Dedi Mulyadi Sebut Sayembara Begal sebagai Perang Psikologi

Dedi Mulyadi Sebut Sayembara Begal sebagai Perang Psikologim(Dok. Istimewa)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sayembara mengenai pemalak nan diucapkannya merupakan corak melawan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Ia menilai krusial membangun ilmu jiwa publik nan kuat untuk mengatasi persoalan itu.

Dedi menjelaskan, penanganan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan senjata alias penangkapan oleh abdi negara penegak hukum, melainkan kudu dibarengi dengan perlawanan psikologis kepada masyarakat. Ia menilai ketakutan penduduk terhadap pelaku kejahatan tidak boleh dibiarkan, karena pembiaran justru bakal memberikan ruang lebih besar bagi para penjahat untuk melancarkan aksinya.

"Masa 100 orang membikin takut 100 ribu orang? Enggak bisa. Kita nan kudu buat takut mereka. Ini perang psikologi, disebutnya perang asimetris," kata Dedi di Bandung, Minggu (9/8).

Maka dari itu, Dedi menyatakan sayembaranya itu merupakan langkah nyata untuk membangkitkan keberanian warga. Menurutnya, perihal ini krusial agar masyarakat tidak lagi takut menghadapi begal, tetapi para pelaku kejahatan nan kudu merasa takut bertindak di tengah masyarakat.

"Saya bikin sayembara untuk membangunkannya. Kita tidak boleh takut oleh begal, pemalak nan kudu takut oleh kita," katanya.

Selain melawan pemalak dengan perang psikologis, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk datang lebih nyata dalam melindungi para korban kekerasan dan kejahatan jalanan. Dedi berjanji, Pemprov Jabar bakal menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun corak kekerasan lainnya.

Menurutnya, perihal ini krusial dilakukan pemprov lantaran korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan.

"Rumah sakit tidak memberikan agunan jasa kesehatan bagi mereka korban begal, korban pencurian, korban kekerasan, lantaran tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar," katanya.

Maka dari itu, dia memastikan pihaknya bakal turun untuk membiayai pengobatan korban tersebut.

"Untuk itu saya tegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan," katanya.

Bahkan, lanjutnya, negara bakal mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup family korban andaikan kejadian tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.

"Apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur di Jawa Barat bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya. Ini penting. Ini krusial lantaran psikologinya," kata dia. (BY/I-1)