Apakah Amerika Serikat masih Mampu untuk Mengatur Dunia?

Ilustrasi.(Magnific)

KEMBALINYA Donald Trump ke Gedung Putih memicu kekhawatiran mendalam di kalangan sekutu Amerika Serikat. Bukan hanya soal niat politik Washington, tetapi sekarang konsentrasi beranjak pada kapabilitas nyata militer AS. Perang melawan Iran nan berhujung tanpa konklusi jelas telah menguras stok senjata AS dan menyingkap batas-batas kekuatan keras (hard power) Amerika.

Para pejabat di ibu kota negara sekutu maupun musuh sekarang mempertanyakan apakah penurunan industri, ketidakkonsistenan strategis, dan disfungsi politik telah melemahkan AS hingga titik bagi mereka tidak lagi bisa memberikan kekuatan penentu dalam bentrok multi-front nan mencakup Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Krisis Kapabilitas dan Kredibilitas

Strategis Matthew Kroenig dari Atlantic Council menekankan bahwa pencegahan (deterrence) berjuntai pada kapabilitas dan kredibilitas. "Dulu pertanyaannya adalah kredibilitas ialah apakah AS betul-betul bakal melakukannya? Namun sekarang, kapabilitas menjadi bagian krusial. Dengan laporan mengenai terkurasnya amunisi, logis jika musuh berasumsi AS kurang bisa dibandingkan beberapa tahun lalu," ujarnya.

Beberapa langkah kebijakan Trump memperburuk keraguan ini, termasuk:

• Pengurangan latihan militer dengan Korea Selatan.
• Pembekuan penjualan militer senilai US$14 miliar (sekitar Rp217 triliun) ke Taiwan.
• Pemindahan aset pertahanan udara dan kapal induk dari Pasifik ke Timur Tengah untuk menangani krisis Iran.

Di Eropa, pejabat secara pribadi meragukan payung nuklir Amerika. Anggota parlemen Jerman, Roderich Kiesewetter, menyatakan bahwa AS kemungkinan tidak bakal mempertaruhkan keamanannya demi negara-negara Baltik alias Jerman.

Stok Rudal di Titik Kritis

Meskipun Gedung Putih melalui wakil sekretaris pers Anna Kelly membantah ada kekurangan senjata, info dari analis militer menunjukkan kondisi nan mengkhawatirkan. Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan:

• AS telah menghabiskan separuh dari stok prapasang pencegat rudal seperti Patriot dan THAAD.
• Satu pertiga dari arsenal rudal jarak jauh Tomahawk dan JASSM telah digunakan.
• Hanya tersisa sekitar 800 rudal Patriot dalam inventaris saat ini.

Kondisi ini berimplikasi langsung pada pencegahan terhadap Tiongkok. Studi Council on Foreign Relations (CFR) menyebut bahwa arsenal AS tidak lagi mempunyai kapabilitas untuk mencegah serangan Tiongkok terhadap Taiwan jika bentrok pecah dalam waktu dekat.

Ketimpangan Industri Pertahanan

Masalah utama terletak pada kecepatan produksi. Sementara negara-negara otokrasi seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran menempatkan pedoman industri pertahanan mereka pada posisi perang, negara-negara Barat tetap beraksi dengan patokan masa tenteram nan mengutamakan kalkulasi korporasi dan kepentingan pemegang saham.

Rusia dilaporkan bisa memproduksi lebih dari 100 rudal balistik per bulan. Sebaliknya, produsen pencegat rudal Barat seperti Lockheed Martin hanya mencatat peningkatan moderat. Tahun lalu, mereka mengirimkan 620 pencegat PAC-3 MSE, naik 20% dari tahun sebelumnya. Namun jumlah ini tetap jauh dari kebutuhan untuk menutupi konsumsi di beragam front.

John Bew, guru besar di King’s College London, memperingatkan ada risiko krisis akut di beragam bagian akibat kekurangan sistem pertahanan rudal ini. "Ini mempunyai implikasi langsung bagi Teluk, pertahanan Eropa, dan akibat besar di Asia," tuturnya.

Catatan Strategis: Pentagon baru-baru ini mengumumkan kesepakatan senilai US$59 miliar (sekitar Rp914 triliun) dengan Lockheed Martin untuk melipatgandakan produksi Patriot pada akhir 2030, tetapi kontrak ini belum sepenuhnya didanai dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terealisasi.

Meskipun demikian, beberapa analis seperti Michael Fullilove dari Lowy Institute tetap optimistis bahwa AS mempunyai kekuatan finansial dan teknologi untuk bangkit kembali. Namun, bagi banyak sekutu, panggilan bangun (wake-up call) ini menunjukkan bahwa mengandalkan kekuatan Amerika saja tidak lagi cukup di era ketidakpastian dunia saat ini. (The Wall Street Journal/I-2)