Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026) ((Antara)
KETUA Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memberikan support penuh terhadap pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif. Anggito menilai Destry merupakan sosok dengan "paket lengkap" nan mempunyai rekam jejak mumpuni di beragam lembaga finansial strategis.
"Jadi (Destry Damayanti) seorang nan mempunyai latar belakang lengkap. Paket komplit ya. Jadi saya cukup percaya kerja sama dengan Kementerian Keuangan, dengan LPS, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak ada masalah," ujar Anggito saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rekam Jejak Strategis
Keyakinan Anggito didasarkan pada pengalaman panjang Destry di sektor fiskal dan moneter. Berdasarkan info nan dihimpun, berikut adalah perjalanan pekerjaan strategis Destry Damayanti:
| 1992-1997 | Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Kementerian Keuangan |
| 2015-2019 | Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) |
| Terbaru | Deputi Gubernur Senior BI & Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI |
Mekanisme Penetapan di DPR
Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk mengusulkan Destry sebagai calon tunggal. Surpres tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada ketua DPR pada Senin.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa Destry merupakan satu-satunya nama nan diajukan untuk menduduki posisi tertinggi di bank sentral tersebut. "Namanya tunggal ya, satu nama, ialah atas nama Ibu Destry Damayanti. nan sekarang beliau menjabat sebagai penjabat gubernur sementara," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen.
Selain posisi Gubernur BI, Presiden juga mengusulkan nama-nama untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Senior serta satu posisi Deputi Gubernur BI nan saat ini kosong. Meski mengusung calon tunggal, pemerintah menegaskan tetap menghormati sistem legislatif nan berlaku.
Anggito Abimanyu berambisi proses fit and proper test alias uji kepantasan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dapat melangkah lancar. Ia menekankan pentingnya segera menetapkan Gubernur BI definitif guna menjaga stabilitas dan koordinasi antarlembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Catatan: Penetapan akhir Gubernur BI bakal berjuntai pada hasil uji kepantasan di DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan berlaku. (Ant/I-1)









English (US) ·
Indonesian (ID) ·