Bahlil: Indonesia Bisa Tentukan Harga Komoditas SDA Lewat Bursa Mineral

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia(Antara)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia berkesempatan mempunyai kendali lebih besar terhadap nilai komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bahlil mengatakan keberadaan bursa tersebut diharapkan membikin Indonesia sebagai negara produsen dapat menentukan nilai komoditas nan dihasilkan di dalam negeri.

“Dengan bursa komoditas nan diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kita, nan kita hasilkan dari negara kita, ya kita sendiri nan mengatur harganya,” ujar Bahlil ketika ditemui di sela-sela aktivitas The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).

Menurut Bahlil, selama ini nilai sejumlah komoditas SDA Indonesia tetap banyak dipengaruhi alias ditentukan oleh pasar dan negara lain. Ia mencontohkan nilai batu bara nan sempat berada di level US$97,65 per ton pada periode kedua Juli 2025.

Namun, pemerintah kemudian melakukan pengetatan dan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand).

“Begitu kita bikin pengetatan, menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus,” ucap Bahlil.

Kementerian ESDM mencatat Harga Batubara Acuan (HBA) periode kedua Agustus 2026 mencapai US$124,06 per ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai batu bara referensi pada Juli 2025.

Atas kondisi tersebut, Bahlil menilai keberadaan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi instrumen krusial bagi Indonesia untuk memperoleh keleluasaan dalam menentukan nilai komoditas SDA secara mandiri.

“Bapak Presiden Prabowo itu mau agar seluruh kekayaan nan ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan nilai keekonomian nan baik,” kata Bahlil.

Bursa Mineral Ditargetkan Beroperasi 2027

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beraksi pada 1 Januari 2027.

Pembentukan bursa tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola komoditas strategis nasional. Prabowo menyebut langkah itu merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu nan sedang dijalankan pemerintah.

Pemerintah juga telah melakukan pembahasan mengenai rencana pembentukan bursa tersebut berbareng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Indonesia sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu produsen utama bumi untuk beragam komoditas strategis. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet.

Prabowo menilai posisi Indonesia sebagai negara produsen belum sepenuhnya diikuti dengan keahlian untuk menentukan nilai komoditas di pasar global. Pasalnya, sejumlah nilai komoditas Indonesia tetap merujuk pada bursa komoditas nan berada di luar negeri.

Melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah mau memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan nilai komoditas ekspor.

Bursa tersebut nantinya bakal beraksi di bawah pengawasan OJK. Salah satu sasaran utama pemerintah adalah terbentuknya Indonesia Reference Price, ialah nilai referensi Indonesia untuk beragam komoditas utama nan menjadi jagoan ekspor nasional. (Ant/E-4)