Transjakarta Kelola Transportasi Laut Kepulauan Seribu mulai 2027

Pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu ke Transjakarta mulai 2027.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu bakal dialihkan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai tahun 2027. Langkah strategis ini bermaksud untuk menciptakan sistem transportasi nan lebih terintegrasi, mudah, dan efisien bagi penduduk kepulauan maupun daratan.

"Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya kudu lebih mudah dan efisien. Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi bakal diberikan kepada BUMD, dalam perihal ini TransJakarta," ujar Pramono dilansir dari Antara, Minggu (9/8).

Pramono menegaskan bahwa masyarakat Kepulauan Seribu berkuasa mendapatkan kesetaraan akses akomodasi transportasi publik seperti penduduk di lima wilayah kota manajemen lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan konektivitas nan selama ini dirasakan oleh penduduk di wilayah kepulauan.

Menurutnya, integrasi di bawah manajemen TransJakarta bakal mempermudah mobilitas penduduk dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu, maupun sebaliknya. "Kita kudu setara bagi semua penduduk Jakarta. Kepulauan Seribu kudu merasa mempunyai dan menjadi bagian dari sistem transportasi nan utuh," tambahnya.

Selain konsentrasi pada transportasi laut, Pramono juga memaparkan perkembangan signifikan pada moda transportasi darat. Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer ditargetkan segera diresmikan pada Agustus 2026 ini.

Proyek nan menelan investasi sekitar Rp12,1 triliun tersebut bakal melayani 11 stasiun dengan waktu tempuh hanya 28 menit. Pramono berambisi peresmian jalur LRT nan dibangun sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta ini dapat dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penguatan jaringan transportasi publik, baik di laut maupun darat, menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam menekan nomor kemacetan di ibu kota. (Ant/Z-10)