Guru Besar UMJ: Program MBG Jangan Dihentikan, tapi Dibenahi dan Diprioritaskan ke kelompok Rentan

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju bingkisan demografi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan tata kelola agar program prioritas tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik akibat beragam persoalan dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto mengatakan MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto nan dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui perbaikan gizi dan nutrisi.

Baca juga: MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Sebut Hemat Anggaran Rp3 Triliun

Menurut dia, program tersebut lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia nan sehat, produktif, dan bisa bersaing ketika Indonesia memasuki periode bingkisan demografi.

“Pak Prabowo memandang persoalan gizi sebagai rumor krusial lantaran berangkaian dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga tetap menghadapi masalah stunting sehingga kebutuhan nutrisi menjadi sangat krusial untuk menciptakan generasi nan produktif,” kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia nan lebih luas, termasuk jasa kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. Berbagai program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, Sri Yunanto mengakui penyelenggaraan MBG menghadapi tantangan serius, terutama mengenai tata kelola. Berbagai rumor nan beredar di masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur nan tidak standar, hingga kasus norma nan menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai berpotensi merusak tujuan besar program tersebut.