Soal Rencana Pembatasan Pertalite, Bahlil: Biar Subsidi Tepat Sasaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis Pertalite (RON 90) untuk golongan tertentu.

Rencana itu dibahas Bahlil berbareng Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat nan berjalan di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah saat ini tengah mematangkan sistem pembatasan tersebut. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan pengarahan Presiden untuk merapikan pola subsidi agar tidak lagi dinikmati oleh konsumen dari kalangan ekonomi atas.

"Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 tetap kena tetap dapat subsidi," ujar Bahlil usai rapat dengan Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Detailnya, rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite hanya bagi golongan masyarakat mampu. Rencana kebijakan tersebut diambil untuk memastikan alokasi subsidi daya nan mencapai ratusan triliun rupiah tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat nan berhak.

Lebih lanjut, rencananya pembatasan tersebut bakal menyasar kategori kendaraan tertentu nan dinilai tidak layak mendapatkan subsidi negara. Bahlil menegaskan kriteria kendaraan mewah bakal menjadi salah satu referensi utama dalam penerapan rencana patokan baru tersebut di lapangan.

"Nanti menyangkut pembatasan itu kelak kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," tegas Bahlil.

Meskipun pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan roda empat mulai digodok, pemerintah memastikan pengguna sepeda motor tidak bakal masuk dalam skema pembatasan Pertalite ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga nilai BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah perubahan nilai minyak dunia.

"Saya sama Pak Menteri bermufakat bahwa nilai ICP bumi nan tidak menentu sampai dengan sekarang kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa nilai BBM subsidi tidak bakal naik," tegas Bahlil.

Di lain sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa sistem pengawasan nan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) saat ini sudah cukup siap untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah terus mempelajari skema nan paling efektif agar pengurangan subsidi dapat dilakukan secara berjenjang tanpa menimbulkan gejolak.

"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat memandang sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu. Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah memandang sistemnya," tutur Purbaya.

Saat ini konsentrasi menjaga agar instrumen subsidi tetap terkendali dan tidak melebar dari pagu nan telah ditetapkan. Purbaya menyatakan uji coba sistem digital terus dipantau agar golongan masyarakat kelas atas otomatis beranjak menggunakan BBM nonsubsidi sesuai dengan daya ekonominya.

"Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah memandang sistemnya. Mereka bisa aja nan desil 9, 10 nggak bisa beli nan bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax alias nan lain. Kira-kira begitu," pungkas Purbaya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]