Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi

JAKARTA - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat krusial agar organisasi Islam terbesar di Indonesia bisa menjawab tantangan era tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" nan menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Baca juga: PBNU: Jangan Larut dalam Kebencian

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola nan bisa memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern nan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU mempunyai modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual nan sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan finansial nan transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada penduduk dan publik," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ustadz dan tradisi pesantren nan kudu tetap menjadi fondasi organisasi.

"Modernisasi tata kelola bukan berfaedah meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja kudu menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi nan profesional, efektif, dan bisa menjawab tantangan zaman," katanya.