Cek Rekening! Gaji PNS dan PPPK 546 Daerah Sudah Ditransfer 18,9 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa pemerintah telah mencairkan biaya senilai Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah, untuk membantu wilayah nan mengalami krisis fiskal. Dana itu digunakan untuk menutupi kekurangan bayar shopping pegawai hingga pembangunan di sejumlah daerah.

Dia juga menegaskan bahwa biaya itu sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sejak pekan lalu.

"Dibayarkan sudah. Bukan lagi dibayar tahun ini, sudah ditransfer (ke Pemda)," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/8/2026).

"Minggu lalu. Rabu keluar, saya cek beberapa wilayah sudah masuk hari Kamis, Jumat kemarin. Tapi jika mungkin ada nan belum ya minggu ini," tambah Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan anggaran, Rp18,9 Triliun itu terdiri dari pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) nan belum dibayarkan pemerintah pusat senilai Rp10 triliun, dan Rp8 triliun lebih merupakan penambahan alias top up Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemda.

Tito menjelaskan kebijakan ini berangkat dari atensi Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan fiskal di daerah. Khususnya untuk shopping pegawai dan kepentingan pembangunan wilayah nan kondisi fiskalnya lemah.

"Dengan adanya tambahan ini, kita semua berambisi ini bakal sudah menyelesaikan persoalan shopping pegawai baik PPPK maupun paruh waktu juga. Ya itu dibiayai, dibayar oleh pemda masing-masing," katanya.

Keputusan ini juga sudah dirapatkan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga pada akhrinya ditetapkan tiga langkah untuk menyelesaikan persoalan krisis fiskal di daerah.

Pertama pemerintah wilayah kudu melakukan efisiensi seperti perjalanan dinas, rapat tidak penting, hingga anggaran makanan dan minuman. Kedua, pembayaran DBH nan kurang bayar dari pemerintah pusat. Ketiga pemberian biaya tambahan DAU.

Hingga pada akhirnya pada 5 Agustus 2026 lalu, lanjut Tito, hasil rapat antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo, diputuskan untuk pemberian biaya bantuan.

"Bapak presiden sudah mengambil keputusan untuk membantu ya pemerintah wilayah dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026 tanggal 5 Agustus. Itu total tambahan support dari pemerintah pusat kepada wilayah sebanyak 546 jika saya tidak salah sebanyak Rp18,9 triliun," katanya.

(emy/mij) [Gambas:Video CNBC]