BPS: Literasi Keuangan Indonesia Meningkat Jadi 69,57 Persen

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (tengah)(MI/Insi Nantika Jelita)

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan akses masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Indeks Literasi Keuangan nasional naik dari 66,64% pada 2025 menjadi 69,57% pada 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, sejalan dengan intensifikasi program literasi keuangan.

"Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2026 mengalami peningkatan dari 66,64% pada 2025 menjadi 69,57%," ungkap Amalia dalam konvensi pers Hasil Survei Nasional SNLIK tahun 2026 di instansi BPS, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Pengukuran literasi finansial mencakup lima aspek utama, ialah pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan. Kepala BPS menerangkan, perseorangan nan memenuhi kelima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai well literate.

Dengan capaian Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2026, sekitar 70 dari setiap 100 masyarakat Indonesia berumur 15-79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Indeks Literasi Keuangan 2026 meningkat 2,93 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis layanan, literasi finansial konvensional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan literasi finansial syariah mencapai 43,07%. Peningkatan juga terjadi di beragam wilayah. Indeks Literasi Keuangan di perkotaan naik 1,54 poin persentase, sementara di perdesaan meningkat lebih signifikan sebesar 4,55 poin persentase.

Amalia menilai perkembangan tersebut menunjukkan semakin meratanya peningkatan literasi finansial masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan.

"Indeks Literasi Keuangan di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan 2025," terangnya.

Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta mencatat tingkat literasi finansial tertinggi sebesar 80,01%, diikuti Kalimantan Selatan 79,69% dan Bali 78,77%. Sementara itu, sejumlah provinsi di area Indonesia timur tetap berada di bawah rata-rata nasional.

Kondisi tersebut, menurut Amalia, menjadi ruang untuk memperkuat program literasi nan lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

"Masih ada beberapa provinsi di Indonesia bagian timur nan berada di bawah rata-rata nasional," ucapnya. 

Untuk literasi finansial syariah, Aceh menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, disusul Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Dari sisi pendidikan, literasi finansial meningkat di nyaris seluruh golongan pendidikan. Kenaikan terbesar tercatat pada golongan masyarakat nan tamat SD alias sederajat, ialah sebesar 5,06 poin persentase.

Sementara berasas golongan umur, masyarakat usia produktif 26-35 tahun mempunyai tingkat literasi finansial tertinggi dibandingkan golongan usia lainnya.

Inklusi Keuangan Meningkat

Selain literasi, akses masyarakat terhadap produk dan jasa finansial juga terus meningkat. Indeks Inklusi Keuangan nasional naik dari 92,74% pada 2025 menjadi 93,61% pada 2026 alias bertambah 0,87 poin persentase.

Peningkatan tersebut terutama berasal dari inklusi finansial konvensional nan naik dari 92,61% menjadi 93,53%. Baik wilayah perkotaan maupun perdesaan mencatatkan peningkatan, masing-masing sebesar 0,99 poin persentase dan 0,36 poin persentase.

"Indeks Inklusi Keuangan secara nasional pada tahun 2026 meningkat dari 92,74% menjadi 93,61%," imbuhnya.

Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta mencatat inklusi finansial tertinggi, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Sebaliknya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara tetap mencatatkan tingkat inklusi nan relatif rendah sehingga memerlukan penguatan akses keuangan.

Untuk inklusi finansial syariah, Aceh menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, kemudian Kepulauan Riau dan Riau. Sementara capaian terendah tercatat di Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

"Masih dibutuhkan ruang penguatan agar inklusi finansial di sejumlah wilayah dapat semakin meningkat," tuturnya. 

Berdasarkan golongan umur, masyarakat usia 26-35 tahun kembali mencatat capaian tertinggi dengan tingkat inklusi finansial sebesar 96,27%. Sementara golongan usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun tetap berada di bawah rata-rata nasional.

Pengetahuan soal Penjaminan Simpanan

SNLIK 2026 juga mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil survei menunjukkan 62,51% masyarakat berumur 15-79 tahun nan mempunyai rekening simpanan mengetahui bahwa simpanan mereka dijamin.

Pengetahuan mengenai penjaminan simpanan condong meningkat seiring tingkat pendidikan. Kelompok masyarakat berilmu perguruan tinggi mempunyai tingkat pengetahuan tertinggi, mencapai 85,26%.

"Sebanyak 62,51% masyarakat usia 15 sampai 79 tahun nan mempunyai rekening simpanan sudah mengetahui bahwa simpanannya dijamin," ucapnya.

Berdasarkan nilai simpanan, pemilik rekening dengan saldo Rp100 juta hingga Rp500 juta mempunyai tingkat pengetahuan tertinggi mengenai penjaminan simpanan, ialah sekitar 92,6%.

Secara kewilayahan, Papua mencatat tingkat pengetahuan mengenai penjaminan simpanan tertinggi sebesar 77,14%, disusul DKI Jakarta 76,39% dan Kalimantan Timur 74,73%. Sebaliknya, Papua Pegunungan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan tetap mempunyai tingkat pengetahuan nan relatif rendah.

"Pengetahuan masyarakat tentang penjaminan simpanan tetap cukup beragam antarprovinsi," katanya.

Secara keseluruhan, hasil SNLIK 2026 menunjukkan adanya kemajuan dalam pemahaman sekaligus akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Namun, kesenjangan antarwilayah dan golongan masyarakat tetap menjadi tantangan nan perlu ditangani melalui program literasi dan inklusi finansial nan lebih terarah.

"Peningkatan literasi dan inklusi finansial perlu terus diperkuat sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing wilayah," katanya. (Z-10)