Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan family di wilayah pegunungan (Highlands) Papua Nugini sekarang menghadapi ancaman kandas panen massal dan kelaparan hebat. Pola cuaca ekstrem El Niño dilaporkan membawa musibah embun kaku serta kekeringan panjang nan merusak perkebunan penduduk di wilayah tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Kamis (25/6/2026), akibat jelek El Niño mulai bermunculan dalam beberapa pekan terakhir nan ditandai dengan menyusutnya debit air bersih secara drastis. Lembaga support Oxfam menyebut Papua Nugini sebagai negara Pasifik nan menerima akibat kerusakan paling parah akibat anomali cuaca ini.

Oxfam memperkirakan sekitar 3 juta orang di seluruh negeri bakal terdampak langsung, di mana 1,9 juta di antaranya berada di wilayah pegunungan. Krisis ini kian diperparah oleh serangan (benih)penyakit invasif nan ikut mematikan komoditas sayuran serta hewan ternak milik para petani setempat.

Kesaksian Warga dan Ancaman Malnutrisi

Kondisi tanpa tutupan awan di malam hari membikin suhu di wilayah pegunungan merosot tajam hingga di bawah titik beku. Hal ini memicu kemunculan embun kaku nan langsung membakar jaringan tanaman pangan dan memicu kepanikan massal di kalangan petani lokal.

Pihak penanggulangan musibah memperingatkan bahwa persediaan makanan di sejumlah organisasi diproyeksikan hanya bakal memperkuat selama dua hingga tiga bulan saja. Banyak kepala family terpaksa memotong porsi makan harian mereka nan meningkatkan akibat penyebaran pandemi malnutrisi akut pada anak-anak.

"Rabu pekan lalu, semua kebun kami tertutup embun beku. Kami menangis, lantaran kebun-kebun ini bukan hanya untuk kami makan tetapi juga sumber penghasilan kami," tutur Martha John, seorang penduduk berumur 62 tahun di distrik Kundiawa-Gembogl.

John menjelaskan bahwa keluarganya sangat berjuntai pada hasil panen kentang untuk membiayai kebutuhan hidup seluruh anak dan cucunya. Kasus serupa menimpa John Wankar, seorang petani di Tambul nan kehilangan seluruh komoditas sayurannya dalam semalam akibat kejadian alam tersebut.

Petugas dari Institut Riset Pertanian Nasional melaporkan bahwa seorang petani kentang di Tambul mengalami kerugian hingga separuh dari total lahan produksinya. Dalam kondisi normal, panen tersebut semestinya bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 10.000 Kina alias setara Rp 36 juta melalui jaringan pengepul lokal.

Antisipasi Pemerintah dan Dampak Regional

Bencana kekeringan ini juga mulai mematikan akses air bersih setelah banyak sungai dan aliran sungai mini dilaporkan mengering total. Krisis air dan suhu udara nan menyengat apalagi memaksa sejumlah sekolah untuk memangkas jam belajar mengajar mereka.

Menteri Penanggulangan Bencana Nasional, Billy Joseph, mengonfirmasi bahwa seluruh tim di lapangan telah memandang adanya indikasi tekanan kelembapan nan parah pada tanaman. Menanggapi situasi kritis ini, Perdana Menteri James Marape langsung menginstruksikan seluruh jejeran pemerintah wilayah untuk bersiap menghadapi musim tandus nan panjang.

"Ini adalah waktu untuk kesiapan, bukan kepanikan. Setiap distrik dan setiap provinsi kudu mengetahui area rentannya, mengetahui sumber airnya, melindungi rakyatnya, dan bersiap lebih awal," tegas Marape dalam arahannya.

Dampak jelek El Niño ini nyatanya tidak hanya mengisolasi Papua Nugini, melainkan ikut menakut-nakuti sekitar 4,7 juta penduduk di area Pasifik. Negara kepulauan seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Samoa, dan Tonga ikut mengalami kekeringan ekstrem, sementara wilayah Kiribati dan Tuvalu justru bersiap menghadapi ancaman banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut.

Direktur Layanan Cuaca Nasional, Jimmy Gomoga, memproyeksikan bahwa intensitas pola cuaca El Niño ini tetap bakal terus memengaruhi suasana Papua Nugini hingga beberapa bulan ke depan. Akibatnya, kekhawatiran penduduk di wilayah pegunungan kian menebal seiring menipisnya stok pangan di lumbung mereka.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026 nan menjadi revisi kedua atas PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Dalam bagian menimbang PMK 41/2026, patokan ini ditetapkan agar penyelenggaraan anggaran bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menindaklanjuti dinamika pengelolaan anggaran agar tetap akuntabel. Selain itu, juga untuk memenuhi prioritas penganggaran sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

"Diperlukan support pemerintah melalui kebijakan perencanaan anggaran dan penyelenggaraan anggaran, antara lain berupa pemenuhan prioritas penganggaran berasas pengarahan Presiden," sebagaimana dikutip dari bagian menimbang PMK 41/2026, Kamis (25/6/2026).

Perubahan pertama dan menjadi sentral nan ditetapkan dalam PMK ini serta tidak tercantum dalam PMK 62/2023 maupun PMK 107/2024, adalah penambahan arti nan ditujukan untuk mengakomodir anggaran berasas pengarahan strategis presiden.

Ketentuan itu termuat dalam Pasal 1 nan ditambahkan 3 angka, ialah 139, 140, dan 141 mengenai dengan Rincian Output (RO) Khusus. RO Khusus adalah RO nan digunakan pada Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan pengarahan Presiden nan berkarakter strategis dan mendesak berasas hasil rapat terbatas alias dokumen/bukti lain nan memuat perintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan memerlukan alokasi anggaran pada tahun pelaksanaan.

Selain itu, juga mengenai arti baru tentang Izin Presiden. Izin Presiden ini didefinisikan sebagai persetujuan nan diberikan oleh Presiden kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan aktivitas tertentu nan dimuat dalam petunjuk Presiden, risalah sidang/rapat terbatas kabinet nan diterbitkan oleh Kementerian nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian kesekretariatan negara, alias surat pernyataan Menteri/Pimpinan Lembaga nan menyatakan bahwa aktivitas tersebut telah mendapatkan izin Presiden.

Selanjutnya, perubahan ketentuan juga terjadi untuk Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan Bantuan Pemerintah nan termuat dalam Pasal 40. Syaratnya tetap sama, ialah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), diamanatkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden; dan/atau mendapat penugasan Presiden.

Yang berbeda adalah penerima support pemerintah sekarang ditambah kepada golongan masyarakat, dari sebelumnya hanya terdiri dari perseorangan non-Pegawai ASN, non-prajurit TNI, dan/atau non-anggota POLRI, selain diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; serta Lembaga pemerintah/nonpemerintah.

Perubahan juga mengenai dengan satuan biaya mengenai honorarium, alias nan dapat menambah penghasilan maupun akomodasi para pejabat negara, prajurit TNI ataupun personil polri, hingga ASN serta non ASN.

Dalam ketentuan baru, Purbaya menetapkan bahwa akomodasi tambahan bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN, dan non-ASN, haruslah berasas amanat: 1. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden/ Instruksi Presiden; alias 2. risalah sidang/rapat terbatas kabinet nan memuat direktif Presiden nan diterbitkan oleh Kementerian nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian kesekretariatan negara. Sebelumnya ketentuan ini tak termuat dalam PMK.

Ketentuan baru juga termuat dalam Pasal 110 mengenai pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Ketentuan baru nan disebutkan adalah Pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN dilakukan untuk keperluan penambahan alokasi shopping pada sub BA BUN Transaksi Khusus

Perubahan mencolok juga berangkaian dengan syarat revisi anggaran shopping operasional nan termuat dalam Pasal 144, terutama lantaran adanya ketentuan RO Khusus nan berbasis pengarahan Presiden.

Dalam Pasal 144 terbaru, disebutkan bahwa Revisi Anggaran mengenai Belanja Operasional hanya dapat dilakukan untuk memenuhi: a. kekurangan Belanja Operasional; dan b. kebutuhan alokasi shopping non operasional pada RO Khusus.

Kekurangan Belanja Operasional terdiri atas: a. shopping pegawai operasional; dan b. shopping peralatan operasional. Belanja pegawai operasional termasuk untuk pemenuhan selisih kurs untuk shopping pegawai di luar negeri.

"Pemenuhan kekurangan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat berasal dari biaya berbareng penanggulangan bencana," sebagaimana tertera dalam PMK 41/2026.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta,CNBCIndonesia-Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyampaikan pentingnya kepastian norma dan patokan bagi pengembangan UMKM di Indonesia, oleh lantaran itu pemerintah melalui publikasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 mengenai penyesuaian kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagi UMKM dengan dengan omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar per tahun maka berkuasa memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% namun bagi UMKM dengan omzet di Bawah Rp 500 juta bisa mendapatkan PPh sebesar 0%.

Perlindungan UMKM selain dilakukan lewat insentif juga dilakukan dengan melindungi sektor hulu-hilir termasuk dengan menekan peredaran produk impor terlarangan seperti dari China. Kementerian UMKM dan Kemenperin bekerjasama memperkuat sistem pengawasan produk impor di e-Commerce sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas.

Di sisi lain Kementerian UMKM mencatat keahlian positif upaya UMKM nan sukses masuk tumbuh hingga naik kelas masuk pasar global. Melalui aplikasi SAPA UMKM, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI), edukasi produk dan training pelaku upaya UMKM hingga akses pembiayaan untuk meningkatkan pertumbuhan upaya UMKM.

Maman Abdurahman juga menyebut besarnya jumlah UMKM nan mencapai 57 juta dan integrasi system pusat dan wilayah menjadi tantangan bagi penguatan UMKM RI.

Selengkapnya simak perbincangan Maria Katarina dengan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026)

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menargetkan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) masuk jejeran 10 airport terbaik bumi pada 2029. Menurutnya, sasaran tersebut realistis mengingat ranking Soetta terus membaik dalam beberapa tahun terakhir.

AHY mengatakan, penguatan ekosistem kebandarudaraan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi imajinatif di beragam daerah.

"Salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan juga di beragam daerah, adalah melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan sebagai salah satu moda transportasi nan diharapkan bisa meningkatkan mobilitas alias transportasi manusia, barang, maupun jasa," kata AHY dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantornya, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah mempunyai tiga agenda utama, ialah penyusunan landasan hukum, penyusunan rencana tindakan Bandara Soekarno-Hatta, serta monitoring dan pertimbangan bandar udara internasional.

"Beberapa bulan nan lampau kita membahas tentang semangat kita untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai top ten, 10 airport terbaik di bumi pada tahun 2029. Dan itu kudu diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya," ujarnya.

Menurut AHY, sasaran tersebut bukan sekadar ambisi. Ia menilai posisi Bandara Soekarno-Hatta terus menunjukkan perbaikan dibandingkan airport internasional lainnya.

"Dari tahun 2022, Bandara Soekarno-Hatta itu ranking 51 dunia. Secara bertahap, secara gradual semakin mini peringkatnya. Sebelumnya tahun 2025 kita di ranking 25, kemudian 2026 di ranking 22. Jadi sudah naik tiga peringkat. Sedangkan proyeksi kita di 2027, 2028, 2029, kenapa tidak kita punya ambisi untuk kita masuk ke 10 besar. Saya pikir ini feasible (bisa dilakukan), bukan sesuatu nan terlalu jauh dari jangkauan kita," ucap dia.

Namun, AHY mengakui tetap ada pekerjaan rumah besar nan kudu diselesaikan agar sasaran tersebut tercapai. Berdasarkan hasil pertimbangan pemerintah dan audit BPKP, persoalan terbesar bukan lagi infrastruktur, melainkan lemahnya koordinasi antarinstansi.

"Permasalahan utama, adalah belum optimalnya tata kelola kerjasama lintas pemangku kepentingan," katanya.

Ia menilai ego sektoral tetap menjadi halangan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebandarudaraan.

"Tentunya semua punya peran, tapi kita juga bicara banyak nan ego sektoral, banyak nan tetap tersekat-sekat. Ini tidak baik jika kita mau meningkatkan pelayanan secara keseluruhan," tegas AHY.

Menurut dia, peningkatan jumlah penerbangan internasional memang terus terjadi, namun belum diimbangi tata kelola nan terintegrasi. Karena itu, pemerintah sekarang menyiapkan penguatan izin sebagai fondasi pembenahan ekosistem kebandarudaraan.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan, melalui penguatan izin dan kerjasama lintas sektor," ucapnya.

"Yang jelas setelah itu kita berupaya untuk meningkatkan daya saing. Sekali lagi competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas jasa bandara. Dan nan terakhir, memastikan agar sektor kebandarudaraan betul-betul menjadi pengungkit konektivitas nasional kita. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan, mudah-mudahan bisa tercipta dan mengikuti," pungkas dia.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Vice President Exploration Pertamina Hulu Rokan (PHR), Suprayitno Adhi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya bakal terus menangkap kesempatan dari sumur-sumur di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan.

Hal ini berkaca dari apa nan sudah dilakukan perusahaan dalam mengenjot produksi migas lewat eksplorasi di beragam wilayah, contohnya Eksplorasi Astrea dan Pinang East.

Khusus untuk Pinang East, kontribusi dari area ini sudah sampai 2.500 BOPD.

"Itu bener-bener menjadi salah satu game changer, rupanya di blok nan sudah sepuh kita tetap punya hidden potential," jelasnya saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Salah satu upaya nan dilakukan perusahaan ialah lewat Komitmen Kerja Pasti (KKP) dengan berbagai eksplorasi masif, survei seismik, dan program Enhanced Oil Recovery (EOR). Hal tersebut bermaksud untuk meningkatkan persediaan migas dan produksi minyak nasional.

"Sumber-sumber explorasi cukup berhasil, kita punya success ratio less than sekitar 70 persen," terangnya.

Selain itu, PHR juga menjadikan eksplorasi Migas Non-Konvensional (MNK) sebagai strategi kunci untuk membalik tren penurunan produksi dan meningkatkan lifting nasional, dengan potensi persediaan mencapai miliaran barel.

Pengeboran MNK dari dua sumurnya, ialah Gula Modet dan Kelogdet tercatat sukses dan apalagi menemukan reservoir dengan kualitas world class.

"Jadi terus kita lakukan, upaya model baru nan kita lakukan di Rokan, salah satunya selain kita mendorong untuk percepatan produksi dari existing melalui COR, adalah dengan MNK, MNK Non-Conventional," jelasnya.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - KPMG Australia kena skandal. Firma raksasa itu dilaporkan atas penyalahgunaan info pengguna nan berkarakter rahasia untuk memenangkan pekerjaan audit.

Mengutip Reuters, Kamis (25/6/2025), manajemen telah mengumumkan penggantian ketua dan dua mitra senior perusahaan. Mereka adalah sang Chairman Martin Sheppard, dan mitra audit Paul Rogers dan Eileen Hoggett.

"Keputusan nan diumumkan hari ini diperlukan dan segera," kata CEO sementara Stan Stavros dalam sebuah pernyataan.

"Kami tidak memenuhi standar nan diharapkan... dan kami menyadari akibat nan ditimbulkan perihal ini pada pelapor, tenaga kerja kami, pengguna kami, dan masyarakat," ujarnya.

Skandal berasal saat laporan menyebut KPMG menyalahgunakan arsip majelis nan berkarakter rahasia dari perusahaan real estat Lendlease. Itu dilakukan untuk mendukung penawaran tender audit besar.

KPMG telah mengakui bahwa mereka telah "salah menangani" pengaduan tersebut. Perusahaan telah meluncurkan investigasi keempat setelah investigasi sebelumnya kandas membuktikan adanya kesalahan.

Dalam laporan, Rogers dan Hoggett secara langsung disebut oleh pelapor sebagai mitra utama dalam tim audit Lendlease nan terlibat dalam pelanggaran. Keduanya juga sekarang sedang diselidiki.

Perlu diketahui tak hanya info Lendlease nan diduga disalahgunakan. KPMG Australia juga disebut membagikan info sensitif tentang perusahaan telekomunikasi Optus dengan tim internal lain nan mengusulkan penawaran untuk perjanjian audit bagi pesaingnya, Telstra.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik. Hal ini diwujudkan melalui ekspansi akses jasa TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) nan tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi jasa pada MPP Digital Nasional.

Berkat upaya tersebut, TASPEN tersebut sukses menghadirkan jasa nan semakin mudah dijangkau cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan mahir waris di seluruh Indonesia.

Kehadiran TASPEN di MPP bisa memperluas akses peserta terhadap beragam layanan, mulai dari jasa info dan konsultasi, pengajuan klaim, jasa manajemen kepesertaan dan pensiun, hingga jasa pendukung lainnya nan dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik jasa terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, nan menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik nan aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Pastikan kehadiran MPP berkedudukan dalam memberikan faedah nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, namun kudu menjadi kanal jasa nan aktif dan konsisten. Beberapa waktu lampau saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut berasosiasi untuk berbincang dengan para pensiunan nan memang kesulitan mendapatkan layanan," ujar Rini dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam menghadirkan jasa publik nan semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan beragam jasa nan dapat diakses dalam jasa satu pintu nan terhubung dengan beragam lembaga pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menyatakan, sebagai pengelola program agunan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul jasa yang mempertemukan beragam kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan nan terintegrasi.

"Melalui kehadiran jasa TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta sekarang dapat mengakses jasa secara lebih mudah tanpa perlu datang ke instansi bagian tertentu. TASPEN mau memastikan jasa nan sigap dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada," ungkap dia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, Henra menjelaskan, penguatan jasa melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi jasa TASPEN sebagai Center of Excellence nan berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kerjasama lintas instansi, serta ekspansi akses jasa hingga menjangkau seluruh lapisan peserta.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan nan efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jerman bertekad melanjutkan performa sempurna mereka di Piala Dunia 2026 saat menghadapi Ekuador pada laga terakhir Grup E di Stadion MetLife, New Jersey, Jumat (26/6/2026) WIB / Foto: Ilustrasi AI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran, dan PT Pertamina International Shipping (PIS) membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Kapal Gamsunoro milik PIS nan sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat bentrok Amerika Serikat dan Iran, Rabu, 24 Juni 2026, pukul 20.00 WIB sukses melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan kondusif berkah kerjasama strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Menempuh perjalanan selama 16 jam, kapal Gamsunoro mulai beranjak dari Teluk Arab, Rabu mulai pukul 01.06 waktu Dubai alias sekitar pukul 04.06 WIB. Kapal melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat alias pukul 16.00 WIB. Empat jam kemudian, kapal dinyatakan sukses melintasi selat dan mencapai titik aman.

Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan keputusan perlintasan Gamsunoro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment nan ketat selama satu bulan terakhir, dan juga koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri.

"Kami berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran, atas dukungannya selama ini. Pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian akibat nan sangat ketat. Kami mencatat puluhan persyaratan nan kudu dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan, hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab," ujar Vega.

Ia menambahkan, selama pelayaran kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat nan bersiaga di Crisis center PIS untuk memastikan keamanan pelayaran.

Menurutnya, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan beragam pemangku kepentingan serta otoritas mengenai lainnya untuk memantau perkembangan situasi secara real time dan memastikan seluruh langkah operasional dilakukan secara hati-hati.

Keberhasilan Gamsunoro melintasi Selat Hormuz dinilai menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur pengedaran daya paling strategis di dunia.

Sementara itu, armada PIS lainnya nan berada di area Teluk Arab, VLCC Pertamina Pride, saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lampau lintas, kepadatan, dan akibat lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi internasional.

"Terima kasih atas support dan angan seluruh pihak serta masyarakat Indonesia untuk kapal Gamsunoro. Kami juga memohon support dan angan bagi kapal VLCC Pertamina Pride agar dapat segera melintasi Selat Hormuz dengan aman," tutup Vega.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ambisi pemerintah memperluas penyediaan kediaman vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri hingga kalangan pendidikan tetap menghadapi tantangan pendanaan.

Secara gabungan, kebutuhan pembangunan rumah susun nan diajukan Ditjen Perumahan Perkotaan dan Ditjen Perumahan Perdesaan mencapai 568 tower dengan total lebih dari 60.000 unit. Namun dalam pagu sugestif 2027, anggaran nan tersedia jauh dari cukup.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan pihaknya mengusulkan pembangunan 412 tower rumah susun dengan total sekitar 50.000 unit pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi kebutuhan kediaman di area perkotaan nan terus meningkat.

"Kami mengusulkan untuk bisa mengalokasikan 412 tower dengan total unit 50.000 dengan total kebutuhan anggaran Rp36,6 triliun," kata Sri Haryati dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi V DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Kebutuhan tersebut mencakup beragam tipologi gedung mulai dari rumah susun 4 lantai hingga 18 lantai nan disesuaikan dengan karakter kebutuhan di masing-masing wilayah perkotaan. Namun alokasi anggaran nan tersedia saat ini tetap jauh dari memadai untuk mendukung sasaran tersebut.

"Pagu sugestif kami sebesar Rp2,78 triliun sementara kebutuhan kami sebesar Rp38,7 triliun sehingga terdapat backlog sebesar Rp35 triliun," ujarnya.

Tantangan serupa juga dihadapi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Selain program BSPS, juga diusulkan pembangunan 156 tower rumah susun dengan kapabilitas sekitar 10.600 unit nan diperuntukkan bagi beragam golongan masyarakat, termasuk ASN, TNI-Polri, lembaga pendidikan, dan rumah susun keagamaan.

"Untuk rumah susun kami memerlukan anggaran sebesar Rp8,451 triliun untuk 10.600 unit alias 156 tower," kata Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty.

Ia menjelaskan kebutuhan tersebut terdiri dari rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 2.928 unit dan beberapa kategori lain.

"Rumah susun ASN/TNI/Polri sebanyak 2.820 unit, rumah susun keagamaan 2.280 unit, dan rumah susun pendidikan 2.400 unit," ujarnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan mengenai besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026. Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya beragam spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan pemerintah tetap membahas beragam usulan perubahan RKAB nan diajukan pelaku upaya dan belum menetapkan nomor produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap bakal menggunakan sistem pertimbangan resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, tetap dalam pembahasan," kata Tri dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, proses nan melangkah saat ini merupakan pertimbangan terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi. "Nanti tetap bakal ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi)," ujarnya.

Tri menilai pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan begitu, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, nilai komoditas, dan keberlanjutan persediaan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi nan dijadwalkan berjalan bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan nan masuk tetap kudu melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan upaya memang dapat mengusulkan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua alias paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berasas info produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," tegas Tri.

Ia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bermaksud menambah alias mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan nomor nan ditetapkan betul-betul mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beraksi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian memerlukan pasokan bahan baku nan memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat nan sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi nan terlalu tinggi berisiko menekan nilai komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

(ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Direktorat Jenderal di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kompak mengeluhkan besarnya kesenjangan antara pagu sugestif tahun anggaran 2027 dengan kebutuhan program. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam mengejar sasaran Program 3 Juta Rumah nan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Adapun 3 Direktorat Jenderal (Ditjen) nan mengeluh ke DPR soal kekurangan anggaran, ialah Ditjen Perumahan Perkotaan, Ditjen Perumahan Perdesaan, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Ketiganya sama-sama mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan program tahun depan. Secara keseluruhan, ketiga ditjen tersebut mencatat kekurangan anggaran sangat besar dibanding kebutuhan nan diajukan untuk tahun 2027.

"Pagu sugestif kami di Rp2,7 triliun sementara kebutuhan kami di Rp38,7 triliun sehingga terdapat backlog dari kami sebesar Rp35 triliun," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi V DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Kesenjangan anggaran tersebut terutama berangkaian dengan rencana pembangunan rumah susun dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan kediaman masyarakat perkotaan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap menghadapi kebutuhan besar untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di wilayah perdesaan.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty mengungkapkan kebutuhan anggaran unit kerjanya mencapai Rp41,2 triliun. Namun pagu sugestif nan tersedia baru sebesar Rp4,74 triliun nan sebagian besar dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perdesaan tahun anggaran 2027 sebesar Rp41,216 triliun, berasas pagu sugestif alokasi anggaran tersedia adalah Rp4,747 triliun," ujarnya.

Selain pembangunan dan pembaharuan rumah, persoalan pengawasan program juga menjadi perhatian. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menilai peningkatan sasaran pembangunan perumahan kudu diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan agar penyelenggaraan program melangkah efektif dan akuntabel.

"Untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, pagu sugestif turun lagi menjadi Rp12,9 miliar. Kami mengusulkan kebutuhan hingga Rp67 miliar," kata Plt Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia.

Tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, hingga pengendalian akibat pada beragam program nan dijalankan Kementerian PKP.

"Kami memohon support juga untuk adanya peningkatan pemantauan dan pertimbangan untuk bisa efisiensi dan terhindarnya korupsi di PKP," ujarnya.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Roy Suryo dan Dokter Tifa didampingi kuasa norma setelah tidak ditahan oleh Kejari Jakarta Selatan. Foto/Dok SindoNews

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Foto: Istimewa

Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014 Gita Wirjawan menghadiri Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kampus Tegal, Jawa Tengah. Foto: Ist

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji pemberian insentif untuk master umum dan gigi di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Foto: Achmad Al Fiqri

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menyatakan terus mengikuti dengan seksama perkembangan situasi pascagempa bumi tektonik, nan dalam info terbaru mempunyai magnitudo (M) 7,2 dan 7,5, mengguncang wilayah pesisir utara Venezuela. Otoritas penanggulangan musibah setempat melaporkan bahwa peristiwa alam tersebut terjadi pada hari Rabu, (24/06/2026) pukul 15.04 waktu setempat.

Mengutip rilis resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kamis (25/06/2026), pusat gempa dilaporkan terletak di wilayah pesisir utara negara tersebut. Titik pusat getaran berada sekitar 28 kilometer sebelah barat organisasi Morón, di dekat San Felipe dan Montalbán, dengan kedalaman dangkal sekitar 10 hingga 13 kilometer.

Merespons musibah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas bergerak sigap melakukan pendataan di lapangan. Otoritas diplomatik memastikan bahwa seluruh penduduk negara Indonesia (WNI) nan saat ini terdata berada di Venezuela, ialah sebanyak 3 orang, dalam kondisi nan aman, selamat, dan sehat.

Fasilitas diplomatik Indonesia di negara tersebut juga dilaporkan tidak terdampak parah oleh guncangan besar ini. Gedung Kantor KBRI Caracas beserta Wisma Duta dipastikan tidak mengalami kerusakan struktural nan berfaedah dan seluruh staf operasional berada dalam keadaan selamat.

Pihak KBRI Caracas telah melakukan koordinasi kuat dan komunikasi sigap pasca-gempa guna mengantisipasi akibat lanjutan di wilayah pesisir.

Jalur komunikasi darurat juga telah dibuka secara luas untuk memantau perkembangan situasi di lapangan sekaligus memastikan pemutakhiran kondisi WNI dilakukan secara berkala.

Petugas jejeran KBRI terus memantau rilis resmi dari jejeran pemerintah Venezuela mengenai potensi ancaman gempa susulan maupun ancaman gelombang pesisir.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa duka nan mendalam kepada Pemerintah dan seluruh rakyat Venezuela atas musibah ini, serta berambisi proses pemulihan prasarana dapat melangkah dengan cepat.

Kemenlu RI sekarang mengimbau seluruh WNI nan berada di Venezuela untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat diminta untuk alim mengikuti pengarahan dari otoritas keselamatan setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Caracas andaikan berada dalam kondisi darurat alias memerlukan support norma dan logistik.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menegaskan tidak boleh ada pencairan biaya andaikan pekerjaan bentuk belum dilaksanakan di lapangan.

"Karena begitu disambut baiknya program BSPS ini, saya minta tolong untuk meminimalisir dan menghindari sesuatu nan tidak kita inginkan. Readiness criteria-nya tolong," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian PKP, Kamis (25/6/2026).

Ia meminta seluruh support disalurkan sesuai ketentuan dan berasas verifikasi nan ketat. Menurutnya, penyimpangan dalam program perumahan rakyat tidak boleh ditoleransi.

"Kalau memang tidak dilaksanakan jangan cairkan duitnya. Sudah jelas-jelas tidak dikerjakan kok dicairin duitnya. Kalau tidak sesuai jangan dicairkan uangnya," tegasnya.

Kepala balai di wilayah mempunyai peran krusial dalam mengawasi penyelenggaraan program. Semakin besar sasaran BSPS nan bakal dijalankan pemerintah, semakin besar pula tantangan pengawasan nan kudu dihadapi. Karena itu pertimbangan terhadap pejabat pelaksana perlu dilakukan secara tegas.

"Yang ketahuan nyairin duit tapi fisiknya nggak ada, ya sudah kepala balainya diganti. Nggak perform dia. Bikin susah kita semua," ujar Lasarus.

Ia berambisi seluruh jejeran Kementerian PKP memastikan support betul-betul diterima masyarakat nan memerlukan dan menghasilkan pembangunan rumah nan nyata.

"Saya percaya kami seluruh nan ada di ruangan ini nggak mau program itu kok bisa cair duitnya rumahnya nggak ada. Supaya program ini betul-betul diterima oleh masyarakat nan membutuhkan," pungkasnya.

BSPS adalah program support biaya pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasasakan kegotong-royongan.

Mengutip situs resmi Kementerian PKP, nilai support reguler BSPS sebesar Rp20 juta per unit, nan terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan gedung dan Rp2,5 juta untuk bayaran tukang.

Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai support reguler mencapai Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta wilayah terluar di Papua dan Maluku Utara, support diberikan hingga Rp40 juta per unit.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penanammodal untuk masuk ke proyek pengembangan industri garam nasional. Salah satu golongan upaya nan mulai menjajaki investasi di sektor tersebut adalah Salim Group, seiring upaya pemerintah mengejar sasaran swasembada garam pada 2027.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kebutuhan garam industri di dalam negeri sangat besar sehingga membuka kesempatan investasi nan menjanjikan. Menurutnya, sejumlah pelaku upaya mulai menunjukkan minat untuk membangun produksi garam sendiri.

"Seperti Salim Group misalnya, lantaran beliau kan di Indofood ya. Indofood kan memerlukan garam cukup besar. Kebutuhannya nyaris satu juta ton lah itu setiap tahunnya. Itu juga sedang mulai menggarap untuk membikin garam sendiri. Terus farmasi. Ada beberapa perusahaan farmasi juga itu nan siap untuk melakukan itu," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Selain mendorong investasi swasta, pemerintah juga membujuk kepala wilayah serta penanammodal lainnya untuk mengembangkan sentra-sentra produksi garam baru, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur nan dinilai mempunyai potensi besar.

"Ya seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur kan potensinya sangat besar. Jadi kita juga undang beberapa penanammodal untuk mereka juga mulai bergerak," ujarnya.

Trenggono menuturkan, pemerintah juga terus memperbaiki sentra produksi garam milik masyarakat, termasuk di Sabu Raijua, NTT, nan dinilai mempunyai kualitas garam cukup baik.

"Kita koreksi juga masyarakat. Seperti kayak di wilayah Sabu Raijua misalnya, itu kita koreksi juga, kita benerin lantaran hasil garamnya di sana cukup bagus," ucap dia.

Tak hanya mengandalkan tambak garam, pemerintah juga memandang potensi baru dari limbah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) nan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi garam.

"Terus kemudian satu lagi juga, PLTU tuh menghasilkan garam. PLTU-PLTU itu menghasilkan garam dan cukup bagus di situ. Nah banyak PLTU juga, nan kemudian kita minta untuk PT Garam menggandeng PLTU itu untuk kemudian kita mengambil... itu kan waste-nya dia. Dan itu jumlahnya cukup besar," jelas Trenggono.

Meski membuka pintu bagi investor, Trenggono menegaskan pemerintah tidak memberikan perlakuan unik kepada perusahaan tertentu. Menurut dia, peran utama justru bakal dijalankan oleh PT Garam sebagai badan upaya milik negara (BUMN) nan diharapkan menjadi motor pengembangan industri garam nasional.

"Oh nggak, kita open semua lah. Tidak ada karpet merah unik buat siapa... nggak ada," katanya.

"Tapi karpet merah dalam perihal ini adalah kita sorong kepada PT Garam sebagai BUMN tentu kudu gini ya, jadi jika pemerintah mestinya seperti BUMN tuh kudu menjadi leading sektor lah," lanjut dia.

Menurutnya, jika BUMN bisa diberikan ruang dan kesempatan, kemudian manajemen perseroan dilakukan perbaikan, semestinya BUMN bisa menjadi leading sektor di beberapa aktivitas ekonomi.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia nan dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai nan panjang tetap berjuntai pada impor garam, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri. Kondisi tersebut dinilai ironis dan menjadi salah satu argumen pemerintah mempercepat program swasembada garam nan ditargetkan tercapai pada 2027.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Indonesia tidak lagi berjuntai pada garam impor. Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari revitalisasi tambak garam rakyat, hingga pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini menjadi salah satu proyek strategis pemerintah untuk mengejar swasembada garam.

"Kita negara kepulauan, negara maritim tapi kemudian impor garam kita tuh kan besar sekali. Itu ironis sebetulnya. Negara kita ini di tengah laut kok kemudian kita tetap impor garam. Nah hal-hal seperti inilah kemudian oleh Bapak Presiden, beliau menginstruksikan kepada kami untuk agar kita tidak lagi impor garam," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Menurut Trenggono, tantangan terbesar bukan hanya memenuhi kebutuhan garam konsumsi rumah tangga, tetapi juga memenuhi kebutuhan beragam sektor industri nan memerlukan spesifikasi garam berbeda-beda, mulai dari industri pangan, farmasi, pengeboran hingga kertas.

"Kebutuhan garam itu kan tidak hanya untuk konsumsi masyarakat, tetapi juga untuk industri makanan, lampau untuk industri farmasi, dan untuk industri pengeboran, industri kertas dan lain sebagainya nan mereka memerlukan garam. Itu mempunyai spesifikasi nan berbeda-beda," ujarnya.

"Sementara jika dari (hasil produksi tambak garam) rakyat, lantaran dia metodenya tetap tradisional sehingga kualitas itu bisa naik turun," sambung dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, KKP membangun model area industri garam modern di Rote Ndao. Lokasi tersebut dipilih lantaran dinilai mempunyai karakter air laut nan mirip dengan area produksi garam di Australia, salah satu produsen garam terbesar dunia.

"Ini kemudian kita mencoba untuk membikin satu model, itu nan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Itu kita bikin di Rote Ndao. Kenapa di Rote? Karena airnya sama dengan nan dibuat oleh Australia," kata Trenggono.

"Di Australia itu produksinya sangat besar sekali dan dia diproduksi sejak tahun 1960-an, sangat stabil ekspornya, sudah ke seluruh bumi gitu ya. Nah sehingga lantaran airnya sama, lingkungannya sama dan seterusnya, kemudian kita mencoba untuk kita bangun," lanjutnya.

Ia menjelaskan, area seluas sekitar 2.000 hektare tersebut diperkirakan bisa memproduksi sekitar 500 ribu ton garam per tahun. Sementara kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton, sedangkan produksi garam rakyat mendekati 3 juta ton dengan kualitas nan tetap beragam.

Selain membangun area baru di Rote Ndao, pemerintah juga menggandeng PT Garam untuk mempercepat pengembangan sentra garam di Indonesia Timur.

"Jadi PT Garam ini kan dulu dibuat oleh Belanda di wilayah Madura. Madura kan sudah kontaminasi luar biasa ya jadi itu kudu direvitalisasi juga. Kita minta untuk PT Garam bisa ekspansi di Indonesia Timur nan tetap lebih bagus. Nah itu nan kita lakukan, tapi unik nan di Rote ini cukup bagus," ujarnya.

"Akhir tahun ini harapannya sudah produksi dengan baik sehingga kemudian sasaran kita di akhir 2027 untuk kita bisa swasembada semestinya harusnya kita bisa," pungkas Trenggono.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Nota kesepahaman (MOU) nan ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat (AS) sukses melewati beberapa hari pertama nan penuh gejolak. Dokumen kesepakatan awal ini menjadi peta jalan menuju potensi resolusi jangka panjang untuk mengakhiri perang nan dipicu oleh AS dan Israel selama nyaris empat bulan terakhir.

Mengutip laporan Al Jazeera, Kamis (25/6/2026), proses obrolan politik dan teknis nan rumit selama berbulan-bulan tetap membentang di depan mata. Di tengah situasi geopolitik nan sangat rawan tersebut, masyarakat Iran terus mengawasi jalannya meja perundingan dengan rasa optimisme nan sangat terbatas.

"Kami beranjak dari pengeboman setiap hari menjadi pembicaraan tentang pembelian jagung dari AS. Jadi, itu perubahan nan bagus, tetapi kualitas hidup kami tetap memburuk dari hari ke hari," keluh Ehsan, seorang penduduk sipil nan tinggal di pusat kota Teheran.

Pernyataan Ehsan merujuk pada berita bahwa Iran bakal diizinkan membeli komoditas kemanusiaan termasuk makanan dan obat-obatan dari AS. Transaksi tersebut memanfaatkan biaya luar negeri milik Teheran nan sempat dibekukan dan rencananya bakal segera dicairkan sebagai poin pemulihan dalam kesepakatan damai.

Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, menjelaskan bahwa Teheran membuka kesempatan untuk membeli jagung, gandum, serta produk pertanian lainnya dari pihak Washington. Namun, dia menggarisbawahi bahwa isi teks perjanjian tertulis tidak memberikan tanggungjawab norma absolut bagi Iran untuk membelinya dari AS jika nilai dan kualitasnya tidak sesuai.

Kementerian Keuangan AS juga telah menerbitkan lisensi umum sebagai bagian dari penerapan draf kerja sama nan memberikan izin resmi bagi Iran untuk memproduksi, mengirim, dan menjual komoditas minyak mentah hingga tanggal 21 Agustus. Kebijakan ini membikin Iran dapat menjual minyak tanpa perlu menggunakan metode jalur belakang, pemalsuan rute kapal, alias sistem barter nan rumit, sehingga diharapkan bisa segera menyuntikkan biaya segar ke dalam ekonomi domestik nan sedang dihantam inflasi ekstrem.

Harapan untuk Sebuah Perjanjian Nyata

Selain pemulihan ekspor minyak, otoritas Iran melaporkan bahwa aktivitas perdagangan maritim tradisional di pelabuhan bagian selatan mulai aktif kembali untuk mengangkut peralatan kebutuhan pokok nan sempat tertahan di Uni Emirat Arab (UEA). Meski demikian, akses pasar utama di negara tetangga belum sepenuhnya pulih bagi para pedagang lokal pasca-perang berkepanjangan.

"Saya berambisi mereka mencapai perjanjian nan nyata kali ini sehingga bisa membikin kami mempunyai kehidupan dan upaya nan normal kembali," ujar seorang pedagang perangkat perawatan pribadi di distrik upaya Jomhouri, Teheran.

Pedagang tersebut mengaku kudu memutar otak selama beberapa bulan terakhir dengan mendaftarkan pesanan baru di UEA lampau menyelundupkannya lewat penumpang nan datang dari Oman demi menjaga bisnisnya tetap hidup.

Situasi pasar domestik kian dipersulit oleh adanya serangan siber masif pada Selasa nan melumpuhkan sistem perbankan nasional, hingga memaksa penduduk menggunakan duit tunai untuk membeli bensin dan bahan makanan di toko. Banyak pihak mencurigai Israel berada di kembali gangguan digital tersebut lantaran merasa kecewa dengan draf tenteram nan diteken oleh Trump.

Rencana Aksi Protes dari Kelompok Garis Keras

Di sisi lain, gelombang ketidakpuasan meluas di kalangan pendukung setia Republik Islam Iran nan mendesak militer untuk membalas kematian Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei nan tewas di hari pertama perang. Kelompok garis keras ini menolak keras segala corak konsesi diplomasi dengan Washington dan meminta pemimpin baru, Mojtaba Khamenei, untuk membatalkan seluruh agenda negosiasi.

Penolakan radikal tersebut apalagi disuarakan secara terbuka oleh pembawa aktivitas televisi pemerintah, Mohsen Azadi, saat mengkritik kebijakan pelonggaran ekonomi dari gubernur bank sentral.

"Anda kudu merasa dihina oleh perihal ini. Ini apalagi belum genap empat bulan sejak pembunuhan Khamenei. Anda malah mau membeli dari presiden biadab nan baru saja mengatakan bahwa rakyat Iran kelaparan?" ketus Azadi dalam siaran langsungnya.

Lebih dari 50 personil parlemen berpatokan keras nan marah terhadap draf tenteram ini berencana menggelar tindakan demonstrasi massal pada hari Minggu untuk memprotes penutupan gedung parlemen. Kendati tensi politik internal memanas, pemerintah Iran tetap menegaskan bahwa mereka bermusyawarah dari posisi nan kuat dengan memegang teguh prinsip kesetaraan komitmen.

"Perlawanan kita lahir dari iman, dan itulah nan menyebabkan musuh kecewa dalam mencapai tujuannya, serta memaksa mereka untuk menyerah di medan pertempuran maupun di meja negosiasi," tegas ketua negosiator sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, saat menghadiri pertemuan organisasi Islam di Baku.

(luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya LPG. Terutama nan selama ini menyedot devisa dalam jumlah besar.

Semula, Bahlil mengatakan selain meningkatkan produksi dalam negeri pihaknya juga membuka opsi transaksi impor tanpa menggunakan mata duit dolar AS. Mengingat, tingginya kebutuhan devisa untuk impor daya berakibat pada nilai tukar rupiah.

"Makanya ke depan adalah saya ingin impor-impor ini ya jika bisa kita kurangi. Kita manfaatkan produksi dalam negeri kita dan alias jika kita mau impor jika perlu jangan usah pakai dolar lah. Negara mana nan bisa beli kita beli tidak pakai dollar itu jauh lebih baik," kata Bahlil berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia lantas merinci konsumsi LPG nasional saat ini nan telah mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,8-1,9 juta ton sehingga sekitar 75-80% kebutuhan tetap kudu dipenuhi melalui impor.

Adapun, impor LPG menjadi salah satu penyumbang terbesar keluarnya devisa. Saat nilai referensi tetap merujuk pada Saudi Aramco dengan nilai minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar US$70 per barel devisa nan dikeluarkan untuk impor LPG mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun.

Namun, setelah perubahan referensi nilai akibat tensi geopolitik di Timur Tengah, termasuk bentrok nan berakibat pada akomodasi Saudi Aramco nilai impor diperkirakan meningkat.

"Sekarang ICP nya seperti ini, gambaran saya devisa kita keluar untuk ngurus LPG tidak kurang dari RP140 sampai Rp150 triliun. Dan total pembelanjaan kita BBM per tahun kurang lebih sekitar US$ 28 sampai US$ 30 miliar," ujar Bahlil.

(ven/ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) mengungkapkan bahwa Mehdi Taremi dan asisten pelatih Saeed Alhoei sempat mengalami penahanan singkat oleh otoritas Amerika Serikat / Foto: X/ @King_Fut

Jakarta, CNBC Indonesia - Persyaratan ekspor produk perikanan ke beragam negara sekarang semakin ketat. Tak hanya kualitas produk, negara tujuan ekspor juga menuntut sistem ketertelusuran (traceability) nan bisa memastikan asal-usul hingga proses penanganan ikan sebelum dipasarkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjawab tuntutan tersebut, mulai dari membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), menerapkan prosedur baku budidaya, hingga memperkuat laboratorium pengetesan mutu.

Menurut Trenggono, dari sisi perikanan tangkap, sistem ketertelusuran dibangun sejak ikan pertama kali ditangkap di laut. Salah satu instrumen nan disiapkan adalah akomodasi slurry ice di Kampung Nelayan Merah Putih, agar kualitas ikan tetap terjaga sejak berada di atas kapal.

"Kalau dari perikanan tangkap, kita pembangunan Kampung Nelayan. Itu salah satunya menjamin ketertelusuran. Lalu kemudian di dalam Kampung Nelayan itu kita sediakan pabrik es nan namanya slurry ice. Ini sumber bahan bakunya dari laut," kata Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, dikutip Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan slurry ice berbahan baku air laut membikin kesegaran ikan dapat dipertahankan lebih lama sehingga kualitasnya tetap terjaga hingga tiba di darat. Teknologi ini telah terbukti bisa menjaga mutu hasil tangkapan nelayan.

"Sumber bahan bakunya dari air laut nan kemudian dia bisa memperkuat selama tiga hari di dalam cool box, dan ikan laut itu jika esnya juga sumber bahan bakunya dari laut, dia jadi stabil, dia tidak terjadi proses pembusukan dan seterusnya. Nah ini sudah terbukti," jelasnya.

Selain didukung akomodasi rantai dingin, pengelolaan sistem tersebut juga bakal diawasi oleh manajer Kampung Nelayan Merah Putih nan saat ini tengah direkrut pemerintah.

"Jadi artinya dari situ saja kita sudah jalankan, ini kelak bakal diawasi dan dikelola oleh manajer Kampung Nelayan, nan sedang kita rekrut sekarang," ucap dia.

Tak hanya pada sektor penangkapan ikan, KKP juga memperketat sistem pengawasan di sektor budidaya. Trenggono mengatakan proses pengendalian dilakukan sejak air pertama kali masuk ke kolam budidaya, agar terbebas dari virus maupun penyakit.

"Dari perikanan budidaya kita sudah bikin model. Jadi kita yakinkan mulai dari intake jika dia budidaya perikanan, katakan misalnya seperti kayak udang gitu, mulai dari intake airnya pun kita sudah jaga sedemikian rupa, sebelum dia masuk ke kolam budidaya. Sehingga kita pastikan dia kudu terbebas dari virus, terbebas dari penyakit dan seterusnya," jelas Trenggono.

Menurut dia, seluruh tahapan tersebut telah menjadi prosedur baku dalam proses budidaya. Untuk memastikan standar mutu tetap terjaga, pemerintah juga membangun laboratorium di sejumlah wilayah sebagai bagian dari sistem pengawasan kualitas produk.

"Nah semua ini sudah menjadi prosedur baku flow proses daripada budidayanya itu. Jadi kita menjamin. Setelah semua, kemudian kita punya laboratorium. Kita desain, kita install laboratorium di beberapa titik ya, untuk menjamin bahwa mutu setiap produk nan dihasilkan itu sudah lolos dari mutu inspection kita," ungkapnya.

Trenggono menilai sistem tersebut menjadi jawaban atas tuntutan pasar dunia nan sekarang semakin mengedepankan aspek keamanan pangan dan ketertelusuran produk. Dengan sistem baru itu, asal-usul ikan hingga proses penanganannya dapat dipantau dengan lebih baik dibanding sebelumnya.

"Kalau dulu kan nggak terkontrol di situ, nah sekarang kita sudah terdeteksi," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa total backlog dari tujuh kementerian dan lembaga nan menjadi mitra Komisi V mencapai Rp252 triliun pada tahun depan.

Dari total nomor tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun di tahun depan, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalami kekurangan sebesar Rp2,6 triliun.

"Kita bakal sisir mana hal-hal nan kita tunda, kita tunda dulu. nan pokok-pokok kita bakal masukkan dulu. Dan kita lihat nan backlog-nya seperti apa lantaran ini penting. Basarnas dan BMKG ini perihal nan menyangkut betul keselamatan rakyat. Maka mitigasi terhadap bencana, kemudian kesiapan-kesiapan pasukan tanggap darurat di lapangan," tegas Edi Purwanto usai Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dikutip situs DPR, Kamis (25/6/2026).

Edi juga menyoroti kondisi geografis Indonesia nan sangat rawan musibah sebagai landasan utama. Menurutnya, keselamatan rakyat adalah norma tertinggi. Ia mengingatkan kembali rentetan musibah nan baru terjadi, seperti gempa bumi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Gorontalo.

Selain itu, potensi ancaman vulkanik seperti Gunung Kerinci di Jambi turut menuntut kehadiran negara secara maksimal. "Hari ini kita menghadapi hal-hal nan memang secara geografis Indonesia juga rawan bencana. Seperti kemarin di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lain. Seperti di Jawa Barat juga mengalami beberapa gempa.

Kemarin juga sempat di Gorontalo walaupun kecil. Termasuk di Jambi kan ada gunung kerinci, gunung aktif, tertinggi di Asia Tenggara. Ini menurut saya perlu kita urai lebih komprehensif sehingga sense of responsibility negara kaitan dengan kebencanaan ini juga penting," tutup Edi.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal-kapal dilaporkan telah mulai berlayar melalui Selat Hormuz. Mereka bisa melewati laut sempit itu di bawah skema baru oleh badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lembaga PBB, Organisasi Maritim Internasional (IMO), mengatakan mereka mengevakuasi kapal-kapal nan terjebak di sana akibat konflik. Ini bakal memungkinkan ratusan kapal dengan sekitar 11.000 pelaut nan terdampar di Teluk untuk berlayar melalui Hormuz.

"Kapal-kapal telah mulai melewati rencana tersebut," kata seorang ahli bicara IMO dikutip Kamis (25/6/2026).

Sayangnya, dia menolak untuk memberikan rincian kapal-kapal nan telah menyeberang. Meski demikian, dari info pencarian kapal LSEG dan Marine Traffic merujuk analisa Reuters, ada 35 kapal kecil, terutama kargo curah kering dan kontainer serta lima kapal tanker minyak dan kapal tunda, sedang bersiap untuk berlayar.

"Kapal kudu menunggu petunjuk sebelum melanjutkan," tulis catatan IMO, nan dikeluarkan Rabu.

"Memadati area tunggu hanya bakal mengakibatkan perlunya menunda pemberitahuan lebih lanjut demi keselamatan navigasi," tambahnya.

Rute Selat Hormuz

Sebenarnya ada dua rute kapal nan mungkin digunakan sementara untuk berlayar keluar. Rute utara melalui perairan Iran dan rute selatan melalui perairan nan dikoordinasikan oleh Oman alias AS

Skema Pemisahan Lalu Lintas Selat Hormuz ini diadopsi IMO pada tahun 1968, menetapkan jalur rute melalui perairan Iran dan Oman. Perlu diketahui, bagian tengah Selat Hormuz saat ini tidak dapat digunakan lantaran akibat ranjau, menurut sumber-sumber keamanan pelayaran dan maritim.

Sebelumnya golongan info angkatan laut utama mengusulkan koridor pelayaran pengganti Sabtu lalu. Mereka meminta pemilik kapal untuk mempertimbangkan melintasi selat melalui rute selatan dengan sinyal transponder mereka aktif.

"Rute transit selatan, di sepanjang perairan teritorial Oman, telah dipastikan bebas ranjau dan merupakan rute nan direkomendasikan," bunyi pemberitahuan tersebut. Tapi tak diketahui pasti apakah rute ini nan dipakai untuk berlayar sesuai ketentuan IMO.

Sebenarnya, menurut kajian Kpler, lampau lintas Hormuz lainnya telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dengan pelayaran rata-rata lebih dari 25 kapal per hari dalam beberapa hari terakhir, dibandingkan dengan sekitar 10-11 kapal per hari sebelumnya. Ini tetap sebagian mini dari pelayaran harian rata-rata 125 kapal sebelum perang dimulai pada 28 Februari.

Saat ini, banyak kapal telah mengaktifkan transponder pencarian AIS publik mereka. Meski, beberapa diyakini tetap tidak terdeteksi sebagian lantaran gangguan besar pada sinyal AIS, serta sengaja tidak menunjukkan pergerakan saat melalui selat tersebut.

Menurut perkiraan IMO dan pasar, terdapat antara 500 dan 600 kapal nan terdampar di dalam Teluk, termasuk sebanyak 100 kapal tanker. Perlu diketahui, inisiatif IMO tidak mendukung kapal-kapal nan mau memasuki Teluk untuk mengambil muatan minyak dari produsen Teluk.

Tapi...

Sementara itu, mengutip CNBC Internasional, Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah memperingatkan pemilik kapal bahwa setiap "rute transit baru" melalui Selat Hormuz nan dibuat tanpa koordinasi dengan Teheran adalah "tidak dapat diterima dan berbahaya. Iran menakut-nakuti tindakan terhadap kapal-kapal nan mengabaikan instruksinya.

Angkatan Laut IRGC mengatakan bahwa hanya rute pelayaran nan ditentukan oleh Iran nan diizinkan untuk dilalui. Koordinasi dengan pasukan Iran melalui saluran komunikasi nan ditentukan adalah wajib.

"Navigasi di luar rute ini sangat rawan dan dilarang, dan kami memperingatkan semua kapal untuk betul-betul menghindari pergerakan apa pun di luar koridor nan ditentukan," kata IRGC, menurut laporan tersebut.

Perlu diketahui, Iran hendak pengenalan biaya bagi kapal nan melintasi Selat Hormuz. Namun AS menganggap ini upaya "memeras perdagangan maritim global".

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebutuhan pendanaan untuk sektor perumahan nasional jauh lebih tinggi dari anggaran nan tersedia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyinggung besarnya kebutuhan ini tetap menjadi tantangan utama pemerintah dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah.

"Backlog kita itu ada Rp96,08 triliun. Baru Program 3 Juta Rumah ini bisa kita kejar," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Ia mendorong pemerintah kudu komitmen dalam mengupayakan pengurangan nomor backlog perumahan tersebut.

"Mengupayakan pengurangan nomor backlog perumahan. Tentu ini sedang kita kerjakan termasuk dengan program BSPS dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan nan baik," kata Lasarus.

Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran nan sangat besar untuk mengejar sasaran Program 3 Juta Rumah pada 2027. Kebutuhan tersebut jauh melampaui pagu sugestif nan telah diberikan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan pagu sugestif kementerian saat ini sebesar Rp9,913 triliun. Anggaran tersebut dinilai belum bisa mendukung seluruh sasaran pembangunan nan telah ditetapkan.

"Rumah susun hanya Rp32,48 miliar nan hanya cukup untuk 10% dari MYC (kontrak tahun jamak). Kemudian BSPS pagu indikatifnya Rp8,9 triliun untuk sasaran sekitar 370 ribu unit," kata Didyk.

Kebutuhan anggaran kementerian secara keseluruhan mencapai Rp106 triliun. Dana tersebut diperlukan untuk menjalankan beragam program prioritas, mulai dari pembangunan rumah baru, pembaharuan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi pascabencana.

Selain Program 3 Juta Rumah, kementerian juga kudu menyelesaikan pembangunan kediaman tetap pascabencana di Sumatra nan tetap memerlukan support anggaran cukup besar.

"Dengan kondisi tersebut kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan Rp106 triliun sehingga ada kekurangan alias backlog anggaran sebesar Rp96,086 triliun," ujar Didyk.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China nan beraksi di area Pulogadung, Jakarta, dikutip dari rilis Kamis (25/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga suasana persaingan upaya nan sehat di industri nasional.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh pelaku upaya menjalankan aktivitas upaya secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Kami mau memastikan bahwa seluruh perusahaan nan beraksi di Indonesia menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan peraturan nan berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghalang alias mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan nan sehat dan setara bagi seluruh pelaku industri," ujarnya dalam sidak tersebut.

Sidak lapangan dilakukan setelah adanya indikasi awal nan menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian antara skala aktivitas upaya perusahaan dengan tanggungjawab perpajakan nan dilaporkan.

Berdasarkan info nan dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak nan dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas upaya nan dijalankan. Untuk itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan arsip dan info pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Purbaya menegaskan bahwa proses tetap berada pada tahap penjelasan dan belum sampai pada konklusi adanya pelanggaran sampai saat ini.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen nan relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berasas fakta. Dengan demikian, kita dapat memandang secara setara gimana praktik upaya nan dijalankan," katanya.

Adapun pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa seluruh aktivitas upaya telah dijalankan sesuai ketentuan nan bertindak di Indonesia. Perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam proses penjelasan nan sedang berlangsung.

Purbaya sendiri menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta jejeran otoritas perpajakan mempercepat proses pengumpulan serta kajian data, agar hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Selain perusahaan nan disidak hari ini, pemerintah juga bakal melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berasas hasil pemantauan dan info nan telah dihimpun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field alias persaingan upaya nan setara di beragam sektor industri.

"Pemerintah mau memastikan bahwa setiap perusahaan mempunyai kesempatan nan sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku upaya kudu menjalankan kewajibannya secara setara dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," pungkasnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan nilai gas nan dikeluhkan sejumlah pelaku industri tidak terjadi lantaran kekurangan pasokan gas nasional.

Menurut dia, kenaikan hanya terjadi pada industri nan menggunakan skema nilai non Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sebagaimana diketahui, terdapat dua jenis nilai gas nan diberlakukan untuk industri, ialah tarif kebijakan gas murah (HGBT) dan non HGBT.

"Kalau gas secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. nan ada itu adalah ada kenaikan nilai gas di beberapa industri non-HGBT. Kan ada dua, ada HGBT nan memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu nan nilai umum," kata Bahil usai aktivitas Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menjelaskan, kenaikan nilai tersebut dipicu oleh menurunnya produksi sejumlah sumur gas, terutama di wilayah Jawa Barat. Sehingga kebutuhan gas kudu dipenuhi menggunakan pasokan gas alam cair (LNG) dari wilayah lain di Indonesia.

"Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost," kata Bahlil.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari solusi agar beban kenaikan nilai tidak terlalu membebani bumi usaha. Bahlil mengatakan dirinya telah menggelar pertemuan dengan asosiasi industri dan serikat pekerja, serta sekarang sedang melakukan pembahasan teknis berbareng PT Pertamina.

"Kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh dibebankan beban nilai nan tinggi. Aku lagi dalam seminggu, saya kan udah rapat sama mereka, sama asosiasi sama pekerja sudah, sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari nomor nan ideal agar industri kita tetap bisa memperkuat ya," ujar Bahlil.

(ven)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Italia secara terbuka melayangkan teguran keras terhadap Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Rabu (24/6/2026). Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Rutte nan menyebut ratusan pesawat militer Amerika Serikat (AS) telah lepas landas dari pangkalan Amerika di Italia untuk mendukung operasi perang melawan Iran.

Mengutip laporan Reuters, Roma langsung membantah keras klaim sepihak tersebut. Pihak Italia menegaskan bahwa otoritasnya hanya memberikan izin terbatas untuk penerbangan nan berkarakter teknis dan logistik, bukan untuk misi tempur langsung.

Polemik politik ini bermulai saat Rutte berbincang dalam sebuah wawancara televisi di saluran Fox News. Eks perdana menteri Belanda itu menjadikan Italia sebagai contoh nyata dari support kuat negara Eropa terhadap Washington, dengan menyebut ada 500 pesawat AS nan terbang dari pangkalan Italia untuk mendukung operasi militer bersandi Epic Fury.

Pernyataan bos NATO tersebut langsung memicu kegaduhan politik di internal Italia. Pemerintahan besutan Perdana Menteri Giorgia Meloni selama ini berulang kali menegaskan kepada publik bahwa mereka tidak pernah mengizinkan penggunaan wilayah kedaulatan Italia untuk tindakan militer langsung melawan Teheran.

Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meredam kegaduhan tersebut. Crosetto menegaskan bahwa seluruh kebijakan Italia telah bertindak penuh sesuai dengan konstitusi negara serta perjanjian internasional nan mengatur pangkalan sekutu di tanah mereka.

"Seperti nan sudah diklarifikasi di parlemen, pemerintah mengizinkan secara eksklusif aktivitas teknis dan logistik, non-kinetik," tegas Crosetto dalam rilis resminya.

Crosetto menambahkan bahwa negaranya secara konsisten menolak setiap permintaan militer asing nan melanggar pemisah patokan tersebut. Ia juga mengaku heran kenapa ketua tertinggi NATO nan tidak ada hubungannya dengan rantai komando operasi AS tersebut justru merilis pernyataan nan keliru.

"Pernyataan tersebut menyampaikan pesan nan sama sekali menyesatkan lantaran mencampuradukkan penerbangan pendukung nan sah dengan operasi mengenai pertempuran," tambah Crosetto.

Ketegangan AS dan Italia

Sengkarut ini diyakini bakal makin memperkeruh hubungan bilateral antara PM Meloni dan Presiden AS Donald Trump. Pekan lalu, kedua pemimpin negara sempat terlibat perseteruan publik setelah Italia menolak mendukung kampanye militer AS terhadap Iran, nan kemudian berujung pada serangan individual Trump terhadap Meloni.

Saat ini Italia menampung sekitar 120 akomodasi militer milik militer AS di wilayah mereka. Ratusan aset tempur tersebut tersebar di beberapa titik strategis, termasuk stasiun udara angkatan laut Sigonella di Sisilia dan pangkalan udara Aviano di wilayah utara Italia.

Merespons protes keras dari Roma, seorang pejabat internal NATO mencoba memberikan penjelasan untuk melunasi kesalahpahaman tersebut. Pejabat itu berkilah bahwa bos mereka tidak bermaksud menuding Italia terlibat dalam serangan udara secara langsung.

"Rutte hanya menyoroti gimana para Sekutu termasuk Italia melaksanakan perjanjian bilateral nan ada dalam konteks penempatan pangkalan dan kewenangan lintas penerbangan," ujar pejabat NATO tersebut secara anonim.

Kendati demikian, para pemimpin partai oposisi di Italia langsung memanfaatkan momentum ucapan Rutte ini untuk menyudutkan pemerintah. Mereka beramai-ramai mendesak penjelasan baru nan jujur dari jejeran kabinet Meloni mengenai transparansi aktivitas militer AS di tanah Italia.

Ketua Gerakan Lima Bintang sekaligus mantan Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, menuntut Meloni untuk segera memberikan penjelasan langsung di hadapan personil parlemen. Desakan serupa juga disuarakan secara sarkas oleh Nicola Fratoianni dari Aliansi Hijau dan Kiri nan mempertanyakan kecermatan info dari ketua aliansi barat tersebut.

"Entah pemerintah telah menyesatkan para personil majelis alias Rutte baru saja terserang gelombang panas," cetus Fratoianni secara terbuka.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Juergen Klopp memberikan pandangan berbeda terkait kontroversi jeda hidrasi yang diterapkan FIFA pada Piala Dunia 2026 / Foto: ESPN

Jakarta, CNBC Indonesia - Momen menarik terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 Tahun 2026 di Gorontalo, pada Rabu 24 Juni.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 25/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan ada potensi kerja sama antara China dan Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan dari China, kata Wang, bisa berupa pemanfaatan teknologi nan dikembangkan oleh perusahaan teknologi China mengenai pengedaran makanan di sekolah.

Salah satu nan disebut oleh Wang adalah Tencent, perusahaan raksasa teknologi asal negeri 'tirai bambu' tersebut. Tencent, kata Wang, tengah menyiapkan support bagi program makan gratis.

"Jadi saya rasa saya mengerti bahwa beberapa upaya Tiongkok juga mendukung program makan cuma-cuma ini dengan langkah apa pun nan mereka bisa," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri FPCI China-Indonesia Think Tank and Media Forum di Kuningan, Jakarta pada Rabu (24/6/2026)

Wang menjelaskan bahwa Tencent tengah mengembangkan teknologi untuk mencatat jumlah siswa nan masuk sekolah setiap hari secara otomatis.

Nantinya info informasi tersebut bisa diteruskan ke dapur makan cuma-cuma untuk siswa dan kemudian secara jeli dapat memberikan makanan sesuai jumlah siswa nan hadir.

"Jadi sekolah dan juga dapur umum bakal tahu berapa banyak orang nan datang ke sekolah. Jadi mereka bakal mengirimkan makanan cuma-cuma sesuai dengan jumlah siswa nan datang ke sekolah," ujarnya.

Wang mengatakan dengan kerja sama antar dua negara dan melibatkan perusahaan teknologi, keberlangsungan program MBG diharapkan dapat melangkah dengan baik.

"Jadi kami berambisi ini (MBG) bakal melangkah dengan baik," pungkasnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengamankan pasokan daya dan menjaga ketahanan dalam negeri. Pertamina menyiapkan lapisan pertahanan, mengejar ketersediaan, dan berupaya meningkatkan produksi dari sisi hulu sehingga bisa mengurangi impor minyak mentah.

"Di hilir dilakukan diversifikasi, mengurangi solar dengan B40-B50, kurangi impor bensin dan diganti dengan etanol," ungkap Oki saat berbincang di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

"Kami juga kontribusi di istri dengan geothermal (panas bumi). Pertama soal kesiapan nan utama," lanjutnya.

Oki juga menegaskan Pertamina juga terus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah mengenai keterjangkauan (affordability). Dengan begitu langkah-langkah nan dilakukan terus berpihak pada masyarakat, dan aktivitas bisa terus berjalan.

"Sudah diungkapkan pak Menteri untuk tidak membebani rakyat, ada buffer, dan seterusnya. Kami terus melakukan optimasi di internal dengan melakukan integrasi di hilir," kata Oki.

Dengan penggabungan 3 Subholding PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan segmen upaya PT Pertamina International Shipping (PIS), berasosiasi (merger) menjadi Sub Holding Downstream, maka tercipta efisiensi dan value creation nan lebih baik.

Dari sisi sustainibility, bioetanol menurutnya juga dikejar sehingga bisa mengurangi impor bensin.

"Kemudian untuk diesel tahun ini selesai fase 2 Balikpapan, bakal sale efisien. nan jadi PR besar gasolin strip, bioentanol nan sudah dilakukan sudah sampai 20% alias seperti Brazil," ungkapnya.

"Dengan lapis-lapis tadi, kami berharap, bisa kuat dan survive dengan geopolitik nan berubah dari waktu ke waktu."

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyedia jasa pasar digital namalain marketplace bakal mulai memungut pajak penghasilan (PPh) para pedagang online alias merchant mulai 1 Juli 2026.

Pemungutan itu dilakukan dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 nan mengatur tanggungjawab penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri nan bertransaksi di platform mereka.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Temmy Satya Permana dalam aktivitas UMKM Insight nan tayang di Youtube Kementerian UMKM, dikutip Kamis (25/6/2026).

"Ini kan di PMK nan sebenarnya tahun lampau sudah keluar tapi ditunda, baru diberlakukan kelak tanggal 1 Juli, sebetulnya hanya menugaskan platform sebagai pemungut pajak," ucapnya.

Temmy menegaskan, pemungutan itu semata untuk menyamakan pemberlakuan pajak antara pedagang online dengan konvensional nan selama ini berbisnis secara fisik. Tarifnya pun tidak berbeda antara pedagang nan menjajakan dagangannya secara daring dengan nan offline.

"Tidak ada nan berubah, tidak ada kenaikan pajak, hanya nan tadinya tanggungjawab pajak ini tidak dipungut langsung oleh e-commerce, sekarang platform wajib memungut pajak dan berasosiasi langsung dengan DJP kelak sistemnya," tuturnya.

"Begitu setiap transaksi nan terjadi, sudah bisa dihitung pajaknya berapa nih," tegas Temmy.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti belum berani menegaskan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace kepada merchant bakal bertindak mulai 1 Juli 2026.

Ia hanya menekankan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memberi lampu hijau untuk memulai pemberlakuan pungutan itu pada Juli 2026 dari sebelumnya ditunda sejak tahun lalu.

"Yang jelas kami siap, kita persiapkan semua itu, kami sudah berbincang dengan asosiasi, idEA (Indonesia E-Commerce Association), dengan berbagai macam platform," tegas Inge.

Selain itu, Inge juga belum bisa mengungkapkan daftar platform mana saja nan telah ditunjuk Ditjen Pajak untuk memungut pajak penghasilan para merchant di marketplacenya.

"Belum bisa saya sampaikan sekarang, tapi dari sekian banyak platform nan ada di Indonesia, semua sudah kami lakukan semacam pertemuan one-on-one dengan Direktur Jendral Pajak, tapi siapa nan ditunjuk kelak kita menunggu dari keputusan Direktur Jendral Pajak," papar Inge.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto/BPMI

Analis Politik Senior Boni Hargens menyebut konsep Presisi Polri nan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan signifikan dan esensial dalam transformasi keahlian dan budaya lembaga Polri. Foto: Istimewa

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar mengenai kasus dugaan korupsi tata kelola upaya pertambangan nikel. Foto/Nur Khabibi

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kesenjangan alias gap nan tinggi dari penghasilan master spesialis. Foto: Achmad Al Fiqri

KPK membantarkan penanganan Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ke Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur lantaran sakit pada saluran pencernaan. Foto: Dok SindoNews