Cegah Spekulan, Hashim Ingatkan Hunian Manggarai tidak Boleh Diborong

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.(Dok. MetroTV)

KETUA Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam penyelenggaraan program Hunian Terjangkau Manggarai. Ia meminta pengelola memastikan pengedaran kediaman dilakukan dengan skema satu fans satu unit guna mencegah praktik borong oleh pihak tertentu.

Hashim mengingatkan agar tidak ada oknum nan membeli unit dalam jumlah besar untuk kemudian dialihkan alias dijual kembali. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan identitas, seperti menggunakan nama staf alias asisten pribadi, untuk menguasai aset nan semestinya diperuntukkan bagi masyarakat luas.

"Jangan diborong. Dari 3.000 kelak orang tertentu beli 300, 500, kelak titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Kita kudu adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujar Hashim saat aktivitas Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Hashim, penguatan eksekusi di lapangan menjadi tantangan krusial bagi pemerintah. Proyek ini merupakan bagian dari strategi memperluas kediaman berbasis area berorientasi transit alias Transit Oriented Development (TOD) di lahan-lahan strategis milik negara, terutama di sekitar stasiun kereta api.

Pemerintah berencana mereplikasi konsep TOD ini di beragam wilayah lain, termasuk Kampung Bandan, Bandung, Surabaya, hingga Semarang. Hashim menegaskan bahwa penyediaan kediaman layak adalah hasil kerjasama lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin akses tempat tinggal bagi masyarakat.

Hunian Terjangkau Manggarai sendiri dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektare nan mencakup Blok G, Blok F, dan Blok H. Proyek ini bakal menghadirkan 3.784 unit kediaman vertikal nan terbagi dalam delapan tower, komplit dengan 150 unit ritel sebagai akomodasi penunjang kawasan.

Pembangunan ini ditargetkan rampung dalam waktu 18 bulan. PT KAI memastikan bahwa seluruh unit bakal diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan kriteria pemerintah, dengan tetap mengedepankan tata kelola nan transparan dan menjaga keselamatan operasional kereta api. (Z-10)