DPR Upayakan Formula TKD Tetap Adil, Rasional, dan Berpihak ke Daerah

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan hingga saat ini besaran biaya transfer ke wilayah (TKD) untuk anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) tahun depan tetap belum final. Karena itu, ketua di Komisi Keuangan DPR itu bakal terus menjaring aspirasi dari wilayah guna membahas nomor TKD dengan pemerintah.

Menurut Misbakhun, saat ini banyak pemda cemas dan bertanya-tanya soal alokasi TKD. Legislator Partai Golkar itu menegaskan TKD untuk tahun depan belum ditetapkan secara final lantaran nomor resminya asih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 nan bakal disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Oleh lantaran itu, Komisi XI DPR bakal mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2026).

Misbakhun mengatakan, beragam nomor TKD nan muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Namun, dia menegaskan nomor nan beredar itu bukan keputusan akhir. Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah tetap mengikuti proses pembahasan APBN secara proporsional. Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar itu meyakini pemerintah terus membuka ruang untuk penguatan TKD.

Misbakhun menuturkan dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD dalam APBN 2027 bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk besaran akhirnya tetap kudu menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan alokasi TKD pada APBN 2026 nan semula ditetapkan sebesar Rp693 triliun, setelah melewati pembahasan ditambah sebesar Rp43 triliun dari rancangan awal. Berdasar pengalamannya membahas APBN, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut aspirasi wilayah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan kreasi kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan nan dilaksanakan pemerintah wilayah tetap memperoleh ruang fiskal nan memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.