Soal Pembatasan BBM Pertalite, Bahlil: Sesuai Jenis Kendaraannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang merumuskan kriteria golongan nan bakal dibatasi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi alias Pertalite. Pembatasan itu nantinya bakal didasarkan pada pengelompokkan jenis kendaraan.

Bahlil menekankan bahwa penentuan kriteria jenis kendaraan menjadi poin utama agar pengedaran di masyarakat lebih tertata. Ia memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menyempurnakan patokan teknis mengenai rencana pembatasan tersebut.

"Nanti menyangkut pembatasan itu kelak kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai (mobil merk) BMW pakai Merci masa pakai minyak (BBM) subsidi. Itu nan dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," ujar Bahlil, ditemui usai rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa pertimbangan pola subsidi tersebut dilakukan lantaran selama ini sebagian besar anggaran subsidi justru terserap oleh kalangan dengan ekonomi mampu. Pemerintah mau memastikan bahwa anggaran negara betul-betul diberikan kepada masyarakat nan berkuasa sesuai pengarahan Presiden.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 tetap kena tetap dapat subsidi," tuturnya.

Meski pembatasan bagi kendaraan roda empat mulai digodok, Bahlil menegaskan para pengguna sepeda motor tidak bakal terdampak oleh rencana kebijakan itu. Selain itu, dia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak meningkatkan nilai BBM subsidi di tengah perubahan nilai minyak mentah dunia.

"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Saya sama Pak Menteri bermufakat bahwa nilai ICP bumi nan tidak menentu sampai dengan sekarang kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa nilai BBM subsidi tidak bakal naik," tegas Bahlil.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya terus mempelajari kesiapan sistem pengedaran dan pengawasan untuk mendukung kebijakan pengendalian subsidi tersebut. Fokus utama otoritas fiskal adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dengan meminimalisasi kebocoran subsidi pada golongan masyarakat mampu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya sudah memantau kesiapan sistem digital nan dimiliki Pertamina untuk mengimplementasikan skema pembatasan tersebut. Ia memproyeksikan pengurangan subsidi bagi kalangan atas bakal dilakukan secara berjenjang setelah sistem teruji dengan baik.

"Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah memandang sistemnya. Mereka bisa aja nan desil 9, 10 nggak bisa beli nan bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax alias nan lain. Kira-kira begitu," pungkas Purbaya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]