Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyebut bahwa investasi menyumbang sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal I-2026.

Sebagai pengingat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Untuk menuju pertumbuhan 8%, terdapat nomor konsolidatif sekitar Rp 13.000 triliun nan dirancang dalam 5 tahun mendatang dalam corak realisasi investasi.

"Di mana di situ ada nomor konsumsi nasional sebesar 55%, nomor realisasi investasi ini sekarang 29% sekian menuju 30%, dan kemudian ada nomor serapan ekspor kurang lebih sekitar 20-22%, dan nan terakhir adalah government spend. Jadi, ini nan memang kami, kebetulan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, salah satu KPI kami adalah gimana kami bisa memanage daripada nomor pertumbuhan realisasi investasi," ujar dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dari sisi capaian, realisasi investasi pada 2025 lampau sukses mencapai di atas sasaran sekitar Rp 1.931 triliun. Selanjutnya, realisasi investasi pada kuartal I-2026 juga sudah mencapai sasaran nan ditentukan pemerintah.

Sejauh ini, Todotua bilang, pihaknya optimistis terhadap tren positif investasi nasional bakal terus berlanjut. Hal ini didorong oleh upaya perbaikan suasana investasi nan baik, penyederhanaan perizinan, hingga penguatan sistem Online Single Submission (OSS).

"Hilirisasi ini kan, ini adalah konteks nan masuk dalam Asta Cita. Asta Cita adalah skema besar daripada konsep nan dipersiapkan oleh pemerintahan sekarang dalam satu masa periode pemerintahannya, di mana Hilirisasi adalah konteks di situ, dan juga dalam sektor hilirisasi ini, memang kontribusi terhadap realisasi investasinya cukup signifikan," jelasnya.

Dirinya bilang, sektor mineral tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar realisasi investasi, khususnya untuk komoditas nikel, tembaga, dan bauksit seiring adanya program hilirisasi. Akan tetapi, pemerintah menegaskan bahwa investasi nan masuk ke Indonesia tidak hanya berfokus pada mineral, melainkan juga mencakup sektor perkebunan, kehutanan, minyak dan gas, hingga perikanan dan kelautan.

"Ada nomor kurang lebih sekitar Rp 147 triliunan berbincang terhadap realisasi di Q1 dan ini growth-nya, year-on-year-nya ini tumbuh 8,2%. Nah, Hilirisasi ini kan sebenarnya konteksnya beberapa hal," ungkap dia.

Lebih jauh, Todotua mengungkapkan bahwa hilirisasi memberikan sejumlah faedah strategis. Misalnya, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pembuatan lapangan kerja, hingga transfer teknologi. Kebijakan hilirisasi tentu juga diharapkan bisa memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Tak hanya itu, hilirisasi dinilai menjadi fondasi krusial dalam pengembangan daya baru dan terbarukan (EBT). Dengan memperkuat rantai pasok industri di dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan suasana upaya nan lebih berkepanjangan di masa depan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo (kiri) dan CEO WOSPAC Indonesia Benhard Sitorus. Foto: SINDOnews/HO/Tangkapan Layar

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang tahun kitab 2025. Di tengah dinamika industri daya dunia dan tantangan ekonomi, Perseroan terus menjaga ketahanan daya nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan keahlian finansial nan sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 nan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Selasa (23/6), Pertamina membukukan pendapatan sebesar USD70,89 miliar alias setara Rp1.167,99 triliun dengan EBITDA sebesar USD11,43 miliar alias setara Rp188,33 triliun serta untung bersih sebesar USD3,35 miliar alias setara Rp55,20 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan esensial upaya nan tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga keahlian di seluruh lini upaya energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD5,9 miliar alias setara Rp97,20 triliun serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp531,5 triliun nan turut memberikan akibat berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini mencerminkan keahlian kilang dalam mengoptimalkan produksi produk berbobot tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, upaya gas menunjukkan keahlian positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF alias tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bagian logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional nan diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi daya melalui pengembangan daya baru dan terbarukan.

Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh alias meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan beragam program dekarbonisasi di seluruh lini upaya nan sukses menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari support Pertamina terhadap sasaran Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun kitab 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan daya nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju daya nan lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga esensial finansial nan sehat dan berkelanjutan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan nan berfokus pada kesiapan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan nilai (affordability), dan keberterimaan (acceptability) daya bagi masyarakat.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan keahlian korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab nan semakin besar untuk memastikan daya tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta beragam sektor strategis nan menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas support nan diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jejeran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga keahlian dan keberlanjutan perusahaan.

"Keputusan nan telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah krusial bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih keahlian dan prestasi nan semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan hasil rapat Komite Tapera nan digelar berbareng Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dan Kepala BP Tapera Heru Pudyo Nugroho siang hingga sore ini.

Salah satu hasil rapat Komite Tapera ialah menyetujui mengenai pemberlakuan tenor angsuran pemilikan rumah (KPR) bisa dilakukan sampai dengan 40 tahun, di mana perihal ini menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengambil rumah subsidi.

"Dalam rapat Komite Tapera tadi, kami menyetujui bahwa tenor KPR FLPP untuk rumah subsidi bisa dilakukan selama 40 tahun, dijalankan sesuai pengarahan presiden dan kami mendukung penuh pengarahan presiden," kata Ara saat ditemui wartawan di Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (24/6/2026).

Selain tenor KPR bisa dilakukan selama 40 tahun, hasil rapat tersebut juga menyetujui besaran kembang KPR FLPP untuk rumah tapak subsidi sebesar 5%.

"Kemudian nan kedua, banyak pertanyaan gimana BI Rate naik, kita putuskan kembang untuk rumah tapak subsidi tetap 5%. Jadi kita konsisten gimana program pengarahan Presiden Prabowo rumah tapak subsidi tetap bunganya 5%," ujar Ara.

Tak hanya rumah tapak subsidi nan bunganya tetap 5%, kembang rumah susun (rusun) subsidi juga ditetapkan sebesar 6%.

"Yang ketiga, rusun subsidi, bunganya tetap 6%, rusun subsidi ya," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, para menteri juga meminta Tapera untuk bisa bekerja keras agar dapat mencapai sasaran dari kuota nan ditetapkan sebanyak 350.000 unit.

"Tadi juga diminta Tapera bisa bekerja lebih keras agar bisa mencapai target. Ya sudah disiapkan kuota 350.000 agar bekerja dengan keras, berkoordinasi dengan perbankan dan developer ya, dan Bapak Presiden sudah memberikan BPHTB cuma-cuma serta PBG gratis," jelasnya.

Selain itu, Ara juga mengungkapkan, keberhasilan pemerintah dalam menaikkan plafon angsuran upaya rakyat (KUR) Perumahan pada 2026 menjadi Rp50 triliun, dari sebelumnya Rp36 triliun.

"Saya juga sudah laporkan dalam rapat Tapera tadi, kemarin dengan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartanto), dan kita terima kasih, lantaran kita kemarin enggak minta, tapi tetap dinaikin tuh sama Pak Menko, dari Rp36 triliun jadi Rp50 triliun. Karena penyerapannya KUR Perumahan besar sekali,. Artinya kebijakan ini sangat didukung oleh rakyat, ya ingat lho, Presiden Prabowo adalah Presiden pertama nan membikin KUR Perumahan," ujarnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dikenal sebagai salah satu pasar strategis untuk pengembangan daya bersih dan solusi rendah karbon di area regional. Sebagai ekonomi terbesar dan salah satu pasar daya nan terus bertumbuh di Asia Tenggara, Indonesia mempunyai kebutuhan nan tinggi secara jangka panjang terhadap solusi daya nan lebih bersih, efisien, andal, dan terjangkau, terutama seiring meningkatnya permintaan daya dan kebutuhan dekarbonisasi.

Untuk mendukung pertumbuhan solusi tersebut, Schneider Electric melalui Schneider Electric Energy Access Asia Fund II (SEEAA II) berupaya menjawab salah satu tantangan utama di pasar negara berkembang, ialah kesenjangan pendanaan tahap awal bagi perusahaan rintisan (startup) nan hendak mengembangkan solusi daya bersih dan solusi iklim.

Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia telah muncul beragam penemuan berupa clean cooking, distributed solar, hingga solusi ekonomi sirkular. Kendati begitu, banyak perusahaan nan tetap menghadapi tantangan untuk bergerak dari tahap uji coba menuju skala komersial.

"Fase ini kerap disebut sebagai valley of death, ketika perusahaan tetap terlalu awal untuk menarik penanammodal institusional, terlalu padat modal untuk model venture capital tradisional, dan belum mempunyai akses memadai terhadap skill teknis. Akibatnya, banyak solusi berakibat tinggi belum dapat menjangkau masyarakat nan paling membutuhkannya," ujar Gilles Vermot Desroches, SVP Corporate Citizenship & Institutional Affairs Schneider Electric dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/6/2026).

Di samping itu, Gilles menjelaskan, tantangan ini tidak hanya berangkaian dengan modal, tetapi juga terbatasnya support operasional dan teknis nan dibutuhkan perusahaan untuk tumbuh secara berkepanjangan serta menghasilkan akibat lingkungan dan sosial nan terukur. Untuk itulah, SEEAA II datang dengan tiga pendekatan utama.

Pertama, menyediakan patient capital alias modal jangka panjang nan disesuaikan dengan karakter upaya daya bersih dan solusi iklim. Kedua, mendukung perusahaan tidak hanya melalui modal, tetapi juga melalui skill teknis, operasional, dan strategis. Ketiga, menggunakan struktur blended finance untuk memobilisasi lebih banyak modal ke sektor-sektor nan mempunyai potensi akibat besar, tetapi tetap dipersepsikan berisiko tinggi oleh investor.

Model ini juga dinilai krusial lantaran transisi daya bukan hanya memerlukan teknologi, melainkan juga struktur pembiayaan nan bisa menjembatani kebutuhan pasar dengan profil akibat investor. Dalam konteks ini, blended finance memainkan peran katalitik dengan menggabungkan modal konsesional dan modal komersial untuk memperbaiki profil akibat dan imbal hasil investasi.

"Blended finance berkedudukan krusial dalam menarik modal swasta ke pasar seperti Indonesia, di mana banyak kesempatan mempunyai akibat besar, tetapi juga dipersepsikan berisiko tinggi. Struktur ini membantu menciptakan ruang bagi modal publik alias konsesional untuk memainkan peran katalitik, sehingga modal swasta dapat berperan-serta dengan lebih percaya diri," terang Gilles.

Lebih jauh, Indonesia juga dipandang menjadi salah satu pasar strategis dalam portofolio regional SEEAA. Dari sisi komersial, Indonesia mempunyai permintaan daya nan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Dari sisi geografis, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menciptakan kebutuhan struktural terhadap solusi daya terdesentralisasi, seperti mini-grid, off-grid solar, dan sistem daya terdesentralisasi.

Meskipun akses listrik nasional telah meningkat signifikan, tetap terdapat tantangan mengenai keandalan, keterjangkauan, dan akses terhadap daya bersih, terutama di wilayah terpencil. Di saat nan sama, sekitar 80% listrik Indonesia tetap berasal dari bahan bakar fosil, sehingga ruang untuk dekarbonisasi tetap sangat besar.

Pemerintah Indonesia juga menargetkan peningkatan kapabilitas daya terbarukan secara signifikan, termasuk sasaran mencapai 23 GW kapabilitas daya terbarukan pada 2030, dengan 8 GW di antaranya berasal dari tenaga surya. Upaya ini sejalan dengan sasaran peningkatan bauran daya terbarukan menjadi 34,3% pada 2034^.

Berdasarkan kondisi tersebut, solusi daya bersih di Indonesia tidak hanya relevan untuk menurunkan emisi, tetapi juga untuk meningkatkan keterjangkauan energi. Termasuk, untuk memperkuat ketahanan sistem energi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah nan belum sepenuhnya terlayani.

Dari sisi kesiapan pasar, terdapat beberapa model upaya daya bersih dan solusi suasana berbasis teknologi nan mulai mendekati skala komersial di Indonesia. Salah satunya adalah distributed solar dan rooftop solar, nan semakin diminati oleh sektor komersial dan industri lantaran dapat membantu stabilitas biaya daya sekaligus mendukung sasaran penurunan emisi.

Selain itu, mobilitas listrik, khususnya kendaraan roda dua, juga mempunyai potensi besar. Dengan lebih dari 120 juta sepeda motor beraksi di Indonesia, elektrifikasi kendaraan roda dua dapat menjadi salah satu kesempatan solusi suasana berbasis teknologi terbesar, didorong oleh efisiensi biaya, insentif kebijakan, serta pertumbuhan jasa logistik dan ride-hailing.

Sektor daya terbarukan lain seperti surya, panas bumi, dan biogas juga mempunyai kesempatan besar, mengingat potensi sumber daya daya terbarukan di Indonesia nan tetap belum tergarap secara optimal.

Namun, agar sektor-sektor tersebut bisa menarik pendanaan lanjutan dalam skala nan lebih besar, sejumlah aspek pendukung tetap diperlukan. Investor memerlukan kepastian regulasi, kerangka kebijakan nan konsisten, struktur proyek nan bankable, tata kelola perusahaan nan kuat, serta prasarana pendukung seperti jaringan pengisian kendaraan listrik dan kapabilitas jaringan listrik nan memadai.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, SEEAA II menempatkan support pendanaan tahap awal, pendampingan teknis, dan penguatan tata kelola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan investasi perusahaan rintisan (startup). Dukungan seperti perbaikan pelaporan keuangan, proses operasional, pengukuran dampak, serta struktur pengambilan keputusan nan lebih kuat dapat membantu mengurangi persepsi akibat di mata penanammodal lanjutan.

"Kesiapan investasi bukan hanya soal ide, tetapi juga esensial bisnis, mulai dari unit economics nan jelas, pelaporan finansial nan andal, hingga tata kelola dan struktur pengambilan keputusan nan kuat," ujar Gilles.

Melalui pendekatan tersebut, perusahaan nan sebelumnya dianggap berisiko tinggi dapat berkembang menjadi upaya nan lebih terstruktur dan layak investasi. Alhasil, model pembiayaan seperti SEEAA II tidak hanya berfaedah untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, melainkan untuk membuka lebih banyak investasi ke sektor-sektor nan krusial bagi transisi energi.

"Dengan potensi pasar nan besar, kebutuhan daya nan terus meningkat, dan support kebijakan nan semakin kuat, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan solusi suasana dalam skala nan lebih besar serta menarik lebih banyak modal institusional ke sektor transisi energi," pungkasnya.

Untuk info lebih lanjut klik di sini.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI menyoroti keluhan pengusaha pertambangan batu bara dalam negeri mengenai nilai patokan batu bara untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Sebagai informasi, nilai patokan batu bara untuk DMO sebesar US$ 70 per ton sejak 2018 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mengatakan bahwa para pengusaha mempertanyakan kebijakan nilai nan disama-ratakan tanpa memandang ragam kualitas komoditas nan dihasilkan.

"Memang kadang-kadang ini saya juga pada beberapa pertemuan para pengusaha sudah mengeluh katanya misalkan low range kalori, kemudian medium range kalori, high kalori kemudian juga cooking coal ini kok patok US$ 70 (per ton) sama rata semuanya iya," beber Bambang kepada CNBC Indonesia dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026).

Keluhan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi operasional pengusaha nan merasa skema nilai batu bara DMO saat ini kurang relevan dengan biaya produksi tiap jenis kalori batu bara nan dihasilkan.

Meskipun mencatat keluhan tersebut, Bambang menegaskan bahwa kebijakan pemenuhan alokasi batu bara DMO tetap diperlukan untuk mencegah larinya seluruh produksi ke pasar internasional saat nilai dunia sedang melambung tinggi.

"DMO ini kan dibuat kebijakan ini lantaran memang antara kebutuhan dalam negeri dengan nilai ekspor itu kadang-kadang lebih menarik nan ekspor. Nah jadi DPO ini sebetulnya kan lebih kepada dan DMO ini lebih kepada gimana untuk menjaga itu keseimbangan tersebut," kata Bambang.

Kebijakan DMO nan saat ini berlaku, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang mengalokasikan 25% hasil produksinya untuk pasar domestik, termasuk penugasan unik untuk PT PLN (Persero).

"Menurut saya ke depan kami persilakan kepada Dirjen Minerba (Kementerian ESDM) untuk ya apapun kita bisa pertimbangan lah ya tetapi nan paling krusial adalah kita bakal mencapai satu keseimbangan ya antara gimana keterjaminan daya kita kemudian juga ya bumi upaya juga apa namanya kita perhatikan," paparnya.

Dia menegaskan bahwa prioritas utama negara adalah menjamin pasokan daya primer bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah diminta untuk tetap tegas dalam menerapkan patokan pemenuhan pasar domestik sembari tetap membuka komunikasi bagi para pelaku industri untuk menyampaikan hambatan keekonomian nan dihadapi di lapangan.

"Yang paling krusial itu adalah agunan terhadap keberlangsungan daripada daya kita tetapi ya sekali lagi dengan kita juga memperhatikan aspirasi bumi usaha," tutupnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut keahlian sektor perikanan nasional tetap tergolong solid di tengah kondisi ekonomi dunia nan menantang. Terbukti, Indonesia bisa mencatatkan rata-rata produksi perikanan nan besar dalam setahun.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan rata-rata produksi perikanan tangkap nasional tercatat sebesar 7,5 juta ton dalam satu tahun. Dalam waktu nan sama, rata-rata produksi perikanan budidaya sekitar 5,5 juta ton produksi rumput laut nasional mencapai 10 juta ton. Indonesia juga selalu surplus nan menandakan ekspor perikanan nasional lebih tinggi dibandingkan impor produk nan sama.

"Jadi ekspor kita rata-rata di US$ 6,5 miloar. Sementara impor kita tuh gak sampai US$ 1 miliar, kira-kira sekitar US$ 600 juta lah kurang lebih," ungkap Trenggono dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan daya saing produk perikanan Indonesia nan tetap terjaga di pasar internasional. Selain itu, pasokan protein dari perikanan untuk kebutuhan domestik juga dipastikan tetap aman.

Dalam rangka memperkuat produksi perikanan di masa mendatang, KKP juga mengembangkan program budidaya tematik di setiap desa. Didukung teknologi mini RAS (Resirkulasi Aquaculture System), program ini dibentuk untuk menjangkau 40.000 desa di seluruh Indonesia.

"Artinya setiap tahun itu jika satu titik 30 ton. Itu kan jika misalnya seribu desa saja gitu. Itu sudah berapa? Kalau 40.000 desa berapa itu? Itu kita butuh bibitnya aja sudah. Butuh bibitnya saja udah 15 miliar. Bibit kurang lebih setiap tahun," jelasnya.

Dalam praktiknya, komoditas budidaya setiap wilayah bakal disesuaikan dengan selera konsumsi masyarakat setempat. Di Pulau Jawa misalnya, budidaya lele dan nila menjadi konsentrasi utama, sementara di wilayah lain dikembangkan komoditas seperti ikan mas dan gurame.

"Nanti kita sesuaikan dengan kondisi demand nya sendiri seperti apa gitu dan sekaligus juga sebetulnya untuk kepentingan ekspor juga. Seperti kayak paten misalnya gitu kita bisa kembangkan," tutur dia.

Trenggono melanjutkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pihaknya optimistis permintaan terhadap produk perikanan bakal tetap terjaga. Menurutnya, komoditas pangan, khususnya sumber protein, mempunyai karakter nan relatif tahan terhadap perlambatan ekonomi lantaran komoditas tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal ini kemudian tercermin dari tren ekspor perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir nan terus menunjukkan peningkatan, walaupun secara nilai dan volume tetap tertinggal dibandingkan sejumlah negara eksportir besar seperti China dan Vietnam.

Meski begitu, KKP menyadari tetap ada sejumlah tantangan nan kudu diatasi agar produk perikanan Indonesia semakin diterima di pasar global. Di antaranya adalah memastikan kesiapan pasokan nan berkelanjutan, kualitas produk nan seragam, serta ketepatan waktu pengiriman.

Untuk itu, pemerintah sedang mengembangkan tambak udang modern berskala besar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tambak modern ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas budidaya udang nasional melalui penerapan teknologi dan standar budidaya nan lebih modern.

"Kita bikin dulu skala model nan bagus, nan modern, nan sesuai dengan standar budidaya nan benar. Lalu kemudian tahapan berikutnya tentu kita bakal koreksi dan kita pilih tambak-tambak masyarakat," terang dia.

Tak hanya itu, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan internasional juga menjadi kunci penerimaan produk perikanan Indonesia di pasar global. Kasus kontaminasi Cesium-137 pada produk udang nan hendak diekspor ke Amerika Serikat beberapa waktu lampau pun menjadi pelajaran berbobot bagi seluruh stakeholder terkait.

Pada akhirnya, KKP berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola produksi dan agunan mutu agar produk perikanan Indonesia dipercaya di pasar global.

"Kita yakinkan kita jelaskan sampai kemudian USFDA (United States Food & Drug Administration) meyakini Kementerian Kelautan Perikanan nan ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga nan bisa memberikan sertifikasi khususnya di sektor perikanan ya," tandas Trenggono.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran penerimaan negara nan diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun menjadi salah satu penyebab kekurangan anggaran negara. Akibatnya, beragam program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan penghasilan pembimbing dan pegawai negeri jadi susah dilakukan pemerintah.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Airbus dilaporkan bakal melakukan inspeksi terhadap 16 pesawat A380. Langkah ini diambil setelah ditemukan retakan pada komponen utama sayap pesawat nan dioperasikan sejumlah maskapai, terutama Emirates dan Qantas.

"Retakan pada pesawat nan dapat mengurangi integritas struktural sayap ditemukan selama inspeksi," kata Airbus merujuk pada pemeriksaan nan dilakukan berasas pengarahan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA), dikutip Rabu (24/6/2026).

Temuan tersebut muncul pada balok struktural nan membentang di sepanjang sayap pesawat dan berfaedah menahan sebagian besar beban aerodinamis selama penerbangan. EASA kemudian mengeluarkan perintah inspeksi mendesak terhadap armada nan terdampak setelah retakan ditemukan dalam pemeriksaan perawatan rutin.

Dari total 16 pesawat nan masuk daftar inspeksi, sebanyak 15 unit dioperasikan oleh Emirates dan satu unit milik Qantas. Airbus menyebut lima pesawat Emirates bakal menjalani pemeriksaan lebih dulu, paling sigap mulai Rabu.

Produsen pesawat asal Toulouse, Prancis, itu mengatakan seluruh A380 dengan riwayat produksi serupa telah sukses diidentifikasi. Airbus juga bakal berbincang dengan EASA untuk menentukan apakah perbaikan tambahan diperlukan setelah hasil inspeksi diperoleh.

Sementara itu, 11 pesawat lainnya dapat diperiksa pada tahap berikutnya, namun wajib menjalani inspeksi sebelum menyelesaikan 25 siklus penerbangan. Dalam industri penerbangan, satu siklus dihitung sebagai satu kali lepas landas dan pendaratan.

A380 merupakan pesawat penumpang terbesar di bumi nan tetap beroperasi. Sejumlah maskapai besar pengguna pesawat ini antara lain Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, All Nippon Airways (ANA), dan Asiana Airlines.

Emirates sendiri menjadi operator A380 terbesar di bumi dengan mengoperasikan lebih dari separuh armada superjumbo aktif secara global. Sementara Singapore Airlines, maskapai pertama nan menerbangkan A380-800, tercatat mempunyai 12 unit pesawat tersebut hingga akhir Maret lalu.

Ini bukan kali pertama A380 menghadapi masalah pada struktur sayap. Pada 2012, EASA juga pernah memerintahkan inspeksi terhadap seluruh armada A380 dunia setelah ditemukan retakan pada braket nan menghubungkan kulit sayap dengan struktur internal. Mengutip Reuters, masalah tersebut memicu program perbaikan besar-besaran nan kemudian diatasi Airbus melalui perubahan kreasi pada pesawat produksi berikutnya.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pelni mencatat jumlah penumpang dan kargo melampaui sasaran perusahaan. Dari sisi penumpang, kami sudah mengangkut 5.153.846 orang alias 8,45% di atas target. Untuk kargo juga naik signifikan dan dibanding RKAP mencapai 36,99%, sedangkan kontainer mencapai 23.838 TEUs.

Dengan nomor tersebut, sepanjang tahun lampau pertumbuhan pikulan penumpang, kargo, dan peti kemas melampaui sasaran nan telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perusahaan pun mengungkapkan argumen kenaikan tersebut.

"Mobilitas penumpang dan peralatan di Indonesia itu meningkat cukup besar ya. Jadi kita memandang potensinya semakin membesar juga. Dan kecenderungannya tidak hanya musiman alias seasonal sekarang, nyaris merata," kata Direktur Utama Pelni Budi Setyawan Wijaya kepada CNBC Indonesia usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Kenaikan mobilitas masyarakat dan pengedaran logistik tersebut turut membikin permintaan transportasi laut semakin meningkat. Pelni memandang tren pertumbuhan ini terjadi di beragam wilayah, terutama pada rute-rute nan menghubungkan area timur Indonesia dengan pusat-pusat ekonomi nasional.

Di tengah meningkatnya permintaan layanan, Pelni menilai peningkatan kapabilitas menjadi aspek krusial untuk menjaga operasional. Perusahaan lantaran itu mulai memprioritaskan program peremajaan kapal.

"Nah sehingga penguatan armada menjadi salah satu konsentrasi utama kami, di mana kami bisa mengganti armada nan tua dan juga menambah armada baru, sehingga pelayanan kepada para penumpang moda laut ini bisa diakomodasi. Jadi ya memang murni lantaran memang mobilitas nan semakin tinggi," kata Budi.

Kebutuhan regenerasi armada dinilai semakin mendesak mengingat sebagian kapal nan saat ini beraksi telah berumur lebih dari empat dekade. Meski tetap memenuhi standar kepantasan pelayaran, aspek usia dinilai mulai memengaruhi efisiensi operasi.

"Kapal-kapal kami banyak nan sudah berumur di atas 40 tahun. Secara teknis tetap layak beroperasi, tetapi lantaran aspek umur pasti bakal muncul kendala-kendala operasional sehingga menjadi tidak efisien," kata Budi.

Selain pengadaan armada baru, perusahaan juga menyusun rencana hingga 2029. Pelni menargetkan seluruh armada penumpang dapat memperoleh pembaruan akomodasi secara bertahap. Perusahaan juga terus memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di atas kapal melalui penambahan perangkat teknologi.

"Kami berambisi seluruh kapal penumpang dapat terevitalisasi sampai 2029. CCTV juga terus kami tambah, saat ini rata-rata satu kapal mempunyai sekitar 80 CCTV nan dapat dimonitor dari instansi pusat," ujarnya.

Perusahaan optimistis tren pertumbuhan tersebut tetap bakal berlanjut, terutama dengan support program revitalisasi armada dan penguatan jasa nan tengah dijalankan.

"Kami laporkan bahwa pencapaian baik dari sisi operasional maupun finansial Pelni cukup bagus, di atas target. Pada 2025 kami mengoperasikan 84 unit kapal, terdiri dari 32 kapal penumpang dan 52 kapal milik Kementerian Perhubungan nan kami operasikan dalam skema subsidi," ujar Budi.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung bakal terus memburu aset-aset milik aset milik buron Eddy Tansil guna menutup tanggungjawab duit pengganti kerugian negara Rp 500 miliar.

Eddy Tansil merupakan tersangka kasus pembobolan angsuran Bank Bapindo nan melarikan diri dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada 1998. 

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntandi menjelaskan bahwa Eddy Tansil dijatuhi balasan untuk membuat uang pengganti sebesar Rp 500 miliar, namun aset nan baru dikuasai senilai Rp 50 miliar dengan aset tiga aset properti berupa tanah - bangunan, 16 kavling tanah kosong.

"Tentunya kami bakal terus mengejar aset-aset terpidana ini sampai dengan kewajibannya lunas," kata Kuntandi, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Kamis (24/6/2026).

Jaksa disebut sudah mengetahui bahwa Eddy Tansil tetap mempunyai beberapa aset lagi, sehingga pendalaman tetap terus dilakukan.

"Eddy Tansil tetap mempunyai beberapa aset nan saat ini sedang kami dalami dan andaikan sudah pasti bakal kami segera lakukan pengambilalihan dan penguasaan," kata Kuntandi.

Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah melakukan penyerahan secara simbolis penerimaan negara bukan pajak alias PNBP hasil pemulihan aset negara ini dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Purbaya. Nilai aset nan sukses dipulihkan untuk masuk ke kas negara sebesar Rp 1,02 triliun.

Adapun PNBP nan diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan gedung senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Eddy Tansil berupa duit sebesar Rp51,6 miliar. Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

(emy/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI meminta para pelaku upaya pertambangan batu bara untuk tetap memprioritaskan pemenuhan pasokan energi, khususnya batu bara untuk kebutuhan di dalam negeri. Hal itu dinilai krusial agar pembangkit listrik, tidak terganggu oleh tingginya permintaan ekspor.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mengungkapkan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi jagoan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan upaya dan pemenuhan daya primer domestik. Bambang menekankan pentingnya kontribusi pelaku upaya terhadap penugasan nan telah ditetapkan untuk pasar dalam negeri.

"Jadi jika ditanya seperti apa memang ini tujuan daripada DMO ini awalnya adalah untuk menjamin keberlangsungan pasokan daya dalam negeri. Jangan sampai kemudian para pelaku upaya itu dikarenakan apa lebih mengutamakan aktivitas bisnisnya kemudian itu mereka ekspor-ekspor aja ke luar gitu," ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026).

Regulasi DMO batu bara nan bertindak saat ini mewajibkan pengusaha tambang untuk mengalokasikan minimal 25% dari hasil produksi perusahaan untuk pasar domestik.

"Karena sebetulnya nan namanya DMO itu, itu nan krusial dalam negeri. Dia boleh jual kepada perusahaan manapun sepanjang itu dalam negeri," kata Bambang.

Meski mempunyai tujuan nan baik, Bambang mencatat adanya keluhan dari pelaku upaya tambang batu bara soal nilai jual domestik (Domestic Price Obligation/DPO) nan berlaku. DPO batu bara untuk PT PLN (Persero) sebesar US$ 70 per ton dinilai kurang setara lantaran nilai itu bertindak untuk beragam tingkatan kalori batu bara nan dihasilkan.

"Memang kadang-kadang ini saya juga pada beberapa pertemuan para pengusaha sudah mengeluh katanya misalkan low range kalori, kemudian medium range kalori, high kalori kemudian juga cooking coal ini kok patok US$ 70 (per ton) sama rata semuanya iya," tuturnya.

Dengan begitu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan DPO batu bara untuk tetap sesuai dengan tujuan DMO ialah menjamin kesiapan batu bara domestik dan keberlangsungan pelaku upaya dalam negeri.

"Yang paling krusial itu adalah agunan terhadap keberlangsungan daripada daya kita tetapi ya sekali lagi dengan kita juga memperhatikan aspirasi bumi usaha," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Foto: Binti Mufarida

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima. Foto/Achmad Al Fiqri

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti wacana Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) nan mengusulkan penderita TBC dimasukkan menjadi penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dok Sindonews

Mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto, bersiap PK ke Mahkamah Agung. Foto: Dok SindoNews

Penyelenggaraan ke-4 SNA nan mengusung semangat Nutrition for Healthier Future tahun 2026 ini menghadirkan 500 partisipan. Foto: Ist

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Foto/BPMI Setpres

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq (tengah) mendorong BPKH agar semakin independen dan berdikari dalam menjalankan tugas pengelolaan biaya haji sehingga optimal. Foto/Ist

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas berbareng Jaksa Agung Rusia Aleksandr V. Gutsan menandatagani Kerja Sama Hukum di Gedung Kejaksaan Agung Rusia di St. Petersburg, Rabu (24/6/2026). Foto/Istimewa

Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak nan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), nan merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Foto/Istimewa

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah membeberkan keahlian pengamanan kerugian negara nan sukses dilakukan melalui jalur pidana unik dalam kurun waktu 2020-2026.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam rangka mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Tanah Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat rantai pasok hasil perikanan sekaligus membantu kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bakal diintegrasikan dengan KDMP. Lewat kerja sama ini, hasil produksi dari nelayan bisa ditampung dan diambil oleh koperasi desa tersebut.

"Kalau dia (KDMP) nan dekat dengan Desa Pesisir, itu salah satu unitnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih ini. Jadi hasil produksinya ini bisa ditampung alias bisa diambil oleh Koperasi Desa Merah Putih," ungkap Trenggono, dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dirinya bilang, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem sektor perikanan dari hulu ke hilir. Pada akhirnya, pengedaran hasil perikanan nasional menjadi lebih efektif dan memberikan faedah nan lebih besar bagi para nelayan, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas ikan nan dihasilkan.

Bukan hanya itu, pemerintah juga menggencarkan modernisasi armada perikanan nasional. Dalam perihal ini, KKP menargetkan pembangunan 1.582 kapal perikanan modern hingga 2028, termasuk 1.000 unit kapal berkapasitas 30 gross ton (GT).

"Nah, kita dengan melakukan modernisasi ini harapannya sebetulnya di situ ada fasilitas, ada face findernya, terus kemudian udah ada freezernya, dan seterusnya lah processing, jika nan 30 GT seperti itu. Nah harapannya sebetulnya kelak penangkapan juga penangkapan nan ramah lingkungan," terang dia.

Menurut dia, saat ini sebagian besar kapal perikanan nasional tetap menggunakan kapal kayu dengan teknologi nan belum mutakhir. Biasanya, para nelayan tetap menggunakan kapal di bawah 5 GT, sehingga penangkapan ikan maksimal hanya bisa dilakukan untuk waktu satu alias dua hari saja.

Lantas, modernisasi perlu dilakukan agar para nelayan mempunyai kapal nan lebih bersih dan memenuhi standar operasional nan ditentukan, sehingga hasil tangkapan ikan dapat meningkat dengan kualitas nan lebih baik. Dari situ, Trenggono berambisi sebanyak 1.000 unit kapal berkapasitas 30 GT bisa ditempatkan di 1.000 kampung nelayan.

Guna mempercepat realisasi program tersebut, KKP bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Badan Logistik Pertahanan. Pemerintah menargetkan 50 unit kapal modern dapat rampung pada akhir tahun 2026 sebagai tahap awal sebelum seluruh sasaran pembangunan armada diselesaikan pada 2027-2028.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemacetan nan berulang di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kembali menjadi sorotan. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menilai persoalan tersebut berpotensi semakin berat seiring bertambahnya volume kendaraan dan rencana jalan tol menuju Banyuwangi.

Perusahaan menyatakan persoalan antrean panjang bukan hanya berangkaian dengan operasional kapal, namun juga menyangkut keterbatasan kapabilitas pelabuhan dan area penyangga kendaraan.

"Dua pelabuhan strategis ialah Ketapang dan Gilimanuk nyaris setiap tahun selalu ada rumor kemacetan nan luar biasa, baik saat Natal dan Tahun Baru, Lebaran maupun musim liburan sekolah," kata Heru Widodo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (24/6/2026).

ASDP mengungkapkan lonjakan kendaraan pada periode puncak membikin kapabilitas eksisting mendekati pemisah maksimum. Situasi itu diperparah oleh keterbatasan lahan parkir dan ruang pengembangan pelabuhan.

"Yang kami khawatirkan adalah ketika kelak jalan tol sudah langsung tersambung ke Banyuwangi. Tol belum tersambung saja kemacetannya sudah luar biasa, apalagi jika kelak sudah tersambung penuh," ujarnya.

Di saat bersamaan, operator penyeberangan juga menghadapi akibat kebijakan pelarangan kapal Landing Craft Tank (LCT) untuk mengangkut penumpang pasca kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu lalu.

"Kalau kapal LCT dilarang beraksi maka kapabilitas angkut bakal semakin berkurang. Sementara kapal terbesar nan beraksi di Ketapang-Gilimanuk saat ini kapasitasnya hanya sekitar 2.000 GT dan selebihnya di bawah 1.000 GT," kata Heru.

Pulau Jawa bakal terhubung jaringan tol dari ujung barat tepatnya di bibir Selat Sunda hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Sebab, pemerintah bakal mempercepat pembangunan 2 proyek tol di masing-masing di ujung barat Jawa ialah Tol Serang-Panimbang dan ujung timur Jawa ialah Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Jawa terhubung dengan proyek besar Tol Trans Jawa, membentang dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi. Hingga saat ini, total baru ada sekitar 20 ruas jalan tol nan telah beroperasi, nan menghubungkan Merak-Pasuruan dengan panjang mencapai 1.056,38 Km. Sedangkan dalam rencana besarnya, jaringan jalan tol nan terbentang dari ujung barat hingga timur Jawa ini bakal mempunyai panjang hingga 1.232,78 Km.

Kini, Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi salah satu warisan pemerintahan era Jokowi ke era Prabowo. Adapun saat ini, penyelesaian pembangunannya difokuskan untuk bangunan tahap 1 ruas Gending-Besuki sepanjang 49,7 Km nan ditargetkan bisa rampung pada 2026 mendatang.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi optimistis penyerapan anggaran bakal meningkat signifikan hingga akhir tahun. Keyakinan tersebut seiring dengan mulai bergulirnya sejumlah aktivitas strategis, pengadaan, hingga training nan bakal dilaksanakan pada semester kedua 2026.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan anggaran tahun depan. Fokusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pegawai, operasional kementerian, serta penguatan tata kelola dan transformasi digital.

"Untuk keahlian semester satu tahun 2026, sampai dengan hari ini Setjen baru mencapai realisasi anggaran sebesar 30,61 persen," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan dalam rapat berbareng Komisi V DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Serapan tersebut tetap sesuai dengan tahapan penyelenggaraan program nan telah disusun. Sekjen juga telah melakukan pemetaan proyeksi realisasi anggaran dari masing-masing biro dan unit kerja. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh program dapat melangkah sesuai sasaran nan telah ditetapkan.

"Insyaallah kami sudah memproyeksikan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun untuk Setjen itu bisa mencapai 97,97 persen," ujarnya.

Sambil mengejar sasaran penyerapan 2026, Kementerian Transmigrasi juga mulai menyiapkan program kerja tahun depan. Pagu sugestif nan diterima Sekjen pada 2027 bakal digunakan untuk mendukung jasa dasar kementerian sekaligus mendukung sejumlah agenda transformasi kelembagaan.

"Setjen pagu sugestif tahun 2027 sebesar Rp310,63 miliar. Sebanyak 97,26 persen digunakan untuk program support manajemen dan 2,74 persen digunakan untuk program teknis transmigrasi," kata Edy.

Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk memperkuat reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan sumber daya manusia, transformasi digital, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga training masyarakat transmigrasi.

"Dari total anggaran tersebut, 38,58 persen digunakan untuk shopping pegawai, 55,6 persen untuk shopping operasional, dan 5,13 persen untuk shopping non-operasional," jelasnya.

Ia menegaskan penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian di tengah ruang fiskal nan terbatas. Prioritas utama tetap diberikan untuk menjamin kebutuhan pegawai dan operasional dasar kementerian sebelum mengalokasikan anggaran bagi program lainnya.

"Pada prinsipnya kami mengikuti pengarahan ketua bahwa nan utama adalah shopping pegawai, kemudian shopping operasional nan betul-betul kudu disiapkan, dan terakhir shopping non-operasional. Kami berambisi support agar dengan anggaran nan terbatas ini tetap dapat mendukung keberhasilan program transmigrasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional," tutup Edy.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam rangka mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Tanah Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat rantai pasok hasil perikanan sekaligus membantu kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bakal diintegrasikan dengan KDMP. Lewat kerja sama ini, hasil produksi dari nelayan bisa ditampung dan diambil oleh koperasi desa tersebut.

"Kalau dia (KDMP) nan dekat dengan Desa Pesisir, itu salah satu unitnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih ini. Jadi hasil produksinya ini bisa ditampung alias bisa diambil oleh Koperasi Desa Merah Putih," ungkap Trenggono, dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Dirinya bilang, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem sektor perikanan dari hulu ke hilir. Pada akhirnya, pengedaran hasil perikanan nasional menjadi lebih efektif dan memberikan faedah nan lebih besar bagi para nelayan, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas ikan nan dihasilkan.

Bukan hanya itu, pemerintah juga menggencarkan modernisasi armada perikanan nasional. Dalam perihal ini, KKP menargetkan pembangunan 1.582 kapal perikanan modern hingga 2028, termasuk 1.000 unit kapal berkapasitas 30 gross ton (GT).

"Nah, kita dengan melakukan modernisasi ini harapannya sebetulnya di situ ada fasilitas, ada face findernya, terus kemudian udah ada freezernya, dan seterusnya lah processing, jika nan 30 GT seperti itu. Nah harapannya sebetulnya kelak penangkapan juga penangkapan nan ramah lingkungan," terang dia.

Menurut dia, saat ini sebagian besar kapal perikanan nasional tetap menggunakan kapal kayu dengan teknologi nan belum mutakhir. Biasanya, para nelayan tetap menggunakan kapal di bawah 5 GT, sehingga penangkapan ikan maksimal hanya bisa dilakukan untuk waktu satu alias dua hari saja.

Lantas, modernisasi perlu dilakukan agar para nelayan mempunyai kapal nan lebih bersih dan memenuhi standar operasional nan ditentukan, sehingga hasil tangkapan ikan dapat meningkat dengan kualitas nan lebih baik. Dari situ, Trenggono berambisi sebanyak 1.000 unit kapal berkapasitas 30 GT bisa ditempatkan di 1.000 kampung nelayan.

Guna mempercepat realisasi program tersebut, KKP bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Badan Logistik Pertahanan. Pemerintah menargetkan 50 unit kapal modern dapat rampung pada akhir tahun 2026 sebagai tahap awal sebelum seluruh sasaran pembangunan armada diselesaikan pada 2027-2028.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan menteri finansial (Menkeu) ditangkap atas tuduhan pencucian uang, Senin malam. Ini terjadi di Nepal, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (24/6/2026).

Bishnu Prasad Paudel ditangkap seiring upaya pemerintah Nepal nan didukung Generasi Z, meningkatkan penindakan korupsi di bawah pemerintahan sebelumnya. Paudel (66), sebelumnya dikenal sebagai seorang pemimpin senior di Partai Komunis Nepal (UML) dan tokoh kunci dalam rezim K.P. Sharma Oli.

"Ia ditahan dari sebuah hotel di Nepal barat," kata polisi.

"Paudel sedang dibawa ke Kathmandu dan bakal diserahkan ke Departemen Investigasi Pencucian Uang," tambah ahli bicara polisi Abi Narayan Kafle.

Penangkapannya terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan Oli digulingkan menyusul protes anti-korupsi nan menyebabkan 76 orang tewas dan lebih dari 2.500 orang terluka di Nepal. Kala itu, kekacauan terjadi di mana-mana dengan gedung pemerintah, termasuk parlemen, dibakar.

Oli dan menteri sendiri ditangkap lantaran kandas mencegah kekerasan. Keduanya sekarang telah dibebaskan dengan jaminan.

Pihak Paudel, hingga buletin diturunkan, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Seorang pejabat UML mengatakan para pemimpin senior partai bakal berjumpa untuk membahas perkembangan tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Balendra Shah, seorang rapper berumur 36 tahun nan beranjak menjadi politisi dan menjabat pada bulan Maret setelah meraih mandat besar dengan janji untuk memberantas korupsi. Ia telah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran di masa lalu.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui konsentrasi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan golongan masyarakat nan dinilai paling memerlukan intervensi pemenuhan gizi. Sementara itu, gelombang panas ekstrem libas Eropa. Prancis, Italia, Inggris, Spanyol mencatat suhu 42 Derajat Celsius. Warga panic buying untuk mendapatkan kipas angin. Gelombang panas ekstrem melanda sejumlah negara eropa dengan suhu nan menembus rekor musiman dan memicu beragam dampak.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pegadaian (Persero) Area Samarinda ikut ambil bagian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur nan digelar di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Kegiatan ini menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) nan terus dijalankan perusahaan.

Program penghijauan nan berjalan pada 7 Juni 2026 itu melibatkan beragam komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, bumi usaha, komunitas, akademisi hingga generasi muda nan mempunyai kepedulian terhadap rumor lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kalimantan Timur, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, sebagai corak support terhadap aktivitas pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, Andika Dwi Prastyo, mengatakan penanaman pohon merupakan langkah sederhana namun mempunyai akibat besar bagi keberlangsungan lingkungan di masa depan.

"Melalui aktivitas ini, kami berbareng beragam pihak melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup," kata Andika dikutip, Rabu (24/6/2026)

Menurut dia, upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama lintas sektor agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

"Program ini menunjukkan bahwa kerjasama antara bumi usaha, pemerintah, komunitas, dan generasi muda bisa menghasilkan akibat positif bagi lingkungan," ujarnya.

Andika juga memberikan apresiasi kepada para anak muda Kalimantan Timur nan menjadi penggerak utama aktivitas penghijauan tersebut.

"Kami mengapresiasi semangat anak-anak muda Kalimantan Timur nan menjadi motor penggerak aktivitas ini," tuturnya.

Dia berambisi aktivitas penanaman pohon tidak berakhir sebagai aktivitas seremonial, melainkan menjadi budaya nan terus berkembang di tengah masyarakat.

"Kami berambisi aktivitas penanaman pohon ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan nan berkelanjutan," ucapnya.

Lebih lanjut, Andika menegaskan partisipasi Pegadaian dalam program tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip ESG melalui beragam program nan memberi faedah bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain menghadirkan jasa finansial nan inklusif, Pegadaian juga aktif menjalankan beragam program sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keuangan, hingga support terhadap aktivitas nan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Melalui Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur, Pegadaian berambisi dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan nan lebih hijau dan sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem.

"Kolaborasi nan terbangun dalam aktivitas ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang," pungkas Andika.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menyampaikan bahwa keterlibatan Pegadaian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkepanjangan melalui penerapan prinsip ESG.

"Pegadaian tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui jasa finansial nan inklusif, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Partisipasi dalam Program 2.000 Pohon ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan akibat positif nan berkepanjangan bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Rinaldi.

Menurutnya, rumor lingkungan merupakan tanggung jawab berbareng nan memerlukan sinergi dari beragam pihak agar dapat memberikan faedah jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Kami percaya bahwa kerjasama antara pemerintah, bumi usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Melalui aktivitas ini, kami berambisi dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap langkah kecil, seperti menanam pohon, mempunyai kontribusi besar bagi masa depan bumi nan lebih hijau dan lestari," tambahnya.

Rinaldi menegaskan bahwa Pegadaian bakal terus mendukung beragam program nan sejalan dengan tujuan pembangunan berkepanjangan serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di seluruh wilayah kerja Kanwil IV Balikpapan.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa industri kesehatan dalam negeri bisa berkembang tanpa kudu berjuntai dari luar negeri. Terlebih, industri kesehatan nasional dapat menarik minat investasi nan sangat besar.

"Saya bilang ke teman-teman, mulainya memang awalnya kita mau menjaga ketahanan kesehatan kita agar jangan berjuntai dari luar negeri. Pengalaman Covid, begitu ada pandemi, di lockdown nggak bisa import. jika kita tergantung ke luar negeri," ungkap dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Menurut dia industri kesehatan nasional bisa menarik minat penanammodal lantaran pertumbuhan keahlian nan positif dalam beberapa tahun. Di mana shopping kesehatan tercatat mencapai Rp 640 triliun dalam satu tahun alias tumbuh 9% hingga 11%.

"Saya sekarang sedang obrolan dengan satu perusahaan dari Jepang nan mau investasi 1 billion USD. Itu kan 1 billion USD kelak bakal jadi 3 billion GDP," ungkap dia.

Tak hanya itu beragam perusahaan internasional nan melirik potensi ini ialah General Electric, Aspen Medical, Swire Group, dan SK Plasma.

"Yang sudah datang ke kita juga Apollo Hospital, mau kerja sama dengan Mayapada, itu juga mau masuk. Belum investor-investor dalam negeri seperti Astra dan Djarum kan masuk ke Hermina," terang Budi.

Di samping jasa kesehatan, produsen kesehatan dalam negeri pun mulai bisa memproduksi beragam perangkat kesehatan, seperti antropometri, USG, vaksin, hingga CT Scan. Produksi ini dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan global.

"GE (General Electric) itu sekarang masuk kerja sama dengan Kalbe. Untuk bikin industri CT Scan nan cukup complicated ini di dalam negeri," ujar dia.

Sedangkan untuk produksi obat-obatan vaksin, saat ini terdapat tiga produsen dari dalam negeri, ialah Bio Farma, Etana, dan Biotis.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah media asing menyoroti keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) nan kembali menunda peninjauan status pasar Indonesia hingga November 2026. Sementara ini, Indonesia tetap mempertahankan status sebagai pasar berkembang (emerging market).

Mengutip laman Singapura CNA yang melansir Reuters, dalam tulisan berjudul "Indonesia clings to emerging markets mantle as MSCI extends review to November", memang pengumuman baru memicu reli pemulihan singkat. Namun sebagian besar, tulis laman itu, kekhawatiran terhadap Indonesia tetap ada.

"Sentimen kemungkinan bakal tetap lesu di pasar nan telah berubah dari primadona menjadi beban," muatnya.

"Sejak Januari, Indonesia telah mengumumkan langkah-langkah untuk membantu meredakan beberapa kekhawatiran tersebut."

Dimuat pula pernyataan analis setempat dari SGMC Capital di Singapura, Mohit Mirpuri. Ia mengatakan perpanjangan MSCI adalah hasil nan lebih baik daripada nan dikhawatirkan banyak orang, mencatat bahwa penyusun indeks tidak sampai meluncurkan konsultasi pasar perbatasan dan secara definitif mengakui reformasi tersebut.

"Nada nan disampaikan konstruktif tetapi jelas bersyarat," katanya.

"Saya pikir akibat penurunan ranking langsung telah ditunda daripada dihilangkan. Tekanan dari MSCI kemungkinan tetap ada... nan mungkin membikin beberapa penanammodal asing tetap berhati-hati."

Hal ini juga jadi pemberitaan unik CNBC International. Saat menyoroti keputusan MSCI ke bursa Korea Selatan (Korsel), laman itu juga menyorot RI dalam tulisan "MSCI keeps South Korea as emerging market, delays Indonesia review amid downgrade risk".

"Bagi Indonesia, tinjauan lanjutan ini dilakukan setelah MSCI menyampaikan kekhawatiran mengenai aksesibilitas pasar pada awal tahun ini dan membekukan saham-saham negara tersebut dari indeksnya pada bulan Januari, dengan argumen kekhawatiran terhadap keahlian investasi," muatnya.

"MSCI mengatakan bahwa pihaknya bakal terus mengevaluasi reformasi nan dilakukan oleh otoritas Indonesia, namun jika langkah-langkah tersebut terbukti tidak cukup, penyedia indeks bakal mempertimbangkan serangkaian pilihan untuk perlakuan nan tepat bagi pasar Indonesia, termasuk potensi penurunan ranking ke status pasar terdepan," tambah laman tersebut.

(tfa/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan beberapa laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai untung petani usai kebijakan pemerintah tidak lagi melakukan impor beras medium.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri aktivitas Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Amran membeberkan dari info BPS pertumbuhan ekonomi sektor pertanian naik BPS 5,74%, tertinggi selama 25 tahun.

Lebih lanjut ekspor pertanian naik Rp 166 triliun, di sisi lain impor sektor pertanian turun Rp 41 triliun. nan artinya membikin petani meningkat saat ini.

"Ekspor pertanian naik Rp 166 triliun, impor kita lantaran kita tidak impor beras medium lagi turun Rp 41 triliun, jadi total untung petani Rp 200 triliun bapak presiden," kata Amran.

Nilai tukar petani (NTP) pada saat ini juga mencapai tingkat tertinggi selama 34 tahun terakhir, ialah 127%.

Amran juga melaporkan hilirisasi sektor pertanian juga sudah berjalan, khususnya pada penanaman kakao, minteh, tebu. Diharapkan bisa menyerap 3 juta tenaga kerja pada tahun 2029 mendatang. Saat ini dari perintah presiden juga memberikan bibit hingga akomodasi pengolahan secara gratis.

Terkait dengan nilai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit nan sempat turun beberapa waktu lalu, sudah kembali normal.

"Bila perlu naik 10% dari sebelumnya. Kenapa nilai CPO bumi naik dan dengan pak Kapolri ada 274 nan awalnya tidak menaikan jadi kita melakukan pemeriksaan," kata Amran.

Dalam kesempatan itu Amran menerangkan bahwa produksi beras Indonesia juga telah menjadi nan tertinggi keempat di dunia, ialah 38 juta ton, menurut info FAO. Adapun mengenai penegakan norma sudah ada 77 orang dari sektor pertanian nan menjadi tersangka, begitu juga ada 248 petugas maupun pejabat internal pertanian nan dicopot.

(emy/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI mengungkapkan para penambang batu bara dalam negeri lebih memilih menjual batu bara ke luar negeri daripada menjualnya untuk kebutuhan domestik. Hal itu terjadi sebelum adanya kebijakan domestic market obligation (DMO) nan mewajibkan pemenuhan batu bara 25% dalam negeri diterapkan.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menjelaskan bahwa sebelum patokan DMO diterapkan, pelaku upaya nan lebih memilih ekspor tersebut didasari oleh nilai jual batu bara dalam negeri lebih rendah. Hal itu membikin ekspor batu bara menjadi lebih menguntungkan dibanding dijual untuk dalam negeri.

"Karena pernah suatu ketika, pernah suatu ketika ya, ketika patokan DMO-nya belum ada, ini pengusaha nan sudah dapat RKAB ekspor aja lantaran nilai ekspor lebih tinggi, ya lebih menariklah nan seperti itu," ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026).

Dalam kebijakan DMO batu bara itu sendiri, sejatinya pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk mengalokasikan 25% dari total produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk kebutuhan domestik.

"Jadi jika ditanya seperti apa memang ini tujuan daripada DMO ini awalnya adalah untuk menjamin keberlangsungan pasokan daya dalam negeri. Jangan sampai kemudian para pelaku upaya itu dikarenakan apa lebih mengutamakan aktivitas bisnisnya kemudian itu mereka (berpikir) ekspor-ekspor aja ke luar," papar Bambang.

Namun dalam praktiknya, Bambang mengatakan domestic price obligation (DPO) alias nilai patokan batu bara penugasan untuk PT PLN (Persero) dinilai kurang adil. Mengingat, DPO batu bara saat ini ialah US$ 70 per ton, bertindak untuk beragam tingkat kalori batu bara.

Faktor itulah nan menurutnya membikin pelaku upaya dalam posisi sulit, kudu memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun ditawarkan dengan nilai jual nan kurang menguntungkan.

"Memang kadang-kadang ini saya juga pada beberapa pertemuan para pengusaha sudah mengeluh katanya misalkan low range kalori, kemudian medium range kalori, high kalori kemudian juga cooking coal ini kok patok US$ 70 (per ton) sama rata semuanya iya," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pertimbangan terhadap kesenjangan tersebut untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan daya nasional dan keberlangsungan bumi usaha.

"Yang paling krusial itu adalah agunan terhadap keberlangsungan daripada daya kita tetapi ya sekali lagi dengan kita juga memperhatikan aspirasi bumi usaha," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan kelanjutan pemeriksaan terhadap perusahaan sawit nan melakukan praktik under-invoicing dan transfer pricing ekspor komoditas tersebut. Praktik manipulasi ekspor ini disebut dilakukan oleh 10 perusahaan sawit terkemuka di Indonesia.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengungkapkan, laporan itu telah diterima Kejagung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita sedang melakukan penyidikan, melakukan kalkulasi kerugian finansial negara bersama-sama dengan auditor di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Febrie dalam konvensi pers di instansi Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, Tim Penyidik Jampidsus juga sudah mempunyai info dan kajian awal mengenai kasus tersebut. Meskipun dia belum mau mengonfirmasi nama-nama perusahaan nan diduga terlibat dalam kasus ini.

Dia mencontohkan kasus Duta Palma Gup nan terjerat kasus korupsi izin perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau dan tindak pidana pencucian uang. Namun, Febrie tidak menjelaskan apakah Duta Palma Grup ikut terseret dalam perkara transfer pricing dan under-invoicing tersebut.

Sebelumnya, Purbaya juga sudah menyebut modus nan digunakan melakukan praktik penipuan ini, ialah memanfaatkan perusahaan cangkang di Singapura untuk mengubah nilai jual setelah peralatan masuk ke negara tersebut. Ia menyebut ada selisih nilai hingga dua sampai empat kali lipat dibanding nilai ekspor nan dicatat dari Indonesia. Purbaya juga menyebut bahwa 10 perusahaan itu merupakan eksportir besar.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua jet tempur canggih milik aliansi pertahanan NATO membayangi sejumlah pesawat pengebom strategis Rusia nan bisa membawa senjata nuklir jarak jauh pada awal pekan ini. Insiden udara ini terjadi saat armada militer Moskow sedang melakukan apa nan mereka sebut sebagai penerbangan latihan teragendakan di wilayah Arktik nan sekarang dalam pengawasan ketat global.

Mengutip laporan Newsweek, Rabu (24/6/2026), pencegatan pesawat nuklir di dekat wilayah aliansi ini dinilai sebagai strategi intimidasi nan nyata dari pihak Rusia. Manuver tersebut memicu kekhawatiran serius bagi NATO, terutama di tengah meningkatnya kehadiran militer Rusia dan China di kutub utara.

Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa beberapa pesawat pengebom supersonik jenis Tu-160 mereka sedang melaksanakan penerbangan latihan di atas Laut Barents dan Laut Norwegia. Selama penerbangan 16 jam melintasi ruang udara internasional tersebut, pesawat pengebom strategis Moskow dikawal ketat oleh jet tempur MiG-31 milik Angkatan Udara Rusia.

"Pada tahapan tertentu dalam rute tersebut, pesawat pengebom strategis dikawal oleh jet tempur dari negara-negara asing," demikian pernyataan resmi dari pemerintah Rusia tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Seorang pejabat militer senior NATO mengungkapkan bahwa dua jet tempur F-35 milik Norwegia dikerahkan ke letak untuk merespons pergerakan armada Moskow tersebut. Pihak aliansi menegaskan bahwa hubungan udara antara kedua angkatan udara tersebut berjalan secara ahli tanpa kejadian lanjutan.

Norwegia sendiri berbagi perbatasan darat sepanjang 120 mil dengan Rusia nan terletak tidak jauh dari pangkalan militer utama Moskow di Murmansk dan Severomorsk. Kawasan tersebut merupakan rumah bagi armada kapal selam nuklir strategis Kremlin nan bakal dikerahkan jika bentrok nuklir pecah.

Militer Norwegia mempunyai prosedur siaga sigap untuk menerbangkan sepasang F-35 dalam waktu 15 menit jika mendeteksi pergerakan pesawat asing nan mendekat. Setiap tahunnya, otoritas Oslo biasanya melakukan sekitar 40 misi kedaruratan udara seperti ini demi menjaga kedaulatan wilayah udara NATO.

Ketegangan di Arktik diprediksi bakal terus meningkat lantaran mencairnya es kutub akibat perubahan suasana mulai membuka jalur pelayaran baru bagi lampau lintas militer maupun sipil. Rusia saat ini bertindak sebagai negara paling dominan di area tersebut dengan terus membuka kembali pangkalan era Soviet, sementara China juga mulai menyatakan diri sebagai negara dekat Arktik.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia sekarang tengah memanaskan mesin diplomasi sebagai bagian dari instrumen mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Caranya adalah dengan memanfaatkan landasan norma Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) nan terdiri dari lima Kelompok Kerja (Pokja).

Salah satunya Pokja IV Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Internasional nan dibentuk untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi guna memperluas akses pasar, memperkuat kerja sama ekonomi internasional, serta meningkatkan investasi nasional.

"Karena isu-isu kerja sama ekonomi internasional sangat penting. Terutama kaitannya dengan CEPA, FTA, kemudian negosiasi tarif dan sebagainya nan sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kita," tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat memimpin Rapat Koordinasi Pokja IV Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (23//06).

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi nan turut datang dalam kesempatan itu menjelaskan, mandat Pokja IV adalah menjalankan tiga pilar strategis utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

Tiga pilar itu adalah kajian dan strategi pasar, diplomasi dan koordinasi, serta rekomendasi dan penerapan kebijakan.

Melalui pilar kajian dan strategi pasar, Pokja IV menghimpun dan menganalisis info potensi geoekonomi, mengidentifikasi halangan perdagangan dari negara mitra, serta memetakan kesempatan ekspansi akses pasar dan investasi.

Pada pilar diplomasi dan koordinasi, Pokja IV merumuskan langkah strategis berbareng Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait, mempercepat penyelesaian perundingan kemitraan ekonomi, serta memperkuat peran kepemimpinan Indonesia dalam beragam forum internasional.

Sementara itu, melalui pilar rekomendasi dan implementasi, Pokja IV mendorong pengharmonisan izin domestik dengan standar global, mengawal percepatan ratifikasi perjanjian internasional, serta menyelesaikan beragam hambatan penerapan guna memaksimalkan faedah kerja sama ekonomi bagi bumi upaya dan perekonomian nasional.

Seluruh upaya tersebut dijalankan melalui siklus kerja nan mencakup inventarisasi, asesmen, distribusi, serta pertimbangan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hasil nan dicapai.

"Lalu nan mengenai pendampingan pelaku usaha, kita kudu proaktif memandang beragam macam persoalan. Kita perlu juga memperjuangkan seperti industri padat karya nan pasarnya sekarang cukup besar, tapi kita bersaing di dalam pasar nan sempit," ucap Edi.

"Untuk itu, kita perlu tingkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha. Sehingga ketika kita pasar kita meluas, bisa langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha," tegasnya.

Pokja IV dalam kesempatan itu juga telah melakukan overview Sistem Informasi Program Accelerating Core Economics (PACE), ialah sistem info pelaporan dan pemantauan KSEI terpadu lintas sektor.

Sistem itu memuat info mengenai jenis kesepakatan, masa berlaku, penandatangan, bagian kerja sama, tahapan dan kondisi terkini, capaian alias realisasi dari sisi investasi, ekspor atupun benefit lainnya, serta hambatan dan persoalan nan dihadapi.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa industri kesehatan bisa membantu sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Hal ini mengingat sektor kesehatan mencatat pertumbuhan sebesar 9% hingga 11% dalam 10 tahun terakhir.

"Saya lihat data-data kesehatan, kok 10 tahun terakhir (tumbuh) 9%-11% nih. Ini nan kudu didorong. Ini GDP-nya kita," ungkap dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Budi memaparkan sektor kesehatan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembuatan lapangan pekerjaan. Untuk PDB kata dia, setiap Rp 1 biaya nan diinvestasikan di sektor kesehatan berpotensi menciptakan Rp 3,2.

"Jadi jika kita mau tumbuh 1%, kan butuh US$ 15 billion additional GDP. Kalau kita ini GDP multiplier 1 berbanding 3,2, artinya untuk men-generate 15 billion GDP, kita hanya perlu investasi US$ 5 billion," terang Budi.

Sementara dari sisi pembuatan lapangan kerja, sektor kesehatan menyerap tenaga kerja sekitar 1,5 juta per tahun. Namun dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan porsi 50 ribu hingga 100 ribu.

"(Sebanyak) 50 ribu sampai 100 ribu orang ini, job multiplier-nya nan kemarin kita lihat itu sekitar 1,5 juta," tambah dia.

Budi mencontohkan ketika jasa rumah sakit membuka akomodasi kesehatan, bakal memerlukan sebanyak 1.000 tenaga kerja. Namun akomodasi kesehatan tersebut memerlukan tenaga kerja tambahan untuk kebutuhan petugas keamanan, supir, kurir obat, dan sebagainya.

"Jadi saya memandang sebenarnya industri kesehatan ini jika digarap secara baik, bukan hanya menghasilkan resiliensi dari kesehatan nasional, tapi juga membantu menciptakan pertumbuhan GDP, nan bisa di atas 8% seperti Presiden inginkan, juga membantu menciptakan lapangan kerja," tegas dia.

Sektor kesehatan juga membawa pertumbuhan investasi, termasuk dari asing. Dia mencontohkan salah satunya Bali International Hospital nan membawa nilai investasi sekitar Rp 2 triliun.

"Juga ada investasi dari luar, dari Swire Group. Ada Aspen Medical dari Australia, itu juga bangun tuh rumah sakit-rumah sakit besar. Saya lupa angkanya berapa, banyak di wilayah Jawa Barat. nan sudah datang ke kita juga Apollo Hospital, mau kerja sama dengan Mayapada," ungkap dia.

Dia menambahkan investasi sektor kesehatan juga dilakukan oleh perusahaan dalam negeri seperti Astra dan Djarum untuk memperkuat struktur permodalan.Sehingga jasa rumah sakit tersebut dapat melakukan ekspansi lebih luas.

"Emtek misalnya masuk ke Jakarta Eye Center. Jadi perkembangan dari industri jasa kesehatan ini luar biasa sekali. Sebagian salah satu dari tiga," kata dia.

Investasi juga terjadi di industri perangkat kesehatan. Di mana produsen dalam negeri memproduksi alat-alat kesehatan untuk kebutuhan rumah sakit hingga Posyandu.

"Kita juga memutuskan membeli 10 ribu USG. Itu industri dalam negeri, USG naik tinggi. nan sekarang nan sedang hot, kita membeli CT Scan. CT Scan ini, GE itu sekarang masuk kerja sama dengan Kalbe," jelas dia.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan ekonomi mulai menjalar hingga ke rantai pasok beras. Setelah sejumlah pemilik warung tegal (warteg), warung kopi hingga rumah makan Padang mengeluhkan penurunan omzet akibat pengguna nan semakin berhemat, dampaknya sekarang mulai dirasakan para pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di PIBC, Rabu (24/6/2026), aktivitas perdagangan tampak lebih lengang dari biasanya. Truk pengangkut beras nan lazim hilir mudik terlihat berkurang. Sejumlah kuli panggul tampak menganggur, apalagi ada nan tertidur di sela tumpukan karung beras. Di sisi lain, gudang-gudang pedagang tetap dipenuhi stok beras.

Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KOPIC) Dedy mengatakan, salah satu penyebab sepinya pasar induk diduga berasal dari melemahnya permintaan di tingkat hilir, mulai dari pasar tradisional hingga pelaku upaya kuliner.

"Berdampak pastinya. Jadi gini, kenapa pasar induk sepi? Kalau kita bedah di analisa lebih dalam sih banyak juga faktornya. Jadi perihal nan signifikan, nan memungkinkan adalah gini, pasar induk ini juga pasokannya kan paling nan mitra-mitra orang nan berbisnis di sini kan ke pasar-pasar tradisional, pasar kecil, warung makan gitu," kata Dedy kepada CNBC Indonesia, saat ditemui di lokasi.

"Kemungkinan di pasar tradisional pun mengalami daya beli nan juga berkurang, otomatis permintaannya ke pasar induk juga berkurang. Kan seperti itu," sambungnya.

Menurut dia, berkurangnya permintaan di tingkat konsumen menciptakan pengaruh domino hingga ke sentra produksi beras.

"Jadi kita pun permintaan ke daerahnya juga berkurang. Jadi di wilayah rugi gitu ya, domino efeknya ya. Saya rasa begitu," ujar dia.

Dedy mengakui kondisi perdagangan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini memang sedang lesu, meski pasokan dari wilayah tetap normal.

"Kalau untuk penjualan beras saat ini, jika pasar induk sekarang sesuai apa nan dilihat sekarang ini agak melemah. Pasarnya agak sunyi ya," ucap Dedy.

Ia mengatakan, pelemahan pasar terlihat sejak awal pekan. Bahkan sebagian beras nan dikirim dari wilayah susah terjual dan kudu menginap di pasar induk.

"Seperti itu. Karena memang kenapa ada penurunan daya beli? Ya kenyataannya seperti itu. Lihat di pasarnya sekarang melemah. Dari kemarin Senin nggak terlalu ramai, hari Selasa sama, apalagi sampai hari ini sepi," tuturnya.

"Bahkan sudah beberapa hari ada juga beras dari wilayah suplai ke sini tuh untuk lakunya saja agak sulit. Mereka kudu berjuang kembali di besok harinya, jadi terpaksa kudu menginap tuh peralatan dari daerah," sambung dia.

Meski demikian, Dedy memastikan pasokan dan stok beras di PIBC tetap aman. Bahkan kondisi stok nan melimpah membikin nilai beras di pasar induk condong melemah.

"Stok kondusif lah, aman. Saya rasa aman. Sederhana sih dari beras tuh, apapun lah nan namanya komoditas ya peralatan apapun. Ketika suplainya banyak, over, pasti nilai condong turun. Kan gitu saja intinya. Kalau untuk nilai juga condong turun lantaran kelebihan stok tadi ya," jelas Dedy.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pedagang beras di PIBC, Zulkifli, mengatakan penurunan daya beli masyarakat sekarang semakin terasa. Menurutnya, kondisi itu terlihat dari berkurangnya aktivitas rumah makan dan warteg nan selama ini menjadi pengguna tetap PIBC.

"Sudah jelas ada penurunan daya beli, konsumsinya, penurunan itu sudah jelas, karena terjadi seperti ini," kata Zulkifli.

Ia menjelaskan, rumah makan Padang maupun Warteg merupakan golongan pembeli rutin beras di pasar induk.

"Iya. Kalau rumah makan Padang itu semua dia beli ke induk daripada ke pasar nan pengecer. Kalau rumah makan Padang itu rata-rata beras nan dipakai itu kan premium. Kalau warteg bisa premium bisa medium," jelasnya.

Menurut dia, berkurangnya pengguna rumah makan otomatis memangkas kebutuhan beras.

"Sudah pastilah. Daya belinya sudah pastilah. Terus intinya begini, jika namanya orang makan biasanya 100 orang, jika sekarang cuman makan 60 orang kan berfaedah ada penurunan beli ke berasnya," tutur dia.

Zulkifli menambahkan, persoalan utama saat ini bukan terletak pada stok maupun nilai beras, melainkan lemahnya permintaan.

"Enggak ada masalah. Enggak masalah itu stok dan harga, Cuman di daya beli. Daya beli kita lemah. Itu saja," ujarnya.

Ia pun memperkirakan penjualan beras turun sekitar 30%-40% dalam dua hingga tiga bulan terakhir.

Meski demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan seluruh pedagang beras satuan di Jakarta. Pedagang beras di Pasar Rumput, Yanto, mengaku penjualannya tetap relatif stabil, meski mulai memandang adanya perlambatan pembelian dari masyarakat.

"Penjualan stagnan ya, memang kayak ada berkurang orang beli beras. Tapi saya ciriin, jika tetap pada dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), orang-orang tetap ada beli beras. (KJP itu kayak semacam stimulus) dari pemerintah DKI Jakarta kan. Tapi saya nggak tau kelak jika itu nggak ada. Sejauh ini tetap normal ya, mungkin orang tetap pada dapat KJP," ujar Yanto, ditemui terpisah.

Yanto menilai program support sosial tetap membantu menjaga konsumsi masyarakat. Namun dia tak menampik daya beli saat ini sedang tertekan.

"Memang nggak bisa dipungkiri daya beli masyarakat turun ya, pengaruh rupiah, perang, BBM naik, segala macam lah. Jadi ya berakibat ke kita (pedagang beras), tapi jika saya lihat sejauh ini saya penjualan tetap normal," sebutnya.

Hal serupa diungkapkan pedagang beras di area Menteng, Tini. Ia mengaku pembeli tetap datang meski tidak seramai biasanya.

"Alhamdulillah tetap ada saja nan beli. Mungkin ada ya turun pembelian, kayak misal biasa pagi-pagi sudah ada 10 orang belanja, sekarang kudu agak siang dulu baru bisa 10 orang. Tapi tergantung ya. Mungkin orang pakai uangnya buat nan lain dulu, kelak awal bulan mungkin ya orang banyak shopping lagi," ucap Tini.

Menurutnya, kondisi pasar memang condong lebih sunyi dibandingkan biasanya. Namun sejauh ini penjualan tetap tergolong normal.

"Sekarang sih normal, hanya agak sepi, iya betul sepi. Tapi sejauh ini normal," pungkasnya.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan terus mendorong pemerataan akomodasi kesehatan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Langkah ini dilakukan dengan membangun rumah sakit di tingkat kabupaten/kota dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah berencana membangun sebanyak 514 rumah sakit di kabupaten/kota. Tak hanya itu, pemerintah berencana memperbaiki sebanyak 400 rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota.

Dengan adanya pemerataan akomodasi kesehatan ini, masyarakat tidak perlu lagi beranjak kota untuk mencari akomodasi kesehatan lain nan lebih mumpuni.

"Orang dulu mesti operasi, mesti ke Jakarta. Orang mesti kendaraan jatuh, mesti ke Bandung. Sekarang nggak usah. Di Sukabumi bisa diberesin, di Nias bisa diberesin, Sumba nggak usah dibawa ke Surabaya, bisa diberesin sana," kata Budi dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema 'Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian', Rabu (24/6/2026).

Di sampang itu, saat ini mulai banyak jaringan rumah sakit swasta nan melakukan ekspansi di beragam wilayah di Indonesia.

"Yang saya amati sekarang adalah, banyak jaringan-jaringan rumah sakit, saya mulai dari nan swasta aja dulu, misalnya Hermina, Siloam, ada Murni Teguh, ada misalnya IMC, itu mulai membuka garang rumah sakit-rumah sakit di daerah-daerah," ungkap Budi.

Dia juga menjelaskan perusahaan asing juga berencana membangun akomodasi kesehatan dengan menggandeng perusahaan lokal.

"Mayapada kerja sama sama Apollo, itu rencana mau masuk di Batam. Kemudian Aspen Medical, mau di Jawa Barat, dia mau bikin. BIH dengan Swire, BUMN, bikin di Bali," jelas Budi.

Kementerian Kesehatan pun tengah menyusun izin agar pihak swasta dapat berinvestasi akomodasi kesehatan dengan mudah.

"Investasinya adalah orang India, alias orang Amerika, alias orang Australia, membangun rumah sakit di daerah-daerah, sehingga bagi masyarakat layanannya bagus," pungkas dia.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]