu hanya kebetulan saja. Tidak ada rambatan saling picu," terang Daryono.

Dia menjabarkan, gempa di Venezuela adalah jenis doublet earthquake. Di mana, sambungnya, pascagempa kuat Venezuela Kamis (25/6/2026) pagi WIB, menunjukkan skala kerusakan nan jauh lebih masif dari perkiraan awal.

"Gempa utama bermagnitudo 7,5 nan melanda wilayah pantai utara Venezuela rupanya didahului oleh gempa pembukaan berkekuatan Magnitudo 7,2 hanya dalam selisih waktu 40 detik," ungkapnya.

"Guncangan beruntun dari dua gempa besar ini seketika melumpuhkan wilayah terdampak, meruntuhkan rumah-rumah warga, serta menghancurkan sejumlah gedung di ibu kota Caracas," tambahnya.

Karena itu, lanjut Daryono, peristiwa ini kudu juga jadi pengingat bagi semua pihak di Indonesia. Perlunya mitigasi menyeluruh untuk mengantisipasi musibah dan dampaknya.

"Rangkaian musibah di beragam bagian bumi ini menjadi sirine bagi masyarakat Indonesia nan juga hidup di wilayah Cincin Api Pasifik. Rentetan peristiwa ini mengingatkan kembali bahwa gempa bumi tidak pernah membunuh, melainkan runtuhnya struktur gedung nan menjadi ancaman utama," ujarnya.

"Karena itu, penguatan standar gedung tahan gempa pada akomodasi umum dan pemukiman absolut dilakukan. Masyarakat juga dituntut untuk terus mengasah kesiapsiagaan berdikari dan langkah selamat saat terjadi gempa, mulai dari memahami teknik berlindung di bawah furnitur kokoh saat guncangan terjadi, menghindari kepanikan massal di pintu keluar akomodasi publik demi mencegah akibat terinjak, hingga menyiapkan tas siaga musibah di rumah masing-masing," kata Daryono.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat nan mau mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bakal dikenakan pajak penghasilan alias PPh 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan nan berlaku.

Mengutip akun Instagram @ditjenpajakri, pengenaan pajak penghasilan pada faedah JHT nan dicairkan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan nan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," mengutip unggahan akun IG tersebut, Kamis 25/6/2026).

Unggahan tersebut menekankan bahwa pajak JHT tidak dibayarkan setiap bulannya pada saat gajian alias tunjangan dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja, namun hanya saat dicairkan saja.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," ucapnya.

Adapun tarif pajak penghasilan JHT tersebut ada dua kategori, yakni:

1. Pencairan dengan jangka waktu maksimal dua tahun dikenakan tarih PPh Pasal 21 final dengan tarif:

a. 0% untuk nominal pencairan Rp50 juta

b. 5% untuk nominal pencairan di atas Rp50 juta

2. Jika melewati jangka waktu dua tahun, maka penerapan PPh Pasal 21 tidak berkarakter final, melainkan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) Tarif pajak nan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp50 juta

b. 15% untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta

c. 25% unutk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta

d. 30% untuk lapisan PKP di atas 500 juta

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta,CNBCIndonesia-Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu memastikan upaya pemerintah mendorong ekspansi investasi dan hilirisasi ke sektor minerba, migas, perikanan dan kelautan hingga pertanian dan perkebunan serta EBT.

Kementerian Investasi/BKPM memandang sektor non-tambang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi RI nan berkepanjangan termasuk agrikultur dan maritim. Salah satu produk hilirisasi non-tambang RI nan didorong adalah minyak sawit nan dikembangkan menjadi diesel hingga pengembangan bioetanol dari hilirisasi produk perkebunan jagung, singkong hingga aren dan tebu.

Peningkatan investasi dan hilirisasi tidak hanya untuk mendorong peningkatan industri namun juga didorong pada dampaknya ke pembuatan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi utamanya sektor non-mineral. Sepanjang 2025, investasi dan hilirisasi bisa menyerap tenaga kerja lebih dari 2,5 juta hingga 3 juta orang sekaligus meningkatkan skill SDM dalam negeri.

Di sisi lain, BKPM juga mendorong investasi dan hilirisasi ke sektor green daya melalui strategi mengatasi tantangan besarnya biaya investasi. Guna menarik investasi Sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini dibutuhkan penguatan regulasi, kemudahan izin, hingga mendorong pasar dan insentif fiskal.

Seperti apa strategi BKPM/Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendorong ekonomi 8%? Selengkapnya simak perbincangan Shafinaz Nachiar dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026)

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat menyatakan Iran tidak lagi mempunyai keahlian untuk menutup Selat Hormuz setelah militer AS mengerahkan pengawalan terhadap kapal-kapal komersial di area tersebut.

Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menyatakan pengawalan militer telah menghilangkan leverage utama Iran dalam menakut-nakuti jalur pengedaran daya global.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan strategi untuk mengurangi import bahan bakar minyak (BBM) hingga 4 juta kilo liter per tahun. Dia mengatakan penggunaan etanol pada campuran bahan bakar bensin bisa mengurangi beban impor, dan telah sukses diterapkan untuk solar.

"Mencontoh B40, itu kan dari B10 awalnya. Kalau etanol itu kan dari singkong, tebu, jagung. Jika kita sukses B50 kenapa kita tidak mulai dari ini (E20) untuk mengurangi impor, jika bisa dibuat kita bisa irit 4 juta kilo liter per tahun," ujar Bahlil saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia juga menilai langkah tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pertanian, dan pembuatan lapangan kerja.

"Kita sorong baik nabati maupun fosil untuk mencapai net zero," ungkap Bahlil.

Dia menambahkan Indonesia sukses mengurangi impor solar berkah pengembangan campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit hingga 40% (B40). Mandatory B10 hingga B40 telah dijalankan sejak 2016 dan menyerap sebagian besar minyak sawit petani dan menjamin pasar.

"Besok Juli bakal kita resmikan B50, itu bakal menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar. Tahun ini kita tidak lagi important solar," ungkapnya.

"Dengan B50 ini, 50% kita konsumsi dari solar kurang lebih 300 ribu barel per hari, jadi dari impor crude kita 1 juta barel per hari tinggal 700 barel per hari lantaran ada konversi B50," tambah Bahlil.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab proyek gas raksasa Blok Masela selama puluhan tahun tak kunjung terealisasi.

Bahlil menilai lambatnya pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek utama nan menghalang proyek tersebut. Adapun, proyek nan dikembangkan oleh INPEX Corporation tersebut telah tertahan selama sekitar 28 tahun.

Menurut dia kondisi tersebut bukan sepenuhnya kesalahan investor, melainkan juga akibat proses pengambilan keputusan di dalam negeri.

"Itu contoh seperti di Inpex itu 28 tahun gak jalan-jalan bukan salah mereka juga, salah kita juga," ujar Bahlil saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam rapat kabinet sekitar tahun 2016 sempat terjadi perdebatan panjang mengenai konsep pengembangan Blok Masela, ialah apakah akomodasi pengolahan gas bakal dibangun di lepas pantai (offshore) alias di darat (onshore).

Menurutnya, perdebatan nan terlalu panjang justru menghalang realisasi investasi. Adapun, perbedaan pandangan akademisi memang krusial namun kudu diimbangi dengan keberanian mengambil keputusan.

"Tadi saya bicara di Indef perdebatan akademis makin banyak sehingga tidak tahu kapan eksekusinya, kepintaran teori itu penting, tapi keberanian eksekusi jauh lebih penting," kata dia.

(ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Rabu kemarin berjumpa dengan para pemimpin Uni Emirat Arab dan Kuwait, sebelum melanjutkan kunjungan ke Bahrain.

Dalam pertemuan tersebut, Rubio menyampaikan pesan perdamaian serta menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan keamanan area Teluk.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia- Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Nani Hendiarti memastikan komitmen pemerintah dalam mendorong proyek PSEL (Pengolahan Sampah Energi Listrik) untuk mengubah sampah menjadi sumber listrik hijau.

Saat ini pemerintah tengah menjadikan 3 proyek PSEL di Bogor Raya, Bekasi dan Denpasar Raya sebagai Program Strategis Nasional (PSN)guna mempercepat proses pembangunannya. Selain PSEL, pemerintah juga mendorong pengembangan penemuan dan teknologi dalam mempercepat pengolahan sampah seperti Biomassa dan pengolahan limbah plastik melalui metode Pieolisis Fastpol Gen 5 nan dikembangkan BRIN.

Salah satu persoalan nan tengah diatasi pemerintah dalam proyek PSEL adalah kemudahan alur proses manajemen di tingkat Pemda tanpa tipping fee. Dimana sebelumnya Pemda dibebani upaya pengembangan PSEL namun sekarang sudah tidak ada tipping fee namun Pemda diwajibkan memegang komitmen untuk memastikan pengolahan sampah di hulu dan pemenuhan pasokan sampah kudu dipenuhi.

Seperti apa Langkah pemerintah mempercepat proyek PSEL? Selengkapnya simak ulasan Serliana Salsabila dengan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Nani Hendiarti dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Selasa, 24/06/2026)

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan budidaya ikan skala besar di 40.000 desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan produksi protein hewani nasional. Program nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu bakal mengandalkan teknologi Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) nan diadopsi dari Norwegia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan budidaya tematik tersebut menjadi salah satu strategi untuk memperkuat produksi perikanan nasional di tengah kebutuhan pangan nan terus meningkat.

"Apalagi sekarang oleh Bapak Presiden juga dikembangkan budidaya tematik. Jadi budidaya tematik di setiap desa itu bakal kita bangun dan itu menggunakan teknologi Mini RAS (Recirculating Aquaculture System). Ini bagus sekali ya nan kita mengambil dari Norwegia," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Ia menuturkan, program tersebut bakal dijalankan secara bertahap. Namun, jika seluruh sasaran pembangunan 40.000 desa budidaya terealisasi, kebutuhan bibit ikan nasional bakal melonjak sangat signifikan.

"Jadi kelak sekali waktu kita gini, kan kita diminta membangun 40.000 titik desa ya. Bayangin itu jika terjadi kan artinya setiap tahun jika satu titik 30 ton, itu kan jika misalnya 1.000 desa saja gitu, itu sudah berapa? Kalau 40.000 desa berapa itu? Itu kita butuh bibitnya saja, hulu hilir ya, butuh bibitnya saja sudah 15 miliar bibit kurang lebih setiap tahun," jelasnya.

Adapun pengembangan budidaya tematik, katanya, tidak bakal diseragamkan di seluruh Indonesia. Komoditas nan dibudidayakan bakal disesuaikan dengan karakter wilayah dan preferensi konsumsi masyarakat setempat, sekaligus mempertimbangkan kesempatan pasar ekspor.

"Disesuaikan dengan komoditas nan disukai oleh masyarakat lokal. Jadi seperti kayak di Jawa itu kan ada dua jenis ya, lele sama nila kan gitu," tutur dia.

"Kalau di luar Jawa ada beberapa komoditas nan kita kembangkan, seperti misalnya ikan mas dan seterusnya gitu ya, ikan mas terus kemudian ikan gurame gitu ya. Nah ini, ini nan kita kembangkan," sambung Trenggono.

Menurut dia, pilihan komoditas tersebut bakal terus diperluas mengikuti permintaan pasar di masing-masing wilayah maupun kebutuhan ekspor.

"Nanti kita sesuaikan dengan kondisi demand-nya sendiri seperti apa. Wilayah masing-masing kesukaan. Dan sekaligus juga sebetulnya untuk kepentingan ekspor, seperti kayak patin misalnya begitu, kita bisa kembangkan ke arah sana," ujarnya.

Di sisi lain, Trenggono memastikan produksi sektor perikanan nasional saat ini tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mencatatkan surplus perdagangan.

Ia menyebutkan, produksi perikanan tangkap Indonesia rata-rata mencapai 7,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi budidaya sekitar 5,5 juta ton. Dengan demikian, total produksi ikan nasional mencapai sekitar 13 juta ton setiap tahun. Sementara produksi rumput laut mencapai sekitar 10 juta ton per tahun, sehingga total produksi sektor kelautan dan perikanan sekitar 24 juta ton per tahun.

"Kita rata-rata itu produksinya di 7,5 juta ton untuk tangkapan ya. Sementara untuk budidaya kira-kira sekitar 5,5 juta ton. Jadi 13 juta ton per tahun. Rumput laut sekitar 10 juta ton ya. Jadi total kira-kira sekitar 24 juta ton satu tahun ya," beber Trenggono.

Ia menegaskan, sektor perikanan Indonesia hingga sekarang tetap mencatatkan surplus neraca perdagangan, lantaran nilai ekspor jauh lebih tinggi dibanding impor.

"Nah ini unik untuk nan sektor perikanan, nan 13 juta ton ini, Indonesia selalu surplus. Jadi artinya ekspor kita lebih tinggi dibandingkan dengan impornya. Jadi ekspor kita rata-rata di US$6,5 miliar, sementara impor kita tuh nggak sampai US$1 miliar ya, kira-kira sekitar US$600-an juta lah kurang lebih gitu. Jadi kita selalu surplus ya," ujarnya.

"Dan untuk kebutuhan di dalam negeri sendiri, untuk kesiapan protein dari sektor perikanan ini cukup," pungkas dia.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Bahlil Lahadalia mengaku bahwa konsumsi minyak Indonesia per hari bisa mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari. Angka ini sangat besar mengingat kapabilitas produksi (lifting) minyak Indonesia hanya sebesar 610 ribu barel per hari. Sehingga tidak heran jika Indonesia melakukan impor.

"Impor kita 1 juta barel per day, kita beli di middle east sebelum terjadi ketegangan geopolitik, itu 20-25% crude nan kita beli di sana," jelasnya saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Melihat perihal tersebut, pemerintah pun bakal melakukan beragam upaya agar produksi minyak Indonesia bisa meningkat. Salah satunya optimasi dengan penguatan teknologi seperti fracking, EOR, dan Horizontal drilling untuk meningkatkan produksi minyak di lapangan eksisting.

Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan reaktivasi sumur nan sudah selesai produksi alias idle.

Menurut Bahlil, saat ini ada sebanyak 7345 sumur idle nan mempunyai potensi hidrokarbon. Di mana 792 sumur telah di reaktivasi pada 2025. Selanjutnya 5771 berpotensi dikerjasamakan guna mendorong penambahan produksi minyak.

"Mau tidak mau kita lakukan percepatan bangunan agar bisa produksi. Ini langkah nan kudu dilakukan separuh di Jawa dan separuh di Papua," terangnya.

Terakhir lanjut Bahlil, pemerintah bakal melakukan eksplorasi potensi migas di Indonesia timur.

Pemerintah bakal mendorong percepatan melalui sistem kerja sama dan insentif nan lebih menarik serta penawaran 118 blok migas potensial.

"ketiga, adalah mau tidak mau kita melakukan pelelangan," terangnya.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi sektor daya nasional dengan menyoroti kejayaan industri minyak nasional di era 1990-an.

Menurut dia, pada periode 1996-1997, lifting minyak Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari (bph). Saat itu, industri migas menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai sekitar 43% terhadap APBN.

"Dalam kondisi itu saya mau menjelaskan posisi daya kita. Kalau tidak salah dikerjakan, kita punya lifting sekarang tahun 96-97 itu kurang lebih 1,5 1,6 juta barel per day, ini puncak keemasan sektor daya itu dan 43% APBN kita di tahun 96-97 itu dari sektor migas ini puncak-puncaknya," kata Bahlil saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Namun, kondisi tersebut berubah setelah krisis ekonomi. Bahlil mengatakan lifting minyak nasional terus mengalami penurunan sejak saat itu. Ia lantas menyinggung keterlibatan IMF pada masa krisis.

Menurutnya, Indonesia saat itu menerima paket rekomendasi kebijakan ekonomi sebagai syarat memperoleh pinjaman, nan di antaranya mencakup rekomendasi mengenai sektor migas, termasuk penyusunan Undang-Undang Migas. Namun perihal itu malah membikin lifting minyak semakin menurun.

"Apa nan terjadi lifting kita turun terus, dan lifting kita dalam 10 tahun tidak pernah mencapai sasaran APBN, baru 2025 lifting kita mencapai sasaran APBN," katanya.

Bahlil menyebut, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menggenjot produksi minyak nasional. Setidaknya hingga akhir 2026, lifting minyak ditargetkan berada di kisaran 610 ribu barel per hari (bph).

"Kondisi 96-97 terbalik 100% dari konsumsi 1,5-1,6 lifting kita hanya 600 ribu barel. Jadi impor kita 1 juta barel. Ini lah gara-gara ini geopolitik akhirnya kena kita di sini," ujarnya.

(ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan pihaknya tengah menyusun kebijakan mengenai rencana pembentukan International Financial Center (IFC) alias Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Bahkan, dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA) pada pekan lampau untuk mempersiapkan beleid mengenai dengan PFII. Seperti diketahui, PFII kelak bakal menerapkan norma common law untuk menarik penanammodal global.

"Kami sudah konsultasi dan komunikasi dengan MA, perihal struktur norma Financial Center (PFII)," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya. Rabu (24/6/2026).

Airlangga menyebut bahwa saat ini penyusunan patokan tersebut tengah berjalan dan sedang dituangkan di dalam corak draft berupa undang-undang.

"Kita corak undang-undangnya dulu, setelah itu, baru kita atur teknisnya," jelas Airlangga.

Sebelumnya, usulan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) oleh pemerintah resmi disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan siap untuk dibahas.

Hal ini merupakan hasil pembahasan DPR berbareng pemerintah sebagai tindak lanjut petunjuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ketua Baleg Bob Hasan mengatakan keberadaan RUU tentang PFII telah diatur dalam UU P2SK, sehingga DPR perlu menindaklanjutinya melalui sistem legislasi nan berlaku.

"Kita tidak bisa membantah lantaran ini perintah UU P2SK. Perintah undang-undang tersebut dalam tiga pilihan kudu disusun undang-undang tentang pusat finansial internasional Indonesia," ujar Bob Hasan dalam rapat kerja (raker) berbareng Mensesneg dan Menkumham Selasa (23/6/2026) lalu.

Bob menjelaskan bahwa ruang untuk memperdebatkan substansi RUU tetap terbuka ketika pemerintah telah menyampaikan naskah akademik dan draf RUU kepada DPR.

Pada tahap tersebut, fraksi-fraksi dapat menyampaikan pandangan maupun keberatan terhadap materi muatan nan diusulkan pemerintah.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengibaratkan kondisi geopolitik mirip sakit malaria. Di mana, perdamaian tetap belum ada kepastian.

"Saya mengumpamakan itu seperti malaria, pagi sembuh siangnya naik (sakit) lagi, malamnya turun lagi. Malaria itu ada tresiana dan malaria tropika, jadi model kaya busung lapar, jika pagi sembuh, siang keringat dingin,"

"Kira-kira itu geopolitik sekarang," terang Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil pun menyatakan, bahwa kondisi geopolitik saat ini tidak ada kepastian. Bahkan, susah untuk mencari rujukan atas kepastian tersebut.

"jadi hari ini bisa damai, sudah diteken besok muncul lagi. Jadi dalam kondisi geopolitik seperti ini nan tidak ada kepastian susah bagi kita menjadikan baseline mana jadi rujukan," ungkap Bahlil.

Dalam kondisi tersebut, Bahlil menggambarkan kondisi alias posisi daya di Indonesia. Misalnya saja produksi minyak siap jual alias lifting minyak Indonesia. Gambarannya di tahun 1996-1997 kurang lebih Indonesia bisa melakukan produksi minyak hingga 1,6 juta barel per hari.

"Itu puncak keemasan sektor daya itu dan 43%, APBN kita di tahun 1996 - 1997 itu dari sektor migas ini puncaknya," ungkap Bahlil.

Adapun saat ini, kata Bahlil, lifting minyak Indonesia berada di level 610 ribu barel per hari. Kondisi ini berbalik 100% dari tahun 1996 - 1997.
"Jadi impor kita 1 juta barel, ini lah gara-gara ini geopolitik akhirnya kena kita di sini. Makanya waktu terjadi ketegangan politik sering terjadi Alhamdulilah bapak Presiden punya inisiasi bahwa ada ketegangan politik kita lakukan road show ke AS ke Timur Tengah untuk mengantisipasi ini," tegas Bahlil.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Afrika Selatan menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah memastikan tempat di babak 32 besar untuk pertama kalinya / Foto: @bafanabafanaofficial

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengibaratkan kondisi geopolitik mirip sakit malaria. Di mana, perdamaian tetap belum ada kepastian.

"Saya mengumpamakan itu seperti malaria, pagi sembuh siangnya naik (sakit) lagi, malamnya turun lagi. Malaria itu ada tresiana dan malaria tropika, jadi model kaya busung lapar, jika pagi sembuh, siang keringat dingin,"

"Kira-kira itu geopolitik sekarang," terang Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil pun menyatakan, bahwa kondisi geopolitik saat ini tidak ada kepastian. Bahkan, susah untuk mencari rujukan atas kepastian tersebut.

"jadi hari ini bisa damai, sudah diteken besok muncul lagi. Jadi dalam kondisi geopolitik seperti ini nan tidak ada kepastian susah bagi kita menjadikan baseline mana jadi rujukan," ungkap Bahlil.

Dalam kondisi tersebut, Bahlil menggambarkan kondisi alias posisi daya di Indonesia. Misalnya saja produksi minyak siap jual alias lifting minyak Indonesia. Gambarannya di tahun 1996-1997 kurang lebih Indonesia bisa melakukan produksi minyak hingga 1,6 juta barel per hari.

"Itu puncak keemasan sektor daya itu dan 43%, APBN kita di tahun 1996 - 1997 itu dari sektor migas ini puncaknya," ungkap Bahlil.

Adapun saat ini, kata Bahlil, lifting minyak Indonesia berada di level 610 ribu barel per hari. Kondisi ini berbalik 100% dari tahun 1996 - 1997.
"Jadi impor kita 1 juta barel, ini lah gara-gara ini geopolitik akhirnya kena kita di sini. Makanya waktu terjadi ketegangan politik sering terjadi Alhamdulilah bapak Presiden punya inisiasi bahwa ada ketegangan politik kita lakukan road show ke AS ke Timur Tengah untuk mengantisipasi ini," tegas Bahlil.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Associate Profesor Universitas Nasional (Unas) Prof Firdaus Syam menghadiri peluncuran kitab Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitektur PRESISI Polri di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026. Foto: Ist

Terdapat 5 Pangdam lulusan Akmil 1997 kawan satu angkatan Danpaspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha. Saat ini, ada 21 Pangdam se-Indonesia usai mutasi TNI Maret 2026. Foto: Instagram

Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahaju menyampaikan 9 poin mengenai kasus Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin. Saat ini, Abdi sudah dinonaktifkan. Foto: Sindonews

Hery Susanto mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok SindoNews

Meksiko dan Afrika Selatan memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga terakhir Grup A, Kamis (25/6/2026) WIB / Foto: Sky Sports

Meksiko menutup perjalanan mereka di fase grup Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna / Foto: @miseleccionmx

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan argumen di kembali program modernisasi armada perikanan nasional nan tengah digenjot pemerintah. Menurutnya, kebanyakan kapal nelayan Indonesia hingga sekarang tetap menggunakan kapal kayu sehingga dinilai belum bisa memenuhi standar penangkapan ikan modern, baik dari sisi higienitas, keamanan, maupun keberlanjutan.

Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan 1.582 kapal perikanan modern hingga 2028, termasuk 1.000 kapal berukuran 30 gross ton (GT), untuk menggantikan armada tradisional nan selama ini digunakan nelayan. Program modernisasi armada tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing sektor perikanan nasional.

"Jadi kapal perikanan kita ini kan hampir.. jika saya sebutkan 90% terlalu ekstrem ya, mungkin sekitar 70% lah gitu, itu kan tetap menggunakan kapal kayu. Jadi jika kapal kayu itu kan soal higienis, soal keamanan, lampau kemudian soal model tangkapannya dan sebagainya, itu kan jika orang luar nganggapnya tetap langkah penangkapannya nan barbar. Jadi tetap belum modern gitu," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Menurut Trenggono, modernisasi armada bukan sekadar mengganti material kapal, tetapi juga mengubah langkah nelayan menangkap ikan agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Kapal-kapal baru nantinya bakal dilengkapi beragam teknologi pendukung seperti fish finder, freezer, hingga akomodasi penyimpanan hasil tangkapan.

"Nah, kita dengan melakukan modernisasi ini angan sebetulnya, di situ ada akomodasi fish finder-nya, kemudian ada freezer-nya dan seterusnya processing. Kalau nan 30 GT seperti itu. Nah, angan sebetulnya kelak penangkapannya juga penangkapan nan ramah lingkungan. Jadi tidak semua asal diambil gitu ya," jelasnya.

Ia menilai penggunaan teknologi tersebut bakal membantu nelayan menangkap ikan secara lebih terarah tanpa merusak ekosistem laut.

"Kalau orang asing itu kan mengatakan Indonesia tetap barbar nih nangkapnya, kan semua bisa kena nih, bisa kena terumbu karang dan seterusnya. Walaupun kita sudah menggunakan aturan-aturan baru ya, tapi dipraktekkan di lapangan kan tetap susah gitu. Nah, ini nan kita hindari," ucap dia.

Selain menjaga kelestarian sumber daya ikan, kapal modern juga diharapkan meningkatkan kualitas hasil tangkapan, lantaran dilengkapi akomodasi penyimpanan nan lebih baik.

"Dengan demikian tangkapannya juga lebih terjaga dengan baik, kapalnya lebih bersih dan seterusnya, lebih higienis, lampau kemudian kru-nya juga lebih bagus dan seterusnya, terdidik begitu. Itu harapannya," ucap Trenggono.

Pemerintah juga menyiapkan perubahan pola operasi nelayan. Selama ini sebagian besar nelayan menggunakan kapal di bawah 5 GT sehingga hanya bisa melaut selama satu hingga dua hari. Kehadiran kapal 30 GT diharapkan memungkinkan nelayan beraksi lebih jauh dan secara berkelompok.

"Kapal 30 GT itu (akan dibangun untuk) ada 1.000 titik. 1.000 titik ini kelak angan sebetulnya itu bisa ditempatkan di 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih. Kalau tadinya mereka selama ini menggunakan kapal-kapal nan di bawah 5 GT, kapal-kapal mini begitu ya. Nah, sehingga dia hanya one day fishing, two days fishing maksimum gitu. Nanti dengan kapal ini dia bakal bergeser dan berkelompok," jelas dia.

Menurutnya, satu kapal 30 GT nantinya dapat dioperasikan sekitar 15 orang sehingga kapabilitas penangkapan ikan meningkat dibanding kapal-kapal mini nan selama ini hanya diawaki dua hingga tiga nelayan.

"Karena jika 30 Gross Ton itu kurang lebih sekitar 15 orang, nan mereka tadinya hanya tiga orang gitu ya, sekarang dia berkelompok, 15 (orang), dan jumlah tangkapannya tentu bakal jauh lebih besar," ucapnya.

Dengan armada baru tersebut, jangkauan penangkapan ikan juga bakal semakin luas. "Dan cakupannya bisa di atas 12 mil, kira-kira begitu," lanjut Trenggono.

Untuk merealisasikan program tersebut, KKP menggandeng Kementerian Pertahanan, khususnya Badan Logistik Pertahanan, dalam proses pembangunan kapal. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan tahap persiapan dengan sasaran awal 50 unit kapal modern selesai dibangun pada akhir tahun ini.

"Kenapa? Karena Kementerian Pertahanan khususnya Badan Logistik ini kan mempunyai pengalaman pembangunan kapal modern ya seperti kayak kapal perang. Tapi kan untuk kapal-kapal ini juga banyak dilakukan. Nah itu agar terkoordinir dengan baik, kita sudah berikan spek," terang dia.

"Harapan kami sebetulnya di tahun ini, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini, 50 unit sudah bisa jadi dulu. Nah, lampau jika itu sudah bisa terjadi, 2027-2028 selesai semua gitu," katanya.

Tak hanya membangun kapal, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan armada modern tersebut. Nelayan bakal mendapat pelatihan, sementara lulusan politeknik kelautan dan perikanan bakal dilibatkan untuk mendukung operasional di Kampung Nelayan Merah Putih.

"Karena ini kan sifatnya modern ya. Nanti kemudian Kampung Nelayan kan diawaki oleh manajer-manajer ahli dulu nih. Nah setelah itu kan sekaligus kemudian ada pendidikan kepada mereka. Jadi kelak kita latih, si awaknya ini kita latih. Kalau mereka selama ini dengan tradisional kita latih ke nan lebih modern lagi. Nah, itu nan kita persiapkan," pungkas Trenggono.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]