Boni Hargens Sebut Polri Presisi Tulang Punggung Demokrasi

JAKARTA - Identitas ahli Bhayangkara ditopang oleh Tri Brata — tiga sumpah kesetiaan kepada Tuhan, rakyat, dan negara — serta Catur Prasetya sebagai pedoman tugas. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral nan membedakan kepolisian demokratis dari aparatur represif era sebelumnya.

Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens, menegaskan bahwa visi Polri Presisi — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan — dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai cetak biru transformasi menyeluruh lembaga kepolisian Indonesia. Visi tersebut mencerminkan sebuah paradigma baru nan menempatkan Polri sebagai pelayan publik nan adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip-prinsip negara norma nan demokratis.

Prediktif artinya Polri bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis intelijen dan kajian data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kepolisian bisa mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep smart policing nan diakui secara internasional sebagai standar kepolisian modern.

Baca juga: Foto Presiden Prabowo Berkibar di Langit saat Hari Bhayangkara ke-80

Responsibilitas dimaknai dalam konteks setiap tindakan abdi negara kepolisian kudu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika profesi, dan moral publik. “Responsibilitas menuntut keberanian institusional untuk menindak pelanggaran internal, membangun sistem pengawasan nan efektif, serta memastikan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan terukur,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Dia menuturkan, transparansi berkeadilan merujuk pada keterbukaan info dan akses publik terhadap proses norma adalah prasyarat kepercayaan sosial. “Polri Presisi mendorong publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta sistem pengaduan nan responsif — memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.