Soal Karhutla, Menteri LH Jumhur Tegaskan Siap Sanksi Hingga Pidana

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, berbareng Kepala Kepolisian Daerah Riau, Herry Heryawan, turun langsung memantau kondisi lapangan melalui patroli udara lintas sektor di Provinsi Riau, untuk memastikan pemadaman terlaksana secara kilat dan masyarakat terlindungi, Sabtu (22/8/2026).

Kondisi kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) di Riau saat ini relatif terkendali lantaran adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, abdi negara keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Apresiasi keberhasilan pengendalian Karhutla di Riau juga ditopang oleh kesiapan prasarana pencegahan nan telah dibangun, seperti sekat kanal, embung air, patroli terpadu, dan sistem peringatan dini. Sebagai bukti kesiapan, tim lapangan di Kabupaten Kampar telah sukses memadamkan empat hektare lahan nan terbakar dan sekarang berfokus pada proses pendinginan untuk mencegah munculnya titik api baru.

"Pihak nan terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan. Penanganan karhutla bukan hanya memadamkan api, tetapi memastikan ada tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan nan ditimbulkan," tegas Menteri Jumhur dikutip Senin (24/8/2026)

KLH/BPLH memastikan bahwa instrumen norma diterapkan secara objektif, proporsional, dan terukur. Negara tidak ragu menjatuhkan hukuman administratif, pengawasan ketat, hingga proses pidana bagi korporasi nan terbukti lalai. Penegakan norma ini diarahkan sepenuhnya pada keadilan ekologis, di mana pelaku upaya wajib memulihkan ekosistem nan rusak secara tuntas.

"Pihak nan terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan. Penanganan karhutla bukan hanya memadamkan api, tetapi memastikan ada tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan nan ditimbulkan," tegas Menteri Jumhur.

Sebagai langkah pencegahan berskala nasional akibat dinamika cuaca ekstrem, pemerintah sekarang mengarahkan pengawasan ketat kepada 335 perusahaan pemegang konsesi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Para pelaku upaya dituntut mempunyai disiplin tinggi dalam mengelola hidrologi gambut dan mencegah kebakaran di area operasional mereka.

Jumhur juga terbang dan melakukan kunjungan kerja lanjutan ke Kalimantan pada Minggu (23/8/2026) untuk memastikan seluruh pihak mengenai bekerja-sama menekan akibat bencana.

Pemerintah mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk tetap tenang namun senantiasa waspada, serta meninggalkan praktik pembukaan lahan dengan langkah dibakar. Pengendalian kerusakan alam memerlukan komitmen dari semua pihak.

"Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak kudu bergerak untuk mencegah api meluas dan menjaga lingkungan Indonesia," pungkas Menteri Jumhur.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]