Biasa Terima Rp116 M, Bapanas Minta Tambah Anggaran Rp16 T-Buat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp16 triliun untuk menjalankan beragam program pangan pada 2027. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan anggaran reguler Bapanas nan hanya sekitar Rp161 miliar.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, anggaran reguler Rp161 miliar tersebut sudah mencakup penghasilan dan beragam aktivitas rutin Bapanas.

"(Rapat Dengar Pendapat/RDP berbareng DPR tadi) kita membahas RKAKL 2027. Kita itu anggaran regulernya hanya Rp161 miliar. Itu termasuk penghasilan dan kegiatan-kegiatan di Badan Pangan. Oleh lantaran itu kita mengusulkan (tambahan) anggaran sekitar Rp16 triliun," kata Sarwo saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, usulan tambahan anggaran sekitar Rp16 triliun tersebut bakal digunakan untuk sejumlah program pangan pada 2027. Salah satunya adalah program support pangan, termasuk support beras serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Untuk program support pangan di 2027, untuk program SPHP. Ada beras SPHP, ada juga SPHP jagung ya, ada SPHP kedelai," ujarnya.

Selain itu, anggaran tersebut juga bakal dialokasikan untuk program penganekaragaman pangan melalui program Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

"Kemudian ada sedikit aktivitas kaitan dengan penganekaragaman pangan. Artinya, ke depan itu kita kudu bisa memprogramkan bahwa kenyang itu tidak kudu nasi. Itu juga ada di situ sedikit untuk program-program substitusi pangan melalui program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)," jelas dia.

Bapanas juga mengusulkan anggaran untuk pengendalian daerah-daerah rawan pangan serta pengawasan pangan segar nan beredar di masyarakat.

"Juga di sana ada aktivitas untuk pengendalian daerah-daerah rawan pangan. Kemudian juga ada untuk pengawasan pangan segar nan beredar di masyarakat," tuturnya.

Anggaran Bantuan Pangan Turun

Sarwo menjelaskan, usulan anggaran sekitar Rp16 triliun untuk 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran support pangan pada 2026 nan mencapai sekitar Rp17 triliun.

"Itu anggarannya Rp17 triliun untuk 2026. Untuk 2027 berasas info nan ada, itu penerima manfaatnya berkurang. Artinya ada perbaikan ekonomi," ungkap Sarwo.

Pada 2026, support pangan diberikan kepada sekitar 33,2 juta family penerima faedah (KPM), khususnya masyarakat nan masuk golongan desil 1 hingga 4.

"Artinya masyarakat miskin ekstrem begitu ya. Itu jumlahnya ada 33,2 juta family penerima faedah alias penerima faedah support beras," jelasnya.

Adapun untuk 2027, Bapanas memperkirakan jumlah penerima support bakal berkurang. Hal tersebut dikaitkan dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat nan sebelumnya berada pada desil 1 hingga 4.

"Untuk 2027 berasas info nan ada, itu penerima manfaatnya berkurang. Artinya ada perbaikan ekonomi ya dari desil 1 sampai desil 4, mungkin naik ke menjadi desil 5 dan seterusnya gitu, sehingga anggaran nan kita usulkan itu sekitar Rp16 triliun," ujar Sarwo.

Namun, Bapanas belum mengetahui secara pasti jumlah KPM nan bakal menerima support pangan pada 2027. Sarwo mengatakan pihaknya tetap menunggu info dari Kementerian Sosial.

"KPM-nya itu kita secara rinci belum dapat info dari Kementerian Sosial, baru hanya diinformasikan turun," katanya.

Lebih lanjut, usulan tambahan anggaran sekitar Rp16 triliun tersebut telah dibahas berbareng DPR. Sarwo mengatakan, DPR pada prinsipnya menyetujui usulan tersebut, tetapi meminta Bapanas menyampaikan rincian penggunaannya.

"Tanggapan DPR secara prinsip setuju ya, hanya saja beliau minta rinciannya untuk support pangan berapa, beras SPHP berapa, jagung SPHP berapa, kedelai SPHP berapa, untuk aktivitas pangan murah berapa," ucap Sarwo.

Ia mengatakan, Bapanas bakal menyusun rincian tersebut secara tertulis untuk disampaikan kepada DPR. Pembahasan lanjutan dijadwalkan dilakukan pada 25 Agustus 2026 mendatang.

"Ya secara tertulis. Tadi diminta diusulkan rinciannya secara tertulis. Nanti besok kami susun, lantaran rencana tanggal 25 Agustus ada RDP lagi," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]