Zulhas Sudah Ketok Palu dan Jamin Tak Lagi Ada Skandal MBG, Mulai Kapan?

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, alias berkawan disapa Zulhas, optimistis beragam persoalan dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan sebelum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas mengatakan, pembenahan MBG saat ini dilakukan melalui manajemen baru di bawah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Pemerintah memberikan waktu sekitar dua bulan bagi jejeran baru BGN untuk membereskan beragam persoalan nan tetap terjadi dalam penyelenggaraan program tersebut.

"MBG itu saya meyakini, manajemen nan baru, dipimpin Mas Dar (Sudaryono) ini dua bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya, dua bulan, sebelum 20 Oktober 2026. Ini hebat, nan muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, giat rapat dia mau, apalagi nan tadi saya sangat terenyuh, melampaui dari tugas ya," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Zulhas, pembenahan tersebut menjadi krusial lantaran MBG merupakan salah satu program pemerintah nan tetap mempunyai pekerjaan rumah besar. Dia berambisi beragam persoalan nan berangkaian dengan tata kelola hingga keamanan makanan dapat segera ditangani.

"Mudah-mudahan.. kita bekerja keras, ini tidak mengada-ada ya, lantaran jika kita bicara jujur juga kadang-kadang kita dipelintir. Ini teman-teman bayangkan jam 2 pagi absen, ya. Kami juga nggak ada hari libur kerja ini. Mudah-mudahan 20 Oktober ya, 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," ujarnya.

SPPG Bermasalah Ditertibkan

Salah satu pembenahan nan dilakukan BGN adalah menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Zulhas mengungkapkan, terdapat ratusan pengelola SPPG nan telah diberhentikan lantaran tidak disiplin.

"Sudah ada 66 pengelola SPPG nan diberhentikan (di bulan ini). Sebelumnya 183 (sudah diberhentikan), nan nggak disiplin," sebut dia.

"Pengelola SPPG nan nggak disiplin, nggak datang-datang ke kantor, kan mereka PPPK jika nggak ngantor berapa kali itu kudu diberhentikan. Nah ini tegas sudah 183 ditambah 66 nan dipecat. Karena Kepala Dapur SPPG nan bertanggung jawab mengawasi makanan nggak ada di tempat itu ancaman sekali," jelas Zulhas.

Selain persoalan disiplin, pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap kepantasan dapur MBG dan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Sudah didata, totalnya ada 27.845 SPPG, tapi ada 463 nan tidak terdata dengan baik, ini dicek langsung agar ditindaklanjuti ya. Jadi nan dipastikan itu 27.022," sebutnya

BGN juga menemukan sejumlah SPPG nan belum mengusulkan SLHS. Dapur nan tidak memenuhi persyaratan tersebut bakal ditutup.

"Nah dari 27.022 itu tadi, ada juga nan tidak mengusulkan SLHS, nggak mengusulkan dia ya. Nah ini bakal kita tertibkan, kita kasih waktu. Jadi nan sedang diselesaikan itu persoalan-persoalan internalnya, lantaran menyangkut outputnya kelak masakan itu kudu sehat," kata dia.

Zulhas pun menyebut tetap terdapat ribuan dapur nan belum mengusulkan SLHS.

"Ada 3.060 nan tidak mengajukan, jika mengusulkan tidak SLHS kan kita ragu-ragu ngecek ini kelak masaknya gimana gitu. Dan tadi ada 463 tidak terdata. Jadinya 3.500 lebih dapur nan tidak mengusulkan SLHS. Gitu. Dan ada nan tidak memenuhi syarat ya. Itu langsung ditutup permanen 455 ya," jelas Zulhas.

Fokus Benahi Tata Kelola Sebelum Buka Dapur Baru

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemerintah saat ini memilih konsentrasi membereskan tata kelola sekitar 27.000 dapur MBG nan sudah beraksi sebelum kembali membuka dapur-dapur baru.

Dia mengatakan, pembenahan dilakukan agar ekspansi MBG tidak justru menambah persoalan baru.

"Intinya adalah sekarang sudah kami sisir semua. Intinya kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 (dapur) nan sudah operasional ini tata kelola patokan peraturannya tuh mesti bener dulu," kata Sudaryono dalam kesempatan nan sama.

Sudaryono menegaskan, pemerintah tidak mau membuka terlalu banyak dapur baru sebelum persoalan izin dan tata kelola dapur nan sudah melangkah selesai.

"Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka -buka, akhirnya numpuk masalah," ucapnya.

Dia mengatakan, setelah tata kelola dan beragam patokan selesai, pembukaan alias aktivasi dapur baru bakal kembali dilakukan.

"Nah baru fix oke insyaallah di 31 Agustus ini info sudah masuk semua, baru kita bakal keluarkan peraturan-peraturan baru, nan itu mengakomodir pembukaan alias pengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain nan memang tetap banyak sekolah-sekolah anak-anak nan memang tetap memerlukan MBG," terang dia.

Pembukaan dapur baru tersebut ditargetkan mulai melangkah pada September dan Oktober setelah patokan nan berangkaian dengan kementerian/lembaga lain diselesaikan.

"Jadi memang urutannya begitu. Sehingga kelak ini di September, Oktober, ini kemudian kita jika sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan K/L-K/L lain nan berasosiasi ini secara patokan beres semua, jadi tidak ada lagi patokan nan kita langgar, nan itu kemudian membikin masalah di kemudian hari," tutur Sudaryono.

2.700 Dapur 3T Siap Diaktifkan

Sudaryono mengatakan, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu prioritas dalam pembukaan dapur MBG berikutnya. Saat ini, terdapat sekitar 2.700 dapur di wilayah 3T nan dinilai sudah siap untuk diaktifkan.

"Saat ini nan di 3T nan berasas catatan kami ada sekitar 2.700-an nan siap, artinya dapurnya sudah jadi. Dari 2.700 itu kemudian nan kami pilah di daerah, nan seluruh pulau Papua itu, Maluku, Maluku Utara mungkin ada sekitar berapa ratus gitu, ada 300 jika nggak salah. Nanti pelan-pelan kita buka," ungkapnya.

Namun, BGN tidak bakal serta-merta mengaktifkan seluruh dapur tersebut. Pemerintah terlebih dulu memastikan penerima manfaat, insentif, serta standar operasional prosedur sudah jelas.

"Karena kami mau memastikan bahwa nggak hanya buka, tapi memastikan penerima manfaatnya jelas, by name by addressnya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga kudu dilaksanakan," jelas Sudaryono.

Ia menegaskan pembenahan tata kelola menjadi prioritas agar program MBG tidak kembali menghadapi persoalan nan sama.

"Jadi intinya kenapa kok nggak dibuka-buka dari sekarang? Karena kami mau memastikan bahwa tata kelolanya dibereskan dulu," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]