Rencana Israel Buka Tender Permukiman di E1 Tepi Barat Panen Kecaman Negara Barat

Rencana Israel membangun 1.200 kediaman di proyek E1 Tepi Barat menuai kecaman negara Barat. Proyek ini dinilai memutus angan solusi dua negara.(AFP)

KEMENTERIAN Perumahan Israel resmi membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit kediaman permukiman baru di area E1, Tepi Barat nan diduduki. Langkah ini memicu kecaman luas dari negara-negara Barat utama lantaran dinilai menakut-nakuti keberlangsungan solusi dua negara.

Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada menyebut keputusan tersebut "tidak dapat diterima". Mereka mendesak Israel untuk "segera membatalkan rencana tersebut."

Seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan tergolong terlarangan menurut norma internasional. Akibat tekanan internasional selama puluhan tahun, Israel sempat menahan pembangunan di area E1 nan terletak di timur Yerusalem.

Pihak sekutu maupun Palestina menilai pembangunan di area strategis seluas 12 kilometer persegi ini bakal membagi Tepi Barat menjadi dua bagian terpisah serta mengisolasi Yerusalem Timur.

"Di tengah ketidakstabilan parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan nan belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap penduduk sipil, serta pembatasan serius terhadap ekonomi Palestina, keputusan ini makin memprihatinkan," bunyi pernyataan berbareng negara-negara Eropa dan Kanada pada Kamis.

"Rencana ini tidak hanya menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga makin merusak posisi internasional Israel," tambah pernyataan tersebut.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Belgia turut menyatakan bahwa proyek E1 menimbulkan "ancaman eksistensial" bagi pembentukan negara Palestina nan menyatu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengeluarkan kecaman serupa nan langsung memicu penolakan keras dari Menteri Luar Negeri Israel.

Kendati menghadapi gugatan norma di pengadilan Israel dari penduduk Palestina Bedouin setempat dan golongan perdamaian Israel, Kementerian Perumahan Israel pada Rabu tetap merilis tender untuk 1,234 dari total 3,401 unit kediaman nan telah disetujui pemerintah Israel Agustus lalu.

Batas waktu pengajuan penawaran tender ditetapkan hingga 19 Oktober, hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum di Israel pada 27 Oktober. Jadwal ini dinilai sengaja dirancang agar pemerintahan mendatang susah membatalkan keputusan tersebut.

Saat rencana ini diluncurkan tahun lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan bahwa pendapat tentang negara Palestina "sedang dihapuskan."

Sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman nan dihuni 700.000 penduduk Yahudi, di antara sekitar 3,3 juta penduduk Palestina. Expansion permukiman tersebut melonjak tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022 memimpin koalisi sayap kanan. (BBC/Z-2)