Amran Minta Polisi Periksa Perusahaan Pakan Ternak Ini, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman mengambil langkah tegas merespons tekanan nan dihadapi peternak ayam rakyat. Ia menakut-nakuti bakal dengan tegas mencabut izin impor perusahaan pakan nan terbukti memainkan harga, di tengah kondisi nilai telur nan tertekan.

Amran mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan bakal mulai memeriksa salah satu perusahaan nan diduga mempermainkan nilai pakan pada hari ini, Rabu (12/8/2026). Jika terbukti melakukan pelanggaran, izin impor perusahaan tersebut bakal dicabut.

"Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa. Karena diduga mereka mempermainkan harga. Perusahaannya saya tidak sebut, tapi insyaallah mulai (hari ini) dari Satgas Mabes Polri mulai periksa. Kalau terbukti, izinnya saya cabut," kata Amran dalam keterangannya.

Amran apalagi menegaskan pemerintah tidak bakal memberikan kembali izin impor kepada perusahaan nan terbukti melanggar selama dirinya tetap menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya. Kami tidak beri ruang. Kalau kami sekali cabut, selama kami tetap menjabat tidak bakal kami berikan izin impor," tegasnya.

Menurut Amran, persoalan nilai pakan menjadi perhatian lantaran pakan merupakan salah satu komponen utama biaya produksi peternak. Pemerintah tidak mau untung pelaku upaya justru dibebankan kepada peternak rakyat.

"Itu masalah nilai pakan dinaikkan, padahal izinnya di Kementerian Pertanian. Nah, dia (importir) nan dapat untung, kami nan dibully. Ini dosa apa? Jadi, nggak boleh. Kami ini di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, gimana tumbuh bersama," ujar dia.

Untuk memastikan persoalan tersebut tidak terus menekan peternak, pemerintah juga memastikan kebijakan pengendalian nilai pakan bersambung hingga akhir tahun.

"Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia lantaran cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya. Sampai jam tiga subuh tadi kami membahas gimana nasib peternak kita. Alhamdulillah hari ini sepakat. Harga pakan kita lanjutkan sampai akhir tahun," kata Amran.

Amran menegaskan pengendalian nilai pakan kudu melangkah beriringan dengan upaya menjaga nilai telur di tingkat peternak. Pemerintah tidak mau peternak hanya mendapat kepastian dari sisi biaya produksi, tetapi kesulitan menjual hasil produksinya.

"HPP untuk nilai telur kita jaga, tetapi nilai pakan juga kudu kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu kita sudah sepakat semua," tegas dia.

Di sisi hilir, pemerintah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap telur peternak sesuai ketentuan dan petunjuk teknis. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi telur nan diproduksi peternak rakyat.

"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia," ujarnya.

Penyerapan tersebut juga berangkaian dengan program MBG. Amran mendorong agar penggunaan telur dalam menu MBG dapat ditingkatkan sehingga konsumsi telur sekaligus penyerapan dari peternak semakin besar.

"Insyaallah nilai telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian jika konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, apalagi tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN," jelas dia.

Menurut Amran, langkah tersebut krusial lantaran keberlangsungan sektor perunggasan menyangkut sekitar 3,8 juta peternak di Indonesia. Ia mengatakan, pemerintah memilih bergerak sigap setelah menerima laporan mengenai tekanan nan dialami peternak di sejumlah daerah.

"Ini 3,8 juta peternak kita kudu jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta," ujarnya.

Amran menegaskan pemerintah bakal berada di tengah antara kepentingan pelaku upaya dan peternak. Dunia upaya tetap memerlukan ruang untuk berkembang, tetapi praktik nan merugikan peternak tidak bakal ditoleransi.

"Sebagai pemerintah, kami kudu tegas. nan melanggar, ditindak. Hukum jadi panglima," ucap Amran.

Sementara itu, Kombes Pol Derry Agung Wijaya dari Satgas Pangan mengatakan, pengawasan terhadap pelaku upaya dan peternak di sektor perunggasan bakal dilakukan secara intensif. Setiap laporan, kata dia, bakal diverifikasi terlebih dulu melalui pemeriksaan di lapangan.

"Semua laporan bukan berfaedah ada unsur pidana, tetapi kami melakukan pengecekan terlebih dahulu. Perbedaan nilai antara pemerintah dan kondisi di lapangan tidak serta-merta menjadikan unsur pidana. Tetapi jika ada penekanan harga, kami bakal telusuri apakah mengandung unsur pidana alias tidak," ujar Derry.

Ia menjelaskan, tindak lanjut bakal disesuaikan dengan corak pelanggaran nan ditemukan. Pelanggaran administratif bakal diproses sesuai ketentuan, sementara dugaan praktik monopoli dapat diteruskan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jika ditemukan unsur pidana, kasus bakal diproses sesuai norma nan berlaku.

Di sisi peternak, Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), Eti Marlina, menyambut baik keputusan pemerintah untuk menjaga nilai dan kesiapan pakan.

Menurut Eti, kepastian nilai pakan sangat krusial bagi peternak mikro, kecil, dan menengah lantaran pakan menjadi salah satu komponen terbesar biaya produksi. Ia juga mengusulkan agar masa bertindak kebijakan pakan diperpanjang untuk memberikan kepastian usaha.

"Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan," ujar Eti.

Ia berambisi nilai pakan tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas produk nan digunakan peternak.

"Kami berambisi adanya komitmen berbareng untuk tidak meningkatkan pakan, baik itu konsentrat maupun pakan jadi, tapi kami berambisi tetap menjaga kualitas nan ber-SNI," katanya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]