Desak Beri Kompensasi Akibat Mati Listrik Bergilir, DPR: Jangan Tiap Masalah Rakyat Diminta Sabar

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir nan sudah berjalan selama beberapa pekan terakhir di beragam daerah, terutama di Pulau Jawa. Dia mendesak PT PLN maupun pemerintah segera memberikan tukar rugi (kompensasi) nyata kepada penduduk dan pelaku UMKM nan terdampak.

Menurut dia, pemadaman ini sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak perangkat elektronik hingga menghentikan aktivitas upaya mini seperti warung makan, konveksi, dan upaya makanan beku.

Baca juga: Jakarta Mati Listrik Massal, Kementerian ESDM Bakal Usut Penyebabnya

“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik langsung didenda apalagi diputus alirannya. Jadi, jika PLN nan kandas memberikan pelayanan dan lampu meninggal berkali-kali, PLN juga kudu berani tanggung jawab. Berikan kompensasi alias potongan tagihan kepada penduduk nan dirugikan. Ini adalah tanggungjawab PLN, bukan belas kasihan,” ujar Mufti, Rabu (24/6/2026).

Selain masalah kerugian ekonomi, dia mengkritik sikap PLN nan terkesan tidak terbuka dan sering mengubah argumen mengenai penyebab meninggal lampu. Alasan berubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik.