Subsidi BBM Bebani APBN, Reformasi Energi Makin Mendesak

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian geopolitik dunia di tengah Perang Iran dan Amerika Serikat telah berakibat pada lonjakan subsidi daya Indonesia sebagai negara net importir minyak dan BBM. Bahkan pada Akhir Juni 2026, realisasi subsidi daya dan kompensasi daya sudah mencapai Rp 233 Triliun dan diperkirakan bakal lebih besar di tahun 2027.

Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah menilai terus naiknya akibat subsidi daya tidak lepas dari kondisi pendapatan dan shopping negara dalam APBN. Mengingat RI tetap tergantung impor daya maka subsidi daya bakal ditentukan oleh nilai global, nilai tukar, dan konsumsi domestik.

Saat nilai minyak melonjak nan diikuti oleh pelemahan nilai tukar membikin beban subsidi dan kompensasi daya di proyeksi naik Rp 200 triliun sehingga bisa mencapai Rp 526 triliun. Di sisi lain, penyaluran subsidi daya di Indonesia menurutnya belum tepat sasaran hingga mencapai 42%, serta subsidi daya fosil membatasi keahlian fiskal untuk membiayai pembangunan nasional.

"Jadi, sebenarnya kita memandang ini bukan cerita lama nan jika misalnya kita terus mempertahankan model subsidi seperti ini, model penggunaan daya nan berbasis kepada fosil fuel, kita terus mengeksposurkan diri kita kepada gejolak di level global," ungkap Imaduddin dalam Merdeka Energi, CNBC Indonesia (Kamis, 13/08/2026).

Imaduddin menjelaskan selama ini pencabutan subsidi diidentikkan dengan kenaikan harga. Padahal kenaikan nilai terjadi dikarenakan adanya momentum. Hal ini terjadi pada 2015 ketika nilai daya mengalami penurunan di level global, pemerintah menahan di nilai nan relatif sama.

"Akhirnya kan terjadi mulai decouple antara nilai nan subsidi dengan nan non subsidi, nan akhirnya masyarakat tidak merasa bahwa harganya enggak naik kok gitu. Padahal di saat nan berbarengan subsidi itu lagi dicabut," jelas dia.

Sehingga dia menegaskan momentum menjadi perihal krusial untuk melakukan pencabutan subsidi energi. Namun kondisi saat ini nilai daya tidak sedang mengalami penurunan.

Selain itu momentum pencabutan subsidi dapat dilakukan dengan memperhatikan kompensasi nan diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah skema dari mensubsidi peralatan menjadi subsidi orang.

"Misalnya untuk menjaga daya beli itu kira-kira kebutuhan kompensasinya adalah Rp200.000 per bulan untuk rumah tangga pengguna LPG 3 kg," ungkap dia.

Dalam kesempatan nan sama, Principal Energy Shift Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menyoroti penyaluran subsidi daya nan berfokus pada komoditas, bukan pada masyarakat penerima. Skema subsidi nan selama diberlakukan tersebut menjadi bermasalah ketika nilai komoditas tersebut mengalami kenaikan.

"Ketika ada gejolak dari komoditas itu sendiri, pada akhirnya ruang fiskal nan tadinya sudah diperkirakan melalui APBN dan segala macam itu menjadi lebih volatile dan segala macam," ungkap Zuhdi.

Menurut dia penyaluran subsidi di Indonesia berkarakter multidimensi, nan meliputi subsidi BBM, LPG, dan listrik. Dari ketiga komoditas itu, subsidi listrik menjadi nan paling sigap dan tepat sasaran karena tidak ada rumah tangga nan terdampak langsung.

Namun saat ini listrik menerima dua jenis subsidi ialah dari coal Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dan tarif listrik konsumen. Ketika salah satu subsidi dicabut, PLN selaku penyedia listrik kudu menanggung cost lebih besar.

"Di sini sebenarnya kita pelan-pelan membuka ruang gimana Indonesia bisa mendapatkan ketahanan daya dari sumber lain," turut dia.

Zuhdi menjelaskan bahwa Indonesia dapat belajar dari negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara terebut mempunyai pertumbuhan PDB lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, tetapi mempunyai instalasi solar lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

"Ini kan berfaedah menandakan sebenarnya nan awalnya mungkin terlihat mahal, kita selalu berpikir solar itu mahal dan segala macam lantaran kita komparasinya dengan coal batu bara nan diberikan subsidi, double subsidi dan segala macam," ungkap dia.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]