Bantuan Gempa NTT Tiba di Labuan Bajo

Bantuan Logistik telah tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Minggu (6/8) awal hari(MI/Marianus)

BANTUAN untuk penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,7 nan mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah tiba di Labuan Bajo pada Minggu (16/8) awal hari. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, percepatan penanganan memerlukan support status darurat di wilayah terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga mengenai dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” kata Suharyanto, saat memimpin rapat koordinasi berbareng kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Minggu (16/8).

Bantuan tersebut selanjutnya bakal didistribusikan ke sejumlah kabupaten nan terdampak gempa. Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan penanganan musibah melangkah sigap dan menjangkau wilayah-wilayah nan mengalami kerusakan maupun terisolasi.

Selain itu, untuk penanganan gempa NTT BNPB menetapkan delapan langkah utama dalam penanganan darurat. Pertama, pemerintah wilayah diminta segera menetapkan status keadaan darurat di enam kabupaten terdampak, ialah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta di tingkat Pemerintah Provinsi NTT.

Status tersebut dinilai krusial sebagai dasar norma bagi pemerintah pusat untuk mempercepat support anggaran, support logistik, maupun penanganan teknis di lapangan.

Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan pos komando alias Posko Satuan Tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri diminta dilibatkan secara optimal dalam struktur komando penanganan darurat.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten nan terdampak, minta juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujarnya.

Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere. Pembagian posko ini dilakukan untuk memastikan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur dapat melangkah secara bersamaan.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi nan pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian lantaran luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” kata Suharyanto.

Keempat, BNPB mengoperasikan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut menjadi pusat pengumpulan support sebelum dikirim melalui jalur udara menuju Labuan Bajo maupun Maumere.

“Masyarakat alias pihak nan mau membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional nan sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” ujarnya.

Kelima, proses pencarian dan pertolongan alias SAR diperintahkan melangkah di bawah koordinasi Basarnas. Seluruh unsur TNI, Polri dan relawan diminta berasosiasi dalam operasi pencarian dan evakuasi.

“Kami minta Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan berasosiasi di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” kata Suharyanto.

Keenam, pemerintah menargetkan akomodasi vital seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan jaringan komunikasi dapat kembali berfaedah secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Pendataan rumah penduduk nan rusak juga diminta segera dilakukan secara paralel. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan kediaman sementara (Huntara) dapat segera dimulai tanpa kudu menunggu masa tanggap darurat berakhir.

“Saya minta tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan,” tegasnya.

Ketujuh, pemerintah mengerahkan perangkat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sarana transportasi milik TNI, Basarnas, serta BNPB untuk menjangkau wilayah nan susah diakses melalui jalur darat.

“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.

Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center sebagai pusat info resmi penanganan gempa Flores. Media Center tersebut dijadwalkan menggelar press briefing setiap hari pada pukul 17.00 WITA.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh info terbaru mengenai perkembangan penanganan musibah sekaligus mengurangi simpang siur info di lapangan.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beraksi memberikan info day-to-day,” ujar Suharyanto.

Dengan delapan langkah tersebut, pemerintah pusat menargetkan penanganan darurat gempa Flores dapat berjalan lebih terkoordinasi, mulai dari evakuasi, pengedaran bantuan, pemulihan akomodasi vital, hingga penyediaan kediaman sementara bagi penduduk terdampak. (H-4)