Setoran Pajak Hingga Juli 2026 Rp1.209,6 triliun, 51,31% dari Target

Jakarta, CNBC Indonesia - Setoran pajak secara nasional hingga Juli 2026 telah mencapai Rp 1.209,6 triliun. Nilai ini setara 51,31% dari sasaran nan telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Informasi ini terungkap dalam aktivitas Media Gathering dan Media Briefing Tahun 2026 nan digelar di Aula Majapahit Kanwil DJP Jawa Timur II, dan disiarkan di website Kominfo Jatim pada 4 Agustus 2026.

"Secara nasional, hingga akhir Juli 2026 realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.209,6 triliun alias 51,31 persen dari sasaran tahun 2026," sebagaimana tertera dalam tulisan di website Kominfo Jatim, dikutip Rabu (12/8/2026).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp16,08 triliun hingga 31 Juli 2026 alias mencapai 44,23% dari sasaran penerimaan tahun ini.

Capaian tersebut tumbuh 25,04%dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis pajak, penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur II tetap didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dengan kontribusi 31,55%, disusul PPN Impor sebesar 26,39%, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 17,17%, PPh Pasal 21 sebesar 10,03%, serta PPh Pasal 22 Impor sebesar 5,57%.

Dari sisi sektor usaha, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan porsi 56,10%, diikuti perdagangan besar dan satuan 21,64%, manajemen pemerintahan 7,48%, bangunan 2,10%, dan sektor upaya lainnya 12,67%.

Selain penerimaan negara, Kanwil DJP Jawa Timur II juga melaporkan capaian kepatuhan umum Wajib Pajak. Hingga 31 Juli 2026 telah diterima 740.070 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025, nan terdiri atas 671.253 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 68.817 SPT Wajib Pajak Badan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah menyatakan, penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 tetap tumbuh lebih dari 23% dibandingkan periode nan sama tahun lalu.

Dia menilai capaian penerimaan pajak ini cukup kondusif untuk mengejar sasaran nan ditetapkan dalam APBN 2026.

"Pak Bimo (Dirjen Pajak) lapor kemarin, dia bawa nomor akhir minggu lampau kira-kira gitu. Jadi tetap relatif kondusif 23% lebih tetap pertumbuhannya," kata Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]