Transparansi Data Belum Cukup Pulihkan Kepercayaan MSCI

Pengunjung berada di lantai bursa dengan latar belakang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta(MI/Usman Iskandar)

ANALIS pasar modal sekaligus Founder Traderindo.com Wahyu Laksono menyebut upaya transparansi info oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kemajuan. Namun, secara esensial belum cukup memulihkan kepercayaan penuh dari penyedia indeks pasar saham dunia Morgan Stanley Capital International alias MSCI dalam jangka pendek.

"Meskipun otoritas telah meluncurkan beragam amunisi reformasi, keputusan MSCI nan mempertahankan kebijakan freeze (pembekuan penambahan konstituen baru dan penyesuaian Foreign Inclusion Factor/FIF) menandakan bahwa pasar dunia tetap memerlukan bukti konsistensi eksekusi, bukan sekadar izin di atas kertas," ujar Wahyu saat dihubungi, Selasa (11/8).

Ia memaparkan kemajuan nan sudah dicapai antara lain BEI berbareng OJK dan KSEI terbukti responsif terhadap kritik opasitas kepemilikan saham dan coordinated trading. Beberapa langkah konkret nan patut diapresiasi meliputi keterbukaan info kepemilikan (>1%);

Kemudian pemisah pelaporan kepemilikan saham publik nan diperluas hingga level 1% (dari sebelumnya hanya >5%). Hal itu memberikan visibilitas lebih transparan terhadap penerima faedah aktual (ultimate beneficial ownership).

Selanjutnya kerangka High Shareholding Concentration (HSC), ialah pelaporan dan pemantauan unik terhadap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi guna memitigasi akibat manipulasi nilai alias likuiditas semu.

Ia mengatakan perihal nan tak kalah penting, peningkatan pemisah minimum free float yakni menaikkan porsi emiten secara berjenjang menuju 15% untuk memastikan likuiditas pasar nan riil. Kendati arah reformasi sudah tepat, kata Wahyu, beberapa gap krusial tetap menjadi argumen MSCI bersikap hati-hati. Pertama, penilaian information flow nan tetap lemah. 

"Dalam tinjauan aksesibilitas, parameter information flow Indonesia sempat diturunkan dari positif ke negatif. Investor institusional dunia tetap mengeluhkan sulitnya mengonfirmasi jumlah saham nan betul-betul beredar bebas secara independen," jelasnya.

Kedua, uji efektivitas dan masa pengawasan (waktu implementasi). Dalam perihal ini MSCI memperpanjang masa pemantauan hingga tinjauan lanjutan (November 2026).

"MSCI memerlukan rekam jejak konsistensi (track record) penerapan patokan baru tersebut untuk memastikan tidak ada loopholes nan dimanfaatkan oleh golongan pemegang saham terkoordinasi," ujar Wahyu.

Ketiga, akibat frontier market downgrade. Ia menyebut retensi status pembekuan merupakan sinyal tegas dari MSCI bahwa ancaman downgrade ke Frontier Market hanya bisa dibatalkan jika reformasi struktur kepemilikan dan integritas pasar terbukti efektif secara permanen.

Menurutnya, implikasi dari dinamika reviu MSCI dan upaya transparansi bursa terhadap penanammodal maupun pasar modal secara umum dapat diuraikan ke dalam beberapa poin utama.

Pertama, kata dia,  arus modal asing (passive inflows) tetap tertahan. Ia menjelaskan Kebijakan pembekuan (freeze) dari MSCI menahan potensi masuknya biaya asing baru, khususnya dari penanammodal institusional berbasis biaya pasif nan mereplikasi Indeks MSCI.

"Tanpa adanya penambahan saham baru alias peningkatan berat penyesuaian porsi asing (Foreign Inclusion Factor), pasar saham Indonesia kehilangan salah satu katalis pendorong arus modal masuk (inflows) jangka pendek" jelasnya.

Kedua, sambungnya, peningkatan volatilitas saham large-cap. Saham-saham berkapitalisasi pasar besar (large-cap) nan mempunyai proporsi kepemilikan tercentrasi alias rumor transparansi free float berisiko mengalami tekanan jual alias re-rating valuasi.

"Setiap kali periode reviu MSCI mendekat, ketidakpastian mengenai penyesuaian berat saham perseorangan sering kali memicu respons spekulatif nan meningkatkan volatilitas harga," ungkapnya.

Ketiga, rotasi strategi penanammodal ke arh transparansi tinggi. Wahyu menyebut penanammodal institusional domestik maupun asing nan lebih konservatif condong mengalihkan porsi portofolio mereka ke emiten nan mempunyai kepemilikan publik bersih, tata kelola perusahaan (good corporate governance) nan matang, dan tingkat likuiditas riil nan tinggi. 

"Saham-saham dengan struktur pemegang saham nan opak alias berisiko masuk dalam kategori pemantauan unik bursa umumnya dipatok dengan potongan nilai harga (valuation discount)," jelasnya.

Di sisi positif, menurut Wahyu, tekanan dari lembaga dunia seperti MSCI memicu reformasi izin nan lebih sigap dari OJK dan BEI. Dalam jangka panjang, standar transparansi info nan lebih ketat bakal menciptakan suasana investasi nan lebih sehat, adil, dan terlindungi dari praktik manipulasi harga, sehingga meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional.

"Upaya BEI dan OJK adalah fondasi awal nan wajib dan memadai secara regulasi, namun belum cukup secara pembuktian (execution track record)," paparnya.

"Agar status pembekuan dicabut penuh dan berat Indonesia kembali pulih, BEI perlu memastikan efektivitas penegakan patokan HSC, konsistensi keterbukaan beneficial ownership, serta memastikan tidak ada tindakan manipulasi likuiditas free float di lapangan. Investor disarankan tetap selective pada saham-saham dengan esensial kuat dan struktur kepemilikan publik nan bersih secara independen," pungkasnya. (H-4)