OJK Lantik Henry Rialdi Jadi Deputi Pengawasan Bursa Mineral

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi baru saja melantik dan mengambil sumpah kedudukan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada hari ini, Rabu (19/8/2026) di Jakarta.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kapabilitas kelembagaan OJK dalam menjalankan mandat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Harapan negara sangat besar bakal suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan angan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini nan bakal menjawab banyak hal, terutama mengenai praktik transfer pricing dan under-invoicing nan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata Friderica, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).

Lebih lanjut, Friderica mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen utama beragam mineral dan komoditas strategis, namun selama ini belum memperoleh faedah optimal dari posisi tersebut, antara lain lantaran pembentukan nilai sejumlah komoditas belum berjalan di dalam negeri.

Keberadaan BMKS diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus mendukung pembentukan nilai nan lebih transparan sehingga Indonesia dapat memperoleh nilai tambah nan lebih optimal.

Mandat OJK dalam pengaturan dan pengawasan BMKS juga menjadi bagian dari perhatian Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.

Menurut Friderica, perihal tersebut menunjukkan besarnya ekspektasi negara terhadap OJK untuk memastikan penyelenggaraan BMKS dapat memberikan hasil nan optimal sesuai mandat nan diberikan.

"Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil nan optimal sesuai dengan mandat nan diberikan kepada OJK," ujar Friderica.

Pengisian kedudukan Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS menjadi salah satu langkah awal OJK dalam mempersiapkan kerangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekosistem BMKS.

Fungsi tersebut diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan perdagangan mineral dan komoditas strategis berjalan secara teratur, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat pengelolaan akibat dan tata kelola.

Dengan penguatan kelembagaan dan kerangka pengaturan serta pengawasan nan disiapkan sejak awal, OJK berkomitmen memastikan BMKS dapat berkembang sebagai bagian dari ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis nan kredibel.

Keberadaan BMKS diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan integritas perdagangan, tetapi juga memperkuat pembentukan nilai di dalam negeri serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan komoditas strategis bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Keputusan Presiden Soal Bursa Mineral

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu RI. Dia menyebut, Indonesia bakal segera mempunyai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas berbareng OJK bahwa kita mau segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," ungkap Presiden Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menyebut, selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar bumi untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan beragam komoditas lainnya.

Tetapi, lanjutnya, terlalu sering nilai kekayaan nan keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan referensi nan tidak kita corak sendiri.

"Mereka nan tidak punya komoditasnya ini, masa mereka menentukan berapa nilai itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan pengetahuan ekonomi ini. Kita nan punya barang, orang lain nan menentukan harganya. Saya bertanya kepada Wakil-Wakil Rakyat, apa kita teruskan situasi seperti ini?" tuturnya.

"Emak-emak susah payah membatik, orang lain nan menentukan harganya. Keadaan ini kudu berani kita ubah. Saya minta support Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini," tegasnya nan langsung disambut gemuruh tepuk tangan dan apalagi standing applause dari personil DPR RI.

"Dan saya katakan di sini, saya percaya Saudara-Saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar dengan nilai nan kita pasang, ya gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semua biar di tanah biar untuk anak-cucu kita. Batu bara kita, minyak kita, gas kita, biar di tanah," lanjutnya.

"Tapi tentunya kita juga mengerti sistem pasar, jika nilai terlalu tinggi itu gak masuk logika tapi nan krusial bursanya ada di bumi RI," ujarnya.

"Kita bakal segera operasionalkan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Rencana kita andaikan OJK kerja dengan baik dan saya percaya OJK kerja dengan baik, ini emak-emak nan kuasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan support DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita bakal miliki Bursa Komoditas sendiri," tuturnya.

"Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas DPR RI dan minta diterbitkan dalam waktu nan sesingkat-singkatnya," tuturnya.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama nan sangat sinergis antara pemerintah dan DPR," ujarnya.

"Dengan ini, kita bakal membangun Indonesia Reference Price, nilai referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia," tegasnya.

"Kita mau membangun pasar nan dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan penanammodal bakal berjumpa dalam satu sistem nan diawasi, dengan info transaksi nan lebih terang dan ruang manipulasi nan semakin sempit," jelasnya.

"Dalam upaya bangun bursa nan kredibel, OJK juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka nan melanggar patokan bursa diberi hukuman kita juga lanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal, demutualisasi bakal bahwa pasar modal kita ke standar bumi dan jadikan pasar modal RI terbesar di dunia," paparnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]