Bahlil Buka Pintu Revisi DBH, Anwar Hafid Perjuangkan Keadilan untuk Sulteng

Gubernur Sulteng Anwar Hafid (kedua kiri).(dok.istimewa)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kesempatan revisi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memastikan pembagian penerimaan negara memberikan rasa keadilan bagi wilayah penghasil sumber daya mineral. Hal itu disampaikan setelah menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berbareng jejeran DPRD Sulawesi Tengah di Jakarta, Rabu (19/8).

Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid menyampaikan aspirasi agar kebijakan DBH memberikan porsi nan lebih setara bagi wilayah nan selama ini menjadi pedoman produksi sekaligus pengolahan sumber daya mineral, khususnya Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

“Kalau wilayah sudah menjadi bagian dari proses pengolahan, maka kontribusi itu kudu diakui dalam kebijakan fiskal," kata Anwar Hafid di Jakarta.

Anwar Hafid turut menjelaskan posisi strategis Morowali dan Morowali Utara dalam perkembangan industri nikel nasional. Kedua wilayah tersebut tidak hanya menjadi wilayah produksi bahan tambang, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas pengolahan dan industri berbasis nikel dalam skala besar.

Menurut Anwar, perkembangan industri tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, wilayah juga kudu menanggung akibat dari perkembangan area industri, mulai dari kebutuhan prasarana hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.

Karena itu, Anwar menilai kontribusi wilayah tidak semestinya hanya dilihat dari statusnya sebagai wilayah penghasil bahan tambang. Ketika aktivitas ekonomi telah berkembang hingga tahap pengolahan, posisi tersebut dinilai perlu tercermin dalam kebijakan fiskal.

Gubernur nan pernah memimpin Morowali selama dua periode itu menilai penataan kembali kebijakan DBH krusial agar faedah ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih proporsional oleh daerah.

"Jangan sampai wilayah hanya disebut sebagai wilayah penghasil, sementara beban nan ditanggung semakin besar,” ujarnya.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Bahlil. Menteri ESDM itu mengatakan pemerintah bakal memandang kembali kebijakan nan bertindak dan membuka ruang untuk melakukan revisi andaikan diperlukan.

“Kita bakal lihat dan kita bakal buka kesempatan untuk revisi. nan krusial kebijakannya kudu memberikan rasa keadilan bagi daerah,” pungkas Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah pusat terbuka terhadap masukan dari wilayah penghasil dalam penyusunan maupun pertimbangan kebijakan. Menurutnya, kebijakan fiskal nan berangkaian dengan sumber daya alam kudu memperhatikan kontribusi dan beban nan ditanggung daerah.

“Bahwa menurut Menteri ESDM, aspirasi (soal keadilan DBH) dari Pak Gubernur Anwar Hafid dan jejeran DPRD Sulawesi Tengah dapat diterima dengan baik,” kata Bahlil seusai menerima audiensi tersebut.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi mengenai pembagian DBH bagi wilayah penghasil dan pengolah sumber daya mineral mendapat ruang untuk dikaji di tingkat pemerintah pusat.

Bagi Sulawesi Tengah, persoalan tersebut menjadi krusial lantaran Morowali dan Morowali Utara merupakan bagian dari area nan mempunyai posisi strategis dalam rantai industri nikel nasional. Karena itu, pembahasan mengenai DBH tidak hanya menyangkut besaran penerimaan daerah, tetapi juga gimana kebijakan fiskal nasional mengakui kontribusi, aktivitas pengolahan, serta beban pembangunan nan muncul di daerah. (Cah/P-3)