Trump Nyalakan Lagi Perang Dagang, Kali Ini Dunia Disebut Lebih Rentan

1 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang perdagangan dunia dengan memberlakukan gelombang baru tarif impor terhadap 60 mitra jual beli utama, termasuk Uni Eropa, China, Inggris, dan Kanada.

Tarif nan mulai bertindak Jumat waktu setempat itu berkisar 10%-12,5%, menggantikan tarif sementara 10% nan berhujung pada 24 Juli. Meski reaksi awal pasar relatif tenang lantaran kebijakan tersebut telah diperkirakan sebelumnya, para analis menilai dampaknya kali ini berpotensi lebih besar lantaran muncul di tengah ekonomi dunia nan jauh lebih rapuh.

Manajer Portofolio CG Asset Management Emma Moriarty mengatakan kebijakan terbaru ini menunjukkan pemerintahan Trump semakin percaya diri mempertahankan strategi tarif meski kondisi ekonomi bumi sedang menghadapi tekanan dari bentrok geopolitik dan gangguan rantai pasok.

"Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintahan Trump terhadap kebijakan tarif, tetapi juga memperlihatkan komitmen tersebut di tengah situasi guncangan daya dunia dan halangan rantai pasok nan kian meningkat. Bagi pasar, implikasinya jelas: kita kudu bersiap menghadapi skenario pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi," ujar Moriarty, seperti dikutip CNBC International, Selasa (28/7/2026).

Kondisi tersebut berbeda dengan gelombang tarif "Liberation Day" pada April 2025 nan sempat memicu kepanikan pasar. Kali ini, kebijakan diumumkan ketika nilai minyak bumi kembali melampaui US$100 per barel akibat bentrok AS-Iran nan terus berlanjut, sehingga akibat terhadap inflasi dan perlambatan ekonomi dinilai semakin besar.

Berbeda dari putaran tarif sebelumnya, Gedung Putih sekarang menggunakan dasar norma Pasal 301 Trade Act 1974 setelah Mahkamah Agung AS pada Februari menyatakan skema tarif sebelumnya tidak sah. Pemerintah AS menyebut dugaan praktik kerja paksa sebagai argumen utama penerapan kebijakan tersebut. Negara nan telah menerapkan alias berkomitmen pada larangan tertentu dikenakan tarif 10%, sementara negara lainnya dikenai tarif 12,5%, nan mencakup sekitar 99,4% impor AS.

Kepala Bersama Divisi Utang Korporasi Emerging Markets Ninety One Asset Management Alan Siow menilai pemerintahan Trump sukses beradaptasi dengan halangan norma tersebut. Menurutnya, minimnya tindakan jawaban dari negara lain dan belum terlihatnya lonjakan inflasi signifikan membikin Gedung Putih semakin percaya diri melanjutkan kebijakan tarif.

Profesor Akuntansi dan Pengendalian IESE Business School Martin Jacob mengatakan langkah terbaru ini mengindikasikan tarif bukan lagi sekadar perangkat negosiasi jangka pendek, melainkan mulai diposisikan sebagai kebijakan permanen dalam strategi ekonomi AS.

Senada, Kepala Strategi Pasar Ebury Matthew Ryan menilai penggunaan Pasal 301 menutup celah norma nan sebelumnya dimanfaatkan untuk membatalkan tarif lama.

"Dengan tertutupnya celah norma tersebut, pasar mungkin perlu mulai memperhitungkan tarif sebagai beban struktural terhadap pertumbuhan global, dan bukan sekadar akibat sementara nan bisa diselesaikan melalui negosiasi," ujarnya.

Ryan menambahkan perhatian penanammodal sekarang juga tertuju pada keputusan Federal Open Market Committee (FOMC). Lonjakan nilai minyak akibat bentrok geopolitik dinilai meningkatkan kesempatan Federal Reserve kembali meningkatkan suku kembang pada akhir tahun, sebuah perubahan dari proyeksi sebelumnya nan memperkirakan suku kembang bakal tetap memperkuat sebelum mulai dipangkas pada 2027.

(tfa/tfa)

Add