Warga RI Banyak Ngadu Soal Pertanahan-Kereta Api, Ini Respons AHY

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap sejumlah temuan dan kejuaraan masyarakat mengenai pelayanan publik di sektor prasarana dan pembangunan kewilayahan. Dari hasil pemetaan awal berbareng Ombudsman RI, persoalan agraria dan pertanahan menjadi salah satu nan paling banyak mendapat perhatian.

AHY mengatakan persoalan tersebut mencakup pelayanan publik di sektor pertanahan, termasuk urusan tata ruang wilayah. Ia menyebut sektor pertanahan mempunyai banyak persoalan nan kudu diselesaikan, termasuk bentrok nan telah berjalan lama.

"Tadi kita petakan, paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan, lantaran memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan alias agraria, termasuk tata ruang wilayah. Saya tahu persis dulu saya pernah memimpin kementerian ATR/BPN meski singkat 8 bulan, tetapi memang banyak sekali rumor nan kudu diselesaikan. Kemudian bentrok nan terjadi menahun, berkepanjangan melibatkan sejumlah pihak nan pelik, ini juga sering kali menuntut respons nan sigap dan tuntas dari jajaran, baik di tingkat provinsi, ada kantor-kantor wilayah, maupun di tingkat kabupaten/kota, ada kantor-kantor pertanahan. Ini sebagai salah satu potret nan tadi beliau-beliau sampaikan," kata AHY dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Selain sektor pertanahan, AHY menyebut terdapat laporan pengaduan dan angan masyarakat mengenai sektor transportasi. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah, terutama menyangkut keselamatan transportasi kereta api.

"Kemudian di urusan transportasi, ada laporan pengaduan dan angan sekaligus, dan ini sangat relevan lantaran sebelum rapat berbareng Ombudsman saya juga baru menggelar rapat berbareng teman-teman dari KAI, membahas keselamatan transportasi sektor kereta api," ujarnya.

AHY mengungkapkan, pemerintah saat ini terus mengupayakan peningkatan keselamatan di sekitar perlintasan sebidang. Ia menyebut terdapat kurang lebih 1.400 perlintasan sebidang nan menjadi perhatian.

"Beberapa bulan nan lampau kita semua mengikuti dari dekat kejadian kejadian alias kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, nan rupanya memang menuntut kita semua untuk segera dan secara serius memperbaiki sistem keselamatan kereta api. Ada kurang lebih 1.400-an perlintasan sebidang saat ini nan terus kita upayakan agar kondisinya semakin aman, ada palang nan dibangun dan secara otomatis walaupun tetap ada pengawakan personil," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah perlintasan sebidang juga kudu mempunyai pos jaga dengan petugas nan mengawasi selama 24 jam.

"Tadi saya mendapat laporan ada pos jaga dan empat orang dalam 24 jam itu nan selalu mengawaki perlintasan sebidang tersebut. Dan ini banyak ada di mana-mana, jadi itu juga nan tadi menjadi temuan. Kami sampaikan responsnya bahwa ini tengah dikerjakan tetapi memang memerlukan waktu, memerlukan proses lantaran sebetulnya perlintasan sebidang itu domain dari pemerintah wilayah juga," sebut dia.

AHY menjelaskan kewenangan penanganan perlintasan sebidang berjuntai pada status jalan. Untuk jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Adapun jalan negara alias jalan nasional berangkaian dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Tapi KAI dalam perihal ini juga berupaya untuk menjadi jembatan agar bisa terus meningkatkan pelayanan, terutama sekali lagi dari aspek keselamatan nan diutamakan tersebut. Tapi itu contoh juga bahwa di sektor perhubungan ada temuan-temuan nan sifatnya mendasar, misal mengenai dengan keselamatan," kata AHY.

Temuan dan kejuaraan juga muncul di sektor pekerjaan umum dan perumahan. AHY menyebut salah satunya berangkaian dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.

"Pekerjaan umum, perumahan juga demikian, tadi kami sudah himpun ada sejumlah masukan dan juga kejuaraan misalnya mengenai dengan rehabilitasi rekonstruksi pasca musibah di Sumatra, Aceh, Sumut, dan Sumbar," ujarnya.

Selain itu, masukan masyarakat mencakup persoalan prasarana dasar seperti jalan, jembatan, perumahan hingga sumber daya air nan berangkaian dengan keberlangsungan produksi pertanian.

"Ada mengenai dengan prasarana dasar jalan jembatan perumahan termasuk juga sumber daya air ya untuk bisa terus mengairi sawah-sawah nan juga tidak boleh meninggal produksinya," ungkap AHY.

AHY menilai laporan masyarakat menjadi masukan krusial bagi pemerintah untuk memahami persoalan secara lebih spesifik dan memperbaiki sistem pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu terbuka terhadap kritik agar kebijakan dan penyelesaian masalah dapat lebih tepat sasaran.

"Ini memberikan masukan nan sangat berarti, lantaran memang pemerintah kudu terus mendapatkan masukan, apalagi kritik nan memang membikin kita bisa lebih memahami persoalan masyarakat,ndan bisa lebih tepat langsung ke sasarannya, tidak mengawang-awang. Karena jika ada laporan biasanya kan spesifik, ini ada kasus di mana, tempatnya, kapan, siapa, melibatkan siapa, dan lain sebagainya. Itu lebih lebih bisa diketahui dengan jelas, dan mudah-mudahan jika simtom-nya jelas maka obatnya juga jelas alias solusinya juga jelas. Saya rasa itu," tukas dia.

Adapun pertemuan tersebut dilakukan AHY berbareng jejeran Ombudsman RI. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, pertemuan itu menjadi langkah awal untuk memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencegah maladministrasi di lima kementerian nan berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.

"Alhamdulillah hari ini pertama kali Ombudsman RI diterima oleh Bapak Menko. Itu corak respons positif dari beliau terhadap pelayanan publik di Indonesia, lantaran ada lima kementerian di bawah Pak Menko, di bawah kementerian beliau, infrastruktur," kata Rahmadi dalam kesempatan nan sama.

Rahmadi mengatakan, Ombudsman mempunyai 34 perwakilan nan dapat menjadi sumber info dan info mengenai beragam persoalan pelayanan publik di kementerian nan berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.

"Selanjutnya angan kami dari Ombudsman RI ke depannya dapat melakukan kerjasama nan lebih baik lagi, lantaran kelebihan kami adalah mempunyai 34 perwakilan Pak Menko, sehingga info informasi kami komplit mengenai beragam macam perihal di bawah menteri-menteri, alias kementerian di bawah koordinasi beliau, nan tujuan akhirnya adalah memaksimalkan pelayanan publik serta mencegah maladministrasi nan ada di bawah kementerian, di bawah koordinasi beliau," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]