Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan ada 30% peserta Program Magang Nasional 2025 nan langsung diterima bekerja.
Capaian itu menunjukkan bahwa program nan digaji pemerintah itu menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk memasuki bumi kerja.

"Menariknya sesuai info Kemenaker di 2025 lalu, setelah program magang selesai dari 100 ribu peserta, sekitar 30% alias 30 ribu peserta langsung diterima sebagai pekerja tetap. Dan ada 30% lainnya menunggu panggilan 2-3 bulan ini," tulis Teddy, mengutip IG @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).

Teddy menjelaskan bahwa kemauan pemerintah bahwa lulusan kuliah bisa langsung bekerja dan mendapatkan gaji. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Program Magang Nasional.

Menurutnya melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti Program Magang Nasional selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp 6 juta per bulan tergantung bayaran minimum kabupaten/kota tempat dia bekerja.

Pada tahun ini pemerintah juga meningkatkan sasaran peserta nan ikut program ini menjadi 150 ribu orang, nan bakal bekerja di 8.800 perusahaan BUMN maupun swasta. Tidak hanya lulusan S1, program ini juga bakal menampung calon pekerja nan mengalami disabilitas.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berupaya melakukan pemberdayaan dan pendampingan hingga training terhadap upaya mikro mini dan menengah (UMKM). Tidak sedikit UMKM nan dibina BRI sekarang berkembang dan naik kelas lewat beragam inovasi.

Diantaranya UMKM asal desa Benteng, Ciampea Bogor nan mengolah ubi singkong menjadi produk pangan modern di desa wisata Cassava. Pelaku UMKM Desa Benteng Nugrahini Rahayu mengatakan bahwa adanya Desa Brilian berfaedah sebagai pendamping UMKM nan selama ini seperti 'tanpa arah'.

"Yang saya rasakan saat ini UMKM itu tetap sendiri sendiri tidak ada mau kemana, dibimbing siapa belum ada," ujarnya kepada CNBC Indonesia dikutip Senin (29/6/2026).

"Sejak Desa brilian kami pelaku upaya UMKM mendapatkan pengarahan program desa Brilian. Sebelumnya tetap jauh dapat CSR. Dengan kita kemarin juara 3 desa wisata alhamdulillah dari BRI turun CSR Rp1 miliar kita bagi ke setiap destinasi Benteng," sambungnya.

Untuk diketahui, Klaster Cassava memberikan akibat positif dalam perputaran ekonomi desa dengan mengolah ubi kayu alias singkong menjadi beragam produk olahan pangan. Seperti pengolahan singkong menjadi modified cassava (Mocaf) dan jenis pangan olahan seperti brownies mocaf.

Nugrahini menuturkan, saat ini Mocaf sudah mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai bahan pengganti dari tepung terigu.

"Alhamdulilah sekarang tepung mocaf dari singkong menggantikan tepung terigu fungsinya. Terigu bisa bikin roti, mocaf juga bisa," ucapnya.

Dukungan dan pendampingan nan berkepanjangan dari BRI sangat diharapkan oleh pelaku UMKM, baik melalui akses keuangan, pelatiham, dan ekspansi akses pasar.

Hal ini menjadi upaya BRI untuk mendorong UMKM naik kelas, hingga UMKM bisa tumbuh dan berkekuatan saing.

Dalam program desa brilian, BRI sendiri telah memberikan biaya CSR sebesar Rp 1 miliar ke desa benteng, sebagai salah satu dari lima desa pemenang penerima biaya hibah alias support untuk pembangunan desa.

Selain biaya CSR, BRI memberikan beragam program pendampingan, support sebagai support beragam aktivitas di desa wisata Benteng. Salah satunya support penuh bagi pelaku UMKM lokal.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mayoritas mata duit Asia melemah terhadap Dolar Amerika Serikat pada perdagangan awal pekan, Senin 29 Juni ini. Tekanan tetap terasa meski indeks Dolar AS pada pagi ini bergerak melemah tipis. Sementara itu, Anggota BTS Suga dikabarkan telah berinvestasi di perusahaan antariksa milik Elon Musk SpaceX beberapa tahun sebelum perusahaan tersebut melantai di bursa saham Amerika Serikat melalui penawaran umum perdana saham alias IPO.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 29/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan rencana pembentukan majelis baru unik di bagian area industri. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengungkapkan, untuk mendukung penyelenggaraan area industri, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Senin (29/6/2026).

Hal ini menjadi bagian dari 21 poin penguatan pengaturan tentang area industri nan disebutnya mendesak dilakukan di tingkat Undang-Undang (UU). 21 poin penguatan pengaturan area industri itu adalah Peta Jalan area industri nasional, kepastian lokasi, pengelolaan area industri, agunan akses infrastruktur, sumber daya, dan keamanan, lampau perencanaan pembangunan area industri, pola penggunaan lahan dan pengadaan tanah, kemudian sarana dan prasarana (sarpras), sarpras berdikari dan akomodasi produksi bagi industri kecil, perizinan berusaha, tanggungjawab perusahaan area industri, pertimbangan nilai jual/ sewa kavling area industri, area industri hijau, area industri halal, area industri tertentu, area industri prakarsa pemerintah, tanggungjawab badan upaya dan pelaku upaya di area industri, akomodasi dan kemudahan, kemudian soal kelembagaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi, serta sanksi.

Pembentukan DKIN masuk dalam poin penguatan pengaturan mengenai kelembagaan.

"Dewan ini bekerja untuk merumuskan kebijakan percepatan pembangunan area industri, menetapkan langkah-langkah penyelesaian persoalan area industri nan berkarakter lintas sektoral," kata Tri Supondy.

Selain itu, lanjutnya, DKIN bekerja merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pembangunan area industri, serta mengawasi penyelenggaraan kebijakan di bagian area industri nan berkarakter lintas sektoral.

"DKIN ini dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian (Menperin) sebagai Ketua Harian," paparnya.

Anggota DKIN berasal dari Menteri /Kepala KL mengenai bagian perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, keuangan, daya dan ketenagalistrikan, lingkungan hidup, agraria dan tata ruang, pekerjaan umum, perhubungan, investasi, dan keamanan.

Juga, perwakilan pemangku kepentingan terdiri dari akademisi, golongan kawasan, bagian ketenagalistrikan, bagian lingkungan hidup, bagian agraria/ pertanahan, dan tata ruang, dan bagian transportasi dan logistik.

"Susunan ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan area industri," ucap Tri Supondy.

"Operasional DKIN ini bakal didukung oleh satu sekretariat nan dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di Kementerian Perindustrian untuk memastikan sinkronnya tugas Kementerian Perindustrian dengan peran DKIN," kata Tri Supondy.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

[Gambas:Instagram]

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Panglima militer Uganda sekaligus putra dari presiden negara tersebut secara mendadak memerintahkan penutupan paksa dua media terkemuka di negaranya pada Minggu, (28/6/2026). Langkah otoriter ini diambil setelah jenderal bintang empat tersebut secara terbuka mendeklarasikan di hadapan publik bahwa dirinya sama sekali tidak memercayai prinsip kebebasan pers.

Mengutip laporan CNN International, Senin (29/6/2026), Panglima militer Muhoozi Kainerugaba menegaskan bahwa harian Daily Monitor, surat berita independen terbesar di Uganda, serta saluran NTV Uganda selaku salah satu stasiun siaran swasta terbesar di negara itu tidak bakal diizinkan untuk beraksi kembali tanpa izin tertulis dari dirinya.

Menyusul pengumuman tersebut, personel bersenjata militer langsung dikerahkan untuk mengepung dan menduduki gedung perkantoran kedua media itu di ibu kota Kampala, serta melarang para staf dan wartawan untuk keluar alias masuk dari premis perusahaan.

"Di Uganda, saya tidak percaya pada pers nan bebas! Pers semestinya dipandu oleh kader-kader revolusi," tulis Kainerugaba dalam serangkaian pernyataan kontroversial di platform X.

Aksi pembungkaman ini langsung membikin stasiun televisi NTV Uganda beserta seluruh jaringan radio komersial milik induk perusahaan meninggal total sejak Minggu pagi, meskipun sang panglima militer sama sekali tidak memberikan argumen spesifik mengenai dasar norma penutupan tersebut.

Baik ahli bicara pemerintah Uganda Alan Kasujja maupun Direktur Utama jaringan media tersebut, Susan Nsibirwa, kompak memilih tutup mulut dan menolak memberikan komentar segera atas tindakan sepihak militer.

Sebagai informasi, kedua media nan dibekukan ini berada di bawah naungan Nation Media Group (NMG), sebuah konglomerasi media raksasa lintas negara nan berpusat di Kenya dan terdaftar resmi di bursa pengaruh Nairobi. Sosok Kainerugaba sendiri selama ini memang kerap memicu kontroversi dunia melalui unggahan media sosialnya, termasuk melayangkan ancaman balasan meninggal berupa pemenggalan kepala terhadap tokoh oposisi utama Uganda, Bobi Wine.

Kainerugaba saat ini digadang-gadang sebagai calon kuat nan bakal mewarisi takhta kekuasaan dari ayahnya, Presiden Yoweri Museveni, nan tercatat telah mencengkeram kekuasaan dan memerintah Uganda dengan tangan besi sejak tahun 1986 silam.

Rekam jejak pembungkaman terhadap harian Daily Monitor ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi, di mana pada 2013 lampau rezim pemerintahan Museveni juga pernah menutup paksa surat kabar independen tersebut selama 10 hari berturut-turut lantaran berani memuat laporan investigasi sensitif mengenai rencana suksesi kepresidenan.

(tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangani komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara. Lahan tersebut nantinya bakal dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.

Maruarar mengatakan, hibah tersebut menjadi terobosan krusial mengingat pembangunan rusun subsidi selama beberapa tahun terakhir tetap sangat minim.

"Hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara. Diharapkan ini menjadi terobosan besar lantaran dari info nan ada, 5 tahun terakhir ini untuk rumah susun subsidi pembiayaan keuangannya hanya (untuk) 140 unit," kata Maruarar dalam aktivitas Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk Kepada Negara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, lahan Meikarta nan dihibahkan kepada negara mempunyai luas sekitar 30 hektare. Dari kreasi nan telah disiapkan, area tersebut bakal dibangun rumah susun dengan beragam tipe, mulai dari satu kamar, dua bilik hingga tiga kamar.

Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan unit dengan luas 45 meter persegi agar lebih layak dihuni keluarga.

"Dari kreasi nan dipersiapkan bersama, dari sekitar 30 hektare ini, ada 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Pak Menteri Keuangan memberikan perhatian unik agar lebih besar bagi nan sudah berfamili dan manusiawi. Kita menggunakan juga satu model nan 45 meter," ujarnya.

Maruarar memastikan proses hibah lahan tersebut telah melalui beragam tahapan, termasuk pengawasan oleh Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lahan tersebut telah dinyatakan bersih dari persoalan hukum.

"Lahan nan ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan juga tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung, juga dari Kepala BPKP, juga dikonsultasikan kepada KPK. Saya 4 bulan lampau datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ucap dia.

Selanjutnya, lahan tersebut bakal diproses untuk diserahkan kepada negara sebelum kemudian dikelola melalui Danantara, guna mendukung pembangunan hunian.

"Jadi kira-kira seperti itu gimana kita sesama Kabinet Merah Putih sebagai anak buah Presiden, ini lintas sektoral bekerjasama, kita kompak untuk menyelesaikan masalah ini, agar ada kepastian kepada rakyat nan membeli, kepada perbankan nan membiayai, kepada developer dan kontraktor nan membangun, dan juga kepada Bupati Bekasi dan juga Pemda Jawa Barat nan kelak bakal membantu proses pengurusan izinnya," kata Maruarar.

Maruarar berambisi pemasaran alias janji pembelian rusun subsidi di area tersebut sudah dapat dimulai pada tahun ini.

"Kita berambisi tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berupaya gimana para konsumen sudah bisa memesan," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan kediaman vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah nan tetap mencapai 9,64 juta unit berasas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar pemanfaatan lahan di area perkotaan lebih efisien.

"Backlog kepemilikan rumah tetap menjadi masalah utama. Secara nasional, kepemilikan rumah nan backlog itu 9,64 juta unit, Susenas 2023, itu info nan kita pakai," terang dia.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di area perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh karena itu, penyediaan perumahan di area perkotaan diarahkan melalui pembangunan kediaman vertikal. Ini juga merupakan pengarahan Presiden Prabowo agar tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak dipakai untuk perumahan, jadinya ke atas," sambungnya.

Selain proyek di Meikarta, Maruarar juga mengungkapkan pemerintah bakal segera memulai pembangunan rumah susun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di area Kiaracondong.

"Saya juga lapor Pak Rosan, minggu depan saya dan Pak Doni Oskaria sudah bakal mulai membangun di tanah PT Kereta Api Indonesia, di Kiaracondong ya untuk rumah susun ke atas Pak," pungkasnya.

(wur/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi mengumumkan diturunkannya nilai gas unik industri. Kata Bahlil, langkah itu merupakan pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto merespons langkah pemerintah itu sebagai langkah sigap nan jadi angin segar bagi industri keramik nasional. Terutama di saat industri sebelumnya tengah mengalami tekanan akibat melonjaknya biaya energi.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah juga bakal meningkatkan alokasi untuk segmen HGBT.

"Keputusan pemerintah menurunkan nilai regasifikasi LNG menjadi US$13 per MMBtu serta meningkatkan alokasi HGBT menjadi 50% dapat menghidupkan kembali optimisme pelaku industri untuk meningkatkan kapabilitas produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional," kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

"Kebijakan tersebut memberi kepastian bagi bumi upaya di tengah tantangan industri nan cukup berat dalam beberapa tahun terakhir," tambahnya.

Edy mengatakan, kebijakan ini bisa mengurangi tekanan biaya daya nan selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar industri keramik nasional. Menurutnya, biaya daya gas tercatat mencapai sekitar 50% dari total biaya produksi keramik.

"Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, rata-rata biaya gas industri keramik diperkirakan turun menjadi sekitar US$9,5-10 per MMBTU, alias setara sekitar 38%-40% dari total biaya produksi," ujarnya.

"Penurunan biaya ini krusial lantaran dapat membantu industri menjaga keberlanjutan operasional sekaligus menekan akibat pengurangan tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK)," ucap Edy.

Ke depan, sambungnya, pemerintah diharap dapat meningkatkan kembali porsi alokasi HGBT menjadi sekitar 70%-80%, seperti nan pernah diterapkan sebelumnya.

"Langkah itu krusial untuk memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari China dan India," cetusnya.

"Selain berpotensi menyelamatkan industri dari ancaman PHK, ASAKI menilai kebijakan ini juga bakal memberikan pengaruh berganda alias multiplier effect bagi perekonomian," tambah Edy.

Lapangan Kerja Baru Bagi 6.000 Orang

Edy optimistis, dengan langkah terbaru dari pemerintah ini, industri keramik nasional optimistis dapat melanjutkan rencana ekspansi pada periode 2025-2029.

Rencana tersebut mencakup tambahan kapabilitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, nilai investasi mencapai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru

"Pelaku industri berambisi kebijakan daya nan lebih kompetitif dapat menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat posisi industri keramik Indonesia di pasar domestik maupun internasional," ucapnya.

"Kami menyampaikan apresiasi nan setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas perhatian dan langkah sigap nan telah diambil. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi bumi usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Foto/Mei Sada Sirait

Pemerintah resmi meluncurkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto/SindoNews

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Foto/Mei Sada Sirait

Wamensetneg Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah resmi meluncurkan logo HUT ke-81 RI. Foto/SIndoNews

Tim pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengatakan, pihaknya bakal menghadirkan sejumlah bukti dalam sidang praperadilan penangkapan kliennya itu. Foto/SIndoNews

Pemrakarsa 98 Resolution Network Wignyo Prasetyo menyebut korupsi MBG masuk kategori kejahatan luar biasa. Foto/istimewa

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan investigasi menyeluruh atas kegagalan Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 / Foto: Ilustrasi AI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan para pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mendapatkan angsuran upaya rakyat (KUR) untuk kemudahan upaya bagi UMKM.

Airlangga mengatakan UMKM nan mendapatkan KUR mencapai Rp300 triliun, dengan realisasi per 28 Juni 2026 mencapai Rp147,7 triliun alias sekitar 50,83% dari target.

"UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) nan besarnya nyaris Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai nyaris 50,83%," kata Airlangga dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Smesco, Senin (29/6/2026).

Capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

"Kami terus memperluas instrumen pembiayaan nan dapat dimanfaatkan pelaku usaha," jelas Airlangga.

Selain KUR, pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, angsuran industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun.

Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembaharuan rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman merespons keluhan peternak ayam nan menyebut anjloknya nilai ayam hidup (live bird) saat ini tidak hanya dipicu kelebihan pasokan (oversupply), tetapi juga tingginya biaya produksi akibat kenaikan nilai bahan baku pakan impor.

Amran menegaskan, pemerintah telah menyiapkan intervensi melalui program subsidi jagung SPHP bagi peternak. Menurutnya, jagung nan menjadi salah satu bahan utama pakan telah diserap pemerintah saat musim panen dengan nilai nan menguntungkan petani, kemudian disalurkan kembali kepada peternak ketika pasokan dibutuhkan.

"Kalau pakan kita sudah subsidi jagung, ada jagung kita 200 ribu ton sudah subsidi jagung SPHP, kita kasih dengan nilai nan baik untuk peternak. Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli kumpul-kumpul jagung agar petani berproduksi dengan baik, kita beri nilai nan baik ialah Rp5.500 per kg, kemudian kita simpan," kata Amran saat ditemui di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, ini langsung kita supply. Oke," sambungnya.

Jawaban itu disampaikan Amran saat menanggapi keluhan peternak, nan menyebut persoalan di industri unggas bukan hanya disebabkan oleh oversupply, melainkan juga membengkaknya biaya produksi akibat kenaikan nilai bahan baku impor.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) Kusnan mengatakan, nilai ayam hidup di beragam sentra produksi nasional saat ini hanya berkisar Rp15.000-Rp17.000 per kilogram (kg), sementara biaya pokok produksi (HPP) peternak telah mencapai sekitar Rp22.000 per kg.

Di sisi lain, nilai pakan sebagai komponen biaya terbesar terus meningkat menjadi Rp8.600-Rp9.500 per kg alias naik sekitar Rp1.000 per kg dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membikin peternak menanggung kerugian sekitar Rp5.000-Rp7.000 per kg ayam nan dijual.

Menurut Kusnan, kondisi ini merupakan kejadian cost-price squeeze, ketika biaya produksi terus meningkat sementara nilai jual justru turun.

"Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis nilai ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin upaya akibat nilai jual nan turun berbarengan dengan kenaikan biaya pakan nan tidak terkendali," ujar Kusnan.

Permindo juga menilai rendahnya nilai ayam merupakan akumulasi beragam persoalan struktural, mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri, hingga praktik panic selling nan memperlemah posisi tawar peternak.

Karena itu, Permindo meminta pemerintah segera melakukan langkah korektif, antara lain mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan akomodasi pembiayaan bagi industri pakan, membentuk buffer stock bahan baku nasional, serta memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas ketika nilai jatuh di bawah HPP.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman merespons keluhan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), nan menyebut beras dari wilayah susah terjual. Menurutnya, kondisi tersebut justru merupakan akibat dari melimpahnya pasokan beras di dalam negeri.

Saat dimintai tanggapan mengenai keluhan pedagang nan menyebut penurunan daya beli membikin beras dari wilayah susah laku, Amran membantah dugaan tersebut.

"Ini terbalik. Beras susah masuk, kira-kira lantaran apa?" kata Amran kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini stok beras dalam kondisi berlimpah lantaran produksi meningkat seiring naiknya penyaluran pupuk.

"Overstock (over supply). Itu lantaran overstock dan kami baca produksi, tahu nggak pupuk itu jumlahnya naik 30 persen," ujarnya.

Amran mengatakan, kenaikan pengedaran pupuk secara otomatis mendorong peningkatan produksi beras. Akibatnya, pasokan melimpah dan stok dari wilayah menjadi lebih susah masuk ke pasar.

"Pupuk naik 30 persen, pengedaran berfaedah naik nggak produksi? Naik kan. Kira-kira jika naik produksi gimana? Kalau melimpah gimana? Kelebihan pasokan. Kalau kelebihan stok dari desa gimana? Sulit masuk ke pasar. Sudah," sebut dia.

Sebelumnya, pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengeluhkan lesunya perdagangan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di PIBC, aktivitas pasar tampak lebih lengang dari biasanya. Truk pengangkut beras berkurang, sejumlah kuli panggul terlihat menganggur, sementara penyimpanan pedagang tetap dipenuhi stok beras.

Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KOPIC) Dedy menilai salah satu penyebab sepinya pasar adalah melemahnya permintaan di tingkat hilir, mulai dari pasar tradisional hingga rumah makan.

"Kemungkinan di pasar tradisional pun mengalami daya beli nan juga berkurang, otomatis permintaannya ke pasar induk juga berkurang. Kan seperti itu," kata Dedy kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, berkurangnya permintaan di tingkat konsumen memicu pengaruh domino hingga ke wilayah penghasil beras.

"Jadi kita pun permintaan ke daerahnya juga berkurang. Jadi di wilayah rugi gitu ya, domino efeknya ya. Saya rasa begitu," ujarnya.

Dedy mengatakan, sebagian beras nan dikirim dari wilayah apalagi kudu menginap di PIBC lantaran belum mendapat pembeli.

"Bahkan sudah beberapa hari ada juga beras dari wilayah suplai ke sini tuh untuk lakunya saja agak sulit. Mereka kudu berjuang kembali di besok harinya, jadi terpaksa kudu menginap tuh peralatan dari daerah," tuturnya.

Meski demikian, dia memastikan stok beras di PIBC tetap aman. Bahkan, melimpahnya pasokan membikin nilai beras condong melemah.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pembangunan prasarana pipa transmisi gas bumi guna menyambungkan jaringan daya di Pulau Jawa hingga Aceh. Proyek pipa transmisi gas Dumai - Sei Mangke (Dusem) ditujukan untuk meningkatkan prasarana pengedaran gas bumi untuk beragam sektor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang konsentrasi menuntaskan pembangunan ruas pipa Dumai-Sei Mangkei sebagai jalur penghubung utama. Ia menegaskan penyatuan jalur transmisi ini sangat krusial untuk memastikan kesiapan daya bagi industri di tengah kondisi surplus gas nan dialami Indonesia.

"Lagi dibangun sekarang. Kan sebagian sudah jadi. Sebagiannya 2027. Dan sekarang kan Dumai-Sei Mangke juga kita lagi bangun. Makanya pipanya itu kita bangun antara Dumai-Sei Mangke, Sumatra ke Jawa. Jawa dan Sumatra," ujarnya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pemerintah juga meningkatkan kapabilitas pada jalur pipa nan sudah ada. Langkah tersebut diambil agar volume penyaluran gas antar-pulau dapat dilakukan saat salah satu wilayah mengalami kelebihan produksi.

"Tadinya sudah ada tapi size-nya nan kita perbesar. Supaya apa? Kalau terjadi surplus gas di Sumatra bisa kita alihkan ke Jawa. Kalau surplus di Jawa Timur bisa kita alihkan ke Jawa Barat. Kira-kira begitu ya," katanya.

Integrasi prasarana pipa gas ini diproyeksikan bakal tuntas sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang. Dengan tersambungnya jalur dari Sumatra hingga Jawa, pemerintah berambisi hambatan pengedaran gas industri dapat teratasi sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Konektivitas pipa gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat juga lagi dibangun sekarang," tandasnya.

Asal tahu saja, sebagai bagian dari proyek ini, pipa transmisi ruas Cirebon-Semarang tahap 1 (Cisem-1) telah rampung pada 2023 dan saat ini telah mengalirkan gas ke Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya, pipa Cisem-2 juga resmi beraksi baru-baru ini dan bakal menyalurkan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

Adapun, dengan diselesaikannya pembangunan pipa tersebut, termasuk pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem), jaringan ini nantinya bakal menyalurkan salah satu potensi pasokan gas dari Blok Andaman nan mempunyai persediaan cukup besar melalui pipa transmisi tersebut.

Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, total anggaran nan bakal dipakai untuk pembuatan pipa gas Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp 6,6 triliun, dan bakal menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh untuk dimanfaatkan di Jawa dan Sumatra.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya belum mendapatkan surat dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengenai dengan usulan penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Dia pun memahami perihal usulan Said tersebut dan berjanji bakal mengkaji lebih lanjut perihal penerapan pajak biaya agunan hari tua di negara lain.

"Belum, kelak kita lihat. Kita bakal juga bandingkan dengan best practice bumi seperti apa. Jadi bisa dikasih bisa nggak tergantung hasil ini kita. Tapi lah hanya sih untuk fairness semuanya bakal bayar," papar Purbaya, selepas rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (29/6/2026).

Purbaya menegaskan pihaknya juga bakal mempertimbangkan aspek keadilan dalam menyusun kebijakan perpajakan tersebut. Menurutnya, jangan sampai relaksasi pajak justru lebih banyak dinikmati golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. Dia berjanji bakal melakukan investigasi mendalam.

"Dan kita bakal cek, itu kan sampe Rp 50 juta ya 0%, kita bakal lihat nan bayar diatas Rp 50 juta berapa sih. Jangan-jangan kelak saya kasih untuk orang nan kaya aja. Jadi saya bakal investigasi," katanya.

Purbaya menegaskan kembali bahwa Kementerian Keuangan bakal berhati-hati mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan manfaat.

"Jangan sampai saya pangkas nan dapat nan untung orang kaya," tegas Purbaya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal sebelumnya menegaskan dirinya bakal menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan lebih lanjut perihal pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) nan dikenakan PPh pasal 21 nan berkarakter final.

"Saya bakal kirim surat ke Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk meninjau ulang sebaiknya pajak Jaminan Hari Tua alias JHT dihapus," katanya dalam konvensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Tidak hanya pajak pencairan JHT, tetapi dia juga meminta pajak di dalam Tunjangan Hari Raya (THR) juga dihapuskan. Menurutnya, tidak setara jika, tenaga kerja nan setiap gajinya dipotong setiap bulan kudu kembali menerima pemotongan untuk pesangon hari tuanya.

"Pada waktu pekerja pekerja alias tenaga kerja menerima bayaran katakan Rp 5 juta, itu sudah dipotong pajak. Jadi ketika saya menerima bayaran Rp 5 juta, bayaran saya sudah dipotong setelah dipotong pajak bayaran saya, saya bayarin untuk JHT. Nah, kenapa kudu dipajakin lagi, kan sudah dipotong," papar Said.

"Masak negara bertindak tidak setara buat rakyatnya, apalagi JHT dipotong bisa sampai 15%. Itu kan ngawur," sambung Said.

Dia merasa tidak setara ketika perusahaan raksasa diberikan pemaafan pajak ataupun tax holiday, tetapi JHT pekerja malah dipajaki. Menurutnya, berasas info nan diterima KSPI, jika pekerja menerima JHT Rp 50 juta, potongan pajaknya misalnya mencapai 15%, maka itu setara dengan potongan Rp 7 - Rp 8 juta.

"Perusahaan raksasa dikasih tax amnesty, dikasih tax holiday, kita setuju dalam kondisi sekarang, tetapi pekerja juga kudu dipikirkan dong," ujarnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) 2026, Senin (29/6/2026). Ada 150 ribu peserta nan bakal diterima dalam program ini.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kemauan pemerintah bahwa lulusan kuliah bisa langsung bekerja dan mendapatkan gaji. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Program Magan Nasional.

Teddy menjelaskan melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan penghasilan sekitar Rp3,5-6 juta perbulan tergantung bayaran minimum Kabupaten/Kota tempat dia bekerja.

"(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor alias pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari pekerjaan dan kerabat kita dari difabel," kata Teddy, mengutip keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Pada tahun 2025, PNM telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang nan tersebar di beberapa perusahaan di Tanah Air. "Tahun ini naik menjadi 150.000 peserta, bakal bekerja disekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta," tulisnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan program pada tahun pertama menunjukkan capaian nan baik. Dari 100 ribu peserta nan mengikuti program, sekitar 30% alias sekitar 30 ribu peserta sukses direkrut sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu 30% lainnya sedang menunggu panggilan kerja dalam 2 sampai 3 bulan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa nan lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," tuturnya.

Dengan ekspansi jumlah peserta dan perusahaan mitra pada tahun ini, Program Magang Nasional diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda, memperkuat keahlian sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi Indonesia nan lebih siap menghadapi kebutuhan bumi industri.

(emy/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia bakal menerbitkan surat utang berdenominasi Yuan, di pasar domestik, alias nan dikenal sebagai Panda Bond perdana. Panda Bond ditargetkan dapat meraup biaya sekitar USD 1 miliar, alias setara dengan 7 hingga 7,5 miliar Yuan. Surat utang ini semula bakal diluncurkan antara akhir Juni alias awal Juli 2026, tetapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut publikasi itu ditunda, lantaran sejumlah bank dan manajer investasi besar di China meminta tambahan waktu untuk mengikuti proses publikasi Panda Bond. Menurut Purbaya, ini merupakan awal nan bagus dan berfaedah banyaknya minat penanammodal China terhadap Panda Bond Indonesia.

Lalu, apa itu Panda Bond? Apa nan membuatnya spesial sehingga RI mau terbitkan Panda Bond? Simak paparan Crysania Suhartanto, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 29/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pemerintah mengalihkan alokasi batu bara nan sedianya untuk ekspor namun dialihkan untuk domestik. Hal ini demi listrik tetap menyala imbas kurangnya stok batu bara.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau kesiapan stok batu bara agar pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menegaskan pemerintah telah mengalihkan sejumlah muatan kapal pengangkut batu bara agar mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik terlebih dulu sebelum melakukan pengiriman ke luar negeri.

"Saya katakan bahwa ada beberapa kapal (batu bara) nan harusnya kita ekspor, kita prioritaskan dulu dalam negeri. Itu maksudnya ya,"ujarnya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sebelumnya, Bahlil sempat mengakui bahwa pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara untuk memastikan pasokan bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman.

Langkah itu diambil setelah pasokan batu bara untuk pembangkit mengalami hambatan nan menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia sempat mengalami pemadaman listrik bergilir. Adapun penghentian ekspor dilakukan untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dapat terpenuhi.

Semula, Bahlil menceritakan bahwa pihaknya melakukan rapat berbareng Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Tedy Indrajaya dan juga PLN.

"Kita bedah, apa masalah nan sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" ujar Bahlil beberapa waktu lalu.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) maupun swasta mencapai 154 juta ton per tahun. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri ditetapkan sebesar 180 juta ton.

"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160-170 juta ton, dan nan sudah perjanjian 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara lenyap di bulan 6, ini pengetahuan abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berati ada sesuatu," terang Bahlil.

Setelah dilakukan pengecekan, Bahlil mengungkapkan bahwa persoalannya terletak pada spesifikasi batu bara. Pembangkit listrik memerlukan batu bara berkalori menengah dengan nilai di atas 5.000 kkal.

"Ini lah nan dibutuhkan, jika pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya Anda perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, lantaran seperti itu maka atas pengarahan bapak Presiden tidak mau kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa nan kudu ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri dulu," tegas Bahlil.

Saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer nan melibatkan BPKP, Irjen ESDM, PLN dan Dirjen Minerba. "Pengadaannya kudu transparan dan saya minta abdi negara penegak norma awasi agar jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkenalkan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menjadi Compressed Natural Gas (CNG) 3 kg. Tabung CNG itu dinamakan "CNG Merah Putih" untuk bisa memanfaatkan sumber dalam negeri dan menekan ketergantungan terhadap LPG nan tetap didominasi produk impor.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses belasan unit prototype tabung CNG untuk memasuki tahap uji coba. Targetnya, CNG tabung 3 kg dapat diimplementasikan dan diedarkan kepada masyarakat luas pada tahun 2026 ini.

"Oh, Pak Menteri kan mengumumkan kemarin tabung Merah Putih. Jadi bulan Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji itu. Belasan lah mungkin sekitar 15 (tabung). Satu tahap lagi sudah bisa di-implement, di-edarkan tahun ini," kata Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Berbeda dengan tabung LPG konvensional, CNG Merah Putih menggunakan teknologi tabung Tipe 4 nan berbahan material komposit. Penggunaan teknologi itu dinilai memberikan kelebihan dari sisi beban lantaran bobotnya nan jauh lebih ringan, sehingga memudahkan penggunaan di tingkat rumah tangga.

"Jadi ini saya mau jelaskan sekali lagi ya bahwa material tabung ini itu sudah sampai ke jenis 4. Tipe 1 semua logam, jenis 2 sudah mulai ada campuran nan meringankan sampai dengan jenis 3 tapi tetap berat (bobotnya). Oleh lantaran itu kita kudu membikin nan lebih ringan agar emak-emak kelak nggak merasa oh ini kok penggantinya berat, enggak," kata Laode.

Untuk tahap awal, pemerintah melakukan pengadaan tabung berteknologi tinggi tersebut melalui skema impor dari China. Pihaknya bakal melakukan serangkaian pengetesan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), terutama menyangkut aspek keselamatan pada bagian katup (valve) serta ketahanan tabung terhadap tekanan gas.

"Saat ini dari China aja. Kita uji di Lemigas, kan dia kan kudu ada uji tekanan, dan seperti itu nan paling krusial safety dari valve dan tabungnya seperti apa. Kan di China itu penggabungan antara tabung sama valve-nya," lanjutnya.

Harga jual CNG Merah Putih bakal dipatok setara dengan nilai LPG bersubsidi saat ini guna menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Melalui simulasi tersebut, penggunaan gas bumi domestik tersebut diyakini bisa memangkas beban subsidi daya secara signifikan.

"Sama dengan harganya sama. Sekarang simulasinya tetap disamakan, dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30%. Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," ungkap Laode.

Implementasi CNG 3 kg nantinya bakal dilakukan secara berjenjang dengan memprioritaskan kota-kota besar di Pulau Jawa nan telah mempunyai jaringan prasarana pipa gas memadai. Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk menjamin kesiapan alokasi gas guna mendukung kelancaran program konversi daya tersebut.

"Iya, kita prioritaskan dulu nan dari pipa lah. Makanya uji cobanya kan Pak Menteri sudah sampaikan di kota-kota besar di Pulau Jawa dulu nan memang jalur gas dari pipanya lebih banyak. Kita sudah telaah sama SKK Migas once itu jalan kelak gasnya bisa tersedia," pungkasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasukan keamanan Pakistan meluncurkan operasi darat dan serangan udara presisi di sepanjang perbatasan Pakistan-Afganistan nan menewaskan sedikitnya 29 milisi bersenjata pada hari Minggu. Operasi militer berskala besar ini digelar sebagai respons langsung atas serangkaian tindakan teror mematikan nan mengguncang beragam wilayah di negara tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Mengutip laporan Al Jazeera, senin (29/6/2026), Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengonfirmasi bahwa jet tempur militer mereka sukses menghancurkan tiga sasaran utama golongan bersenjata di provinsi Paktia, Paktika, dan Kunar nan terletak di wilayah timur Afganistan. Operasi udara unik ini membidik langsung jaringan persembunyian serta tempat perlindungan kondusif bagi golongan militan Taliban Pakistan (TTP) dan sekutunya.

"Tiga sasaran di Paktia, Paktika, dan Kunar sukses dihancurkan selama serangan presisi," ungkap Tarar melalui akun media sosial X miliknya.

Namun, jalannya operasi militer ini langsung memicu protes keras dari pihak Kabul, di mana Wakil Juru Bicara Pemerintah Taliban Afganistan Hamdullah Fitrat mengeklaim bahwa serangan udara Pakistan tersebut telah menewaskan sedikitnya 36 penduduk sipil dan melukai 163 orang lainnya.

Agresi lintas pemisah ini meletus tepat satu hari setelah golongan gerilyawan bersenjata senapan dan bahan peledak menyerang markas regional pasukan paramiliter Rangers di kota pelabuhan Karachi pada hari Sabtu, nan menewaskan tiga tentara.

Dalam kejadian berdarah di Karachi tersebut, pasukan keamanan setempat sukses menembak meninggal tiga pelaku di tempat dan menangkap satu penyerang lainnya nan terluka parah, di mana militer Pakistan mengidentifikasi tawanan tersebut sebagai penduduk negara Afganistan.

Kelompok Jamaat-ul-Ahrar nan merupakan faksi pecahan dari Taliban Pakistan langsung mengeklaim bertanggung jawab penuh atas serangan di pangkalan militer tersebut pada Sabtu malam.

Ketegangan Diplomatik Dua Negara Tetangga

Eskalasi militer terbaru ini diprediksi bakal semakin memperkeruh hubungan diplomatik nan sudah sangat tegang antara pihak Islamabad dan Kabul. Serangan udara dan operasi darat pada hari Minggu kemarin terjadi kurang dari tiga minggu setelah militer Pakistan melakukan tindakan serupa, sekaligus mengakhiri masa tenang singkat selama satu bulan pasca-perang terbuka di antara kedua negara bertetangga tersebut.

Hubungan kedua negara nan awalnya berkawan ini terus memburuk dan terjebak dalam tindakan saling balas serangan militer secara fatal sejak bulan Februari lalu, nan telah menewaskan ratusan orang di wilayah perbatasan setelah Afganistan meluncurkan serangan jawaban ke wilayah teritorial Pakistan.

Upaya internasional untuk mendamaikan kedua belah pihak pun kerap menemui jalan buntu dan kandas total untuk mengamankan draf gencatan senjata nan permanen.

Pemerintah China sebenarnya sempat bertindak sebagai mediator dengan menjamu perwakilan kedua negara pada bulan April lalu, di mana Beijing menyatakan bahwa Pakistan dan Afganistan telah sepakat untuk menahan diri dan mencari solusi damai.

Kendati demikian, Pakistan tetap konsisten menuduh rezim Taliban Afganistan sengaja menyembunyikan para milisi TTP nan kerap melancarkan tindakan teror mematikan di dalam negerinya, sebuah tuduhan serius nan hingga sekarang terus dibantah keras oleh pihak otoritas Kabul.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap mengkaji usulan mengenai pengedaran minyak goreng rakyat merek Minyakita nan sepenuhnya bakal ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menganggap keputusan tersebut tidak bisa diambil secara terburu-buru lantaran menyangkut sistem pengedaran nan melibatkan pelaku upaya swasta.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra menyampaikan, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk BUMN saat ini telah mencapai 50,49%. Sejauh ini, pengedaran Minyakita tetap dilakukan berbareng pelaku upaya swasta.

"Apabila kita memandang pada diagram realisasi DMO secara bulanan nan dilaksanakan oleh eksportir alias pelaku upaya eksportir, ini tercatat per tanggal dari periode 1 sampai dengan 26 Juni (2026) ini tercatat realisasi DMO-nya sebesar 76 ribuan ton," ungkap Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (29/6/2026).

Di samping itu, Kemendag mencermati adanya jumlah kota/kabupaten nan mengalami kenaikan nilai minyak goreng dari 166 kota/kabupaten menjadi 170 kota/kabupaten. Dari situ, Kemendag segera berkoordinasi dengan BUMN pangan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pasokan minyak goreng ke wilayah-wilayah nan sedang mengalami kenaikan nilai tersebut.

Terlepas dari itu, nilai rata-rata Minyakita secara nasional tetap berada di kisaran Rp 15.877 per liter. Keberadaan Minyakita berfaedah sebagai penyeimbang alias penjaga di tengah perubahan nilai crude palm oil (CPO) dunia.

Mengenai usulan agar 100% DMO Minyakita disalurkan melalui BUMN, Nawandaru menegaskan bahwa pihaknya tetap menyusun kajian nan komprehensif. Menurut dia, keputusan mengenai besaran porsi DMO Minyakita, baik itu 60%, 70%, maupun 100% kudu melalui pembahasan teknis hingga rapat koordinasi tingkat menteri lantaran menyangkut kebijakan strategis nasional.

Nawandaru melanjutkan, langkah penuh kehati-hatian tentu diperlukan mengingat skema DMO berbeda dengan subsidi pemerintah. Dalam perihal ini, program DMO Minyakita tidak menggunakan APBN, melainkan berbentuk tanggungjawab produsen minyak goreng swasta kepada masyarakat melalui sistem business to business (B2B).

"Nah, inilah nan kami kudu termati beda mekanismenya antara subsidi. Kalau subsidi bisa kita alihkan langsung kuasa pemerintah mungkin bisa, tapi lantaran sifatnya adalah kontribusi dan ini adalah B2B sifatnya, ini kami perlu putuskan dalam koridor rakortas," kata dia.

Sebelumnya, Kemendag pernah menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food dalam proses pendistribusian Minyakita. Saat ini, porsi pengedaran Minyakita melalui BUMN tetap sekitar 35%. Namun, pemerintah membuka kesempatan untuk meningkatkan porsi pengedaran tersebut menjadi di atas 50% sebagai tahap awal sebelum mempertimbangkan skema pengedaran nan lebih besar.

Pemerintah menilai, pengedaran Minyakita melalui Bulog dan ID Food relatif lebih mudah diawasi mengingat kedua BUMN tersebut menunjuk langsung pengecer di pasar. Dengan sistem tadi, pengecer nan menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat langsung dicoret dari daftar penyalur produk tersebut.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima permintaan resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai anggaran membangun perlintasan kereta sebesar Rp 4 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (29/6/2026).

"Sampai sekarang belum ada pengusulan dari kementerian perhubungan ke kami. Kalau ada kami follow up segera," ujar Purbaya.

Purbaya dalam rapat tersbeut mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran Rp4 triliun tersebut adalah untuk 2027. Namun, jika butuh percepatan bakal ditindaklanjuti dengan segera.

"Tahun depan itu (anggaran). Tapi jika misal dipercepat saya bakal percepat tapi saya belum dapat keputusan nan jelas dari perhubungan," ucapnya.

"Tahun bakal kita anggarkan tapi belum tau berapa nan diusulkan. Tapi saya bakal buat ini prioritas," sambung Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan perbaikan lintasan kereta, hingga membangun pos penjagaan hingga flyover pada perlintasan sebidang jalur kereta api. Ada 1.800 titik nan diperbaiki di wilayah pulau Jawa.

"Saya sudah perintahkan kita bakal perbaiki semua lintasan tersebut apakah dengan dilakukan pos jaga alias flyover. Nanti pelaksana kita tunjuk. Kita perhitungkan nyaris Rp 4 triliun demi keselamatan," kata Prabowo kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menjajaki kesempatan ekspor beras ke Singapura seiring melimpahnya stok beras nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, Indonesia menawarkan ekspor minimal 10.000 ton beras ke Negeri Singa tersebut sebagai bagian dari penguatan kerjasama pangan kedua negara.

Amran mengatakan, usulan tersebut disampaikan langsung saat menerima kunjungan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu Hai Yien, di kantornya, Jakarta.

"Kita kehadiran tamu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup dari Singapura hari ini. Kita membangun kerja sama nan baik, dan insyaallah kami tadi sudah mengusulkan ekspor beras 10.000 ton minimal," kata Amran dalam konvensi pers, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup beras, tetapi juga komoditas pangan lain seperti telur dan daging ayam. Selain itu, kedua negara juga membahas peningkatan kerja sama pertukaran teknologi pertanian hingga ekspor minyak sawit.

"Kemudian juga telur dengan daging ayam dari Indonesia kita tingkatkan. Jadi kerja sama ini kita tingkatkan. Tukar-menukar teknologi, itu nan kita minta tadi. Juga palm oil, ekspor kita, jadi kita kolaborasi," ujarnya.

Amran menyebut rencana ekspor beras didorong oleh kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut apalagi telah melampaui kapabilitas penyimpanan nan dimiliki pemerintah.

"Ini kerja sama kita tingkatkan dan saling menguntungkan, lantaran stok kita ada 5,1 juta ton hari ini. Di mana penyimpanan kita penuh, kapabilitas penyimpanan hanya 3 juta ton, kita sewa penyimpanan 2 juta ton. Kita bakal insyaallah ekspor minimal 10.000 ton ke Singapura," ujarnya.

Ia mengatakan, Singapura juga menunjukkan minat untuk memperkuat kerja sama di sektor pangan. Tak hanya beras, negara itu disebut memerlukan pasokan telur, daging ayam, hingga kelapa dari Indonesia.

"Kita tingkatkan, kelak kita obrolan detail. Tapi nan jelas kerabat kita dari Singapura sangat menginginkan kerjasama diperkuat, khususnya mereka butuh pangan, telur, ayam, beras, kelapa dan lain-lain. Kita kelak support dari Indonesia," ucap dia.

Saat ditanya apakah Singapura sudah memastikan bakal membeli 10.000 ton beras dari Indonesia, Amran mengatakan pembahasan teknis tetap bakal ditindaklanjuti. Sementara untuk volume ekspor ayam dan telur, dia belum mengungkapkan rinciannya.

"Iya tunggu saja kelak kita ini di-follow up. Itu kawan saya, sahabat saya, beliau saya ketemu 2 tahun lalu. Tahun lampau saya ketemu obrolan tentang rencana ekspor ini," sebutnya.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan ekspor beras ke Singapura bukanlah perihal baru bagi Indonesia. Menurutnya, pengiriman beras ke negara tetangga sudah beberapa kali dilakukan.

"Bukan (yang pertama), sering, Malaysia dan Singapura kan dekat," kata Amran

Ia menjelaskan skema ekspor nan tengah dijajaki bukan dilakukan antara pemerintah (government to government/GtoG), melainkan melalui kerja sama bisnis.

"Iya swasta. (Stok beras kita) kan ini dari BUMN (Bulog). Ini rencana dari BUMN ke swasta private sector," jelasnya.

Ketika ditanya apakah ekspor tersebut bisa direalisasikan tahun ini, Amran menjawab singkat, "Iya, mudah-mudahan."

Sementara itu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu Hai Yien mengaku terkesan dengan perkembangan sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, peningkatan produktivitas nan dicapai Indonesia membuka kesempatan kerja sama nan lebih besar di bagian pangan.

"Saya telah berbincang dengan sangat baik dengan Menteri (Amran). Menteri dengan sabar menjelaskan kepada saya kemajuan dan perkembangan nan telah dicapai di bagian pertanian di Indonesia," ucap Grace Fu dalam kesempatan nan sama.

"Terjadi peningkatan hasil panen, peningkatan produktivitas nan sangat mengesankan. Ada banyak bagian nan telah diinvestasikan Indonesia dalam perihal penelitian dan pengembangan teknologi, benih, peralatan, dan mekanisasi nan memungkinkan negara ini untuk memandang peningkatan dalam produksi," sambungnya.

Grace mengatakan, Singapura mengimpor sebagian besar kebutuhan pangannya. Kedekatan geografis dan hubungan baik dengan Indonesia membikin kesempatan peningkatan impor pangan dari Indonesia menjadi sangat potensial.

"Saya sangat senang untuk menjajaki potensi ini lebih lanjut dengan Menteri di hari-hari mendatang. Jadi, saya sangat senang dengan pertemuan ini. Terima kasih banyak," ucap Grace Fu.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan pada Piala Dunia 2026, bukan karena penampilannya di lapangan, tetapi juga karena sepatu edisi terbatas yang dikenakannya / Foto: HITC

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menurunkan nilai gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk industri dari level US$ 23 menjadi US$ 13 per MMBTU. Kebijakan tersebut bertindak mulai hari ini, Senin (29/6/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penurunan nilai tersebut dicapai melalui pemotongan margin di seluruh rantai pasok gas bumi, mulai dari hulu hingga hilir. Kebijakan tersebut mulai bertindak efektif sejak diumumkan guna memberikan kepastian bagi para pelaku upaya industri di dalam negeri.

"Mulai (berlaku) saya ngomong ini," katanya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Penyesuaian nilai LNG untuk industri merupakan respons pemerintah terhadap lonjakan nilai LNG nan sebelumnya sempat melambung tinggi hingga menyentuh level US$ 23 per MMBTU. Pihaknya menilai intervensi nilai sangat diperlukan untuk industri nan menghasilkan produk agar biaya produksi tetap terkendali dan kompetitif.

"Yang terjadi kenaikan itu nan cukup signifikan itu adalah LNG, dari nilai US$ 13-14 sampai US$ 23. Itu nan kemudian pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab dengan hulu migas, kemudian KKKS, dan Pertamina untuk kemudian kita memperkecil cost-nya. Ya seumpama kata begini loh, ini jangan terlalu banyak minta untung lah, kira-kira begitu loh," imbuhnya.

Kebijakan penurunan nilai tersebut dikhususkan bagi industri hilir nan produktif guna meminimalisasi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, untuk kebutuhan sektor lain seperti pembangkit listrik, sistem nilai LNG dipastikan tetap melangkah normal tanpa adanya penyesuaian serupa.

"LNG, LNG ya. Untuk industri loh. Ini untuk industri nan menghasilkan produk. Ya, ini untuk industri menghasilkan produk lantaran kita menjamin dan pengin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan nan ada. Kalau jika LNG untuk pembangkit biasa aja," tuturnya.

Dengan begitu, pemerintah berambisi beban biaya daya industri manufaktur dapat berkurang. Hal itu juga diharapkan bisa meredam kekhawatiran pelaku upaya terhadap pasokan gas dengan nilai nan lebih terjangkau bagi operasional industri.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Roy Suryo marah lantaran sidang perdana permohonan praperadilan atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya mengenai kasus piagam Jokowi di PN Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026) disusupi Termul. Foto: Ari Sandita Murti

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira. Foto: dpr.go.id

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan adanya ancaman dari kejadian El Nino nan melanda Indonesia. Oleh lantaran itu, dia mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai untuk melakukan langkah antisipasi secepat mungkin.

Sebagaimana diketahui, El Nino merupakan kejadian suasana akibat suhu permukaan laut di Samudera Pasifik naik, sehingga memicu kondisi nan lebih kering dan turunnya curah hujan. 

"Nah diperkirakan di tahun 2026-2027, terjadi adalah kejadian El Nino, ini pernah kita alamin beberapa tahun nan lalu, 2014-2015 jika saya tidak salah. Setelah itu kita juga pernah mengalami La Nina, ada musim tandus tapi tandus nya basah lantaran tetap banyak hujan. Nah kita bakal menghadapi menurut BMKG adalah El Nino," ungkap dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, kejadian El Nino tidak hanya memberikan akibat terhadap peningkatan akibat kekeringan dan kebakaran hutan, melainkan juga menakut-nakuti beberapa sektor strategis. Sebagai contoh, berkurangnya curah hujan berpotensi mengganggu perkebunan dan persawahan, sehingga produksi pangan dapat menurun dan memicu tekanan inflasi.

Dari situ, Tito menegaskan, perlunya langkah antisipasi lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam perihal ini, BNPB diminta memimpin penanganan potensi bencana, dengan support seluruh daerah. Adapun, Kementerian PU menyiapkan strategi pengelolaan sumber daya air, sedangkan Kementerian Pertanian menjaga produksi pangan agar tetap terjaga.

Bersamaan dengan itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan memberikan pengarahan agar seluruh wilayah dapat memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Mulai dari kesiapan air bersih, pangan, hingga kelancaran aktivitas dan ekonomi.

Dia juga menyebut, berasas prediksi BMKG puncak kekeringan ekstrem diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Hal ini menjadi perhatian berbareng lantaran kekeringan ekstrem berakibat terhadap kekeringan maupun kebakaran rimba dan lahan.

"Sehingga kita kemudian bisa menyiapkan mobil-mobil tangki air, sumber-sumber air nan bisa kita ambil kemudian kita distribusikan pada daerah-daerah nan terdampak. Kemudian mengenai dengan antisipasi dan penyesuaian kebakaran rimba dan lahan, ini kita juga perlu memetakan sumber air nan bisa dimanfaatkan untuk pembasahan dan pemadaman pada saat kebakaran rimba dan lahan," jelasnya.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyatakan, El Nino berbeda dengan musim kemarau. Sebab, musim tandus tetap berjalan seperti biasa hingga Oktober. Sedangkan, El Nino merupakan kejadian suasana dunia nan umumnya terjadi setiap 3-7 tahun dan dapat berjalan sampai 9-12 bulan.

"Nah nan perlu kita waspadai adalah ketika kejadian El Nino ini terjadi berbarengan dengan musim kemarau, ini bakal membikin hujan bakal lebih sedikit seperti nan kita alami pada tahun ini," terang dia.

Untuk mengurangi akibat El Nino, BMKG berbareng BNPB dan Kementerian mengenai menyiapkan beragam langkah antisipasi. Di antaranya adalah pemantauan titik api, operasi modifikasi cuaca untuk mengisi persediaan air dan menjaga kelembapan lahan gambut serta penguatan sistem peringatan dini.

Di samping itu, Pemda juga diminta memanfaatkan info suasana nan disiapkan BMKG di setiap Provinsi. Hal ini ditujukan agar langkah antisipasi disesuaikan karakter wilayah masing-masing.

"Jadi kita lebih preventif sehingga sejak tahun 2015, untuk kebakaran rimba dan lahan ini relatif berkurang dan lebih bisa dikontrol. Kemudian untuk wilayah perkotaan, ini nan perlu kita waspadai, mengenai dengan penumpukan polutan dari sumber lokal, sehingga perlu pengendalian emisi kendaraan, mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, kemudian perencanaan area rendah emisi, peningkatan kualitas udara, dan juga pembatasan aktivitas saat polusi memburuk nantinya," kata dia.

Tak ketinggalan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan, pihaknya berbareng Pemda telah menyiapkan beragam langkah mitigasi untuk mengatasi El Nino. Misalnya dengan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan kesempatan hujan, mengisi embung, serta menjaga kelembapan lahan nan rawan terbakar.

"Yang kedua adalah penguatan kapabilitas wilayah dalam corak support logistik dan sarana-prasarana nan dibutuhkan daerah. Tentu saja BNPB memberikan support peralatan dan logistik andaikan diminta. Tetapi jika tidak minta dan memang tidak ada musibah alias prediksi nan ekstrem di wilayah itu, kami menganggap wilayah itu tetap bisa bisa mengatasi menggunakan APBD," tutur Suharyanto.

Dia melanjutkan, dalam menangani akibat kebakaran rimba dan lahan, BNPB menekankan pentingnya penguatan satuan tugas darat sebagai garda terdepan pemadaman api. Adapun operasi udara menggunakan water bombing dan patroli udara hanya menjadi pilihan terakhir andaikan kebakaran sudah tidak bisa ditangani oleh tim darat.

Lantas, BNPB membujuk seluruh Pemda untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui koordinasi nan lebih intensif dengan Pemerintah Pusat. Setiap kepala wilayah diminta segera melaporkan kebutuhan bantuan, menetapkan status siaga darurat jika ada potensi ancaman, serta memanfaatkan support BNPB sesuai izin nan berlaku.

"Sekali lagi ini tidak bakal bisa mengatasi tanpa kerja sama dari semua pihak. nan pertama adalah peningkatan keahlian personil satgas darat. Untuk provinsi-provinsi prioritas, ini satgas daratnya sudah terbentuk cukup baik, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Relawan, semuanya sudah ada, semuanya sesuai dengan kekuatannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tandas dia.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menyesuaikan nilai jual gas untuk industri hanya untuk jenis Liquefied Natural Gas (LNG). Hal itu mengingat bahwa ada 3 skema gas nan dipakai oleh industri ialah Harga Gas Bumi Tertentu, LNG, dan gas pipa.

Bahlil mengatakan nilai LNG untuk industri sudah melonjak apalagi hingga US$ 23 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Maka, pemerintah melakukan intervensi dengan menurunkan nilai LNG untuk industri menjadi US$ 13 per MMBTU.

Menurutnya, dinamika nilai gas tersebut juga dalam rangka menanggapi keluhan para pelaku upaya industri. Bahlil mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi bahwa nilai LNG merangkak naik akibat mengikuti tren pasar global, sementara nilai gas melalui pipa tetap stabil di bawah skema kebijakan pemerintah.

"Selama ini kan memang sudah terjadi kan HGBT. HGBT itu kan nilai nan disubsidi oleh negara. Itu kan 6,5 sampai 7 nan 7 sektor. nan kedua adalah industri nan pakai pipa. nan ketiga adalah LNG. Itu sudah terjadi lama. nan terjadi kenaikan itu nan cukup signifikan itu adalah LNG, dari nilai US$ 13-14 sampai US$ 23," ujarnya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Bahlil menegaskan bahwa seluruh rantai pasok gas, mulai dari kontraktor di hulu hingga penyalur di hilir, kudu bersedia menekan margin untung demi menjaga stabilitas nilai bagi konsumen industri.

"Itu nan kemudian pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab dengan hulu migas, kemudian KKKS, dan Pertamina untuk kemudian kita memperkecil cost-nya. Ya seumpama kata begini loh, ini jangan terlalu banyak minta untung lah, kira-kira begitu loh," kata Bahlil.

Penurunan nilai tersebut diprioritaskan bagi industri nan menghasilkan produk hilir untuk memastikan kesiapan peralatan di masyarakat dan daya saing ekspor. Pemerintah memandang ketahanan biaya daya sangat krusial untuk mencegah akibat sosial ekonomi nan lebih luas bagi para pekerja di dalam negeri.

"Ini untuk industri nan menghasilkan produk lantaran kita menjamin dan pengin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan nan ada. Kalau jika LNG untuk pembangkit biasa saja," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace tetap ditargetkan bertindak pada tahun ini, tepatnya pada Juli 2026.

Pemungutan itu dilakukan dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 nan mengatur tanggungjawab penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri nan bertransaksi di platform mereka.

"Mungkin mulai Juli mungkin, kelak saya bakal double check dengan pajak. Tapi rasanya bakal seperti itu, tapi bukan pajak tambahan," tegas Purbaya, selepas rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (29/6/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan ini kudu dijalankan lantaran banyak pengusaha offline nan protes kepada dirinya. Menurut pengusaha offline, mereka bayar PPN, sementara pedagang online tidak bayar.

"Gara-gara hanya itu agar menciptakan playing field nan lebih seimbang," kata Purbaya.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Temmy Satya Permana sebelumnya mengatakan kebijakan ini bakal bertindak pada 1 Juli mendatang. Hal ini ditegaskan Temmy dalam aktivitas UMKM Insight nan tayang di Youtube Kementerian UMKM, dikutip Kamis (25/6/2026).

"Ini kan di PMK nan sebenarnya tahun lampau sudah keluar tapi ditunda, baru diberlakukan kelak tanggal 1 Juli, sebetulnya hanya menugaskan platform sebagai pemungut pajak," ucapnya.

Temmy menegaskan, pemungutan itu semata untuk menyamakan pemberlakuan pajak antara pedagang online dengan konvensional nan selama ini berbisnis secara fisik. Tarifnya pun tidak berbeda antara pedagang nan menjajakan dagangannya secara daring dengan nan offline.

"Tidak ada nan berubah, tidak ada kenaikan pajak, hanya nan tadinya tanggungjawab pajak ini tidak dipungut langsung oleh e-commerce, sekarang platform wajib memungut pajak dan berasosiasi langsung dengan DJP kelak sistemnya," tuturnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR dan pemerintah telah menyepakati arah kebijakan shopping kementerian alias lembaga (K/L) unik sektor pendidikan, salah satunya mengenai kajian peningkatan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 14 tahun.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, usulan arah kebijakan untuk shopping K/L 2027 ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional nan 52% didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP.

"Ini untuk shopping pemerintah pusat ya, rupanya 13 tahun," kata Said saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang pembahasan pembicaraan pembukaan RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Karena adanya kesepakatan ini, Said Abdullah pun meminta persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku perwakilan pemerintah untuk mengkaji penyiapan anggaran program ini. Purbaya pun menyatakan persetujuannya untuk mengkaji itu untuk tahun anggaran 2027.

"Setuju pak, tapi katanya hanya mengkaji, ini serius apa enggak nih kita? Ya kita bakal kaji jadi 13 tahun," tegas Purbaya.

Dalam hasil kesepakatan pemerintah dan DPR nan tergabung dalam Panitia Kerja Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun 2027 di Banggar DPR, percepatan pencapaian wajib belajar 13 tahun ini ini menjadi bagian dari RKP dan Prioritas Anggaran 2027.

Dalam kesepakatan itu disebutkan percepatan pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya melalui penguatan beragam program support pendidikan dan afirmasi pendidikan nan tepat sasaran, antara lain berupa penyediaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Selain itu, upaya peningkatan akses dan kualitas jasa pendidikan juga didukung melalui program prioritas Presiden, antara lain Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUGAR), dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Pada jenjang selanjutnya, Pemerintah perlu melanjutkan penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi peserta didik di perguruan tinggi.

Dalam program wajib belajar 13 tahun, mencakup 1 tahun pendidikan pra sekolah namalain Pendidikan Anak Usia Dini/TK), lampau 9 tahun pendidikan dasar mulai dari SD sampai dengan SMP, serta 3 tahun pendidikan menengah, ialah pada tingkat SMA/SMK.

Dalam RKP 2027, pemerintah dan DPR juga memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan tetap dalam APBN, nan bakal dirumuskan oleh pemerintah dan disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Pemerintah juga bakal melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara berjenjang melalui penguatan skema membebaskan biaya pendidikan dasar bagi peserta didik nan diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, alias sederajat, baik negeri maupun swasta, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kualitas jasa pendidikan serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal nasional maupun daerah.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berbareng CNBC Indonesia menggelar kelas edukasi finansial dalam rangka Jogja Financial Festival 2026 untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap maraknya penipuan digital. Para peserta dibekali beragam tips pengelolaan finansial nan aman, dan langkah nan tepat untuk memimalisir terjebak modus penipuan digital.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 29/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google