APBN Regional Jabar Surplus Rp 22 Triliun, Purbaya Cek Fakta Lapangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Dalam sidak tersebut, Purbaya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya sekadar terserap di atas kertas, tetapi betul-betul menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung penyelenggaraan APBN di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026. Hasilnya, keahlian fiskal provinsi dengan ekonomi terbesar nasional itu tetap menunjukkan daya tahan nan kuat di tengah ketidakpastian global.

Data Kanwil DJPb Jawa Barat menunjukkan APBN regional mencatat surplus Rp22,02 triliun hingga akhir Juli 2026. Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara nan mencapai Rp85,61 triliun alias 45,41% dari target, sementara shopping negara terealisasi Rp63,59 triliun alias 57,02% dari pagu.

"Setiap rupiah APBN kudu terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai nomor realisasi, tetapi betul-betul memberikan faedah nan nyata bagi masyarakat," kata Purbaya dalam keterangannya.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 6,81% dibandingkan periode nan sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan mencapai Rp81,30 triliun alias meningkat 7,35% secara tahunan.

Pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp63,84 triliun alias tumbuh 10,41% secara tahunan. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp17,46 triliun.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung penerimaan pajak Jawa Barat. Kontribusinya mencapai Rp30,60 triliun alias nyaris separuh dari total penerimaan pajak di provinsi tersebut.

Di sisi pengeluaran, realisasi shopping negara memang mengalami kontraksi 1,45% secara tahunan. Namun, shopping Kementerian/Lembaga (K/L) justru melonjak 28,86% menjadi Rp26,61 triliun.

Peningkatan paling mencolok terjadi pada shopping modal nan tumbuh 115,37% dibandingkan Juli tahun lampau menjadi Rp3,11 triliun. Akselerasi ini menunjukkan pemerintah mulai mendorong pembangunan dan penyediaan jasa publik melalui shopping produktif.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah mencapai Rp36,98 triliun alias 59,82% dari pagu. Rinciannya, TKD sebesar Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.

Purbaya menegaskan keberhasilan APBN tidak diukur dari tingkat penyerapan semata. Menurutnya, anggaran negara kudu datang dalam corak aktivitas ekonomi nan bisa menggerakkan usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita mau memastikan APBN di Jawa Barat tidak berakhir pada laporan penyerapan anggaran, tetapi datang dalam corak aktivitas ekonomi, support usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Salah satu bukti peran APBN terlihat dari support terhadap program-program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat telah melangkah di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 14,68 juta penerima manfaat.

Selain itu, APBN juga menopang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan energi, hingga pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Adapun pembiayaan UMi telah menembus Rp1,31 triliun untuk 226,4 ribu debitur.

Kinerja APBN tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Barat nan tetap ekspansif. Pada triwulan II-2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73% secara tahunan dan 2,25% dibanding kuartal sebelumnya.

Di saat nan sama, inflasi tetap terkendali di level 2,72% pada Juli 2026. Jawa Barat juga mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$13,79 miliar sepanjang Januari-Juli 2026.

Menurut Purbaya, kombinasi support fiskal, permintaan domestik nan kuat, dan stabilitas nilai menjadi fondasi krusial bagi ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah bakal terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendukung bumi usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah maupun nasional," pungkasnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]